Harry Warganegara Perpres no 952017 Tepat Dijadikan Acuan Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Harry Warganegara Perpres no 952017 Tepat Dijadikan Acuan Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) no: 95/2017 tentang peningkatan prestasi olahraga nasional, yang diterbitkan bersamaan dengan persiapan Indonesia menuju Asian Games 2018 lalu dinilai tepat menjadi landasan untuk terus meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di level internasional.

Dengan kebijakan dalam Perpres itu, memaksimalkan peran dari induk organisasi olahraga (PB/PP) dalam mengembangkan bakat calon atlet berprestasi, sehingga para atlet nasional mampu berjaya di Asian Games 2018 lalu dengan meraih 31 medali emas.

PB/PP berwewenang penuh dan secara langsung untuk menseleksi calon atlet, calon pelatih, menjalankan pelatihan performa tinggi, lalu pembinaan kehidupan sosial para atlet, hingga pembiayaan menempatkan PB/PP sebagai ujung tombak agar Indonesia sebagai negara besar mampu pula berbicara di tingkat olahraga Asia dan dunia.

Sudah tentu, apa yang dijalankan PB/PP tersebut harus mengacu pada kebijakan peningkatan prestasi olahraga nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Olahraga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Menurut saya, prestasi yang sudah diperlihatkan di Asian Games 2018 lalu tak hanya memperlihatkan kemampuan Induk Organisasi dalam menseleksi dan membina atlet berprestasinya saja, tapi juga koordinasi yang baik dengan pemerintah, yang terlibat langsung dalam memberikan dukungan langsung pendanaan kepada PB/PP. Apalagi dana tersebut langsung digunakan untuk uang saku atlet, biaya pelatih asing, uji coba ke luar negeri, peralatan tanding, dan pelatihan performa tinggi,” ungkap Ketua Komunitas Olahraga Indonesia (KORI),Harry Warganegara, Senin (17/6/2019).

Oleh karena itu, Harry Warganegara menambahkan bahwa Perpres ini tepat dijadikan acuan dalam pembinaan prestasi olahraga nasional kedepannya, terlebih, kita harus mampu mempertahankan prestasi di Asian Games Hangzhou 2022 dan juga mempertahankan tradisi medali emas Olimpiade 2020 di Tokyo.

Dalam Perpres tersebut, selain mengatur peran PB/PP dan fungsi Kementerian Olahraga, juga dibahas peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang disebutkan membantu Kementerian (Kemenpora,dalam hal ini) dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh PB/PP.

Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sebagai organisasi perpanjangan tangan International Olympic Committee (IOC) di Indonesia, sesuai IOC charter (anggaran dasar organisasi) mempunyai tugas untuk menjalankan program Olympisme dan memajukan olahraga khususnya olahraga Olimpiade di Indonesia.

Program berkesinambungan dari IOC dan juga dari organisasi lainnya seperti Olympic Council Asia (OCA), Sea Games (SEAG) Federation, Islamic Solidarity Federation (ISF), senantiasa dimintakan untuk KOI sebagai perwakilan mereka di Indonesia untuk di jalankan bersama. Program dan dukungan itu berupa dana, pelatihan, pengembangan sports science, dan jejaring untuk meningkatkan kualitas atlet dan pelatih berprestasi.

Sesuai dengan IOC Charter juga disebutkan tugas KOI salah satunya adalah ikut menyeleksi atlet yang akan diberangkatkan ke ajang multisport event tersebut dan tentunya dalam hal ini KOI bekerjasama dengan pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga dana yang dikucurkan untuk keberangkatan dan persiapan kontingen tersebut dapat tepat sasaran sesuai target medali yang diprediksi dalam setiap multisport event yang ada.

“Terlebih lagi pada event Olimpiade, atlet yang dapat bertanding adalah hanya yang lolos kualifikasi dunia. Menengok ke Olimpiade 2016 yang lolos dari Indonesia hanya 25 atlet, jauh dibawah dari jumlah atlet negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore, padahal jika dibandingkan dengan presentase jumlah penduduknya, Indonesia seharusnya lebih banyak lagi atlet Indonesia yang lolos kualifikasi. Melihat rencana ke depan, kalau kita memang serius ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, kita juga harus menyiapkan target lebih banyak atlet Indonesia yang dapat lolos kualifikasi di Olimpiade-Olimpiade mendatang,” papar Harry Warganegara yang juga Komite Eksekutif Bidang Sport Development Komite Olimpiade Indonesia.

Di tempat terpisah, Ferdiansyah, politisi Partai Golkar menyampaikan, ”Melihat perkembangan terkini atas kemampuan cabang-cabang potensial prestasi dalam memilih dan menilai kepantasan seorang atlet untuk masuk pelatnas yang semakin objektif, maka peran kepada PB/PP harus dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Setelah sukses prestasi di Asian Games 2018 lalu, maka acuannya harus internasional. Prestasi internasional harus jadi target utama”.

