Arsip Tag: anggota

Wens Wege Anggota DPRD Sikka 3 Tahun Bayarkan Pajak PBB untuk Warga Dua Desa

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Wens Wege Anggota DPRD Sikka 3 Tahun Bayarkan Pajak PBB untuk Warga Dua Desa yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE – Komitmen atau janji politik Wenseslaus Wege saat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Hanura periode 2019-2024 dibuktikan saat dirinya terpilih dan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka.

Saat itu, Wenseslaus Wege berjanji akan membayarkan pajak PBB bagi warga dua desa yakni Desa Pogon dan Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

Selama tiga tahun lebih menjabat, sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Fraksi Hanura, Wenseslaus Wege mengaku sudah membayar PPB bagi warga dua desa tersebut yang besarnya sekitar Rp 26 juta pertahun.

“Setiap tahun saya bayarkan pajaknya mereka dan dua desa itu Rp 26juta pertahun dan cara pembayarannya itu saya langsung ke Dispenda, saya minta SPPT seluruhnya dan pajak di Desa Pogon itu sekitar Rp 12 juta lebih dan Desa Aibura itu sekitar Rp 14 juta, dan itu saya bayar bagi seluruh warga masyarakat Desa Pogon dan Desa Aibura,” ungkap Wenseslaus Wege saat dialog dalam program Flores Bicara di Studio Tribun Flores, Jumat, 31 Maret 2023.

Baca juga: Wens Wege Minta Pemkab Sikka Prioritaskan Bangun Jembatan Penghubung Untuk Siswa di SDI Blawuk

Selain untuk warga dua desa tersebut, Wens Wege juga menyebutkan dirinya juga membayarkan pajak PBB untuk warga dari luar dua desa tersebut yang memiliki lahan di wilayah Desa Aibura dan Desa Pogon.

“Terima kasih, saya sudah terima suara dari mereka maka kasih saya adalah dengan komitmen saya membayarkan pajak PPB mereka,” tandas mantan guru ini.

Dia juga menyebutkan, bukan hanya pembayaran pajak, tetapi kebutuhan sosial lainnya juga dipenuhi oleh politisi Hanura ini baik untuk warga Desa Aibura dan Desa Pogon maupun untuk warga Kecamatan Waigete.

Wens juga mengaku saat ini sudah membangun komitmen yang sama dengan beberapa desa lainnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Sikka 3.

Imbas dari pembayaran pajak PBB yang dilakukan oleh Wenseslaus Wege, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Hanura itu, lanjut dia adalah masyarakat Desa Pogon dan Desa Aibura dinilai sebagai masyarakat taat pajak.

“Dan kalau sudah ada penilaian seperti itu maka kepentingan pembangunan di dua desa itu pemerintah akan penuhi, walaupun memang kecil kalau dilihat perorangannya atau per KK,” jelasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Titik lokasi pengeboran sumur bor air Munum Pokmas Jati Wekas Mategal, Kecamatan Parang

MAGETAN, PETISI.CO – Proyek pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air minum warga, yang digelontorkan dari dana APBD 2022 melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, yang dialokasikan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jati Wekas Desa Mategal, Kecamatan Parang Magetan dalam waktu dekat akan segera mulai dikerjakan.

“Memang ada keterlambatan pengerjaanya, karena adanya permasalahan beralihnya pada titik lokasi pengeboran,” terang Jamaludin Malik, Anggota DPRD Magetan dari Fraksi PKB, Sabtu (1/04/2023).

Jamaludin Malik, mengatakan dalam waktu dekat ini satu hingga dua minggu pengerjaan sumur bor yang berlokasi di Dk. Gangsiran, Desa Mategal sudah siap dan akan mulai dikerjakan.

Memang dalam pengerjaan ini ada keterlambatan, karena adanya permasalahan teknis beralihnya titik lokasi pengeboran, yang awalnya berlokasi di mantren di lahan perhutani, tapi ternyata disana medanya terlalu berat.

“Karena medannya terlalu berat, atas usulan dari warga selanjutnya dipindahkan ke tanah milik warga yang berlokasi di Dukuh Gangsiran, Desa Mategal, karena di area tersebut minimal akan bisa mengcover kebutuhan air minum warga untuk 2 RT, yang memang kesulitan air minum saat musim kemarau tiba,” jelas Jamaludin.

