Arsip Tag: anggaran

Jadi Chief de Mission SEA Games 2019 Harry Warganegara Pimpin Rapat Anggaran

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Jadi Chief de Mission SEA Games 2019 Harry Warganegara Pimpin Rapat Anggaran yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Kompas TV olahraga kompas sport

Selasa, 17 September 2019 | 11:20 WIB

Usai ditunjuk sebagai Ketua Kontingen SEA Games 2019 pada 3 September lalu Harry Warganegara langsung memimpin rapat anggaran di Kantor KOI Senin (16/9/2019) sore. Mendapat mandat untuk memenuhi kebutuhan atlet Indonesia bukanlah hal yang baru bagi pria 48 tahun ini.

Apalagi saat ini Harry menjabat sebagai Komisi Pengembangan Olahraga KOI. Harry juga pernah menduduki kursi Deputy Games Operation pada panitia penyelenggara Asian Games 2018. Dalam tempo 3 bulan menjelang SEA Games 2019 beberapa program telah diusung baik transportasi di Cluster Metro Manila Subic Cluster dan Clark Cluster serta konsumsi atlet.

Bekerja sama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi KOI Harry memberikan batas waktu induk cabang olahraga memasukan nama atlet beserta ofisial Indonesia pada 20 September atau selambatnya-lambatnya 23 September.

Pada bulan Oktober Harry akan mengunjungi pelatnas proyeksi SEA Games guna memantau serta mendata kebutuhan atlet yang nantinya tidak terpusat di satu wilayah Kota Filipina.

#SeaGames2019 #ChiefdeMission #HarryWarganegara

Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar
sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA

Jawa Tengah dan DIY

Rabu, 19 April 2023 | 15:01 WIB

Berita Daerah

Rabu, 19 April 2023 | 15:00 WIB

VOD

Rabu, 19 April 2023 | 14:56 WIB

Berita Daerah

Rabu, 19 April 2023 | 14:55 WIB

Berita Daerah

Rabu, 19 April 2023 | 14:55 WIB

Ekonomi dan Bisnis

Rabu, 19 April 2023 | 14:53 WIB

VOD

Rabu, 19 April 2023 | 14:50 WIB

VOD

Rabu, 19 April 2023 | 14:48 WIB

Jawa Tengah dan DIY

Rabu, 19 April 2023 | 14:45 WIB

Sepak Bola

Rabu, 19 April 2023 | 14:42 WIB


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Titik lokasi pengeboran sumur bor air Munum Pokmas Jati Wekas Mategal, Kecamatan Parang

MAGETAN, PETISI.CO – Proyek pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air minum warga, yang digelontorkan dari dana APBD 2022 melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, yang dialokasikan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jati Wekas Desa Mategal, Kecamatan Parang Magetan dalam waktu dekat akan segera mulai dikerjakan.

“Memang ada keterlambatan pengerjaanya, karena adanya permasalahan beralihnya pada titik lokasi pengeboran,” terang Jamaludin Malik, Anggota DPRD Magetan dari Fraksi PKB, Sabtu (1/04/2023).

Jamaludin Malik, mengatakan dalam waktu dekat ini satu hingga dua minggu pengerjaan sumur bor yang berlokasi di Dk. Gangsiran, Desa Mategal sudah siap dan akan mulai dikerjakan.

Memang dalam pengerjaan ini ada keterlambatan, karena adanya permasalahan teknis beralihnya titik lokasi pengeboran, yang awalnya berlokasi di mantren di lahan perhutani, tapi ternyata disana medanya terlalu berat.

“Karena medannya terlalu berat, atas usulan dari warga selanjutnya dipindahkan ke tanah milik warga yang berlokasi di Dukuh Gangsiran, Desa Mategal, karena di area tersebut minimal akan bisa mengcover kebutuhan air minum warga untuk 2 RT, yang memang kesulitan air minum saat musim kemarau tiba,” jelas Jamaludin.

Selain itu, keterlambatan pengerjaan ini karena masih menunggu operator pengebor sumurnya yang masih ada kesibukan pengerjaan di tempat yang lain.

“Namun sudah kita konfirmasi, sehingga untuk waktu dekat ini sudah mulai bisa mengerjakan di titik lokasi sumur bor baru yang telah diusulkan oleh warga di pokmas Desa Mategal ini,” imbuhnya.

Lanjut Jamaludin, keterlambatan ini karena perkara teknis saja tidak ada unsur kesengajaan atau yang lainya. Dan boleh dicek di sumur-sumur tempat lainya yang sudah dibantunya, kesemuanya realisasi dan tidak ada yang fiktif.