Terkait dengan itu, anggota DPR yang sudah makan asam garam dalam mendampingi olahraga nasional karena selalu duduk di Komisi X DPR RI ini menambahkan bahwa, bicara soal prestasi di tiga ajang multi event, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, hal itu menjadi tugas pemerintah yang harus menetapkan cabang olahraga dan nomor yang harus diikuti.

Lalu pemerintah pula yang harus membuat unit cost yang diperlukan untuk setiap cabang olahraga atau nomor yang diperkirakan mendapat medali. Jadi semua yang dilakukan pemerintah itu langsung berhubungan dengan PB/PP.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Tok DPR Minta Pemerintah Tutup Jalan Nasional Jambi Buat Truk Batu Bara


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Tok DPR Minta Pemerintah Tutup Jalan Nasional Jambi Buat Truk Batu Bara yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menutup akses jalan bagi truk pengangkut batu bara di Jalan Nasional Jambi.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, persoalan kemacetan akibat aktivitas truk pengangkut batu bara di Jambi seperti tidak ada jalan keluar hingga sejauh ini.

Menurutnya, truk-truk tersebut sudah jelas telah melanggar banyak aturan, seperti aturan dimensi di volume serta penggunaan jalan nasional untuk aktivitas batu bara.

“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan,” ujarnya dalam kesimpulan rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu (29/3/2023).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadia mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar mendorong pengusaha batu bara di Provinsi Jambi untuk melakukan percepatan pembangunan jalan khusus batu bara sesuai dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009.

Selain itu, Kementerian PUPR melarang dan membatasi kendaraan angkutan berat yang melebihi batas muatan beban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Negara ini membiayai jalan untuk angkutan yang sesuai dengan diatur perundang-undangan, kalau keluar itu, negara akan kebobolan untuk anggaran jalannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan, peraturan yang ada saat ini tidak diikuti pengawasan yang ketat.

Pasalnya, pengusaha batu bara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diwajibkan menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

“‘Kementerian ESDM dirjennya mengeluarkan aturan tapi tidak ada kontrolnya, tidak ada cek ke bawah,” ungkapnya.

Sebelumnya, sempat terjadi kemacetan parah hingga 22 jam yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023.

Terkait hal itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria menjelaskan bahwa rencana produksi batu bara di Jambi mencapai 36 juta ton dengan mempertimbangkan setiap badan usaha telah memiliki dokumen studi kelayakan (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang di dalamnya termasuk memuat penggunaan jalan provinsi sebagai jalan angkutan batu bara, yang sebagian besar telah disetujui sebelum dilimpahkan ke Pemerintah Pusat.

Dia menuturkan, Kementerian ESDM telah menerbitkan regulasi untuk mengatur aktivitas truk tambang batu bara melalui beberapa upaya dan kebijakan telah dikeluarkan Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM telah mengatur jam operasi kendaraan angkutan batu bara di jalan umum atau keluar lokasi tambang setelah pukul 18.00, pembatasan muatan angkutan batu bara, kewajiban kepemilikan izin bagi kendaraan angkutan batu bara, dan kewajiban untuk mematuhi rute sesuai ketentuan Pemda Jambi.

Selain itu, Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah mengeluarkan sanksi melalui surat penghentian sementara kepada 36 IUP yang melakukan pelanggaran angkutan batu bara di Provinsi Jambi, dan telah mencabut sanksi tersebut kepada 27 IUP Per Juni 2022.

Lana menyebut, Kementerian ESDM mendorong percepatan dan turut mengawasi pembangunan jalan khusus batu bara yang dilakukan oleh tiga pengembang jalan khusus, yaitu PT Putra Bulian Properti, PT Sinar Anugerah Sukses, dan PT Intitirta Primasakti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di
Bawah Ini :

Editor : Denis Riantiza Meilanova


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PLN Dukung Penggunaan Kompor Listrik Induksi untuk Rumah Tangga demi Tercipta Kemandirian Energi Nasional


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PLN Dukung Penggunaan Kompor Listrik Induksi untuk Rumah Tangga demi Tercipta Kemandirian Energi Nasional yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

KOMPAS.com – PT PLN (Persero) merekomendasikan penggunaan kompor listrik induksi di dapur rumah tangga. Pasalnya, kompor ini dirasa lebih aman, mudah, dan efisien.

Hal tersebut diutarakan oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi dalam rangka mendukung penggunaan kompor listrik induksi demi menciptakan kemandirian energi nasional.

Menurutnya, kompor induksi memiliki sejumlah keunggulan ketimbang kompor gas. Salah satunya adalah praktis karena pengguna kompor listrik tidak perlu menukar tabung liquefied petroleum gas (LPG) ketika habis.

“Kompor (induksi) bekerja ketika alat masak diletakkan di atas kompor. Arus listrik pun akan bolak-balik dilewatkan dari dalam badan kompor melalui gulungan kawat. Panas yang dihasilkan langsung dialirkan ke alat masak, ” ujar Agung dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Dengan demikian, lanjut Agung, ketika kompor iduksi bersentuhan dengan anggota tubuh, tidak akan terasa panas dan relatif aman.