Selain itu, keterlambatan pengerjaan ini karena masih menunggu operator pengebor sumurnya yang masih ada kesibukan pengerjaan di tempat yang lain.

“Namun sudah kita konfirmasi, sehingga untuk waktu dekat ini sudah mulai bisa mengerjakan di titik lokasi sumur bor baru yang telah diusulkan oleh warga di pokmas Desa Mategal ini,” imbuhnya.

Lanjut Jamaludin, keterlambatan ini karena perkara teknis saja tidak ada unsur kesengajaan atau yang lainya. Dan boleh dicek di sumur-sumur tempat lainya yang sudah dibantunya, kesemuanya realisasi dan tidak ada yang fiktif.

Pertimbangan untuk peralihan titik lokasi tersebut selain lahanya milik perhutani yang juga harus ada perijinan lahanya juga berat, karena berada di bawah dan jika masyarakat berada di atas jadi perlu tenaga lagi untuk pipa menyedot air ke atas.

“Sedang lokasi yang baru lahanya milik warga sendiri dan tidak perlu ada ijin selain itu lokasinya berada di atas, sehingga akan mudah disalurkan ke rumah warga,” tutupnya. (pgh)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Anggota DPR Usul Gunakan Hak Angket

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Anggota DPR Usul Gunakan Hak Angket yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Santoso mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengungkap sengkarut soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang sebagiannya diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Penggunaan hak ini membuat DPR bisa menyelidiki kebijakan maupun pelaksanaan suatu Undang-Undang yang berhubungan dengan hal strategis.

“Kalau kita ingin kotak pandora ini terbuka dan rakyat mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, menurut saya, hanya satu proses yang bisa kita lewati, yaitu melalui hak angket,” kata Santoso dalam rapat bersama Mahfud Md selaku Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu, 29 Maret 2023.

Kendati keputusan penggunaan hak angket ini mesti disepakati seluruh fraksi, Santoso memberanikan diri untuk menyatakan perlunya menggunakan hak angket tersebut. Tujuannya, kata dia, untuk membuat perkara lebih jelas dan mengetahui pihak yang memutarbalikkan fakta.

“Agar persoalan ini menjadi terang benderang dan rakyat akan tahu siapa yang benar-benar menyampaikan kebenaran,” kata dia.

Usul pembentukan pansus

Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari turut mengusulkan agar panitia khusus (pansus) dibentuk demi mengusut perkara ini. Pasalnya, Taufik menyoroti adanya perbedaan data yang disajikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Adapun data tersebut berhubungan dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Taufik menilai ada salah satu data yang salah sehingga pansus perlu dibentuk.

“Ini clear ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita pansuskan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah?,” kata Taufik.

Usulan membentuk pansus juga sempat datang dari Wakil Ketua DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Gerindra Desmond Mahendra saat rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Selasa pekan lalu. Dia menyatakan Pansus diperlukan untuk menggali informasi dugaan transaksi mencurigakan.

Desmond menjelaskan, kasus transaksi mencurigakan ini diduga mengandung Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika kasus ini ternyata berdampak terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, dia mengatakan pansus mesti dibentuk.

“Maka rapat hari ini penting untuk ketegasan PPATK agar pansus ke depan tidak kaya gosokan, maju mundur. Makanya perlu penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang,” kata Desmond dalam forum rapat, Selasa, 21 Maret 2023.

Desmond menyebut pansus juga bisa mengurai sengkarut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Pasalnya Kemenkeu mengatur pendapatan negara dan membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Maka persoalan ini harus kita pansuskan, sehingga pertanggungjawaban tidak menguap seperti sekarang,” kata dia.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal Anggota DPR Usul Bikin Pansus yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas meminta pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triliun.

Alasannya, ada perbedaan data yang disajikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Ini clear ada dua data berbeda, satu data pasti salah, karena kita sama-sama cari kebenaran kita pansus kan,” sebut Tobas.

Baca juga: Mahfud Ungkap Modus Korupsi: Tukar Koper di Pesawat untuk Selundupkan Uang Hasil Pencucian

Selain itu, lanjut dia, ada beberapa kejanggalan yang mesti dibuktikan.

Pertama, problem sulitnya membenahi dugaan pencucian uang di Kemenkeu, apakah karena ada pihak yang menghalangi atau karena sistem yang tidak berjalan optimal.

