Soal Idul Fitri 2023 Habib Rizieq Kalau Hari Raya Jumat Shalat Idnya Sabtu Ikut Pemerintah


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Soal Idul Fitri 2023 Habib Rizieq Kalau Hari Raya Jumat Shalat Idnya Sabtu Ikut Pemerintah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

VIVA Bandung – Habib Rizieq Shihab sebagai Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) baru-baru ini menyarankan pada jemaahnya agar tidak gaduh dengan terjadinya perbedaan hari raya Idul Fitri 1444 H. Ia mengajak masyarakat belajar menikmati perbedaan.

Seperti diketahui, ormas Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Dengan demikian, warga Muhammadiyah akan mengakhiri puasa Ramadhan pada Kamis, 20 April 2023.

Sementara itu, pemerintah akan menentukan 1 Syawal 1444 H menunggu hasil sidang isbath pada Kamis petang ini. 

“Belajarlah lapangkan dada kita, saudara. Belajarlah kita untuk bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan jangan merasa benar sendiri,” kata Habib Rizieq dikutip dari Youtube IBTV, Kamis (20/4/2023).

Habib Rizieq menjelaskan, ada perbedaan metode dalam penetapan bulan dalam Islam, yakni metode hisab dan rukyah. Bahkan, kata dia, perbedaan juga berpotensi terjadi pada metode hisab itu sendiri. Sebab, potensi perbedaan secara hisab bisa terjadi dari kriteria derajat ketinggian bulan yang disepakati. 

“Kalau orang pakai hisab terus dia punya kriteria yang sudah kelihatan di atas 0 derajat dia (masuk) tanggal baru, kalau kriterianya seperti itu Jumat lebarannya. Tapi ada yang ngitung hisab ini kiranya masih dibawah 2 derajat, jadi bagi mereka di bawah 2 derajat itu belum tanggal baru, karena dalam ilmu imkanu rukyah yang di bawah 2 derajat enggak mungkin bulan kelihatan, sehingga dengan ilmu hisab juga mereka bisa membulatkan bulan Ramadhan menjadi 30 (hari), artinya berdasarkan hisab pun mereka bisa menetapkan Ramadhan hari Sabtu. Apalagi yang punya prinsip 8 derajat kalau dia menetapkan kriterianya harus 8 derajat maka lebarannya Sabtu,” kata Habib Rizieq.

“Jadi itu sama-sama hisab beda saudara. Jadi jangan kaget jadi enggak semua hisab itu lebarannya Jumat ada yang hisab lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? karena berbeda di kriteria,” sambungnya.

Apalagi, pemerintah saat ini menerapkan kriteria dengan parameter ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6.4 derajat. Dengan demikian, kata Habib Rizieq, sekali pun ada saksi yang melihat bulan tapi kesaksiannya belum tentu diterima pemerintah, karena bisa jadi belum sesuai syarat atau kriteria yang disepakati. 


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PPKM JawaBali Tetap Level 1 Ini Aturan Terbaru Kalau Mau NgeMal


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PPKM JawaBali Tetap Level 1 Ini Aturan Terbaru Kalau Mau NgeMal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengantisipasi kasus COVID-19 diperpanjang hingga 5 September 2022. Seluruh wilayah Jawa dan Bali, termasuk Jabodetabek tetap berada di Level 1 PPKM.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali, disebutkan mal dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung sebanyak 100 persen hingga pukul 22.00.

“Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100 persen sampai dengan Pukul 22.00,” bunyi Inmendagri yang diterima detikcom, Selasa (30/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun aturan terkait operasi mal dan bioskop di wilayah dengan status PPKM Level 1:

  • Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
  • Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
  • Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai.
  • Hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Sedangkan untuk bioskop, berikut aturannya:

  • Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
  • Kapasitas maksimal 100 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
  • Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
  • Restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 100 persen dan mengikuti protokol kesehatan.