Keunggulan berikutnya adalah kompor induksi lebih aman. Agung menjelaskan bahwa kompor ini tidak menimbulkan api dan asap. Dengan demikian, risiko kebakaran jauh lebih kecil. Selain itu, kompor ini tidak berpotensi memicu ledakan akibat kebocoran bahan bakar.

“Kompor induksi yang tanpa api dan asap juga lebih sehat bagi penggunanya karena tidak menghasilkan emisi. Selain itu, juga ramah terhadap anak-anak karena lebih aman,” kata Agung.

Dari sisi waktu memasak, menggunakan kompor induksi juga lebih cepat. Sebab, kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas.

“Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas,” ujar Agung.

Dari sisi penggunaan, kompor induksi juga lebih murah daripada dengan kompor LPG. Hasil uji coba menunjukkan bahwa rumah tangga kecil rata-rata mengonsumsi 11,4 kilogram (kg) LPG subsidi per bulan. Biaya yang dikeluarkan pun mencapai Rp 204.800.

Sementara itu, dengan menggunakan kompor induksi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 118.465. Ini berarti lebih hemat Rp 86.335 per bulan. Rinciannya, harga listrik tanpa subsidi 1 kilowatt hour (kWh) Rp 1.444,7, sedangkan kebutuhan listrik per bulan sebesar 82 kWh.

Berbagai keunggulan kompor induksi tersebut dirasakan oleh Imran, pemilik Kafe Kalukulolo di Tolitoli Sulawesi Tengah. Ia mengatakan bahwa kafe miliknya telah beralih menggunakan kompor induksi untuk mendukung kebutuhan operasional.

“Bentuk kompor induksi itu kekinian, sesuai dengan konsep kafe kami. Ternyata, (kompor induksi) juga lebih bersih daripada kompor gas,” kata Imran.

Dia mengaku bisa lebih menghemat pengeluaran dari sisi energi dalam biaya operasionalnya ketika menggunakan kompor induksi. Selain itu, waktu memasak juga menjadi lebih cepat karena panas yang dihasilkan pun optimal.

Menurut Imran, setelah menggunakan kompor induksi, ia tidak ada lagi khawatir kehabisan bahan bakar ketika sedang memasak. Pasalnya, PLN selalu menyediakan energi listrik yang andal secara optimal.

Tak hanya itu, Imran juga mengaku merasa lebih aman menggunakan kompor induksi karena tidak ada risiko kebocoran gas.

Dukungan PLN untuk beralih ke kompor induksi

Menurut Agung, tidak hanya pengguna yang akan merasakan manfaat dari pemakaian kompor induksi. Negara pun akan memperoleh penghematan subsidi dan impor jika masyarakat menggunakan kompor induksi.

“Jika beralih menggunakan kompor induksi ,Indonesia juga akan mandiri energi tanpa bergantung impor. Sebab, selama ini, sebagian besar penyediaan energi kompor LPG masih impor,” tutur Agung.

Dalam kajian PLN, paparnya, dari 300.000 pengguna yang melakukan konversi ke kompor induksi setiap tahun, negara dapat menghemat pemberian subsidi LPG sekitar Rp 450 miliar dan menekan biaya impor LPG sebesar Rp 220 miliar.

Untuk mendukung hal tersebut, PLN telah melakukan sejumlah upaya agar masyarakat beralih ke kompor induksi. Salah satunya, melalui program Nyaman Kompor Induksi.

Pada program tersebut, pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang bekerja sama dengan PLN akan mendapatkan harga khusus untuk tambah daya listrik sebesar Rp 150.000.

Selain itu, PLN juga memiliki layanan Ekstra Daya berupa paket tambahan kapasitas daya bagi rumah baru. Pelanggan cukup membayar biaya penyambungan daya 900 VA untuk mendapat kapasitas daya 2.200 VA jika rumah tersebut sudah dilengkapi kompor induksi.

Program tersebut dilakukan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dan perusahaan properti.

“Produk-produk layanan PLN untuk paket kompor induksi ini merupakan bagian dari rencana program konversi energi berbasis impor menjadi domestik. Langkah ini akan berkontribusi terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” imbuh Agung.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mudik 2023 Inilah Kondisi Jalan Tol dan Jalan Nasional di Jawa Sumatera Bali Sulawesi dan Kalimantan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mudik 2023 Inilah Kondisi Jalan Tol dan Jalan Nasional di Jawa Sumatera Bali Sulawesi dan Kalimantan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Sebentar lagi Lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung operasional dan kemantapan kondisi jalan tol dan jalan nasional di berbagai wilayah di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam keterangannya mengatakan, Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan layanan, khususnya transportasi jalan dalam menghadapi persiapan lebaran di tahun ini.

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan beberapa upaya.

Pertama melalui dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/rest area).

Berikutnya, dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan.

Guna menyambut arus mudik 2023, inilah Keadaan Jalan Tol dan Jalan Nasional di Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi dan Kalimantan

Pulau Jawa

Saat ini, kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 km terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 km dengan kondisi mantap 92%, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 km dengan kondisi mantap 93%.

Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 km dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C).

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan diantaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi – Cawang – Kp. Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 km), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 km) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” jelas Hedy.

Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 km), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 km), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 km), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 km, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 km, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 km (total 32,5 km), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 km), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 km), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 km), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 km), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 km).

Bali

“Sementara, untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 km dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 km terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3%,” tambah Hedy.

Sumatera

Kemudian di Pulau Sumatera, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 km yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 km dalam kondisi mantap 97%, Jalan Lintas Timur 3.019 km dalam kondisi mantap 95%, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 km dengan kondisi mantap 93%.

Sedangkan, Jalan tol Trans Sumatera yang operasional sepanjang 738 km dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 km), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 km).

Kalimantan

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 km terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32%, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen, Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96?ngan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 km.

Sulawesi

Sementara di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 km dengan Jalan Tol yang operasional sepanjang 61,5 km, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 km, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 km.

Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, POLRI (Korlantas) dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP.

“Dilakukan pula peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/JPO/overpass, pembatas beton, dan penanaman serta perawatan pohon,” tutup Hedy.

Jelang momentum Mudik Lebaran 2023 ini, Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan, POLRI (Korlantas), BMKG, BUJT, serta K/L lain yang terkait demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol. Serta, antisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023. (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Deretan Hoaks Catut Nama Media Massa Nasional Simak Faktanya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Deretan Hoaks Catut Nama Media Massa Nasional Simak Faktanya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi hoaks. (via: istimewa)

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah media massa ternama kerap dicatut namanya untuk dijadikan bahan hoaks. Hoaks ini bertujuan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Lalu hoaks apa saja yang mencatut nama sejumlah media massa? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Tidak Benar Judul Artikel Tribunnews.com “Wanita Pengadang Mobil Jokowi di Bali Dibayar Rp 300 Ribu”

Beredar di media sosial postingan artikel dari Tribunnews.com berjudul “Wanita penghadang mobil iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali mengaku melakukan aksinya dibayar Rp 300 ribu”. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 22 November 2022.

Dalam postingannya terdapat foto artikel dari Tribunnews.com berjudul “Wanita penghadang mobil iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali mengaku melakukan aksinya dibayar Rp 300 ribu”. Artikel itu juga dilengkapi dengan nama wanita yakni Wahyunita.

Akun tersebut menambahkan narasi:

“Judul sinetronnya: WANITA PEMBURU 300 RIBU”

Lalu benarkah postingan artikel dari Tribunnews.com berjudul “Wanita penghadang mobil iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali mengaku melakukan aksinya dibayar Rp 300 ribu”? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Hoaks Judul Artikel Liputan6.com “Optimis Menang Pemilu 2024, Puan: Kita Bersama Wong Licik”

Beredar di media sosial artikel Liputan6.com berjudul “Optimis Menang Pemilu 2024, Puan: Kita Bersama Wong Licik”. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook.

Akun itu berupa cuplikan layar dengan judul artikel “Optimis Menang Pemilu 2024, Puan: Kita Bersama Wong Licik”

Dalam postingan, artikel itu diunggah pada 1 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB.

Lalu benarkah postingan artikel Liputan6.com berjudul “Optimis Menang Pemilu 2024, Puan: Kita Bersama Wong Licik”? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Hoaks Judul Artikel CNN Indonesia “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”

Beredar di media sosial postingan artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”. Postingan ini diunggah sejak akhir pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 8 September 2022.

Dalam postingannya terdapat artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”.

Akun itu menambahkan narasi:

“Saya heran, mengapa sata selalu ingat IKN jika melihat berita tentang kenaikan harga BBM.”

Lalu benarkah postingan artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”? Simak dalam artikel berikut ini…

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan.Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Demi mencegah hal tersebut, berikut pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis dan cara mengatasinya

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati Majalengka Wakil Ketua MPR Anggota DPR Siap Kawal Kiai Chalim sebagai Pahlawan Nasional


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati Majalengka Wakil Ketua MPR Anggota DPR Siap Kawal Kiai Chalim sebagai Pahlawan Nasional yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Para pembicara dalam Seminar Nasional Perjuangan KH Abdul Chalim dalam rangka pengusulan sebagai pahlawan nasional di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kamis (30/3/2023). Foto: bangsaonline

MAJALENGKA, BANGSAONLINE.com –Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat penuh gegap gempita. Sejumlah tokoh nasional dan tokoh mansyarakat Jawa Barat berkumpul di Pendopo Bupati Majalengka itu pada Kamis (30/3/2023). Mereka sepakat dan bertekad untuk mengegolkan KH Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

“Banyak aspirasi masyarakat yang sampai pada telinga bupati,” kata Bupati Majalengka, Dr H. Karna Sobahi, M.M.Pd selaku tuan rumah saat pidato sambutan dalam Seminar Nasional yang mengangkat tema perjuangan KH Abdul Chalim Leuwimunding, salah seorang ulama pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Seminar itu digelar untuk pengusulan Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, ia selaku kepala daerah Majalengka langsung menyampaikan dukungan secara terbuka dalam acara Satu Abad NU di Alun-Alun Talaga Majalengka, Sabtu (11/3/2023) lalu.

