Arsip Tag: sebut

Ini Sosok Anggota DPR yang Sebut KRL Chaos saat LebaranTahun Baru Saja

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ini Sosok Anggota DPR yang Sebut KRL Chaos saat LebaranTahun Baru Saja yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty disorot netizen usai sebut KRL chaos di Tahun Baru dan Lebaran saja. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT KAI terkait kereta bekas yang akan diimpor dari Jepang.

Perlu diketahui bahwa Evita Nursanty adalah anggota DPR RI di Komisi VI yang menangani Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi. Perempuan kelahiran Palembang, 6 April 1960 ini menjadi sudah menjadi anggota DPR selama 2 periode dari daerah pemilihan Jawa Tengah III.

Melansir dari situs resmi DPR RI, ia diketahui sempat menempuh pendidikan di beberapa universitas seperti Business di Cabrillo College California tahun 1982-1984 kemudian Politeknik Negeri Jakarta jurusan Administrasi Niaga pada tahun 2003-2007.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelahnya, Evita juga sempat kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan teknik arsitektur dan setelahnya ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran pada tahun 2012-2016.

Sebelum jadi anggota DPR, Evita menjabat sebagai Executif Secretary di Bali Haytt Hotel dari tahun 1984-1987. Dia juga pernah bekerja di PT Trans Indra Consultant juga sebagai Executif Secretary dari tahun 1980-1981 dan Bussines Center Manager di Hotel Mandarin Oriental Jakarta.

Setelah itu, Evita menjadi Bussiness Center Manager di Hotel Mandarin Oriental Jakarta. Kemudian pada 1991 – 2009 ia menjadi Managing Director di PT. Royalindo Exspoduta. Ia lantas menjabat menjadi direktur di Rose Bank Asset pada 2002 – 2009 dan PT. Infransindo International sebagai Direktur Utama dari 2005 – 2007.

Barulah kemudian Evita terjun ke dunia politik pada 2014 ketika ia maju sebagai caleg dan terpilih menjadi anggota Komisi I DPR RI tahun 2014 – 2019 dan melanjutkan hingga dua periode.

Sebagai informasi, sebelumnya dalam rapat dengar pendapat, Evita mempertanyakan urgensi keinginan PT KAI untuk impor kereta bekas dari Jepang. Menurut Evita, kondisi penumpang chaos di kereta hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti Lebaran dan tahun baru. Sedangkan saat ini, menurutnya, kondisi chaos tidak terjadi.

“Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita, apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya,” kata Evita, di rapat DPR, Senin (27/3/2023).

Selain itu Evita menilai keinginan untuk impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan. Menurutnya, alasan untuk impor kereta bekas bukan merupakan alasan baru.

“Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan, kalau bapak benar perencanaan bapak tidak akan terjadi hal ini, bapak itu kan seharusnya udah tahu nih berapa jumlah kereta yang bapak miliki berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi berapa jumlah kenaikan penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat bapak dalam membuat penyelenggaraan,” tuturnya.

Simak juga Video: Panas! Andre Rosiade Emosi Rapat Bareng KCI-INKA Bahas Impor KRL

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SURYA.CO.ID, PASURUAN – Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengapresiasi semua rekomendasi DPRD terhadap paparan LKPJ Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Sabtu (1/4/2023).

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan komisi di DPRD untuk perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Diharapkan rekomendasi DPRD dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan.

Beberapa catatan di antaranya adalah perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Selain itu, perbaikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah serta  penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah untuk ke depannya.

Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengatakan rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Pasuruan akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan ke depan.

Mulai dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ini menjadi masukan dan rekomendasi yang cukup baik.

“Harapan saya, apa yang disampaikan, bisa diresapi oleh segenap kepala OPD untuk kemudian dirancang sebuah program dan perencanaan yang berpedoman pada masukan yang disampaikan,” katanya.

Gus Ipul mengutarakan, ke depan, pihaknya akan berfokus pada indikator-indikator yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Kota Pasuruan mulai ekonomi dan sektor lainnya.

