Tanpa Sri Mulyani DPR Rapat Bareng Mahfud Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Tanpa Sri Mulyani DPR Rapat Bareng Mahfud Bahas Transaksi Janggal Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Komisi III DPR RI hari ini menggelar rapat dengan Menko Polhukam Mahfud Md membahas soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rapat dihadiri tanpa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pantauan detikcom, Rabu (29/3/2023), selain Mahfud MD hadir pula Kabareskrim Polri Agus Andrianto dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebagai bagian dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyayangkan ketidakhadiran Sri Mulyani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada Kabareskrim Polri juga sebagai bagian dari Komite TPPU ya, tapi Bu Sri Mulyani nggak ada ini, kurang menarik ini,” kata Sahroni di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Diketahui Sri Mulyani sendiri sedang berada di Bali untuk menghadiri rangkaian acara ASEAN yakni pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Mahfud Md untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu. Mahfud diminta menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Lalu yang khusus berdua dengan saya ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

Dengan didampingi sejumlah pejabat, Mahfud mengaku siap memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.

“Saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya siap datang hari Rabu, jam 2,” ujar Mahfud.

Simak Video: Srimul Ungkap Detail Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T

[Gambas:Video 20detik]

(aid/das)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Seolhyun AOA Mengutip Buku Soroti Kalimat Bahas Kematian Picu Kekhawatiran Ada Apa


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Seolhyun AOA Mengutip Buku Soroti Kalimat Bahas Kematian Picu Kekhawatiran Ada Apa yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Instagram/sh_9513

Unggahan Seolhyun yang belakangan ini dibuatnya kembali mengundang rasa khawatir dari penggemar. Pasalnya, ia menyinggung sebuah kalimat dengan penuh kesengsaraan dan membahas kematian.

  • Tim WowKeren
  • Selasa, 24 Mei 2022 – 11:38 WIB

WowKeren
Lagi-lagi, unggahan Seolhyun AOA membuat netizen berspekulasi macam-macam. Diketahui bahwa Seolhyun mengunggah sebuah cuplikan buku yang menunjukkan kalimat tentang kematian.

Pada 23 Mei, Seolhyun memperkenalkan sebuah buku yang dia baca melalui Instagram pribadinya. Dalam postingannya, aktris idola tersebut menyoroti kutipan dari buku yang membahas tentang kehidupan.

“Lebih manis untuk mengatakan bahwa hidup itu sendiri adalah rasa sakit, jadi bahkan jika ada hal yang menyakitkan, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Itu kosong secara alami, jadi tidak ada yang perlu diperjuangkan dalam hidup. Dunia ini penuh dengan hal-hal baik dan buruk,” tulis sebuah buku yang diabadikan Seolhyun itu.

“Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi itu mungkin bagus. Untuk tetap hidup, Aeja berkata adalah baik untuk mengisi dunia dengan hal-hal seperti itu,” tulis lainnya.

“Dia mengatakan dunia ini penuh dengan dendam, dan hidup di dunia seperti itu sangat menyakitkan. Semua orang mengatakan mereka menderita karena mereka sendiri. Tidak ada yang berarti di dunia di mana tidak ada yang bisa dilakukan, karena itu hanya akan menambah rasa sakit,” tulis isi buku tersebut.

Dari unggahannya, Seolhyun tampak terus menjelaskan frasa bermakna buku itu. Ia mengatakan kalimat selanjutnya yang terdengar seseorang hidup dengan penuh rasa dendam. Selain kutipan seperti itu, Seolhyun juga menarik perhatian dengan mengatakan kata-kata yang agak ekstrim dan membahas tentang kematian.

“Aku mati perlahan, tanpa kesenangan atau makna. Setelah kematian, tidak ada apa-apanya,” tulis isi buku itu. Sebagai tanggapan, penggemar pun membahas bagaimana unggahan tersebut seakan sengaja dibuat oleh Seolhyun yang diduga kuat sedang mengalami kehidupan yang berat.

“Ada apa denganmu?” komentar penggemar. “Aku khawatir, postingannya bahas tentang kematian,” tulis netizen lainnya. “Aku pikir kamu sedang frustrasi,” komentar lainnya. “Aku harap kamu menjalani kehidupan yang penuh kesenangan,” jelas lainnya.

