Arsip Tag: sebut

Wali Kota Semarang sebut perbaikan jalur alternatif terus dikebut

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Wali Kota Semarang sebut perbaikan jalur alternatif terus dikebut yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Walaupun libur panjang, kami tetap ada aktivitas. Tim ini bekerja, cek kondisi dulu. Kalau ada lubang, misalnya ya ditambal

Semarang (ANTARA) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan perbaikan jalan berlubang, khususnya di jalur-jalur alternatif terus dikebut untuk menyambut arus mudik Lebaran 2023.

“Saya tadi sampaikan, jalur-jalur alternatif. Jalur di Palir sudah diaspal. Kemudian, Cangkiran ke arah Gunungpati ini kan milik provinsi,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Demikian juga, kata dia, Jalan Brigjen Sudiarto yang menjadi akses penghubung Mranggen, Demak, dengan pusat Kota Semarang juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) mengenai kesiapan menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2023.

“Pada saat kemarin, saya sudah minta, ‘nyuwun’ kepada Pak Gub (Gubernur Jateng) agar bisa diperhalus. Karena di sana masih banyak lubang,” katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang siapkan objek wisata sambut mudik Lebaran


Baca juga: Sebanyak 636.418 kendaraan arus mudik akan masuk Gerbang Kalikangkung

Untuk jalur alternatif yang berada di perkotaan, kata dia, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang, dalam kaitan ini Dinas Pekerjaan Umum untuk memuluskan jalur tersebut.

“Insya Allah nanti bisa lebih detil lagi. Minta masukan camat dan lurah juga. Mereka kan yang punya (wilayah) jalan-jalan berlubang. Tidak mungkin DPU sendiri yang melihat dan memantau,” katanya.

Artinya, kata Ita, memerlukan keaktifan dari jajaran lurah dan camat untuk menyampaikan kendala jalan rusak di wilayah yang dipangkunya agar segera diperbaiki dan bisa mulus pada Lebaran 2023 ini.

Sebelumnya, DPU Kota Semarang telah menggerakkan tim untuk terus menyisir dan mengecek kondisi jalur-jalur alternatif di Kota Atlas demi kenyamanan pemudik menjelang arus mudik Lebaran 2023.

Kepala DPU Kota Semarang Sih Riaung menyebutkan jalur-jalur alternatif yang dimaksud, antara lain Jalan Bumirejo, Jalan Beringin, Jalan Wolter Monginsidi dan jalur Sigar Bencah, Tembalang.

“Lebaran nanti kan banyak tamu (dari) yang mudik ya. Walaupun libur panjang, kami tetap ada aktivitas. Tim ini bekerja, cek kondisi dulu. Kalau ada lubang, misalnya ya ditambal,” katanya.

Saat ini, kata dia, setidaknya ada 10 tim yang dikerahkan DPU Kota Semarang, termasuk dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk menyisir jalur-jalur yang menjadi akses para pemudik.

“Kemarin itu ada 10 tim ya, baik dari bidang (DPU) maupun UPTD. Sehari saja hampir 100 ton (aspal) hotmix, ya untuk memperbaiki jalan-jalan ini menjelang arus mudik,” kata Rianung.

Baca juga: DPU Semarang cek jalur-jalur alternatif jelang arus mudik


Baca juga: Daop Semarang: Masih tersedia 259 ribu tiket KA Lebaran

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Denise Chariesta Sebut Sang Kekasih Dajjal Usai Diminta Tes DNA Netizen Sekarang Loe Tuai Apa Yang Lu Lakuin

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Denise Chariesta Sebut Sang Kekasih Dajjal Usai Diminta Tes DNA Netizen Sekarang Loe Tuai Apa Yang Lu Lakuin yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Selebram Denise Chariesta baru-baru ini meluapkan amarahnya karena sang kekasih JK tak bertanggungjawab atas kehamilannya.

Bahkan JK kata Denise Chariesta memintanya untuk tes DNA atas bayi yang dikandungnya. Hal tersebut membuatnya tersinggung.

Ia pun menyebut lelaki yang berinisial JK adalah dajjal.

Video Denise Chariesta tersebut diunggah oleh salah satu akun gosip @lambe_danu.