Simak Video “Pemerintah Bakal Evaluasi Biaya Pasien Covid-19 Usai PPKM Dicabut”
[Gambas:Video 20detik]

(mfn/suc)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Lancar Mengutip Ayat AlQuran Anies Seolah Diberi Restu Netizen Senangnya Kalau Punya Presiden Sesama Muslim Taat


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Lancar Mengutip Ayat AlQuran Anies Seolah Diberi Restu Netizen Senangnya Kalau Punya Presiden Sesama Muslim Taat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Terkini.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan, baru-baru ini mengunggah sebuah video ucapan selamat Ramadan di media sosial Instagram miliknya.

Seperti yang kita tahu, Anies memang cukup sering memberikan ucapan selamat kepada masyarakat setiap kali memasuki atau merayakan hari-hari besar, baik nasional maupun keagamaan.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Anies di saat memasuki bulan suci Ramadan 1442 H kali ini.

Melalui video berdurasi 6:43 menit tersebut, gubernur DKI itu memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa serta menjalan bulan suci Ramadan kepada umat Muslim di Jakarta.

Selain mengucapkan syukur atas nikmat kesempatan bertemu bulan Ramadan 2021, Anies juga mengajak masyarakat untuk mengingat kembali pesan serta inti dari perintah puasa Ramadan itu sendiri.

Eks Mendikbud tersebut lantas mengutip ayat 183 Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur’an yang isinya masyhur tentang perintah dan tujuan dari ibadah puasa.

“Ini sebuah kesempatan untuk mencapai derajat muttaqin (orang-orang yang bertakwa),” tutur Anies usai mengutip ayat tersebut dalam video yang diunggahnya pada Senin kemarin, dilansir terkini.id pada Selasa, 13 April 2021.

Meskipun hanya satu ayat, singkat, dan sekilas, tak pelak bahwa Anies Baswedan tampak fasih ketika membacakannya. 

Nah, rupanya hal tersebut turut menjadi sorotan sejumlah netizen di mana banyak dari mereka yang memuji-muji Anies.

Bahkan sampai memberi sinyal atau restu agar Anies Baswedan bisa menjadi presiden di pemilihan mendatang. 

Adapun hal itu disampaikan oleh seorang netizen dengan akun Instagram @yova_yerisya.

Dalam komentarnya, ia tampak takjub dengan bacaan Al-Quran Anies, meskipun hanya dibacakan sekilas.

Bagi Yova, akan sangat menyenangkan jikalau memiliki pemimpin alias presiden sesama Muslim taat yang bisa membaca Al-Quran dengan baik seperti Anies. 

“Masyaallah, senangnya kalau punya presiden sesama muslim taat, bacaannya fasih pakai banget,” tulisnya.

Hingga tulisan ini diberitakan terkini.id, unggahan Anies tersebut sudah dilihat sebanyak 145.277 tayangan dengan jumlah komentar cukup fantastas, yaitu sekitar 820.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Stigma kalau Pakai Kendaraan Listrik Itu Rumit dan Mahal


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Stigma kalau Pakai Kendaraan Listrik Itu Rumit dan Mahal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia sudah mulai beralih dari kendaraan mesin bensin (ICE) ke kendaraan listrik (EV). Cepat atau lambat, era elektrifikasi bakal menjadi tren. Meski demikian tidak semudah itu melakukan peralihan tersebut.

Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif yang berprofesi sebagai dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, saat ini jumlah kendaraan yang menggunakan mesin bensin di Indonesia per Agustus 2022 sudah mencapai 149.707.859 unit.

“Ini jumlah yang sangat besar, jika dibandingkan dengan data Kementerian Perhubungan jumlah kendaraan listrik baru sekitar 22.671 unit,” ucap Martinus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Soal Baterai Kendaraan Listrik, Indonesia Belum Bisa Lepas dari Perusahaan Asing

Martinus melanjutkan, dalam membangun kendaraan listrik di Indonesia tidak mudah lantaran harus ada beberapa hal yang diubah oleh masyarakat. Misalnya, seperti mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengisi energi kendaraannya, dari yang aktif menjadi lebih terencana.