“Kami akan berfokus pada hal-hal yang bisa meningkatkan pergerakan ekonomi kita, berfokus pada indikator yang bisa diukur secara nyata bagaimana perekonomian kita berkembang dengan cepat,” jelasnya.

Ia optimis, dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan yang meningkat hampir 100 persen, ini menjadi momentum mengurai faktor apa yang menjadi pengungkit dan perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan visi indah kotanya, Gus Ipul menyampaikan, Kota Pasuruan terus berbenah untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman dan bersih sesuai dengan yang digaungkan selama ini.

“Kami akan mulai pada titik-titik di mana titik tersebut kami anggap sebagai penyebar dari keindahan Kota Pasuruan. Mulai dari pelabuhan, alun-alun, taman-taman, termasuk dia ntaranya adalah perkantoran di Kota Pasuruan,” urainya.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan, Gus Ipul mengatakan, Mal Pelayanan Publik yang telah dimiliki oleh Kota Pasuruan akan terus dikembangkan dengan sarana dan prasana yang memadai.

Dalam hal ini, Gus Ipul meminta kepada OPD yang bertanggung jawab atas tiap-tiap indikator untuk bekerja dengan tangkas, cepat dan mengambil perencanaan yang tepat sasaran.

“Maka, untuk itu, OPD yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas indikator itu harus tangkas, cepat dan harus mengambil perencanaan yang tepat sasaran,” tutupnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai PSI Curigai Aliran Dana ke Parpol yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ariyo Bimmo gugat PLN karena ikan koi mati saat pemadaman listrik massal pada 4 Agustus 2019, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 5 September 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ariyo Bimmo menanggapi ucapan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto soal RUU Perampasan Aset. Menurut Ariyo, pernyataan Bambang itu menunjukkan tidak adanya keinginan dari DPR  untuk segera mengesahkan RUU yang dinilai bisa memudahkan pemberantasan korupsi tersebut. 

Ariyo bahkan mencurigai adanya aliran dana haram yang mengalr ke partai politik sehingga DPR enggan segera mengesahkan RUU itu.

“Ketika pimpinan Komisi III mengindikasikan bahwa RUU ini mandeg karena tidak ada kehendak politik dari Parpol. Maka patut diduga bahwa uang hasil tindak pidana selama ini banyak digunakan untuk politik uang,” kata Bimmo melalui keterangan tertulis pada Sabtu 1 April 2023.

Bimmo menilai ucapan yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto tersebut membuka misteri sulitnya mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ia menyebut ternyata RUU tersebut mandeg selama sekitar tiga tahun lantaran adanya intervensi kepentingan partai politik dibaliknya.

“Pernyataan tersebut membuka sedikit kotak pandora yang selama ini ditutup rapat. Ada kepentingan partai politik yang mengakibatkan RUU ini tertunda begitu lama tanpa penjelasan substansial,” ujarnya.

DPR disebut sebagai pengganjal RUU Perampasan Aset

Selain itu, Bimmo menyebut DPR merupakan penyebab mengapa RUU Perampasan Aset tidak segera bisa diselesaikan.

“Pernyataan pimpinan Komisi 3 tersebut mempertegas lagi ujung pangkal dari kegagalan DPR untuk membahas tuntas RUU Perampasan Aset,” kata Bimmo. 

Bimmo juga menyebut PSI menganggap siapapun yang berusaha menghalangi pengesahan RUU Perampasan Aset, maka patut dicurigai ada kepentingan dibaliknya. Sebab, kata dia, tidak mungkin ada ketakutan bila tidak memiliki kaitan dengan substansi pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Jadi, bila parpol (pimpinan) memiliki itikad baik untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi, segera saja menginstruksikan “petugasnya” di DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset,” ujar dia.

Oleh sebab itu, Bimmo mengatakan PSI mendukung sikap pemerintah dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga mendukung agar kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang diungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md diungkap tuntas.

“PSI mendukung pengungkapan transaksi mencurigakan yang disampaikan Pak Mahfud MD,” ujar dia.

