RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb

Ditulis pada April 18, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro bersama para pejabat Eselon I Kemenpora mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara 1, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memimpin RDP terkait dengan Perkembangan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Dampak Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan ini.

“Program prioritas kami di Kemenpora ada lima. Pertama perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Kedua pelayanan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan,” kata Sesmenpora didampingi Deputi, Sesdep, Asdep dan para Kepala Biro di lingkungan Kemenpora, Selasa (28/3).

“Kemudian, penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Keempat pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbukkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat. Kelima Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan,” tambah Sesmenpora.

Dalam RDP ini pula Sesmenpora, sampaikan Realisasi Anggaran Kemenpora di Triwulan Pertama Tahun 2023. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.530.093.157.000 baru terserap sekitar 10,20% atau sekitar Rp 257.952.314.595.

“Penyerapan anggaran di triwulan pertama ini masih sangat kecil yaitu baru sekitar 10,20%. Hal ini karena di Kemenpora saat ini menggunakan SOTK baru sementara DIPA nya SOTK lama,” ujar Sesmenpora.

Usai pemaparannya, dan dilanjutkan pemaparan dari para deputi, kemudian diberikan pengarahan, pertanyaan serta masukan dari para Anggota Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan beberapa hal untuk mendorong Kemenpora dalam meningkatkan kepemudaan dan keolahragaan.

“Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenpora meningkatkan koordinasi dengan berbagai K/L dalam upaya meningkatkan seluruh indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda yaitu pendidikan, kesehatan/kesejarahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi,” tutur Hetifah Sjaifudian.

“Komisi X DPR RI juga mendorong agar Kemenpora memasukkan program kegiatan yang berbasis keagamaan dalam pelaksanaan program kegiatan penguatan ideologi kebangsanaan. Memfokuskan program peningkatan partisipasi olahraga dan kebugaran masyarakat dalam mendorong Indonesia Bugar yang tertera dalam DBON,” lanjutnya.

“Kemudian pelaksanaan program prioritas pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet pada sentra latihan harus didukung oleh naggaran yang sesuai dengan target dan tujuan DBON,” pungkas Hetifah. (ben)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pembangunan Bandara Surabaya II di Nagekeo NTT Terkendala Penentuan Lokasi

Ditulis pada April 15, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pembangunan Bandara Surabaya II di Nagekeo NTT Terkendala Penentuan Lokasi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Bekas bandara pada zaman penjajahan Jepang bernama Surabaya II di Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam proses pra pembangunan.

Namun, proses pra pembangunan ini terhenti karena tim ahli dari Kementerian Perhubungan belum bisa melakukan proses verifikasi lapangan untuk penentuan lokasi (penlok) akibat proses hukum yang ditangani Polres Nagekeo.

“Kemenhub belum bisa verifikasi lapangan untuk penlok karena terkendala proses hukum yang tidak jelas arahnya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Nagekeo, Kasimirus Doy, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Polemik Penetapan Lokasi Bandara Surabaya II Mbay Nagekeo, Pemda Pastikan Lahan Sudah Bersertifikat

Dukungan dari TNI

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1628 Ngada Letkol Czi Deny Wahyu menjelaskan, sudah ada kesapahaman soal penlok, antara Penlok 1 tahun 2011 dengan Penlok 2 tahun 2021.

Menurut dia, hampir 70-80 prersen Penlok 1 berada di tanah TNI, termasuk landasan pacu utama berada di atas tanah TNI. Sedangkan fasilitas pendukungnya seperti taxiway berada di tanah warga.

Baca juga: Soal Kasus Dugaan Korupsi Pasar Danga, Pemkab Nagekeo: Tidak Ada Penghapusan Aset Negara

Sementara itu, Penlok 2 tahun 2021 berada di tanah Pemda Nagekeo. Sementara sarana pendukungnya berada di tanah TNI.

Sehingga, pihak TNI mendukung Pemda Nagekeo untuk membangun bandara sesuai dengan Penlok 2.

“Penlok 1, main run way di atas tanah TNI, fasilitas pendukung seperti taxiway ada di tanah masyararakat. Sedangkan Penlok 2, sebenarnya murni di tanah Pemda, sarana pendukungnya ada di tanah TNI,” ungkapnya.