Baca Juga:Lokasi Salat Id di Lampung Timur Besok Jumat 21 April 2023

“Dia minta tes DNA, dia baru mau tanggung jawab kalau udah tes DNA, dia ngomong gitu ke Frida (karyawan Denise) terus selama ini gue bunting emang kaga makan bumilnya? Bumil ga usah ke dokter? Dasar lelaki dajjal,” ujar Denise Chariesta yang dikutip Mamagini.Suara.com dari akun Instagram @lambe_danu, Kamis (20/4/2023).

Denise Chariesta mengaku kesal lantaran JK mempertanyakan anak yang ia kandung. Pasalnya kata Denise Chariesta, ia selalu bersama JK 24 jam.

“Terus gua kan 24 jam sama dia, 4 bulan, terus gua hamil anak siapa? Anak tukang tom yam? Gimana caranya? Gue 24 jam tiap hari nempel dia terus. Mana pernah gue pisah 2 meter aja gue nggak pernah bisa,” papar dia.

“Hadoh, kebanyakan mabok otaknya jadi somplak, susah,” sambungnya.

Video Denise Chariesta yang kesal dengan JK karena tak bertanggungjawab atas kehamilannya langsung dibanjiri komentar netizen.

Baca Juga:Kerap Tidak Diketahui, Inilah Manfaat Jahe dan Kunyit Putih yang Sebenarnya

“Karma itu nyata, kemaren lo bikin malu istri RD sekarang lu sendiri yang tersakiti Allah itu maha tau,” kata akun @rin*****.

“Nah loh Cadel saat koar2 kemaren apa gak mikirin perasaan istri ya gimana sekarang loe tuai apa yang loe lakuin kemaren,” ucap akun @che****.

“Kirain dah tobat setelah sama RD. Eh ternyata kisah hidupnya makin ngenes. Makanya zinah itu gk usah dipamer-pamerin kasihan anaknya ntar,” ucap akun @nov****

“Astaga lagi hamil nggak punya suami malah dikontenin,” ucap akun @bra*****

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halanghalangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halanghalangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto tak sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut ada upaya DPR menghalang-halangi penegakan hukum dalam mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Didik, DPR justru tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Dan kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum,” kata Didik dalam rapat Komisi III DPR bersama Mahfud, Rabu (29/3/2023) malam.

Baca juga: DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

Didik menegaskan, Komisi III justru sepaham dengan pemerintah yang sama-sama ingin menegakkan hukum.

Dia mengapresiasi Mahfud yang sudah berani mengungkap ke publik akan adanya laporan transaksi dengan nilai fantastis, Rp 349 triliun itu.

“Apalagi kami juga memahami bahwa ketika Prof Mahfud ini menyampaikan sesuatu ke publik, biasanya, keyakinan saya, saya sering mengikuti sosial media dan style Prof Mahfud. Biasanya ada obstacle yang memang harus kita bongkar dan dorong ramai-ramai,” ujar Didik.

Di sisi lain, Didik berujar bahwa publik terkejut atas apa yang dilaporkan oleh Mahfud terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan tersebut.

Baca juga: Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Bahkan, kata dia, jumlahnya pun berubah. Mulai dari semula dilaporkan senilai Rp 300 triliun, kini menjadi Rp 349 triliun.

“Nah itu tentu menjadi sebuah perhatian yang sangat menarik buat saya. Nah hari ini, saya cukup surprise dan terkejut terkait dengan hal-hal itu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD meminta siapa pun pihak, termasuk anggota Dewan tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Ia pun mengancam pihak-pihak tersebut bisa terkena hukuman pidana jika terbukti menghalang-halangi.

“Nah karena itu, saudara, jangan gertak gertak. Saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya,” kata Mahfud meyakinkan dalam rapat Komisi III DPR membahas transaksi mencurigakan, Rabu sore.

Baca juga: Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Tak sampai situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Fredrich Yunadi, yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi, Setya Novanto.

Kata Mahfud, Fredrich bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setya Novanto.

“Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun namanya Fredrich Yunadi, ya kerja kerja kerja kayak saudara itu, orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat,” pesan Mahfud.

Fredrich, lanjut Mahfud, mencoba melindungi Setya Novanto untuk terhindar dari korupsi kasus KTP Elektronik yang menimpanya.

Dari situ, Mahfud lalu menilai hal ini menghalang-halangi tim penyidik kasus.

Baca juga: Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

“Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang halangi penyidikan. Menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap!” tegas Menko Polhukam ini.

“Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita ini sama, saudara-saudara,” tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mengutip AA Navis Fadly Amran Sebut Padang Panjang Kota Berbahagia di Bangkok

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mengutip AA Navis Fadly Amran Sebut Padang Panjang Kota Berbahagia di Bangkok yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sumber: Kominfo Padang Panjang

Langgam.id – “Padang Panjang adalah kota yang berbahagia.” Kata-kata yang lahir dari sastrawan besar Indonesia, AA Navis ini menjadi kalimat pembuka Walikota Padang Panjang, Fadly Amran Datuak Paduko Malano ketika presentasi di GovInsider Live at United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific, 2019 yang digelar United Nation Conference Center, Bangkok, Thailand, Rabu-Kamis, (16-17/10/2019).

Bagi Fadly Amran, kalimat itu menjadi pelecut baginya untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Di forum itu, Fadly memaparkan, beberapa program inovasi yang dilakukan Kota Padang Panjang sekaitan dengan smart city.

Disebutkannya beberapa kegiatan terkait pengembangan infrastuktur dan sistem teknologi informasi.

Termasuk rencana pemanfaatan teknologi Artificial Intelligent (AI) dan Integrated Data atau Satu Data, melalui beragam regulasi yang telah ditetapkan.

Dikatakan juga, Pemko Padang Panjang mendorong pengembangan beberapa kearifan lokalnya (local wisdom), yang mungkin tidak ada di daerah dan bahkan negara lain, namun diyakini akan ikut membantu menjaga dan meningkatkan “smart”-nya kota itu.

Dia menjelaskan beberapa program terkait peningkatan kapasitas SDM, seperti beragam beasiswa, beragam kegiatan literasi, baik melalui program pemerintah kota, ataupun kegiatan yang muncul dari masyarakat.

Disebutkan juga, tentang Universal Healthcare yang mengcover hampir seluruh masyarakat Padang Panjang. Termasuk program inovasi, baik yang muncul dari pemerintah, juga dari inisiasi masyarakat seperti pengembangan kawasan wisata Kubu Gadang yang saat ini telah menjelma menjadi destinasi baru di Sumatera Barat, Indonesia.

Juga diulasnya, inovasi Smart Surau yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Melalui inovasi ini, sebutnya, pemerintah berkeinginan mengembalikan peran surau sebagai salah satu tempat berkumpul utama bagi anak remaja di Minangkabau.

Smart City menurut Fadly, bukan hanya berkaitan dengan teknologi informasi atau perangkat high-tech lainnya. Smart City merupakan inisiasi bagaimana sebuah kota, bisa memaksimalkan manfaat dari seluruh stakeholdernya, untuk bisa menyelesaikan beragam persoalan.

Dalam sesi ini, CEO & Strategist-General, Solaris Strategies Singapore, Charles Phua, yang hari itu juga terlibat sebagai peserta, bertanya tentang bagaimana pandangan Fadly terhadap keterlibatan sektor swasta dalam program kerja pemerintahan.

Fadly menjawab, pemerintah punya berbagai keterbatasan, sementara sektor swasta memiliki teknologi dan resource keuangan yang lebih memungkinkan.

“Tentu saja keikutsertaan swasta bisa diakomodir dalam pembangunan, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Fadly, sebagaimana dilansir dari facebook Kominfo Padang Panjang. (Osh)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md sempat menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal transaksi janggal Rp 349 triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Mahfud tidak perlu emosi merespons tugas dan fungsi DPR RI sebagai pengawas pemerintah.

“Saya rasa kita, DPR dan pemerintah, laksanakan saja fungsi masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kepala dingin. Tidak usah ada bumbu-bumbu emosi, apalagi ini bulan Ramadan,” kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

Sahroni menilai mungkin terjadi kesalahpahaman antara Mahfud dan lembaga DPR. Dia juga mengamini Mahfud bahwa DPR dan pemerintah berada pada tingkat yang setara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kira mungkin di sini terjadi kesalahpahaman. Memang secara struktur DPR itu setingkat kepala pemerintahan, sama-sama lembaga tinggi negara,” ucapnya.

Meski begitu, dia mengingatkan Mahfud bahwa tugas DPR adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah. Sehingga, kata dia, wajar jika DPR menuntut penjelasan ke pemerintah.