Selain itu, isu terkait mobil listrik juga menjadi hal yang penting. Tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa menggunakan kendaraan berbasis baterai itu rumit dan mahal.

“Harga EV itu 30-200 persen lebih mahal dari kendaraan ICE. Belum lagi waktu pengisian baterai yang lama, bobot baterai yang cukup berat, serta jarak jangkauan kendaraan per pengisian baterai yang masih pendek,” kata dia.

“Masyarakat juga belum tahunya berapa total biaya kepemilikan EV, logika biaya yang dibayar di muka untuk membeli kendaraan, biaya operasional (energi atau biaya pengisian dan biaya pemeliharaan) hingga berapa nilai jual kembali EV,” lanjutnya.

Tak hanya itu, penyediaan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan penukaran baterai EV juga harus diperhatikan.

Baca juga: Bus Listrik Dinilai Belum Ideal untuk Layanan AKAP

Menurut Martinus, nilai positif kendaraan listrik saat ini baru terletak pada biaya operasional, sekitar 15 sampai 20 persen saja dari pengguna kendaraan bensin.

Untuk itu, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia harus dibarengi dengan beberapa aspek agar masyarakat mau beralih dari mesin bensin ke teknologi elektrifikasi.

Seperti pengalihan subsidi dari BBM ke pembelian kendaraan listrik, atau PLN segera berbenah sistem grid terutama yang berkaitan dengan menggratiskan penambahan daya di masing-masing rumah. Sehingga baterai kendaraan listrik dapat diisi di rumah dengan biaya lebih murah pada saat idle capacity time PLN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR soal KRL Bekas Jepang Kalau Kita Tidak Impor Apa Kita Chaos


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR soal KRL Bekas Jepang Kalau Kita Tidak Impor Apa Kita Chaos yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty mempertanyakan urgensi keinginan PT KAI untuk impor kereta bekas dari Jepang. Evita mempertanyakan kondisi chaos atau kekacauan jika tidak melakukan impor.

“Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos,” ujar Evita dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI, Senin (27/3/2023).

Menurut Evita, kondisi penumpang chaos di kereta hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti Lebaran dan tahun baru. Sedangkan saat ini menurutnya kondisi chaos tidak terjadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita, apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya,” tuturnya.

Evita menilai keinginan untuk impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan. Terlebih, menurutnya, alasan untuk impor kereta bekas bukan merupakan alasan baru.

“Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan, kalau bapak benar perencanaan bapak tidak akan terjadi hal ini, bapak itu kan seharusnya udah tahu nih berapa jumlah kereta yang bapak miliki berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi berapa jumlah kenaikan penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat bapak dalam membuat penyelenggaraan,” ujarnya.

“Kalau saya buka lagi, alasan impor kereta bekas ini itu sama aja, INKA-nya belum mampu, jadi dengan alasan yang sama itu dilakukan bukan alasan baru,” sambungnya.

Ia lantas menyarankan agar PT KAI melakukan audit eksternal secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan secara pasti.

“Harus dilakukan audit, bapak sudah lakukan audit bapak sudah paparkan, tapi supaya fair itu bukan audit internal tapi audit eksternal. Kebutuhannya berapa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ini harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi mempunyai tolok ukur yang jelas,” tuturnya.

Lihat juga Video: Asyik! Kemenhub Tambah 56 KA untuk Mudik Lebaran 2023

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/imk)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bambang Pacul Kalau Ada Pembatasan Uang Kartal DPR Pasti Nangis


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bambang Pacul Kalau Ada Pembatasan Uang Kartal DPR Pasti Nangis yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal yang didorong pemerintah akan sulit terlaksana.

Hal tersebut disampaikan Bambang Pacul saat menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pacul mengatakan sempat diminta saran oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengesahan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset.