Selanjutnya, Bambang Pacul singgung soal izin dari Ketum Parpol


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan Bawaslu berkaitan verifikasi perbaikan Partai Prima membuat ketidakpastian dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Keputusan Bawaslu tersebut setelah Partai Prima memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Padahal, Partai Prima pernah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu pada Oktober 2022 lalu. Kala itu, Bawaslu memutuskan menolak permohonan partai besutan Agus Jabo Priyono tersebut.

“Ini kan putusan ini membuat orang semakin melihat adanya ketidakpastian dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dulu kan partai ini ditolak. Nah sekarang sudah putusan PN, ajukan gugatan ke Bawaslu diterima,” kata Doli di Gedung DPR, Senin, 27 Maret 2023.

Dia menyebut efek putusan Bawaslu bisa menjalar ke mana-mana. Jika KPU pada akhirnya meloloskan Partai Prima, kata dia, maka muncul pertanyaan di benak publik ihwal proses verifikasi yang dilakukan KPU sebelumnya.

Selain itu, Doli menyatakan tidak ada jaminan jika parpol lain yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu tidak akan mengikuti cara yang dilakukan Partai Prima. Ia mengaku sudah mendapatkan kabar bahwa sudah ada parpol yang hendak melakukan hal serupa.

“Kemudian akan menimbulkan ketidakpastian berikutnya. Kapan berhentinya? Kapan endingnya? Jumlah parpol peserta Pemilu ini kapan ditetapkan?,” kata dia.

Khawatir ganggu tahapan pemilu

Doli mengaku komisinya khawatir jika putusan Bawaslu ini bisa mengganggu tahapan Pemilu, bahkan mengarah ke penundaan Pemilu 2024. “Kita kemarin semua menolak putusan PN itu, yang mengatakan mereka minta penundaan Pemilu. Tapi kan secara perlahan putusan ini bisa mengarah ke sana,” kata dia.

Oleh sebab itu, dalam forum rapat bersama Bawaslu hari ini, Doli ingin memastikan bahwa putusan ini tidak mengganggu tahapan Pemilu. Selain itu, ia juga menagih antisipasi Bawaslu kala parpol lain menggugat seperti Partai Prima.

“Nah ini makanya hari ini kita skors (rapatnya). Kita mau cari solusi terbaik seperti apa. Ini mau kita dalami,” kata Doli.

Bawaslu klaim tidak akan bermasalah

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan putusan yang dikeluarkan lembaganya tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Ia menegaskan Bawaslu tidak akan mengeluarkan keputusan yang mengorbankan tahapan Pemilu 2024.

“Hal-hal seperti ini sudah kami perhitungkan agar tidak menjadi permasalahan ke depan,” kata Rahmat.

Sebelumnya, Bawaslu memerintahkan KPU menggelar verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan akan membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi Partai Prima.

“Kami berencana akan membuka akses Sipol kembali. Hari ini akan kami buka dan jelaskan teknis pelaksanaan kepada Partai Prima,” kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret 2023.

Dalam keputusan yang dikeluarkan Bawaslu, Partai Prima diberikan waktu selama 10 hari untuk memperbaiki dokumen administrasi. Idham menyebut KPU akan menanyakan kesanggupan hari yang dibutuhkan oleh Partai Prima.

Idham menjelaskan, dokumen yang mesti diperbaiki oleh Partai Prima adalah yang tidak memenuhi syarat alias TMS. Adapun Partai Prima sebelumnya dinyatakan TMS di provinsi Riau dan Papua.

Jika Partai Prima lolos tahapan dalam perbaikan administrasi, kata Idham, maka partai besutan Agus Jabo Priyono itu akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual.

“Kami akan jelaskan ke Partai Prima apabila nanti persyaratan perbaikan administrasi dipenuhi, kami akan lakukan tahapan selanjutnya seperti parpol non-parlemen,” kata dia.