Deny menegaskan, merujuk pada petunjuk Komando Daerah Militer (Kodam), bila harus dibangun dengan menggunakan Penlok 1, maka butuh kajian dan koordinasi lebih lanjut dari tiga kementerian, yakni Kementrian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kemeterian Perhubungan.

“Penlok 1 kita punya atasan kita punya aturan, kita punya kementerian, biarlah kementerian yang berpikir. Kita tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Semua ada mekanisme, semua ada undang-undang. Tinggal kita ikuti. Apabila itu ada di tanah Pemda, kita mendukung, TNI pasti mendukung, karena itu tidak merugikan dan justru menguntungkan,” tegas Deny.

Deny menambahkan, dengan adanya bandara terbuka, kemungkinan akan ada pembangunan batalion, fasilitas militer lain, radar untuk kepentingan militer, baik pertanahan dan keamanan, serta untuk kebutuhan Pemda dan masyarakat.

Baca juga: Diduga Terlibat Kasus Korupsi Penghapusan Aset Pasar Danga, Bupati Nagekeo: Itu Tidak Benar

Menurutnya, pihak TNI mendukung sepenuhnya pembangunan bandara itu untuk kemajuan masyarakat dan untuk pergerakan ekonomi supaya semakin tinggi.

“Yang jelas saya sampaikan bandara dan fasilitas lainya, tidak bersifat strategis nasional. Tidak akan bisa, tidak dapat di PSN-kan (Pembangunan Strategis Nasional). Karena penggunaan bandara ini tidak bersifat untuk internasional dan tidak bersifat strategis, namun karena sifat strategis hanya tingkat level kabupaten bukan nasional. Berbeda dengan kegiatan pembangunan waduk karena di situ ada pembangunan listrik tenaga air, ada untuk pengairan pertanian, ada untuk kantong-kantong air untuk persiapan dalam pertahanan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

MUSRENBANGWIL DPRD Tekankan Enam Prioritas Pembangunan Daerah di Wilayah Sobosukowonosraten

Ditulis pada April 15, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul MUSRENBANGWIL DPRD Tekankan Enam Prioritas Pembangunan Daerah di Wilayah Sobosukowonosraten yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

BERI SAMBUTAN : Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri memberi sambutan dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Pengembangan Sobosukowonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kompleks Kantor Bupati Sragen.(foto: dyana sulist)

SRAGEN – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, ada sejumlah prioritas yang harus diperhatikan gubernur dalam pembangunan daerah terutama di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Sobosukowonosraten). Penegasan ini disampaikannya dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Pengembangan Sobosukowonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kompleks Kantor Bupati Sragen, Senin (13/2/2023 ).

Quatly menyebutkan ada enam prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; penguatan ekonomi daerah, peningkatan ekonomi, UMKM, dan potensi wisata desa. Selanjutnya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia; pengurangan tingkat kemiskinan, penekanan angka pengangguran dan stunting; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan mitigasi bencana alam yang akibat erupsi Gunung Merapi.

“DPRD sebagai salah satu unsur pimpinan daerah turut memberikan arah kebijakan daerah. Dalam musrenbangwil yang menjadi forum untuk memutuskan usulan prioritas pembangunan daerah, menjadi wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat serta menerima masukan dan saran terkait pembangunan daerah,” ucapnya.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam membuka Musrenbang RKPD 2020 Wilayah Eks karesidenan Surakarta memberikan apresiasi tinggi karena yang hadir pada forum banyak. “Kalau Solo raya rangkingnya teratas memang sudah sepatutnya,” kata Ganjar disambut tepuk tangan hadirin.

Gubernur menyampaikan terkait Musrenbang, menjdi sebuah forum diskusi strategis tidak hanya rencana pembangunan, tetapi sampai pada penekanan penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran, perbaikan infrastruktur jalan penghubung dan jalan pertanian, serta ideologis. Ia mengapresiasi seluruh kerja wilayah eks karesidenan Surakarta.

“Kita (Jawa Tengah) mendapatkan sorotan secara nasional untuk masalah pengentasan kemiskinan, saya harap terus bekerja sebaik mungkin. Kalau masih ada usulan terkait prioritas pembangunan yang belum diusulkan di sini, silakan usul akan segera kami tampung,” kata Gubernur.