Kedua, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disebut tak sampai ke tangan Sri Mulyani.

“Ada surat yang disampaikan hand to hand kalau tidak salah tadi, tapi tidak sampai. Kenapa hand to hand? Itu jadi masalah juga,” ujar dia.

“Kenapa kemudian dia tidak ada tindak lanjut, dan hilang datanya?” sambung Tobas.

Baca juga: Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Pak Mahfud Sudah Jadi Oposisi?

Menurut dia, pansus harus segera dibentuk untuk segera menangani persoalan tersebut agar ada data yang bisa diperbandingkan secara lebih komprehensif.

“Sehingga kita bisa adu data. Kita cek. Apa yang bisa kita lakukan tindak lanjutnya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Mahfud menyebut ada kesalahan data yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023).

Ia mengklaim Sri Mulyani mengatakan transaksi mencurigakan di pegawai Kemenkeu hanya Rp 3 triliun.

“(Padahal) yang benar Rp 35 triliun,” papar dia.

Mahfud pun menceritakan laporan dugaan pencucian uang dari PPATK yang tak sampai ke Sri Mulyani terjadi di Direktorat Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Pencucian uang itu terkait impor emas batangan, yang diaklaim impor emas murni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sangat Menunjukkan Kriteria Anggota DPR Arie Kriting Ungkap Arti Markus yang Mungkin Dimaksud Mahfud

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sangat Menunjukkan Kriteria Anggota DPR Arie Kriting Ungkap Arti Markus yang Mungkin Dimaksud Mahfud yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suara.com – Arie Kriting ikut mengomentari panasnya rapat Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (30/3/2023). Salah satunya mengenai topik DPR ‘markus’ atau makelar kasus yang dilontarkan Mahfud MD.

Pernyataan Mahfud yang menyinggung ada anggota dewan sempat marah-marah pada Jaksa Agung, tetapi akhirnya malah titip kasus ke Kejaksaan Agung (Kejagung), membuat DPR geger. Hujan interupsi pun terjadi kala anggota DPR beramai-ramai menanyakan maksud tudingan Mahfud.

Mengenai itu, Arie Kriting ternyata memiliki teori sendiri terkait istilah ‘markus’. Ia mengatakan kemungkinan maksud ‘markus’ yang diucapkan Mahfud memiliki kepanjangan ‘mantap, rajin dan khusus’.

Menurutnya, kepanjangan mantap, rajin dan khusus itu sudah sangat menggambarkan kriteria anggota DPR hingga sekarang. Namun, tentu saja celetukan Arie di akun Twitternya itu hanya candaan semata dan terkesan sarkatis.

Baca Juga:
Wamenkeu Akui Data Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 T, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Penegakan Hukumnya

“Padahal mungkin maksud Pak Menko Polhukam, istilah ‘markus’ itu mantap, rajin dan khusus. Sangat menunjukkan kriteria anggota DPR sejauh ini,” sentil Arie lewat akun Twitternya dengan emoji tersenyum, seperti dikutip Suara.com, Kamis (30/3/2023).

Adapun cuitan itu disampaikan Arie Kriting sambil membagikan sebuah link berita. Berita tersebut mengabarkan Arteria Dahlan mengacam akan memperkarakan pernyataan ‘markus’ dari Mahfud, jika Mahfud tidak mencabut pernyataannya itu.

Sontak, cuitan sang komedian ini menuai atensi dari warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan tersebut sedikitnya telah dilihat ribuan kali dan mendapatkan ratusan tanda suka.

Warganet juga menuliskan beragam pendapat di kolom komentar Arie Kriting. Tak sedikit juga yang menyoroti respons ‘galak’ Arteria Dahlan yang tidak terima DPR disebut markus.

“Wkwk si paling superior di DPR,” sindir warganet.

Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Ada Markus di DPR, Johan Budi Terusik: Persepsinya Jadi Jelek

“Markus penjaga gawang padahal,” celetuk warganet.

“Bukannya kalau gak merasa kan gak usah dipikirkan gak sih gitu itu?” tanya warganet.

“Kalau DPR mau ngesahin UU Perampasan Harta kekayaan koruptor, istilah markus pasti ilang sendiri,” komentar warganet.

“Sudah dijawab dengan tegas dan telak (oleh Mahfud MD), ‘Tidak akan saya cabut’, 30 menit akhir yang membungkam mulut Arteria,” tambah warganet.