Pilihan Editor: DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Ubah Keputusan terhadap Partai Prima

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Tidak Benar Imbauan BMKG Sebut Gunung Sinabung Akan Meletus dan Sebabkan Gempa Sangat Kuat di Sumut

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Tidak Benar Imbauan BMKG Sebut Gunung Sinabung Akan Meletus dan Sebabkan Gempa Sangat Kuat di Sumut yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek fakta hoaks himbauan BMKG gunung Sinabung akan meletus.

Liputan6.com, Jakarta – Beredar di media sosial posting-an yang mengklaim imbauan dari BMKG agar warga Sumatera Utara siaga karena Gunung Sinabung akan meletus dan menyebabkan gempa sangat kuat. Posting-an ini beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mem-posting-nya pada 24 Februari 2023.

Berikut isi posting-annya:

“Himbauan dari BMKG : Diharapkan kepada seluruh Warga Sumatra Utara agar selalu siap siaga, diperkirakan Gunung Sinabung akan meletus Minggu malam ini, letusan besar dapat mengakibat gempa vulkanik yg berpotensi sangat kuat,dan Malam ini Hujan abu vulkanik akan kembali menyelimuti Kota Medan dan diperkirakan sampai diatas Radius 100 km , warga di minta untuk persiapkan Masker , sampaikan BC ini kepada semua kontak anda, agar selalu Waspada Siaga-1 BMKG BERASTAGI TANAH KARO… tadi malam sudah terjadi 3 x letusan besar, …just share”

Akun itu menambahkan narasi, “Himbauan buat kita warga sumatra utara”

Lalu benarkah postingan yang mengklaim himbauan dari BMKG agar warga Sumatera Utara siaga karena Gunung Sinabung akan meletus dan menyebabkan gempa sangat kuat?

Sempat ramai beredar video testimoni seseorang yang mengklaim bahwa bensin dapat mengobati sakit gigi. Klaim ini didasarkan pengalaman pribadi si pembuat video. Bagaimana kebenaran faktanya?

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan melihat akun resmi BMKG Sumut di Instagram, @infobmkgsumut. Di sana terdapat bantahan mengenai posting-an yang beredar di media sosial.

Berikut isi posting-an tersebut yang diunggah pada 24 Februari 2023:

“Sehubungan dengan beredarnya berita yang meresahkan masyarakat yaitu adanya info akan terjadinya letusan besar Gunung Sinabung yang mengakibatkan gempa sangat kuat yang berdampak kepada seluruh masyarakat Sumatra Utara.

BMKG menyatakan dengan tegas bahwa informasi ini tidak benar alias hoaks. Jika #SobatBMKG menerima berita tersebut, diharapkan untuk tidak ikut menyebarkan kembali. Hindari membuat berita bohong yang akan menyebabkan kepanikan masyarakat.

Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id) atau melalui Mobile Apps (IOS dan android): wrs-bmkg atau infobmkg.”

Sumber:

https://www.instagram.com/p/Co_OPzNS-GK/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Postingan yang mengklaim imbauan dari BMKG agar warga Sumatera Utara siaga karena Gunung Sinabung akan meletus dan menyebabkan gempa sangat kuat adalah tidak benar.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berstatus Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPN).

  • Hoaks

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR Sebut Makan Uang Haram Kecil Oke KPK Analogikan Batalnya Puasa

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR Sebut Makan Uang Haram Kecil Oke KPK Analogikan Batalnya Puasa yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Pernyataan anggota Komisi IX DPR RI Melchias Marcus Mekeng yang menyebut ‘makan uang haram kecil-kecil okelah’ dalam sebuah rapat kini tengah viral di media sosial. KPK prihatin terkait pernyataan tersebut.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan pernyataan Mekeng. Terlebih, status Mekeng sebagai anggota DPR RI tidak mencerminkan semangat untuk penguatan antikorupsi di Indonesia.

“Makan dari duit haram yang sedikit ya namanya haram juga dosa ya. Seharusnya penyelenggara negara tidak membuang kata-kata yang begitu gampang tapi sebenarnya dampaknya tidak bagus dalam melakukan pendidikan antikorupsi,” kata Johanis di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Johanis mengatakan korupsi tidak mengenal nominal. Besar dan kecil aliran duit korupsi tetap melanggar aturan.