Acara tersebut juga dilaksanakan teleconference dengan musrenbang yang dilakukan di balai desa se Sragen.(anif/priyanto)

Gudang Garam GGRM Suntik Modal Lagi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Bandara Kediri

Ditulis pada April 9, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gudang Garam GGRM Suntik Modal Lagi Rp 3 Triliun Untuk Pembangunan Bandara Kediri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ILUSTRASI. Alat berat beroperasi di proyek pembangunan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, Senin (6/3/2023).

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) kembali menyuntik modal untuk pembangunan bandar udara terpadu di Kediri, Jawa Timur. Kali ini, GGRM menggelontorkan modal Rp 3 triliun kepada PT Surya Dhoho Indonesia.

“Penyetoran tambahan modal oleh Gudang Garam ini sehingga menambah modal ditempatkan dan disetor Surya Dhoho Indonesia yang semula Rp 10 triliun bertambah menjadi Rp 13 triliun,” ungkap Heru Budiman, Sekretaris Perusahaan Gudang Garam dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/3).

Surya Dhoho adalah perusahaan terkendali dan afiliasi GGRM dengan kepemilikan langsung 99,99%. Sisa saham Surya Dhoho dimiliki oleh PT Surya Duta Investama.

Heru menyebut, transaksi penambahan modal Surya Dhoho ini dilakukan untuk mendukung kelanjutan proses pembangunan bandar udara terpadu di Kediri, Jawa Timur yang dibangun Gudang Garam melalui Surya Dhoho.

Baca Juga: Menyusul Bank Milik CT, Giliran OCBC NISP Gugat Bos GGRM Susilo Wonowidjojo Rp 1,25 T

Sebagai informasi, pada 7 September 2022, Surya Dhoho menandatangani perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan Bandara Kediri. Jangka waktu kerja sama tersebut adalah 50 tahun sejak tanggal operasi komersial Tahap I Bandara Kediri.

Proyek Bandara Kediri sepenuhnya didanai oleh pihak swasta dalam hal ini adalah GGRM. Total investasi pembangunan bandara ini mencapai Rp 10,8 triliun yang terdiri atas Rp 6,6 triliun untuk Tahap I, Rp 1,2 triliun untuk Tahap II, dan Rp 3 triliun untuk Tahap III.

Bandara Kediri ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2023. Bandara yang dibangun di atas lahan sekitar 372 hektare ini diproyeksikan mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER.

Baca Juga: Saham Emiten Rokok Menguat Sepekan Terakhir, Sinyal Koleksi?

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, groundbreaking pembangunan Bandar Udara (Bandara) Dhoho ini dimulai pada Rabu, 15 April 2020. Gudang Garam menargetkan, proyek ini akan menjadi bandara internasional lantaran memiliki landasan pacu sebesar 3.300 meter.

Selain itu, GGRM mencanangkan, Bandar Udara Dhoho bakal melayani masyarakat khususnya di Kediri dan sekitarnya, serta dapat menjadi bandara alternatif di Jawa Timur. Produsen rokok tersebut juga berharap, keberadaan bandara ini dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan daerah Kediri dan meningkatkan konektivitas Kediri dengan kota-kota lainnya yang berada di Jawa Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati
Editor: Wahyu T.Rahmawati

Dorong Akselerasi Pembangunan Pj Bupati Bekasi Silaturahmi dengan Anggota DPR RI

Ditulis pada April 7, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Dorong Akselerasi Pembangunan Pj Bupati Bekasi Silaturahmi dengan Anggota DPR RI yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

PEMERINTAHAN

Mar 16, 2023 –

Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik –

Dibaca : 257 Kali

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat di Holiday Inn Jababeka Cikarang, Rabu (15/03/2023). Foto: Wulan MY/Newsroom Diskominfosantik

CIKARANG SELATAN – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar pertemuan bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat dalam rangka memantapkan percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2024, yang berlangsung di Holiday Inn Jababeka Cikarang, Rabu (15/03/2023).