“Dibuka dikit panik, gimana dibuka banyak. Bisa-bisa kebakaran jenggot,” sentil lainnya.

“Suruh perkarakan aja dia bang, kayak bisa menang dia lawan Pak Mahfud ckckck,” tantang warganet.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rafael Alun Belum Ditahan Anggota DPR Harap KPK Tak Tebang Pilih

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rafael Alun Belum Ditahan Anggota DPR Harap KPK Tak Tebang Pilih yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Tri Sambodo, belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, berharap KPK tak tebang pilih.

“Harapan saya, KPK akan memproses sesuai prosedur dan tidak akan tebang pilih,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, publik akan mengawasi setiap proses hukum yang berjalan. Dia berharap KPK bersikap adil dalam proses hukum semua tersangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita hormati proses yang berjalan di KPK. Publik akan mengamati tiap prosesnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rafael Alun hingga saat ini belum ditahan.

“Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 sampai 2023,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Uang gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan temuan safe deposit box (SDB) Rafael berisi uang puluhan miliar jadi pintu masuk KPK usut dugaan gratifikasi.

“Beberapa perkara itu menjadi pintu masuk perkara utamanya. Karena waktu itu PPATK mengecek SDB ditemukan Rp 36-40 miliar. Tapi tentunya uang tersebut harus kita telusuri dari mana,” kata Asep di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Dia menjamin penyidik sudah mengantongi cukup bukti dalam penyidikan terhadap Rafael Alun. Asep mengatakan konstruksi perkara akan dijelaskan secara lengkap dalam konferensi pers.

KPK pun telah menggeledah rumah Rafael Alun. Sejumlah barang mewah ditemukan KPK usai lakukan penggeledahan di rumah Rafael Alun pada Senin (27/3).

Sumber detikcom mengatakan barang mewah itu adalah tas milik istri Rafael. Di antaranya yang disita adalah tas merek Louis Vuitton (LV) dan Chanel. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai.

Lihat Video: Geger Artis Inisial R Kasus Rafael yang Seret Nama Raffi Ahmad

[Gambas:Video 20detik]

(dek/haf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai Mahfud Md. Rapat hari ini mengagendakan pembicaraan soal dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang sempat diungkap Mahfud.

Mahfud Md hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. Adapun anggota komite, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat hari ini.

Absennya Sri Mulyani membuat forum diwarnai hujan interupsi usai Wakil Ketua Komisi Hukum Sahroni mengungkapkan pengantar rapat. “Interupsi pimpinan, Ketua Komite Pak Mahfud hadir, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani tidak hadir. Kami ingin konfirmasi dahulu mengapa tidak hadir,” kata anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, Rabu, 29 Maret 2023.

Selanjutnya, Sahroni menerangkan bahwa Sri Mulyani sedang ada kegiatan lain. Mengingat Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU sudah hadir, maka rapat bisa dilanjutkan.

“Hari ini dalam forum ini, kita semua ingin informasi Rp 349 T ini lebih dalam, kita sikapi agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Sahroni.

Namun Habiburokhman langsung menginterupsi lagi. “Justru itu pimpinan, kita ingin cari kejelasan hari ini. Ini menyangkut keterangan tiga pihak. Kegiatan lain ini kegiatan apa?” ujar Habiburokhman.

Menjawab itu, Sahrono menyebut jika Menkeu Sri Mulyani tengah ada pertemuan di Bali. “Kita paham, kita semua ingin Bu Sri Mulyani hadir,” ujar Sahroni.

Habiburokhman kembali menanggapi. “Ini menyangkut tata tertib, apakah bisa dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Sri Mulyani?” ujar dia.

Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap kemudian menginterupsi dengan memberikan afirmasi terhadap Habiburokhman.

“Kalau beliau (Sri Mulyani) tidak datang, sampaikan alasannya. Kemudian apakah Komisi III bisa menerima itu? Karena saya sepakat dengan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal,” kata Mulfachri.

Perdebatan ihwal absennya Sri Mulyani pada akhirnya usai setelah Wakil Ketua DPR Komisi Hukum Adies Kadir menjelaskan bahwa Sri Mulyani tidak hadir karena sedang memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi se-ASEAN.

“Ini tugas negara yang tidak mungkin beliau wakilkan. Kebetulan di Komite TPPU beliau hanya anggota, tapi Ketua dan Sekretaris sudah hadir,” kata Adies.