Ia mengaku ragu DPR akan mengesahkan RUU Pembatasan Uang Kartal lantaran bakal mengancam para anggota dewan terpilih lagi pada periode selanjutnya.

“Jadi dua, presiden pernah nanya sama saya. Pembatalan uang kartal sama RUU ini (Perampasan Aset), yang mana ya,” kata Pacul.

“Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa, masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-walletnya cuma Rp20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi,” ujarnya menambahkan.

Pacul mengaku hanya menyampaikan apa adanya. Menurutnya, yang paling memungkinkan DPR bakal mengesahkan RUU Perampasan Aset. Namun, pemerintah harus berbicara dengan para ketua umum partai terlebih dahulu.

Politikus PDIP itu menegaskan para anggota dewan merupakan kader partai yang tunduk pada ketua umum masing-masing. Ia pun menyarankan Mahfud agar membicarakan hal itu di luar forum DPR.

“Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani Pak. Itu kira-kira Pak Mahfud,” kata Pacul.

Dalam rapat, Mahfud yang hadir sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sempat meminta Komisi III bersedia untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Pernyataan itu disampaikan Mahfud menyusul polemik dugaan TPPU dalam transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu.

RUU Perampasan Aset juga pernah didorong Presiden Jokowi pada Februari lalu. Bersama RUU Pembatasan Uang Kartal, Jokowi ingin agar dua RUU itu bisa segera disahkan.

“Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya,” kata Jokowi.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sebut Waktu Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Menperin Kalau Bisa Lebih Cepat dari Juni 2023 Why Not


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sebut Waktu Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Menperin Kalau Bisa Lebih Cepat dari Juni 2023 Why Not yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung di dalam mobil listrik pada Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dalam rangkaian KTT G20 di Bali Collection, Nusa Dua, Bali, Sabtu 12 November 2022. Pameran tersebut diikuti 28 produsen otomotif. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan petunjuk waktu pemberian insentif kendaraan listrik. Ia yakin apabila pembicaraan anggaran 2023 bersama DPR sudah rampung, pemerintah akan segera membuat formula insentif tersebut. Pasalnya, APBN 2023 sudah disahkan dan anggaran insentif itu belum dimasukkan.

“Nanti kita harus bicara dengan DPR, bagaimana kita bisa menyisir kebutuhan anggaran dan tentu basisnya juga kekuatan fiskal. Kalau bisa lebih cepat dari Juni, why not?” tuturnya di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Selasa, 27 Juni 2022.

Kendati demikian, Agus menekankan hingga kini pemerintah belum ada kerangka waktu pemberian insentif kendaraan listrik. “Memang intinya belum ada time frame-nya. Saya harus berkata jujur. Formulanya saja belum kita ketuk,” kata dia. 

Pemerintah beberapa waktu lalu telah mengeluarkan wacana pemberian insentif kendaraan listrik pada tahun 2023. Nantinya pembelian mobil listrik akan diberi insentif sebesar Rp 80 juta, motor listrik sebesar Rp 8 juta, Sedangkan untuk konversi motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta.

Agus berujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin rapat koordinasi pada awal Januari 2023 untuk membahas insentif kendaraan listrik ini secara insentif. 

Adapun pemberian insentif itu bertujuan untuk mempercepat era elektrifikasi dan mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Taufik Bawazier mengatakan bahwa pemerintah menargetkan ada sebanyak 400 ribu unit mobil listrik yang diproduksi pada tahun 2025.

“Itu rencana target 400 ribu unit mobil listrik pada 2025,” ujar dia saat ditemui seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu, 9 November 2022.

Sedangkan kendaraan roda dua atau sepeda motor ditargetkan bisa diproduksi sebanyak 1,75 juta unit. Menurut Taufik, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yaitu 2 juta unit sepeda motor. 

Baca Juga: Bos Kadin Bandingkan Insentif Kendaraan Listrik di Negara Lain: Eropa Rp 187 Triliun, Cina Rp 180 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.