Tak hanya itu. Bupati Kresna juga mengaku mengawal langsung untuk mewujudkan aspirasi rakyat itu agar Kiai Abdul Chalim benar-benar jadi pahlawan nasional. Menurut dia, seminar nasional yang kini ia gelar di Pondopo Majalengka juga bagian dari upaya kongkrit untuk memperjuangkan Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, perjuangan Kiai Abdul Chalim adalah gerakan spiritual atau keagamaan dan kebangsaan. Dan ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

“Karena itu wajib bagi masyarakat – terutama Majelangka – untuk mengangkat kebesaran beliau. Untuk itu saya langsung minta Kadinsos mengambil langkah-langkah operasional yang realisasinya adalah seminar hari ini,” kata Bupati Karna Sobahi.

Bupati Karna bahkan bertekad untuk mengawal perjuangan Kiai Abdul Chalim. “Kami akan antar dan kita kawal agar gelar pahlawan Kiai Abdul Chalim terwujud sebagai pahlawan nasional pada 2023 ini,” tegas Bupati Karna Sobahi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Seminar itu menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Antara lain Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, Anggota DPR RI Komisi VIII Imamul Haq, mantan Wakil Kepala BIN dan Wakil Ketua Umum PBNU Dr KH As’ad Said Ali, dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, Arif Nahari.

Pembicara lain adalah Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Prof Dr Agus Mulyana, Wakil Bupati Mojokerto, Dr KH Muhammad Albarra, Dosen UINSA Surabaya, Prof Dr Abdul Chalim, Asisten Pemrintahan dan Kesra Setda Pemprov Jawa Barat, Dedi Supendi.

Juga hadir Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana dan Tri, pejabat dari Kemensos yang menjelaskan tentang prosedur dan syarat-syarat sebagai pahlawan nasional.

(Peserta seminar nasional Perjungan KH Abdul Chalim dalam rangka pengusulan sebagai pahlawan nasional di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kamis (30/3/2023). Foto: bangsaonline.com)

Yandri Santoso mengatakan bahwa syarat Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional sudah sangat lengkap. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpendapat ada tiga hal pada sosok Kiai Abdul Chalim. Yaitu sebagai ulama, pejuang dan politisi.

Menurut Yandri, sebagai ulama, Kiai Chalim telah banyak mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Kiai Chalim juga turut mendirikan NU.

“NU tak serta merta ada.,” kata Yandri di depan ratusan peserta seminar nasional itu.

NU berdiri, kata Yandri, melalui proses perjuangan panjang. Yang dilakukan oleh para ulama besar. Yaitu Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asyari, KH Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Chalim dan ulama lain.

Begitu juga Indonesia. Tak serta merta ada. Tapi banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan RI. Terutama ulama pesantren. Diantaranya Kiai Abdul Chalim.

“Kita ini hanya sebagai penikmat,” kata Yandri Susanto yang mantan Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yandri juga mengingatkan bahwa Kiai Abdul Chalim adalah politisi. Buktinya, tegas Yandri, Kiai Abdul Chalim pernah menjadi anggota MPRS. Maka Yandri minta masyarakat jangan alergi terhadap politik.

“Karena pemerintah dan negara ini diatur lewat politik,” katanya.

Kepada wartawan Yandri Susanto bahkan mengaku akan menemui Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) untuk memperjuangkan Kiai Abdul sebagai pahlawan nasional. 

“Ya, saya akan menemui Mensos Bu Risma,” kata Yandri sembari mengatakan bahwa ia kenal baik dengan mantan walikota Surabaya itu.

Kiai As’ad Said Ali juga mendukung penuh Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, peran Kiai Abdul Chalim dalam pendirian NU dan kemerdekaan RI sangat penting.

“Kiai Abdul Chalim adalah jantung NU. Yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh NU,” kata Kiai As’ad Said Ali yang mantan Wakil Ketua Umum PBNU.

Kerabat dekat KH Ahmad Sahal Mahfud – Rais Aam PBNU periode 1999-2014 itu menggambarkan sikap moderasi kiai-kiai pesantren sebelum Indonesia ada atau merdeka. Menurut dia, kiai pesantren punya sikap moderat dan tawasuth jauh sebelum Indonesia ada.

Simak berita selengkapnya …

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Tantangan Besar Industri Otomotif Nasional di Era Elektrifikasi


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Tantangan Besar Industri Otomotif Nasional di Era Elektrifikasi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SOLO, KOMPAS.com – Pemerintah bakal memberikan insentif pada masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. Baik untuk motor listrik baru, hasil konversi, mobil listrik, hingga bus listrik.

Kebijakan tersebut disambut baik berbagai pihak, termasuk salah satunya produsen mobil Toyota. Meski tidak terpilih sebagai merek yang mendapatkan insentif, Toyota tetap menyambut baik kebijakan pemerintah.