“Namun, harus diingat juga DPR memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga bila DPR menuntut penjelasan atau pertanggungjawaban pemerintah, itu adalah hal yang wajar,” ujar dia.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud Md siap menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Mahfud juga menanggapi santai rencana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri.

“Ya nggak apa-apa (MAKI mau laporkan PPATK ke Bareskrim Polri), nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana (DPR),” kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).

Mahfud berharap pihak yang bersuara lantang terkait heboh transaksi janggal Rp 349 triliun itu juga menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji.

“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.

“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” imbuhnya.

Simak juga Video ‘Mahfud Tantang soal Ikut Rapat Transaksi Rp 349 T Disambut Anggota DPR’:

[Gambas:Video 20detik]

(maa/imk)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

KNPSI Sebut Pemakzulan Susanti Oleh DPRD Bukan Aspirasi Masyarakat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul KNPSI Sebut Pemakzulan Susanti Oleh DPRD Bukan Aspirasi Masyarakat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SIANTAR – Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) menilai upaya Pemakzulan Wali Kota oleh 27 Anggota DPRD Siantar bukan murni aspirasi masyarakat Pematang Siantar.

Justru sebaliknya, Parpol Anggota DPRD yang sebelumnya mengusung pencalonan Susanti pada Pilkada Siantar 2020 itu hanya menghabiskan uang APBD untuk melengserkan Susanti dari jabatannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat KNPSI Jan Wiserdo Saragih meminta DPRD Pematang Siantar tidak seenaknya mengatasnamakan masyarakat apalagi dalam hal pemakzulan Wali Kota Susanti Dewayani.

“Jika ditolak MA usul pemberhentian Walikota Pematang Siantar, DPP KNPSI akan minta pertanggung jawaban DPRD karena sudah menghabiskan uang rakyat untuk kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat”, kata Jan dalam keterangannya, Sabtu 1 April 2023.

Wiserdo menuturkan, akan lebih berguna jika anggaran yang dipakai DPRD untuk Pemakzulan itu diperuntukan untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat, misalnya membayar iuran BPJS maupun perbaikan infrastruktur jalan pemukiman penduduk.

Foto: Pimpinan DPRD bersama anggota dan Tim Ahli Hukum berswafoto Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta.| Dokumentasi DPRD.

“DPRD Pematang Siantar jangan gampang kali mengatasnamakan masyarakat. Hak angket untuk memakzulkan Wali Kota, justru masyarakat sakit hati, karena anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yang bukan berguna bagi kepentingan masyarakat itu mencapai Rp500 juta,” kata Janwiserdo.

“Jadi jika disebutkan hak angket merupakan aspirasi masyarakat, perlu dipertanyakan masyarakat mana yang dimaksud DPRD Pematang Siantar itu,” ujaranya menambahkan.

Sebelumnya, DPRD Pematang Siantar resmi menyerahkan dokumen permohonan uji pendapat tentang pelanggaran sumpah janji jabatan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani ke Mahkamah Agung (MA), Jumat 31 Maret 2023 di Jakarta.

Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan uji pendapat yang dimohonkan DPRD ke MA itu sebagai bentuk keseriusan dan komitmen DPRD Pematang Siantar mewakili aspirasi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat Kota Pematang Siantar turut mendukung perjuangan DPRD dan berharap MA mengabulkan uji permohonan tersebut.

“Ini bentuk perjuangan rakyat melawan kezaliman pemimpin yang tidak mematuhi aturan,” katanya.

Baca Juga: DPRD Siantar Serahkan SK Pelanggaran Sumpah Jabatan Wali Kota Susanti ke MA

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Keceplosan Bambang Pacul Sebut DPR Wakili Ketum Parpol Bukan Rakyat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Keceplosan Bambang Pacul Sebut DPR Wakili Ketum Parpol Bukan Rakyat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suara.com – Celetukan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat bahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset mengundang segudang atensi.

Sebab kala rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023), Bambang Pacul keceplosan mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah mensinyalir bahwa DPR adalah wakil ketua parpol, bukan wakil rakyat.

Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset bisa disahkan tapi lobi ketua parpol dulu

Bambang Pacul merespon permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:
Perjuangkan Keadilan Rakyat, Eks Aktivis Mahasiswa Dirikan “PADI” Organisasi Advokat

Bambang tak menutup pintu agar anggota dewan melakukan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun menariknya, Bambang tak berani ketok palu sebelum diperintahkan oleh ‘Ibu’.