Sementara itu, baru-baru ini proyek K-drama terbaru Seolhyun “The Killer’s Shopping List” baru saja selesai ditayangkan. Kini ia telah membuka dan saat ini mengelola saluran YouTube pribadinya “Brilliantly by Seolhyun” yang langsung mendapatkan jumlah subscribers banyak dari penggemar.

(wk/taki)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Raker Bersama Komisi X DPR RI Plt Menpora Bahas Persiapan Piala Dunia U20 Hingga SEA Games 2023 Kamboja


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Raker Bersama Komisi X DPR RI Plt Menpora Bahas Persiapan Piala Dunia U20 Hingga SEA Games 2023 Kamboja yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta: Plt Menpora Muhadjir Effendy mengadakan rapat kerja bersama Komisi X DPR RI membahas agenda penting terkini, di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3) malam. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi X Saiful Huda, didampingi para Wakil Ketua, Agustina Wilujeng Pramesti, Hetifah Sjaifudian, dan Abdul Fikri.

“Yang kami hormati Plt Menpora, berdasarkan laporan sekretariat, telah hadir lengkap 9 fraksi dan 30 anggota Komisi X DPR RI, rapat kerja kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Pimpinan Saiful Huda disertai ketukan palu sidang.

Selanjutnya disampaikan bahwa agenda raker kali ini meliputi tiga hal, yaitu evaluasi program kerja 2023, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup U-20, dan persiapan SEA Games Kamboja 2023. Dikarenakan pada siang harinya sudah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kemenpora, maka untuk raker hanya dititikberatkan pada agenda kedua dan ketiga.

“Karena tadi sudah ada RDP maka raker malam ini fokus pada agenda dua dan tiga yaitu persiapan FIFA World Cup U-20 dan SEA Games 2023, selanjutnya dipersilakan kepada Yth Plt Menpora untuk menyampaikan paparannya,” kata Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Tentang persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20, Plt Menpora menegaskan ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui, dan yang penting untuk dipahami adalah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah itu karena proses bidding yang tidak mudah.

“Jadi awal Indonesia menjadi tuan rumah itu melalui bidding, kita melamar, kita meminta. Dan dari hal ini sebenarnya tugas Kemenpora dapat dibilang sudah selesai karena dari persiapan secara teknis kita sudah sangat siap,” tegas Plt Menpora.

“Memang ada sedikit yang perlu diberesi tentang rumput di dua stadion, tapi itu kecil saja,” imbuhnya.

Adapun perihal isu yang muncul belakangan tentang lolosnya Israel menjadi salah satu wakil Eropa di perhelatan Piala Dunia U-20 ini diluar dugaan. Namun apa yang disampaikan oleh Presiden RI merupakan sikap resmi pemerintah yang dapat dipedomani.

“Tentang Israel itu diluar dugaan karena memang selama ini belum pernah lolos dalam Pra-kualifikasi. Saya ini pembantu Presiden, jadi apa yang saya sampaikan sudah sesuai arahan beliau, dan tadi yang disampaikan Presiden adalah pernyataan resmi pemerintah, dan itu yang benar,” ucapnya menjelaskan.

“Intinya kita berusaha mencari titik temu, Presiden mengutus Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI untuk bertemu FIFA. Kita berharap tetap masih di Indonesia, dan itu masih ada kemungkinan, namun disisi lain konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, apalagi itu tertera jelas pada alenia pertama Pembukaan UUD kita,” tegasnya.

Atas sikap yang konsisten Plt Menpora untuk meletakkan konstitusi diatas semua kepentingan, baik pimpinan maupun anggota Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasinya. Hal itu tercermin dalam salah satu kesimpulan atau keputusan rapat yang dibacakan Pimpinan Sidang pada sesi akhir raker.

“Kondisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai Tuan Rumah FIFA World Cup U-20, dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia,” ucap Saiful Huda. (cah)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Semua yang Ditantang Mahfud Kompak Hadir


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Semua yang Ditantang Mahfud Kompak Hadir yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tiga anggota Komisi III DPR yang ditantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kompak hadir dalam rapat Komisi III membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (29/3/2023).