Dani Ramdan mengatakan, pertemuan tersebut sebagai komunikasi awal dalam rangka mendorong alokasi dana pembangunan, agar tidak hanya bertumpu pada APBD Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga bisa mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

“Ya, langkah pertama, kita silaturahmi dengan anggota-anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi atau Dapil 7 Jawa Barat. Minggu depan kita jadwalkan bertemu dengan DPRD Provinsi. Supaya dari awal kita sudah mengkomunikasikan agar nantinya dalam menyusun APBN, DAK, DAU, kemudian program-program ke daerah, kita bisa mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi,” kata Dani Ramdan.

Selain itu Dani menuturkan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan kementerian terkait yang mempunyai kebijakan dalam perencanaan anggaran pembangunan di daerah.

“Saya sudah tugaskan para kepala dinas untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, termasuk dari CSR,” terangnya.

Dari pertemuan tersebut, Dani Ramdan mengatakan, anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi siap mengawal alokasi dana dari pusat, sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemda proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi, Daeng Muhammad, menyampaikan, dirinya mendukung dan siap mengawal usulan alokasi dana dari pusat, untuk prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi.

“Dengan akselerasi ini artinya tahun 2024 kita bisa berpotensi menambah anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Daeng menjelaskan, perlu adanya keberpihakan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang dijadikan kawasan industri.

“Karena selain memberikan dampak positif, dari industri juga muncul dampak-dampak lain yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Karena itu perlu ada keberpihakan pemerintah pusat dari sisi anggaran, agar Kabupaten Bekasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas daerah,” katanya.

Acara silaturahmi dengan anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Barat itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh dan para kepala perangkat daerah terkait.

Reporter : Nurachman Akbar/Arif Tiarno

Editor : Yus Ismail

Afirmasi Melalui Insentif Fiskal dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ditulis pada April 2, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Afirmasi Melalui Insentif Fiskal dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta (10/3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024, terdapat 62 Kabupaten di 11 Provinsi yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal (DT).

Guna mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi daerah tertinggal entas, secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal yang ditujukan bagi 62 DT. Dana Insentif Fiskal dimaksud dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi, percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang prioritas untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis di Daerah Tertinggal.

“Pemerintah telah memberikan berbagai afirmasi berupa program/kegiatan dan anggaran kepada daerah tertinggal. Disamping itu, agar daerah tertinggal secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk keluar dari ketertinggalannya, bukan sebaliknya yang Daerah menjadi terlena dan asik dengan ketertinggalannya karena banyaknya afirmasi. Pemerintah juga telah memberikan insentif fiskal”, ujar Herbert Siagian selaku Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah di Hotel Borobudur Jakarta dalam pemaparannya pada acara Koordinasi dan Konsolidasi Mekanisme Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Pemerintah Daerah dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam kesempatan yang sama, Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, menerangkan bahwa Dana Insentif Fiskal ini bukanlah hibah, melainkan harus didasari pada prestasi sebagai prasyarat, termasuk untuk Daerah Tertinggal. Oleh karenanya pada tahun 2023 untuk 62 DT dialokasikan insentif fiskal sebesar Rp. 1 Triliun dan untuk setiap 62 DT akan menerima alokasi insentif yang bervariasi. “Pada pengimplementasiannya, dana insentif ini perlu disinergiskan dengan alokasi kegiatan dari Dana Alokasi Khusus dan Belanja K/L, termasuk penggunaan Dana Alokasi Umum yang dikelola oleh Daerah agar dapat bersinergi, kolaborasi, dan saling mendukung _output_ maupun _outcome_ yang diharapkan oleh masing-masing DT”, tambah Adriyanto.

Terkait pendampingan lebih lanjut utamanya perihal pemenuhan prasyarat dan penyiapan rencana penggunaan dana insentif fiskal dimaksud dimana Daerah harus sudah mengajukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Permenkeu tersebut, Kementerian Desa PDTT oleh Ditjen PPDT siap mengawal dan mendukung penuh. “Untuk memenuhi prasayarat yang dipersyaratkan, Daerah perlu memperhatikan pedoman penyusunan STRADA-PPDT dan RAD-PPDT serta kriteria dan indikator penetapan DT, indikator makro baik itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM). Pendekatan yang dikedepankan melalui pendekatan HITS, _Holistik,_ _Integratif,_ _Tematik,_ _Spasial.”,_ jelas Rafdinal Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT.