Justru yang Toyota lihat adalah tantangan besar yang ada di depan mata dalam rangka menyambut era elektrifikasi ini. Mungkin hal ini ada kaitannya dengan status mobil listrik di pasaran yang sebagian besar inden hingga berbulan-bulan.

Direktur Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, Toyota menyambut baik upaya pemerintah memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik meski Toyota sendiri tidak termasuk yang terpilih.

Baca juga: Elektrifikasi Kendaraan Menjadi Fokus Pemerintah

“Pemerintah kan memang fokusnya ingin mempercepat era elektrifikasi, terlihat dari pemberian insentif yang dilakukan adalah untuk baterai electric vehicle (BEV), namun yang sebenarnya dihadapi saat ini adalah suplai baterai yang tidak ada,” ucap Bob kepada rekan media, Selasa (7/3/2023).

Dia mengatakan proses industri ini sangat bergantung pada suplai baterai, karena produsen mobil tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus bekerja sama dengan produsen baterai.

“Melihat kondisi saat ini, baterai masih menjadi komponen yang susah didapat, suplainya lama, maka dari itu yang terpenting adalah mempersiapkan infrastrukturnya seperti komponen mobil listriknya, baterainya dan sejenisnya,” ucap Bob.

Baca juga: Indonesia Berpotensi Maju di Industri Otomotif Lewat Elektrifikasi

Dia juga mengapresiasi adanya seminar yang membahas percepatan elektrifikasi dan salah satu ekosistem yang dibahas adalah baterai, sehingga beberapa pihak menjadi belajar harus mempersiapkan apa dalam menyambut era elektifikasi ini.

“Bagaimana cara mempercepat pengadaan komponen baterai itu salah satu yang penting, Toyota sendiri mengikuti suplainya dari mana, ini kan perusahaan manufaktur otomotif bukan perusahaan baterai, jadi tetap harus bekerja sama,” ucap Bob.

Dia juga mengatakan semua negara sebenarnya ingin langsung bisa memproduksi mobil listrik, tapi kondisi yang membuatnya tidak bisa.

Baca juga: Menuju Era Elektrifikasi, 53 Persen Konsumen di Dunia Pilih Mobil Hybrid

“Di seluruh dunia kan bukan source (sumber) lithiumnya yang tidak ada, tapi (mining) pertambangan lithiumnya yang terbatas,” ucap Bob.

Jadi, baterai bakal menjadi kunci dalam industri otomotif di era elektifikasi ini. Ketika produsen baterai sudah tercipta, suplai baterai tersedia maka era elektifikasi ini akan mudah tercipta dengan melakukan percepatan produksi kendaraan listrik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Afirmasi Melalui Insentif Fiskal dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Afirmasi Melalui Insentif Fiskal dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta (10/3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024, terdapat 62 Kabupaten di 11 Provinsi yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal (DT).

Guna mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal yang ditujukan bagi 62 DT. Dana Insentif Fiskal dimaksud dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi, percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis di Daerah Tertinggal.

“Pemerintah telah memberikan berbagai afirmasi berupa program/kegiatan dan anggaran kepada daerah tertinggal. Disamping itu, agar daerah tertinggal secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk keluar dari ketertinggalannya, bukan sebaliknya yang Daerah menjadi terlena dan asik dengan ketertinggalannya karena banyaknya afirmasi. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal”, ujar Herbert Siagian selaku Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah di Hotel Borobudur Jakarta dalam pemaparannya pada acara Koordinasi dan Konsolidasi Mekanisme Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Pemerintah Daerah dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam kesempatan yang sama, Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa Dana Insentif Fiskal ini bukanlah hibah, melainkan harus didasari pada prestasi sebagai prasyarat, termasuk untuk Daerah Tertinggal. Oleh karenanya pada tahun 2023 untuk 62 DT dialokasikan insentif fiskal sebesar Rp. 1 Triliun dan untuk setiap 62 DT akan menerima alokasi insentif yang bervariasi. “Pada pengimplementasiannya, dana insentif ini perlu disinergiskan dengan alokasi kegiatan dari Dana Alokasi Khusus dan Belanja K/L, termasuk penggunaan Dana Alokasi Umum yang dikelola oleh Daerah agar dapat bersinergi, kolaborasi, dan saling mendukung _output_ maupun _outcome_ yang diharapkan oleh masing-masing DT”, tambah Adriyanto.

Terkait pendampingan lebih lanjut utamanya perihal pemenuhan prasyarat dan penyiapan rencana penggunaan dana insentif fiskal dimaksud dimana Daerah harus sudah mengajukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Permenkeu tersebut, Kementerian Desa PDTT oleh Ditjen PPDT siap mengawal dan mendukung penuh. “Untuk memenuhi prasayarat yang dipersyaratkan, Daerah perlu memperhatikan pedoman penyusunan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT serta kriteria dan indikator penetapan DT, indikator makro baik itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM). Pendekatan yang dikedepankan melalui pendekatan HITS, _Holistik,_ _Integratif,_ _Tematik,_ _Spasial.”,_ jelas Rafdinal Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT.