Tiga nama itu adalah anggota Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arsul Sani dari Fraksi PPP dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-P.

Tak ada perbincangan apapun antara Mahfud dan ketiga anggota DPR itu sebelum memulai rapat.

Baca juga: Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Namun, pantauan Kompas.com, suasana sebelum rapat dimulai diwarnai dengan keriuhan.

Terlebih, ketika Mahfud melambaikan tangan kepada para anggota Komisi III dan juga awak media yang meliput jalannya rapat.

Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa rapat hari ini berlangsung meriah dan ruangan tampak penuh sesak.

“Tapi ini Pak Mahfud karena sedikit ada akan debatable, jadi lumayan Pak ini sampai penuh lho Pak,” kata Sahroni dalam rapat, Rabu.

Baca juga: DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Kepada Mahfud, Sahroni melaporkan bahwa rapat ini turut dihadiri Benny, Arsul dan Arteria.

“Absen pertama, Pak Benny hadir, Pak Mahfud. Pak Arteria, Pak Arsul hadir. Rapat ini terbuka untuk umum,” tutur Sahroni.

Rapat pun dimulai dan hingga kini terus berlangsung.

Sebelumnya, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan.

Tiga nama anggota Komisi III DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benny K. Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.

Baca juga: Kembali Batal, Rapat Komisi III-Mahfud MD Bahas Transaksi Mencurigakan Bakal Digelar 29 Maret

“Jangan cari alasan absen,” ujarnya.

Sebagai informasi, melansir laman DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bakal dilaksanakan pada Rabu (29/3/2023), pada pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (21/3/2023) pekan lalu. Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi III DPR RI.

Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK. Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro bersama para pejabat Eselon I Kemenpora mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara 1, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memimpin RDP terkait dengan Perkembangan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Dampak Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan ini.

“Program prioritas kami di Kemenpora ada lima. Pertama perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Kedua pelayanan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan,” kata Sesmenpora didampingi Deputi, Sesdep, Asdep dan para Kepala Biro di lingkungan Kemenpora, Selasa (28/3).

“Kemudian, penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Keempat pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbukkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat. Kelima Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan,” tambah Sesmenpora.

Dalam RDP ini pula Sesmenpora, sampaikan Realisasi Anggaran Kemenpora di Triwulan Pertama Tahun 2023. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.530.093.157.000 baru terserap sekitar 10,20% atau sekitar Rp 257.952.314.595. 

“Penyerapan anggaran di triwulan pertama ini masih sangat kecil yaitu baru sekitar 10,20%. Hal ini karena di Kemenpora saat ini menggunakan SOTK baru sementara DIPA nya SOTK lama,” ujar Sesmenpora.

Usai pemaparannya, dan dilanjutkan pemaparan dari para deputi, kemudian diberikan pengarahan, pertanyaan serta masukan dari para Anggota Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan beberapa hal untuk mendorong Kemenpora dalam meningkatkan kepemudaan dan keolahragaan.

“Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenpora meningkatkan koordinasi dengan berbagai K/L dalam upaya meningkatkan seluruh indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda yaitu pendidikan, kesehatan/kesejarahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi,” tutur Hetifah Sjaifudian.

“Komisi X DPR RI juga mendorong agar Kemenpora memasukkan program kegiatan yang berbasis keagamaan dalam pelaksanaan program kegiatan penguatan ideologi kebangsanaan. Memfokuskan program peningkatan partisipasi olahraga dan kebugaran masyarakat dalam mendorong Indonesia Bugar yang tertera dalam DBON,” lanjutnya.

“Kemudian pelaksanaan program prioritas pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet pada sentra latihan harus didukung oleh naggaran yang sesuai dengan target dan tujuan DBON,” pungkas Hetifah. (ben)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur satu jam.

“Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00 WIB,” kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Rabu (29/3/2023).

Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya memaklumi, agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya. Tapi jam 15.00 insyaallah saya sudah tiba di gedung DPR,” kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat kerja Komisi III DPR dengan Mahfud Md akan digelar hari ini pukul 15.00 WIB. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal pernyataan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok (red: hari ini) Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

“Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,” katanya.