Sosok ‘Ibu’ yang dimaksud oleh Bambang diduga merujuk ke ketua partainya, Megawati Soekarnoputri.

“Di sini boleh ngomong galak, Pak, tetapi Bambang Pacul ditelepon ibu (Megawati), ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!’,” celetuk Bambang Pacul.

Bambang mengaku siap memenuhi permintaan Mahfud MD ketika ia sudah diberi lampu hijau oleh atasannya, yang tak lain adalah ketua partai.

“Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” timpal Bambang Pacul yang kemudian dibalas oleh gelak tawa seisi ruang sidang.

Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Ada Markus di DPR, Johan Budi Terusik: Persepsinya Jadi Jelek

Bambang juga blak-blakan menyebut bahwa pengesahan RUU tersebut harus melalui lobi dengan ketua partai masing-masing.

“Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan DPR), tetapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini (dewan) nggak bisa, Pak,” lanjut Bambang Pacul.

Politisi PDIP tersebut juga mengaku seluruh anggota dewan harus bergerak sesuai arahan ‘bos’ mereka.

“Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” lanjut Bambang Pacul sekali lagi.

Keberatan dengan RUU Pembatasan Uang Kartal

Pembahasan rapat tersebut juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Bambang merasa bahwa para anggota dewan keberatan dengan RUU tersebut karena akan memberikan kerugian.

Bambang juga mengaku pernah menyampaikan keberatannya secara langsung ke Presiden RI Joko Widodo.

“Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan, pasti DPR nangis semua,” celetuk Bambang.

Bambang juga mencontohkan ketika para anggota DPR akhirnya harus mengantongi uang elektronik.

“Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi,” keluh Bambang. 

Kontributor : Armand Ilham

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua DPRD Paser Sebut Persoalan Infrastruktur Paling Banyak Disuarakan Masyarakat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Paser Sebut Persoalan Infrastruktur Paling Banyak Disuarakan Masyarakat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER– Terdapat beberapa catatan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Dari berbagai usulan, menempati urutan pertama dan yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, hasil penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh legislatif berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

“Kajian permasalahan terdiri dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, perekonomian, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan,” kata Hendra  Minggu (2/4/2023).

Baca juga: DPRD Paser Soroti Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Terendah Kedua di Kaltim

Baca juga: 30 Hari Kedepan, DPRD Paser Bakal Bahas Hasil Penyampaian LKPJ Bupati Anggaran 2022

Dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Kabupaten Paser terdapat 1.435 usulan dari total 2.262 usulan atau 63,44 persen dari total usulan.

“Hasil penelaahan itu terkait kerusakan jalan, tidak lancarnya drainase, terbatasnya air bersih, jembatan, gorong-gorong dan kurangnya sarana prasarana persampahan,” sambungnya.

Sementara untuk bidang perekonomian, terdapat 466 usulan dari total 2.262 usulan atau 20,60 persen dari total usulan.

Usulan tersebut seperti halnya, rendahnya fasilitasi kemitraan bagi UKM, Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian.

“Serta perkebunan, peternakan dan perikanan. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha,” jelas Hendra.

Pada bidang pembangunan SDM, terdapat 120 usulan dari 2.262 usulan atau 5,31 persen dari total usulan.

Usulan tersebut, kata Hendra mencakup kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah.

“Selain itu, masih rendahnya kelayakan sarana dan prasarana kesehatan, masih rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat,” paparnya.

Kemudian, pada bidang tata kelola pemerintahan dari hasil penelaahan terdapat 241 usulan dari total 2.262 usulan atau 10,65 persen dari total usulan.

“Seperti masih rendahnya kelayakan beberapa rumah ibadah, belum tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah, dan bagi kelompok pengajian,” terangnya.

Ia berharap, penyusunan RKPD tahun 2024 dapat dilakukan secara sistematis dan efektif agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Baca juga: DPRD Paser Gali Informasi ke DPPKUKM Kaltim, Bahas Penataan dan Pemberdayaan PKL

Guna mewujudkan hal itu, sambung Hendrs diperlukan koordinasi, integrasi hingga kolaborasi antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang. Hasil penelaahan Pokir DPRD ini dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kegiatan yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan,” tutupnya. (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kemen PUPR Sebut Kondisi Jalan Tol Pulau Jawa hingga Bali 90 Persen dalam Kondisi Baik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kemen PUPR Sebut Kondisi Jalan Tol Pulau Jawa hingga Bali 90 Persen dalam Kondisi Baik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MerahPutih.com– Musim Mudik Lebaran 2023 tinggal tiga pekan lagi. Yakni 19 -21 April mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area) kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan berjalan lancar.