“Jadi sedikit atau banyak itu tidak layak. Jadi hanya dengan kata-kata yang sedikit itu, tapi memiliki makna bagi masyarakat yang sangat berarti karena mereka ini panutan sehingga tidak layak,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur. Asep menganalogikan penerimaan uang korupsi dengan batalnya seseorang berpuasa setelah meminum seteguk air.

Menurutnya, besar atau kecil uang korupsi sama-sama tidak dibenarkan.

“Misalkan kalau yang haram-haram yang sedikit tetep boleh atau nggak, sama dengan kotoran ayam. Mau banyak mau sedikit tapi tetep ya. Jadi hukumnya kan kalau ini lagi bulan puasa mau minum seteguk atau banyak hukumnya tetep batal (puasanya),” ujar Asep.

Komentar Mekeng soal Makan Uang Haram

Video anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng yang menyebut ‘makan uang haram kecil-kecil okelah’ viral di media sosial. Mekeng pun memberikan penjelasan terkait pernyataannya itu.

Dilihat detikcom, Selasa (28/3), ucapan viral itu berawal dari rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun pada Senin (27/3) kemarin.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Srimul Ungkap Detail Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T

[Gambas:Video 20detik]

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal Legislator Tertawa Mahfud MD Geleng Kepala

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal Legislator Tertawa Mahfud MD Geleng Kepala yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera disahkan.

Bambang bilang, sulit bagi DPR mengesahkan RUU tersebut. Sebab, ada kekhawatiran para legislator tak terpilih lagi jika RUU itu resmi jadi undang-undang.

Alasan ini pernah terang-terangan Bambang sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal, Mahfud: Katanya Politik Harus Bawa Uang Tunai

“Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal (disahkan), pasti DPR nangis semua,” kata Bambang saat rapat kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (29/3/2023).

“Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi,” lanjutnya.

Mendengar pernyataan Bambang itu, para anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat sontak tertawa. Sebaliknya, Mahfud tersenyum kecut sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Bambang juga menjawab Mahfud yang meminta supaya pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilanjutkan.

Memang, kata Bambang, pengesahan RUU Perampasan Aset masih dimungkinkan ketimbang RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Namun, dia mengaku tak berani mengetok palu jika tak diperintah oleh “ibu”.

“Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!’,” kata Bambang.

“Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” tuturnya, lagi-lagi diikuti tawa para legislator.

Baca juga: RUU Pembatasan Uang Kartal Disebut Persulit Hidup Anggota DPR, Ini Kata PPATK

Politisi PDI Perjuangan itu tak menjelaskan sosok “ibu” yang dia maksud. Hanya saja, dia bilang, untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik.

“Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak,” ujarnya.

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu itu menegaskan, sikapnya ini sama dengan anggota DPR lain. Seluruh legislator, kata dia, tunduk ke “bos” masing-masing.

“Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD meminta supaya DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu mengatakan, dua rancangan undang-undang tersebut krusial untuk mencegah praktik korupsi.

“Tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto), tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak, biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak. Tolong juga (UU) pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak,” kata Mahfud.

Baca juga: 8 Jam Mahfud Rapat dengan Komisi III, Beberkan Asal-usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud menuturkan, pemerintah sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020, namun tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas.

“Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu, pemerintah lalu memperbaiki yang dulu lalu disepakati,” ujarnya.

Pemerintah memang sudah sejak lama menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah meminta agar dua RUU itu segera disahkan dan diproses di DPR. Namun, hingga kini kedua RUU itu belum juga berprogres.

“Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, 7 Februari 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Tak Hanya Pertemukan Elite Pemerintah Erick Thohir Sebut G20 Turut Beri Panggung Bagi Musisi Dunia

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Tak Hanya Pertemukan Elite Pemerintah Erick Thohir Sebut G20 Turut Beri Panggung Bagi Musisi Dunia yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 15 dan 16 November 2022 akan diawali dengan gerakan antarkomunitas masyarakat dunia (people to people movement).