Selain itu, Adies mengatakan bahwa Sri Mulyani juga sudah mengikuti rapat bersama DPR Komisi XI untuk mengklarifikasi dugaan TPPU ini. Mengingat jajaran Komite TPPU sudah hadir, Adies meminta anggota dewan agar tetap kondusif dan menjalankan rapat dengan baik.

“Manakala dibutuhkan kehadiran Ibu Sri Mulyani, kita bisa laksanakan rapat lengkap kembali. Ini yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau belum. Kalau sudah, kita tidak perlu ulangi lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud MD memaparkan kemungkinan transaksi mencurigakan di Kementrian Keuangan yang jumlahnya mencapai Rp 349 triliun bukan uang negara. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. 

“Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara,” ujar Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. 

Lebih lanjut Mahfud menduga transaksi mencurigakan itu adalah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, Mahfud menduga ada pihak luar yang terlibat dalam TPPU itu.

Dia menjelaskan, TPPU yang terjadi kemungkinan menggunakan modus perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. 

Selain itu, TPPU diduga juga dilakukan dengan membentuk perusahaan cangkang dan mengelola hasil kejahatan sebagai cara agar keuntungan hasil operasional perusahaan itu menjadi sah. Kemudian, perusahaan ini menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan.

“Jadi jangan langsung berasumsi ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, enggak! Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan, mungkin, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud. 

Pilihan Editor: Perang Urat Saraf Mahfud Md Versus Anggota DPR Jelang Rapat Transaksi Rp 300 Triliun

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sahroni Kaget Anggota DPR FNasDem Tersangka KPK Ikuti Proses Hukum

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sahroni Kaget Anggota DPR FNasDem Tersangka KPK Ikuti Proses Hukum yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Istri Bupati Kapuas, yang juga anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI Ary Egahni Ben Bahat, ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama suaminya Ben Brahim S Bahat. Partai NasDem mengaku kaget atas penetapan tersangka Ary, namun menghormati proses hukum.

“Iya, kita sudah dengar dan terus terang agak terkejut,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/3/2023).

Sahroni, yang juga menjabat pimpinan Komisi III DPR RI, menyebut pihaknya akan mendalami kasus yang menjerat Ary Egahni. Sahroni mengimbau Ary mengikuti proses hukum yang dijalani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami di Komisi III dan partai akan segera mendalami kasus ini untuk kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Intinya, untuk Bu Ary kami imbau ikuti saja proses hukumnya dengan kooperatif,” kata Sahroni.

“Kami dari DPR dan partai juga akan ikuti prosesnya dan berkomitmen mendukung semua proses hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, walau terjadi di instansi kami sendiri,” imbuh dia.

Ahmad Sahroni (Foto: Instagram).

Senada, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut Ary sudah memberitahukan status hukumnya ke partai. NasDem menegaskan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Benar, istri Bupati Kapuas anggota DPR RI dari NasDem. Beliau telah memberitahukan kepada partai atas status KPK atas dirinya. NasDem senantiasa menghormati proses hukum yang berjalan,” kata Hermawi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

“Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu kepala daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

“Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

Simak juga Video ‘Dugaan Korupsi Puluhan Miliar Bikin Kantor Ditjen Minerba Digeledah KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/dhn)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Bareng Mahfud Anggota DPR Singgung Menteri Suka Debat Kena Reshuffle

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Bareng Mahfud Anggota DPR Singgung Menteri Suka Debat Kena Reshuffle yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo memperingatkan Menko Polhukam Mahfud Md tidak mengancam-ancam di dalam rapat transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Johan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak suka ada menterinya yang berdebat di luar.

Sebagai informasi Johan Budi menjadi Juru Bicara Jokowi 2016 sampai 2019 saja.

“Kalau di-reshuffle apalagi ada ramai-ramai begini. Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi Jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi paling enggak suka ada menteri yang berdebat di luar, Pak. Langsung di-reshuffle sama dia,” ujar Johan Budi dalam rapat tentang transaksi Rp 349 triliun, di DPR Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain Johan juga mengingatkan anggota Komisi III DPR jangan mengancam Mahfud Md dan jajarannya. Ia mengajak anggota DPR fokus menggali soal transaksi janggal Rp 349 triliun.