Pacul menerangkan rapat hari ini hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

“Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru ga clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani,” tutur Pacul.

“Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.

Simak Video ‘Heboh Transaksi Janggal Rp 349 T Bikin Sri Mulyani Kaget, Ini Kronologinya’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/gbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, hari ini, Rabu (29/3/2023). Rapat beragendakan pembahasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Rabu jam 3 (15.00 WIB),” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/3/2023) kemarin.

Bambang Pacul menyebut, kehadiran Mahfud dibutuhkan agar ada penjelasan detail dan jelas terkait dugaan pencucian uang tersebut.

“Maka besok kita lihat clear-nya supaya besok, supaya teman-teman tidak banyak tanda tanya. Kalau ditanya setiap orang tahu, oh Rp349 triliun itu ternyata ini, oh ini,” ujarnya.

Menurut Pacul, rapat akan mengalir sehingga ia tidak dapat memastikan apakah Komisi III DPR akan menggunakan hak-hak pengawasan di rapat selanjutnya atau tidak.

“Misalnya, interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, ok, bisa kita tingkatkan itu,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum mengetahui soal transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di lingkungan kementeriannya. Sri Mulyani menegaskan akan segera berkomunikasi dengan Menkopolhukam dan Kepala PPATK terkait temuan itu.

Sri Mulyani Tak Hadir

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, terkait rencana kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di rapat hari ini, Pacul menyebut Sri Mulyani tidak bisa hadir.

“Sri Mulyani tidak datang besok, sudah diundang tapi tidak hadir dulu, setelah nanti ada indikasi-indikasi,” kata Pacul.

Saat ini, lanjutnya, Komisi III baru membutuhkan keterangan Mahfud sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Sri Mulyani adalah anggota komite TPPU itu jumlah anggotanya ada 13, Kapolri juga, BIN juga, BNN juga. Nah ini kan kita harus menempatkan posisi equal treatment. Apa itu equal treatment? Yang memberlakukan sama ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi, komite TPPU dan kepala PPATK,” pungkas Bambang.

Infografis Ragam Tanggapan Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu (Liputan6.com/Triyasni)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Press Release Diskominfo Kabupaten Bogor

CIBINONG- Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin bersama DPRD Kabupaten Bogor lakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun 2022, dan penyampaian dua Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/23).

Perlu diketahui bahwa LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 adalah laporan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta surat Mendagri Nomor 100.2.7/1548/OTDA berisi penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, bahwa terdapat enam prioritas pembangunan tahun 2022  yakni meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik.

Kemudian meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, reformasi sistem kesiapsiagaan bencana, serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai keagamaan yang berkeadaban.

“Enam prioritas ini dijabarkan dalam 55 kebijakan strategis melalui 7 Peraturan Bupati, 19 Keputusan Bupati, 15 kesepakatan dan 69 perjanjian kerjasama,” ujar Burhanudin

Burhan juga menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya rapat paripurna itu. 

“Semoga LKPJ yang kami sampaikan dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat dibahas dengan lancar sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Burhanudin

Selain penyampaian LKPJ Bupati Bogor tahun 2022 juga dilakukan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebagaimana diketahui bahwa materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak antara lain hak dan kewajiban anak, perencanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sedangkan materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang PAUD antara lain, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pembinaan dan pengawasan, laporan dan evaluasi serta peran serta masyarakat.

“Kami harap usulan tersebut dapat dibahas dan ditetapkan bersama. Tentunya rekomendasi dan catatan strategis yang diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPJ tahun 2022, tentunya akan memacu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” jelas Burhanudin.

Sekda Kabupaten Bogor juga mengucapkan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD yang senantiasa mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bogor. 

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022,” pungkasnya. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Kaltara bahas penyaluran bantuan keuangan 2023 dengan Tarakan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Kaltara bahas penyaluran bantuan keuangan 2023 dengan Tarakan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Tarakan (ANTARA) – Komisi III DPRD Provinsi Kaimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPKAD Kota Tarakan terkait Bantuan Keuangan Tahun 2023, Kamis (09/03/23).