Salah satunya adalah digelarnya gerakan antara musisi dunia yang tergabung dalam Music 20 (M20).

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, gerakan people to people movement dalam forum G20 memberi kesempatan masyarakat antarnegara untuk terlibat aktif.

Baca juga: Jelang KTT G20, PLN Pamerkan 2 PLTS dan 33 PV Rooftop di Bali

Jika selama ini forum G20 ini lekat dengan pertemuan antar elite pemerintahan sebuah negara, maka di forum G20 Indonesia pertemuan lebih inklusif dengan melibatkan beragam kelompok yang salah satunya adalah musisi.

“Pembicaraan dengan Bapak Presiden (Jokowi) agar G20 ini jangan hanya kepala negara-kepala negara yang isunya politik dan kadang-kadang masyarakat tertinggal dilibatkan,” ucap Erick dalam keterangannya, (1/11/2022).

“Bapak presiden ingin diadakan people to people movement yakni gerakan dari masyarakat. Salah satunya saat itu kita sengaja berdiskusi sebagai orang yang senang musik kenapa tidak membuat event juga di dalam G20 itu Music 20 (M20),” sambungnya.

Erick menjelaskan bahwa dirinya berdiskusi dengan tokoh musik seperti Tantowi Yahya, Chandra Darusman, dan Triawan Munaf.

Dari tokoh musik itulah diusulkan ide agar mengumpulkan musisi dunia dalam M20. Musisi dunia itu akan membuat gerakan untuk menyuarakan isu terkait perkembangan global terkini.

Dua isu utama yang akan disuarakan adalah terkait perdamaian dan lingkungan hidup. Gerakan M20 mengulang kesuksesan gerakan musisi era 1980-an yang sempat meluncurkan project bertajuk “We are the World.”

“Kita tahu musik itu sebuah pergerakan yang luar biasa. Kalau dulu inspirasinya We are the World, di mana mengenai kelaparan. Sekarang dengan situasi global seperti ini, ada kesepakatan musisi dunia membuat sebuah gelombang persatuan, lingkungan hidup, dan lain-lain,” ujar Erick.

Baca juga: Dino Patti Djalal Minta Pemerintah RI Turunkan Ekspektasi Kemungkinan Akan Ada Komunike di KTT G20

Menurut Erick Thohir, M-20 adalah implementasi dari pesan Jokowi yang ingin ajang G-20 benar-benar memberi pesan efektif bagi masyarakat dunia.

Selain event para musisi, gerakan people to people movement juga menyasar pada gerakan tokoh agama dunia yang tergabung dalam Religion 20 atau (R-20).

“Besok juga ada R20 di Bali. Ini juga sama bagaimana tokoh agama di seluruh dunia berbicara mengenai perdamaian. Inilah people to people movement yang membedakan G20 di Indonesia dengan yang lain,” pungkas Erick.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sebut Waktu Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Menperin Kalau Bisa Lebih Cepat dari Juni 2023 Why Not

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sebut Waktu Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Menperin Kalau Bisa Lebih Cepat dari Juni 2023 Why Not yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung di dalam mobil listrik pada Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dalam rangkaian KTT G20 di Bali Collection, Nusa Dua, Bali, Sabtu 12 November 2022. Pameran tersebut diikuti 28 produsen otomotif. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan petunjuk waktu pemberian insentif kendaraan listrik. Ia yakin apabila pembicaraan anggaran 2023 bersama DPR sudah rampung, pemerintah akan segera membuat formula insentif tersebut. Pasalnya, APBN 2023 sudah disahkan dan anggaran insentif itu belum dimasukkan.

“Nanti kita harus bicara dengan DPR, bagaimana kita bisa menyisir kebutuhan anggaran dan tentu basisnya juga kekuatan fiskal. Kalau bisa lebih cepat dari Juni, why not?” tuturnya di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Selasa, 27 Juni 2022.

Kendati demikian, Agus menekankan hingga kini pemerintah belum ada kerangka waktu pemberian insentif kendaraan listrik. “Memang intinya belum ada time frame-nya. Saya harus berkata jujur. Formulanya saja belum kita ketuk,” kata dia. 