Baca Juga:

Tol Fungsional Solo-Yogyakarta Bisa Digunakan saat Mudik Lebaran

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengungkapkan, saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 kilometer terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 kilometer.

“Dengan kondisi mantap 92 persen, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen,” ucap Hedy di Jakarta, Rabu (29/3).

Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 kilometer dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C).

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan di antaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 kilometer), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 kilometer) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” ucapnya.

Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 kilometer), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 kilometer), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 kilometer), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 kilometer, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 kilometer, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 kilometer (total 32,5 kilometer), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 kilometer), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 kilometer), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 kilometer), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 kilometer), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 kilometer).

“Untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 kilometer dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 kilometer terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3 persen,” tambah Hedy.

Baca Juga:

Komisi V DPR Soroti Potensi Kemacetan di Tol Cikampek saat Arus Mudik Lebaran

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 kilometer yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 kilometer dalam kondisi mantap 97 persen.

Lalu, jalan Lintas Timur 3.019 kilometer dalam kondisi mantap 95 persen, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen.

Sedangkan, Jalan Tol Trans Sumatra yang operasional sepanjang 738 kilometer dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 kilometer), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 kilometer).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 kilometer terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32 persen, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen dan Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 kilometer.

Sementara, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 kilometer dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 kilometer, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 kilometer dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 kilometer.

Hendy menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita”.

Ini semua untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP. (Knu)

Baca Juga:

Pembangunan Tol Bengkulu Tahap 2 Masih Tertunda

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Intip Garasi Bambang Pacul yang Sebut Pengesahan RUU Tergantung Ketum Parpol

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Intip Garasi Bambang Pacul yang Sebut Pengesahan RUU Tergantung Ketum Parpol yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sedang menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (29/3). Saat itu Bambang Pacul menyebut perkara pengesahan RUU tergantung keputusan Ketua Umum Partai Politik.

Bicara soal koleksi kendaraan, ada mobil apa saja di garasi Bambang Pacul? Mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Bambang Pacul tercatat memiliki kekayaan total senilai Rp 4.715.456.899.

Anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melaporkan harta kekayaannya pada 14 September 2022/Periodik – 2021. Selain sebagai Ketua Komisi III DPR, Bambang Pacul juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kembali lagi ke harta kekayaan, dari total kekayaan yang dimiliki Bambang Pacul, sekitar Rp 2.606.404.500 merupakan kekayaan berupa tanah dan bangunan. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp 201.312.300, lalu kas dan setara kas senilai Rp 1.603.740.099.

Sementara untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya sekitar Rp 304.000.000. Bambang Pacul tercatat memiliki dua mobil di garasinya, yaitu Honda Civic dengan taksiran harga Rp 114.000.000 dan Toyota Harrier tahun 2007 dengan harga Rp 190.000.000. Semuanya merupakan mobil yang dibeli sendiri oleh Bambang Pacul.

Sebelumnya, Bambang Pacul menjawab permintaan Mahfud Md supaya membantu pengesahan dua undang-undang. Pacul blak-blakan ‘request‘ Mahfud itu bisa mulus asalkan mendapat restu dari para Ketum Parpol di parlemen.

Bambang Pacul dan Mahfud Md Foto: Agung Pambudhy

Dua undang-undang yang dimaksud adalah RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Pacul mengatakan para anggota di komisinya mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing ketum parpolnya.

“Pak Mahfud tanya kepada kita, ‘tolong dong RUU Perampasan Aset dijalanin’. Republik di sini nih gampang Pak di Senayan ini. Lobby-nya jangan di sini Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing,” kata Pacul dalam rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Perkataan Pacul lantas menimbulkan tawa seisi ruangan rapat. Pacul mencontohkan dirinya yang patuh sesuai perintah dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Di sini boleh ngomong galak, Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu, ‘Pacul berhenti’. Ya sudah. Laksanakan? laksanakan, Pak,” katanya.

Simak Video “PDIP Sempat Rencanakan GBK Jadi Lokasi Perayaan HUT 10 Januari 2023”
[Gambas:Video 20detik]
(lua/riar)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.