Pertimbangan untuk peralihan titik lokasi tersebut selain lahanya milik perhutani yang juga harus ada perijinan lahanya juga berat, karena berada di bawah dan jika masyarakat berada di atas jadi perlu tenaga lagi untuk pipa menyedot air ke atas.

“Sedang lokasi yang baru lahanya milik warga sendiri dan tidak perlu ada ijin selain itu lokasinya berada di atas, sehingga akan mudah disalurkan ke rumah warga,” tutupnya. (pgh)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Usulan Anggaran Insentif Kendaraan Listrik Bus Hanya dapat Sedikit

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Usulan Anggaran Insentif Kendaraan Listrik Bus Hanya dapat Sedikit yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

kendaraan listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan insentif akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023.

“Insentif itu dimaksudkan dalam rangka mempercepat industri KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) di Tanah Air. Percepatan ini dalam rangka mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan ramah lingkungan,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Adapun menurut informasi yang dihimpun Kompas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memiliki usulan skema insentif kendaraan listrik dengan total anggaran Rp12,3 triliun untuk periode 2023-2024. Rinciannya sebagai berikut:

Usulan Skema Anggaran Insentif Motor Listrik:

  • 2023: Rp1,4 triliun untuk 200.000 unit motor
  • 2024: Rp4,2 triliun untuk 600.000 unit motor

Usulan Skema Anggaran Insentif Mobil Listrik:

  • 2023: Rp1,6 triliun untuk 35.862 unit mobil
  • 2024: Rp4,9 triliun untuk 107.587 unit mobil

Usulan Skema Anggaran Insentif Bus Listrik:

  • 2023: Rp48 miliar untuk 138 unit bus
  • 2024: Rp144 miliar untuk 414 unit bus

Angka-angka di atas memang masih sebatas usulan. Namun, proporsinya menunjukkan bahwa insentif lebih banyak ditujukan untuk kendaraan pribadi (motor dan mobil), ketimbang kendaraan umum (bus).

Hal ini pun sempat disinggung oleh ekonom senior Faisal Basri. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan dukungan untuk transportasi publik.

“Subsidi itu diberikan untuk yang tidak mampu, diberikan untuk transportasi publik. Misalnya subsidi untuk MRT, itu saya setuju, sehingga orang beralih ke transportasi publik,” kata Faisal, dilansir Katadata.co.id, Selasa (21/2/2023).

(Baca: Penjualan Mobil Listrik Awal 2023 Melambat)

“>

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan terkait insentif pembelian kendaraan listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan insentif akan mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023.

“Insentif itu dimaksudkan dalam rangka mempercepat industri KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) di Tanah Air. Percepatan ini dalam rangka mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan ramah lingkungan,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Adapun menurut informasi yang dihimpun Kompas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memiliki usulan skema insentif kendaraan listrik dengan total anggaran Rp12,3 triliun untuk periode 2023-2024. Rinciannya sebagai berikut:

Usulan Skema Anggaran Insentif Motor Listrik:

  • 2023: Rp1,4 triliun untuk 200.000 unit motor
  • 2024: Rp4,2 triliun untuk 600.000 unit motor

Usulan Skema Anggaran Insentif Mobil Listrik:

  • 2023: Rp1,6 triliun untuk 35.862 unit mobil
  • 2024: Rp4,9 triliun untuk 107.587 unit mobil

Usulan Skema Anggaran Insentif Bus Listrik:

  • 2023: Rp48 miliar untuk 138 unit bus
  • 2024: Rp144 miliar untuk 414 unit bus

Angka-angka di atas memang masih sebatas usulan. Namun, proporsinya menunjukkan bahwa insentif lebih banyak ditujukan untuk kendaraan pribadi (motor dan mobil), ketimbang kendaraan umum (bus).

Hal ini pun sempat disinggung oleh ekonom senior Faisal Basri. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan dukungan untuk transportasi publik.

“Subsidi itu diberikan untuk yang tidak mampu, diberikan untuk transportasi publik. Misalnya subsidi untuk MRT, itu saya setuju, sehingga orang beralih ke transportasi publik,” kata Faisal, dilansir Katadata.co.id, Selasa (21/2/2023).

(Baca: Penjualan Mobil Listrik Awal 2023 Melambat)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pengajuan Insentif Guru Madrasah Non PNS Dibuka hingga 7 April Kemenag Siapkan Anggaran Rp 324 Miliar

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pengajuan Insentif Guru Madrasah Non PNS Dibuka hingga 7 April Kemenag Siapkan Anggaran Rp 324 Miliar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Guru mengawasi murid kelas V saat menjalani ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) tahun pelajaran 2020/2021 di Madrasah Ibtidayah (MI) Assu’ada di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Ujian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kelas. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama tahun ini kembali menyiapkan anggaran untuk tunjangan insentif guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total telah dialokasikan anggaran sebesar Rp324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia.