Kemenko PMK akan bersinergi penuh dengan Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas serta akan membentuk Tim Teknis Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal yang salah satu fungsinya adalah menganalisis usulan program kegiatan DT agar sinkron dengan regulasi yang ada dengan memenuhi kriteria ketertinggalan dan memperhatikan aspem penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan kapasitas, dan kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan DT.
“Penggunaan insentif fiskal adalah untuk pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemulihan ekonomi dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengurangan penduduk miskin di daerah tertinggal”, tutup Herbert.

Rapat koordinasi pemanfaatan dana insentif fiskal Daerah Tertinggal dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT dan dihadiri secara luring dan daring oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan perwakilan Dinas dari 62 DT dan 11 Provinsi yang memiliki DT dan perwakilan K/L terkait.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

7 Gubernur di JawaBali Berkomitmen Sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahap II


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul 7 Gubernur di JawaBali Berkomitmen Sukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahap II yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Tujuh Gubernur di Jawa dan Bali menyatakan siap mendukung serta menyukseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022.

Dukungan ini disampaikan dalam acara “Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi” yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis malam (21/7).

Tujuh pemerintah daerah yang menandatangani komitmen diantaranya Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada tujuh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu mendukung pelaksanaan BIAN Tahap II. Menkes berharap dukungan ini terus diperkuat dan ditingkatkan hingga pelaksanaan imunisasi anak di tahun-tahun selanjutnya.

“Saya sampaikan ucapkan kepada seluruh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu pelaksanaan BIAN Tahap II. BIAN hadir bukan sebagai program, namun wujud gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait supaya semakin banyak anak-anak yang mendapatkan perlindungan tambahan pada anak,” kata Menkes.

Dikatakan Menkes, BIAN merupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri serta mengurangi kesenjangan imunitas di masyarakat.

Ini sejalan dengan pilar pertama transformasi sistem kesehatan yakni transformasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat.

Mengingat, selama pandemi COVID-19, dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pihaknya khawatir, jika tidak segera ditangani akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah sekaligus menjadi beban ganda pemerintah ditengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.

Adanya rembuk bersama ini, kata Menkes menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa-Bali untuk menyamakan langkah dan strategi demi mencapai target Imunisasi campak dan rubela hingga 95% di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi COVID-19, Menkes optimis target ini bisa tercapai.

“Kita belajar dari vaksinasi COVID-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta, ini kita mau mengejar 95% atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk 3 jenis vaksin ada MR, DPT dan Polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menkes.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro dalam kesempatan yang sama menyebutkan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membantu menyukseskan BIAN 2022.

Dukungan tersebut berupa penggaungan program BIAN secara masif, melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari perangkat desa, ketua RT, RW, Guru, kepala sekolah, kader PKK dan dasawisma di seluruh pelosok negeri, melakukan promosi terintegrasi, membuka pos pelayanan baru, dan mengoptimalkan pos vaksinasi di sekolah.

Suhajar juga mengungkapkan 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 Ini untuk mendukung pelaksanaan Imunisasi anak. Ia merinci untuk Provinsi Jawa Timur menganggarkan sebesar 306,64 miliar, Jawa Barat sekitar 230,96 miliar, Jateng 218,67 miliar, Banten 143,47 miliar, Bali 61,89 miliar, Yogyakarta 41,21 miliar, dan DKI Jakarta sebesar 30,91 miliar.

“Alokasi anggaran kesehatan yang di maksud diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat,” kata Sekjen.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kesiapan DIY dalam melaksanakan BIAN Tahap II yang akan dimulai Agustus mendatang. Ngarso Dalem berharap adanya program BIAN sebagai percepatan imunisasi dapat mengejar cakupan Imunisasi dasar lengkap pada anak yang dalam dua tahun ini belum optimal karena terkendala COVID-19.

“Ini peristiwa yang sangat penting. Karena imunisasi yang selama ini dilaksanakan di Yogyakarta peminatnya sangat besar kira-kira 95%, harapan saya lebih besar lagi lebih dari 95%,” tutur Sri Sultan.

Untuk mencapai target tersebut, Sultan mengimbau kepada para orang tua untuk berinisatif mengajak anak-anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan Imunisasi selama program BIAN berlangsung.

“Kami perlu sosialisasi yang sama di seluruh Jawa-Bali untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar tidak mempersulit apalagi melarang imunisasi demi kesehatan anak-cucu kita sendiri. Kami berharap Imunisasi Jawa-Bali ini bisa sukses,” harap Sri Sultan.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (MF)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Seminar Nasional 100 Tahun Industri Manufaktur Indonesia di ITB Bahas Era Elektrifikasi Kendaraan Bermotor


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Seminar Nasional 100 Tahun Industri Manufaktur Indonesia di ITB Bahas Era Elektrifikasi Kendaraan Bermotor yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ITB berkesempatan menjadi Perguruan Tinggi Negeri keempat diadakannya acara ini. Kegiatan berlangsung secara luring di Gedung CRCS ITB dan disiarkan secara langsung di YouTube Institut Teknologi Bandung pada Kamis (1/12/2022).