“Saya minta teman-teman di Komisi III jangan ancam-ancam Pak Mahfud juga jangan ancam-ancam juga karena sekali lagi menjadi anggoa DPR cuma 5 tahun itu pun kalau enggak. Jadi Menko Polhukam juga gitu pak Mahfud,” ucapnya.

“Tentu saya berdoa saya mengakui pak Mahfud pak Mahfud tidak di reshfulle gara-gara ini karena saya mengenal bentul pak Mahfud orangnya lurus sangat berani,” tandasnya.

Sebelumnya rapat sempat panas, namun Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md terlibat debat panas saat menghadiri rapat Komisi III DPR membahas transaksi janggal Rp 349 triliun. Mahfud, di akhir pemaparannya, menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan.

“Bapak, saya meminta maaf kalau tadi ada yang agak keras,” kata Mahfud Md dalam rapat di ruang Komisi III DPR.

Mahfud pun mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud menegaskan tujuan rapat kali ini ialah mencari kebenaran soal transaksi janggal Rp 349 triliun.

“Karena sebenarnya saya sejak awal mengatakan saya kan melayani dengan tone yang sama dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan,” kata Mahfud Md.

Lihat Video: Mahfud Md-Arsul Sani Saling Lempar Dalil Kala Bahas Rp 349 T

[Gambas:Video 20detik]

(ada/hns)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PKS Siapkan 3 Anggota DPRD Sulsel untuk Maju Pileg 2024 ke Senayan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PKS Siapkan 3 Anggota DPRD Sulsel untuk Maju Pileg 2024 ke Senayan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Makassar –

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mempersiapkan kadernya untuk maju di DPR RI pada Pileg 2024 nanti. Ada 3 kader PKS yang duduk di DPRD Sulsel sudah berencana naik kelas.

“Ada beberapa nama itu yang rencana mau naik (ke DPR RI). Ada Ismail Bachtiar yah, ada Bu Meti (Meity Rahmatia), dan Bunda Rahmi (Sri Rahmi),” kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Sulsel Afrianto kepada detikSulsel, Minggu (2/4/2023).

Afrianto mengatakan proses penjaringan bacaleg masih sementara berlangsung. Nama-namanya akan dirampungkan dalam waktu dekat untuk melakukan penguatan bacaleg di masing-masing dapilnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya ini sudah proses. Secara umum sudah selesai, sisa masih ada beberapa dapil yang perlu penguatan, yang lain sudah berjalan. Yah sesuai dengan dapil yah, dapil 1 delapan orang, dapil 2 sembilan orang, dan dapil 3 tujuh orang, sedang dirampungkan,” urainya.

Dia menyampaikan Ismail Bachtiar akan maju ke DPR RI untuk dapil Sulsel 2 yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare. Ismail dinilai berpotensi untuk meraup suara di dapil Sulsel 2.

“Kalau beliau, disamping memang ada keinginan pribadi yah untuk maju, juga kita melihat potensi dapil 2 ini kita bisa lebih banyak ceruk suara kita dapat, kita target dapat dua di situ,” paparnya.

Diketahui, Sri Rahmi dan Meity Rahmatia juga sudah mempersiapkan diri untuk maju di Pileg DPR RI. Rahmi sudah empat periode menjadi anggota DPRD, sementara Rahmatia merupakan pendatang baru.

Rahmi saat ini sudah memasuki periode keduanya di DPRD Sulsel. Sebelumnya dia juga pernah terpilih sebagai anggota DPRD Makassar selama dua periode.

Sedangkan Rahmatia merupakan pendatang baru yang terpilih di DPRD Sulsel. Dia terpilih untuk Dapil Sulsel 3 yang meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar.

Terpisah, anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS Ismail Bachtiar mengaku percaya diri bakal naik kelas pada 2024 nanti. Dia mengaku saat ini tengah melakukan penjajakan dan membangun komunikasi di internal PKS Sulsel.

“Insyaallah 2024 ke Senayan. Sementara kita jajaki itu. Sudah dikomunikasikan di internal PKS Sulsel. Bagaimanapun, itu kan tempat saya yah. Saya kan di PKS Sulsel, pasti ada komunikasi yang dibangun,” kata Ismail.

Simak Video “Penutupan Paripurna Diinterupsi Fraksi PKS, Desak Cabut Perppu Ciptaker”
[Gambas:Video 20detik]

(asm/sar)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.