“Pengajuan tunjangan insentif bagi guru RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) bukan PNS sudah dibuka hingga 7 April 2023,” jelas Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani dikutip dari siaran persnya, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia, pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018. Dhani mengatakan tunjangan insentif ini diberikan sebagai apresiasi atas peran para guru.

“Sekaligus memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan belajar,” ujarnya.

Dhani menekankan bahwa pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan para guru, yang merupakan amanat undang-undang. Dia pun meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyosialisasikan pengajuan tunjangan ini kepada para Kepala Seksi Madrasah/Pendidikan Islam di Kabupaten/Kota dan guru bukan PNS di wilayahnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain menambahkan pengajuan tunjangan insentif ini dilakukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing guru. Juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id.

“Jika semua persyaratan sudah sesuai dan lengkap sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya pengajuan tunjangan insentif akan disetujui oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Insya Allah bulan Mei sudah cair,” tutur Zain.

Mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik bagi anak-anak adalah harapan Neneh Hasanah. Selama 67 tahun mengabdikan diri sebagai guru madrasah, Neneh Hasanah atau Mamih Neneh raih Liputan6 Awards 2021.

Batas Waktu Sampai 14 April 2023

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023.

“Mereka nantinya akan menerima tunjangan insentif yang dikirim melalui rekening yang telah dibukakan secara kolektif sebesar Rp250.000 selama 6 bulan,” pungkas Zain.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Paripurna DPRD Bone Hanya Dihadiri 7 Anggota Buntut Anggaran Pokir Dipangkas

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paripurna DPRD Bone Hanya Dihadiri 7 Anggota Buntut Anggaran Pokir Dipangkas yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bone –

Rapat Paripurna DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone hanya dihadiri 7 anggota DPRD dari total 45. Sejumlah legislator sengaja mangkir lantaran anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat dipangkas sepihak oleh Pemkab Bone.

Rapat berlangsung di Kantor DPRD Bone pada Rabu (29/3) kemarin. Anggota DPRD yang hadir hanya Ketua DPRD Irwandi Burhan, Wakil Ketua DPRD Andi Wahyudi Taqwa dan Indra Jaya, serta anggota DPRD Bahtiar Malla, Andi Muhammad Salam, Andi Muhammad Bahtiar, dan Andi Heryanto Bausad.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Bone Andi Muh Salam mengatakan, kurangnya anggota DPRD yang hadir disebabkan ulah eksekutif sendiri. Hal tersebut buntut anggaran DPRD dipangkas sepihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anggota DPRD Bone banyak yang tidak hadir, disebabkan tsunami APBD. Baru-baru ini kita gelar musrenbang dan disitu dibacakan realisasi program yang akan dilaksanakan di APBD 2023, tiba-tiba apa yang sudah disampaikan ke masyarakat tidak ada yang terealisasi. Ini sama halnya kita membohongi masyarakat,” katanya Kamis (30/3/2023).

Lilo sapaan Andi Muhammad Salam menerangkan, jangan karena alasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023 yang sifatnya bukan perintah lantas seluruh program yang merupakan hasil reses anggota DPRD dihilangkan. Menurutnya, hal tersebut sama halnya merusak tatanan pemerintahan.

“Ini justru eksekutif sendiri yang tidak mau merealisasikan visi-misi bupati. Hasil musrenbang yang sudah diumumkan harus terealisasi di 2023. Kapan tidak terealisasi, maka jangan ada kegiatan di DPRD,” tegasnya mengancam.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bone Indra Jaya. Ia menegaskan, Fraksi Demokrat akan ikut memboikot setiap rapat-rapat di DPRD jika hasil musrenbang 2023 tidak terealisasi.

“Karena masyarakat menganggap kami di DPRD Bone pembohong. Sudah dibacakan realisasinya di musrenbang bahkan sudah diukur, tiba-tiba programnya direfocusing,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bustanil Arifin Amri melakukan protes keras saat rapat bersama TAPD hingga viral di media sosial. Bustanil protes anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat DPRD Bone dipangkas sepihak oleh Pemkab.

“Tidak bisa ditahan lagi. Ini bentuk kekecewaan kami atas ketidakadilan dan penghianatan kepada rakyat,” kata Bustanil, Rabu (29/3).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone itu mengatakan anggaran Sekretariat DPRD telah dipangkas TAPD untuk memenuhi porsi anggaran dana alokasi umum (DAU) earmarking pascaterbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023. Padahal menurutnya, Pemkab semestinya menyampaikan sejak awal jika ada anggaran yang tidak sesuai ke DPRD.