Anggota DPRD Prov. Kaltara Siti Laela dan Marli Kamis diterima langsung oleh Sekretaris BPKAD Edy Sukwansyah, SE dan juga dihadiri Kepala Bappeda Kota Tarakan Catur Hendratmo.

Dalam pertemuan ini Anggota Komisi III Siti Laela menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi ini untuk membahas proses penyaluran bantuan keuangan di tahun 2023 ini agar dapat berjalan lebih baik. Karena pada tahun 2022 proses penyaluran bantuan keuangan masih ada kekurangan sehingga bermasalah dengan proses administrasi yang tumpang tindih dengan bantuan sosial yang ada.

Kepala Bappeda Catur Hendratmo juga menyampaikan bahwa terkait kendala dalam penyaluran bantuan keuangan ini yaitu bantuan yang bersifat hibah atau berupa bantuan fisik sehingga membutuhkan bantuan koordinasi dengan pihak DPRD Kaltara agar dapat mengkordinasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi mengingat yang digunakan dalam bankeu ini adalah anggaran dana Pemerintah Provinsi.

Ia juga menambahkan terkait bantuan keuangan 2023 ini sistem pendistribusiannya masih sama seperti tahun 2022 kemarin, dimana untuk SK-nya baru diterima di bulan maret ini dan mengharapkan dari Anggota DPRD Kaltara membantu pengawalan terhadap jalannya penyaluran bantuan keuangan ini agar dalam penyaluran bantuan keuangan ini dapat tepat waktu.

Kemudian Marli Kamis Anggota DPRD Prov. Kaltara menambahkan apresiasinya terhadap pelaksanaan bantuan keuangan di Kota Tarakan menurutnya yang terbaik dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara ini karena proses pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Di akhir pertemuan ini Anggota DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi III bersedia membantu menyampaikan aspirasi dari BPKAD Kota Tarakan dan Bappeda Kota Tarakan untuk proses perhitungan APBD sebelum ketok palu dan ditetapkan agar di dalamnya sudah dimasukkan perhitungan rincian bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota di Kaltara sehingga sangat membantu dalam proses penyaluran bantuan keuangan ini.(hms)

Baca juga: DPRD Kaltara – Pemkot Tarakan bahas bis sekolah bagi 271 pelajar Tanjung Pasir
Baca juga: “Hearing” DPRD Kaltara – Nelayan Malinau
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara sambut Presiden Jokowi
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri serah terima jabatan Kejaksaan Tinggi
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara




Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MANOKWARI, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat sudah mengantongi tiga nama calon penjabat gubernur untuk menggantikan Paulus Waterpauw yang masa tugasnya berakhir Mei 2023.

Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait permintaan usulan tiga nama calon penjabat gubernur.

Baca juga: Lantik Panitia Pemilihan MRP, Pj Gubernur Papua Barat Tekankan Kejujuran

Orgenes mengatakan, Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 itu meminta usulan tiga nama calon pj gubernur Papua Barat untuk menjabat selama satu tahun ke depan.

“Ada tiga nama yang sudah kami kantongi dan akan dibahas dalam internal kami sebagai lembaga representasi rakyat di Papua Barat. Minggu depan, akan kami bawa surat dari DPRD Papua Barat kepada mendagri,” kata Orgenes di Manokwari, Kamis (30/3/2023), seperti dikutip Antara.

Menurut Orgenes, tiga nama tersebut sedang didiskusikan di tingkat pimpinan DPRD. Jika di level pimpinan selesai, ketiga nama itu dibahas dengan pimpinan fraksi sebelum diusulkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam surat mendagri tersebut, DPRD Papua Barat diberikan waktu sampai 6 April 2023 untuk mengusulkan nama calon pj gubernur kepada mendagri dan dipertimbangkan baik kepangkatan maupun jabatannya.

Baca juga: Mobil yang Ditumpangi Sespri Pj Gubernur Papua Barat Daya Kecelakaan di Sorong Selatan

“Kami akan gelar rapat dewan segera, menentukan tiga nama yang akan diusulkan ke mendagri; karena diminta ke daerah, maka tiga nama tersebut merupakan orang dari Papua Barat,” ujar Orgenes.

Masa jabatan Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat akan berakhir pada 12 Mei 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.