Pemerintah beberapa waktu lalu telah mengeluarkan wacana pemberian insentif kendaraan listrik pada tahun 2023. Nantinya pembelian mobil listrik akan diberi insentif sebesar Rp 80 juta, motor listrik sebesar Rp 8 juta, Sedangkan untuk konversi motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta.

Agus berujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin rapat koordinasi pada awal Januari 2023 untuk membahas insentif kendaraan listrik ini secara insentif. 

Adapun pemberian insentif itu bertujuan untuk mempercepat era elektrifikasi dan mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Taufik Bawazier mengatakan bahwa pemerintah menargetkan ada sebanyak 400 ribu unit mobil listrik yang diproduksi pada tahun 2025.

“Itu rencana target 400 ribu unit mobil listrik pada 2025,” ujar dia saat ditemui seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu, 9 November 2022.

Sedangkan kendaraan roda dua atau sepeda motor ditargetkan bisa diproduksi sebanyak 1,75 juta unit. Menurut Taufik, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yaitu 2 juta unit sepeda motor. 

Baca Juga: Bos Kadin Bandingkan Insentif Kendaraan Listrik di Negara Lain: Eropa Rp 187 Triliun, Cina Rp 180 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Menhub Budi Karya Sebut IKN Bakal Jadi Contoh Transisi Kendaraan Listrik yang Masif

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Menhub Budi Karya Sebut IKN Bakal Jadi Contoh Transisi Kendaraan Listrik yang Masif yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Autonomous electric vehicles atau kendaraan listrik otonom yang rencananya akan digunakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, diserbu masyarakat untuk menjajalnya, di kawasan Qbig BSD, Kabupaten Tangerang.

Liputan6.com, Jakarta – Penggunaan kendaraan listrik, baik mobil, motor, maupun bus dan juga truk tengah digenjot oleh pemerintah. Beragam insentif juga disediakan, mulai dari subsidi pembelian atau konversi roda dua listrik dan roda empat serta bus listrik menyusul.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait penggunaan kendaraan listrik, Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan jadi percontohan penggunaan mobil dan motor listrik secara masif. Tentu saja, termasuk dengan implementasi bus listrik sebagai transportasi umum.

Pada sektor ini juga yang menjadi salah satu daya tarik bagi investor, kata Menhub Budi. Lantaran, penggunaan electric vehicle ini menjadi selaras dengan konsep kota ramah lingkungan dan keberlanjutan dari IKN Nusantara.

“IKN yang juga menariknya itu adalah electric vehicle, jadi kami dimandatkan oleh pak Presiden adalah IKN ini satu contoh electric vehicle yang lebih intensif. Penggunaan bis kalau bisa, buss listrik. Kalau gunakan kendaraan sehari-hari mobil listrik,” ungkapnya.

Mengenai pengembangannya, dia berujar kalau sedang mengusahakan pembuatan kendaraannya di dalam negeri, seperti bus listrik. Namun, jika tidak memungkinkan, bisa melalui skema kerja sama dengan negara asing, tapi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) harus lebih dari 50 persen.

“Kami sedang merintis untuk dilakukan kalau bisa didalam negeri, kalau enggak bisa, kerja sama dengan negara pembuat tapi harus dibangun di Indonesia, atau di assembly di Indonesia dengan TKDN diatas 50 persen,” terang Menhub Budi.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

Jadi Rule of the Game di IKN

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, beberapa waktu lalu.

Ini menjadi salah satu ketentuan yang perlu diikuti oleh investor-investor penanam modal atau yang ingin terlibat.

“Nah itu jadi rule of the game yang sudah di gariskan bapak presiden dan pak Menko Marinves selalu mengawal hal-hal tersebut,” tambah dia.

Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara

Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain

    Kendaraan Listrik

  • Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara

    IKN Nusantara

  • Mobil listrik, mobil yang digerakkan dengan motor listrik,pakai energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lain

    Mobil Listrik

  • Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

    Ibu Kota Nusantara

  • IKN

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.