Seminar Nasional seri keempat mengusung tema “Strategi Transisi pengembangan Teknologi Elektrifikasi dan Manajemen Unit In Operation Menuju Net Zero Emission di Indonesia”. Acara dibuka oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., dan secara simbolis Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Ir. Warih Andang Tjahjono, M.T., Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan I Gusti Putu Surya Wirawan, dan Sekretaris Lembaga Bidang Inovasi Arif Sasongko, S.T, M.T, Ph.D.

Seminar diisi oleh beberapa pembicara yang ahli di bidangnya. ITB diwakili oleh Dr. Agus Purwadi dan Prof. Dradjad Irianto. Sementara dari Toyota, Project General Manager Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd. Dr. Indra Chandra Setiawan menjadi narasumber.

Selain dicerdaskan melalui seminar, para peserta yang hadir secara luring juga berkesempatan mendapatkan pengalaman mengemudi mobil elektrifikasi. Selain itu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) juga membuka kesempatan program magang (Internship Toyota) bagi mahasiswa ITB.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Ir. Warih menjelaskan bahwa Toyota selalu mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui fasilitas terbaru mereka, Toyota Learning Center (TLC). Diharapkan melalui keberadaan TLC, proses transfer teknologi dan keahlian di lingkungan Toyota akan semakin meningkat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah Indonesia yakni Net Zero Emission (NZE), Toyota berkomitmen menjadi green company yang berpedoman pada Toyota Environment Management dengan Clean, Right, Comfort, dan Flexibility. Tentunya, industri tidak bisa bergerak sendiri dalam mencapai NZE. Peran universitas sebagai bagian dari triple helix juga penting dalam kolaborasi dan katalisator industri dan pemerintah.  “Kolaborasi triple helix mampu mengantarkan kita ke era elektrifikasi,” ujar Ir. Warih.

Prof. Reini menambahkan bahwa dalam mencapai NZE kita harus memiliki rencana dan strategi yang matang. Eksekusi yang nyata perlu dukungan dari semua pihak di antaranya masyarakat, akademisi, pemerintah, dan industri. ITB memiliki SDM yang ahli dalam hal sumber daya pengembangan teknologi dan inovasi terbaik di Indonesia. Sehingga, ITB selalu siap untuk berdiskusi secara mengerucut dan memperkuat cita-cita bersama.

Arif Sasongko mewakili LPIK juga turut menyambut senang dan apresiasi kerja sama ITB dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melalui acara Seminar Nasional di ITB karena dapat memberikan berbagai pandangan dari berbagai perspektif sehingga tercipta pandangan yang luas untuk menciptakan NZE Tahun 2060.

Putu menjelaskan bahwa bahwa perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2022 mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,72% atau 1,81% dan secara kumulatif 5,40%. Namun dalam sektor manufaktur belum mencapai kestabilan ekonomi seperti sebelum pandemi covid-19 tapi masih terus berupaya untuk mencapainya.

Namun, kontribusi alat angkut terhadap ekonomi Indonesia cukup tinggi di atas 1% terhadap PDB. Hal ini karena Industri manufaktur Indonesia mempunyai basis yang kuat dan rantai pasok yang luas.

Dalam sektor manufaktur, industri dituntut menghasilkan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Namun, terdapat tantangan yang menjadi perhatian bersama yakni jumlah emisi yang dihasilkan selama dioperasikan dan peran lingkungan dalam menciptakan NZE.

Indonesia menyampaikan komitmen pada COP21 untuk mengurangi emisi CO2 29% dengan usaha sendiri, dan mengurangi emisi CO2 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030. Untuk mendorong komitmen Ketahanan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV Untuk Transportasi Jalan.

Kontribusi Toyota dalam menuju era elektrifikasi diwujudkan dalam investasi sebesar Rp27.1 Triliun untuk mendukung realisasi multi-pathway, ekspansi ekspor dan juga pengembangan teknologi baru di era elektrifikasi. Investasi yang dilakukan meliputi electrified vehicle, new model introduction and supply chain devt, IR 4.0 and green manufacturing.

Tahun 2022, Toyota juga telah meresmikan ×EV Center yang diharapkan menjadi pusat fasilitas pembelajaran elektrifikasi, di mana disediakan informasi lengkap tentang setiap jenis mobil elektrifikasi beserta komponen utama dan unit-unit test-drive nya.

Triple helix diperlukan supaya perguruan tinggi bisa melakukan kajian terkait NZE terutama tentang KBLBB. Dalam mewujudkan NZE tidak melulu soal kendaraan listrik, namun peran lingkungan juga harus bisa mendukung NZE dan emisi yang dikeluarkan bisa mengganti emisi yang dikeluarkan oleh satu mobil listrik bukan menambah,” ungkap Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan I Gusti Putu Surya Wirawan Putu.

Reporter: Pravito Septadenova Dwi Ananta (Teknik Geologi 2019)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.