Kemenko PMK akan bersinergi penuh dengan Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas serta akan membentuk Tim Teknis Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal yang salah satu fungsinya adalah menganalisis usulan program kegiatan DT agar sinkron dengan regulasi yang ada dengan memenuhi kriteria ketertinggalan dan memperhatikan aspem penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan kapasitas, dan kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan DT.
“Penggunaan insentif fiskal adalah untuk pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemulihan ekonomi dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengurangan penduduk miskin di daerah tertinggal”, tutup Herbert.

Rapat koordinasi pemanfaatan dana insentif fiskal Daerah Tertinggal dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT dan dihadiri secara luring dan daring oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan perwakilan Dinas dari 62 DT dan 11 Provinsi yang memiliki DT dan perwakilan K/L terkait.

Akhir Tahun Pembangunan Jalan BatuamparBandaraNongsa Rampung

Ditulis pada April 2, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Akhir Tahun Pembangunan Jalan BatuamparBandaraNongsa Rampung yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MC Pemko Batam – Jefridin, M. Pd. Sekretaris Daerah Kota Batam mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dari Batuampar-Bandara-Nongsa akan selesai pembangunannya pada Desember 2023. Jalan tersebut dilebarkan dengan membangun jalan kiri dan kanan menjadi lima lajur.

“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Kota Batam agar pembangunan infrastruktur di Kota Batam terus tercipta,” sebut Jefridin dalam sambutannya ketika melaksanakan Salat Tarawih berjamaah di Masjid Al Munawaroh di Perumahan Anggrek Sari, Rabu (29/3/2023).

Pemerintah Kota Batam dan BP Batam membangun infrastruktur jalan dan pelabuhan untuk memberi akses dan menciptakan kenyamanan bagi investor dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) di Batam. Ketika investor datang ke Batam dan menanamkan investasinya maka akan terbuka lapangan pekerjaan. Begitu juga ketika Wisman berkunjung ke Batam, dari hotel dan restoran akan ada pajak yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Batam.

“Dari pajak ini lah kita gunakan bangun peradaban di Batam ini, baik fisik maupun non fisik. Membangun masjid, sekolah untuk meningkatkan pendidikan dan dibidang kesehatan Pemerintah Kota Batam membangun Puskesmas. Untuk itu kita harus menjaga agar Batam ini aman, nyaman dan kondusif,” ujar Ketua Kwarcab Kota Batam ini lagi.

Suami dari Hariyanti ini juga menyebutkan jika pembangunan infrastruktur sudah berjalan dan investasi tumbuh serta banyak Wisman yang datang ke Batam, maka apa yang menjadi visi Batam menjadi Kota Madani, Modern dan Sejahtera akan terwujud.

“Batam hanya mengandalkan letaknya yang strategis yang berada di lintasan perdagangan dunia dan berbatasan langsung dengan Singapura. Dan suatu daerah tidak akan maju jika umara, ulama dan umatnya tidak bersatu padu membangun negaranya. Oleh karena itu lah Pemerintah Kota Batam membangun peradaban infrastruktur dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi di Kota Batam,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Jefridin juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan Masjid Al Munawaroh. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Masjid.

Hendi Dukung Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan IKN

Ditulis pada Maret 30, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Hendi Dukung Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan IKN yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNNEWSCOM, JAKARTA — Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi menyebut, untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak.

Untuk itu pria yang akrab disapa Hendi tersebut menekankan IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama. Apalagi menurutnya pemindahan ibu kota negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.

“Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang,” tutur mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.

Baca juga: Dukung Konektivitas IKN Nusantara, Super Air Jet Tambah Rute Baru ke Balikpapan

“Sehingga kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya.

LKPP RI sendiri menurut Hendi berupaya keras untuk melakukan upaya – upaya percepatan, terkhusus terkait pembiayaan pembangunan yang diyakininya akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.

“Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Dimana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha,” jelas Hendi.

Untuk itu Hendi bersama LKPP RI kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengadaan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengungkapkan jika adanya skema KPBU tersebut membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Soal Gaji Kepala Otorita IKN Sebesar Rp172,71 Juta, Bambang Susantono: Saya No Komen

“Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat. Sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 ha,” ungkap Ali.

apurboitservices.me

Pelayanan adalah kuncinya

Arsip Tag: pembangunan