“PMK 212 itu lahir Desember 2022, ketika memang ada yang tidak berkesesuaian dengan perencanaan ataupun pemenuhan earmarking kenapa tidak dari awal disesuaikan, kenapa di tengah jalan baru ada realokasi melalui parsial setelah semua kegiatan tersebut dibacakan di musrenbang sebagai hasil realisasi 2023,” cetusnya.

Simak Video “Anggota DPRD Tebo Lempar Mik Gegara Pj Bupati Tak Hadir Rapat Paripurna”
[Gambas:Video 20detik]

(ata/sar)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul senang atas naiknya tingkat kepercayaan publik ke Polri. Pacul mengatakan pihaknya siap menaikkan anggaran Polri yang saat ini di angka Rp 111 triliun.

“Ya nomor satu, siapa pun mitra kita yang mendapat kepercayaan publik meningkat itu tentu kita senang sekali. Kita memberikan apresiasi atas kinerjanya,” kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Politikus PDIP ini mengatakan naiknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara menandakan kinerja institusi itu telah sesuai dengan tupoksi. Dia mengatakan kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sudah baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kan kalau lembaga-lembaga negara atau institusi negara itu tingkat kepercayaannya tinggi itu berarti dia menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian, itu berarti membuat negara aman dan nyaman. Kalau Polri, ya,” ujarnya.

Sebagai mitra Polri di DPR, Pacul mengatakan pihaknya konsisten dalam mengevaluasi kinerja. Dia menyinggung anggaran Polri yang cukup tinggi mencapai Rp 111 triliun dan siap menambahnya.

“Kita ini konsekuen. Pasti harus konsekuen. Anggaran Polri itu tinggi banget, itu Rp 111 triliun nggak main-main,” ujarnya.

“Mungkin nanti ada tambahan sedigit dua digit, ya,” katanya.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Indikator memaparkan data tren kepercayaan terhadap lembaga. Dari data yang dipaparkan sejak April 2014 hingga Februari 2023, Polri mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

“Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat,” bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.
















(fca/haf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SURYA.CO.ID, PASURUAN – Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengapresiasi semua rekomendasi DPRD terhadap paparan LKPJ Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Sabtu (1/4/2023).

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan komisi di DPRD untuk perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Diharapkan rekomendasi DPRD dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan.

Beberapa catatan di antaranya adalah perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Selain itu, perbaikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah serta  penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah untuk ke depannya.

Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengatakan rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Pasuruan akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan ke depan.

Mulai dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ini menjadi masukan dan rekomendasi yang cukup baik.

“Harapan saya, apa yang disampaikan, bisa diresapi oleh segenap kepala OPD untuk kemudian dirancang sebuah program dan perencanaan yang berpedoman pada masukan yang disampaikan,” katanya.

Gus Ipul mengutarakan, ke depan, pihaknya akan berfokus pada indikator-indikator yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Kota Pasuruan mulai ekonomi dan sektor lainnya.

“Kami akan berfokus pada hal-hal yang bisa meningkatkan pergerakan ekonomi kita, berfokus pada indikator yang bisa diukur secara nyata bagaimana perekonomian kita berkembang dengan cepat,” jelasnya.

Ia optimis, dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan yang meningkat hampir 100 persen, ini menjadi momentum mengurai faktor apa yang menjadi pengungkit dan perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan visi indah kotanya, Gus Ipul menyampaikan, Kota Pasuruan terus berbenah untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman dan bersih sesuai dengan yang digaungkan selama ini.

“Kami akan mulai pada titik-titik di mana titik tersebut kami anggap sebagai penyebar dari keindahan Kota Pasuruan. Mulai dari pelabuhan, alun-alun, taman-taman, termasuk dia ntaranya adalah perkantoran di Kota Pasuruan,” urainya.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan, Gus Ipul mengatakan, Mal Pelayanan Publik yang telah dimiliki oleh Kota Pasuruan akan terus dikembangkan dengan sarana dan prasana yang memadai.

Dalam hal ini, Gus Ipul meminta kepada OPD yang bertanggung jawab atas tiap-tiap indikator untuk bekerja dengan tangkas, cepat dan mengambil perencanaan yang tepat sasaran.

“Maka, untuk itu, OPD yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas indikator itu harus tangkas, cepat dan harus mengambil perencanaan yang tepat sasaran,” tutupnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Dugaan Korupsi Anggaran Honor Narasumber DPRD Blora Kejari Mulai Lakukan Penyelidikan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Dugaan Korupsi Anggaran Honor Narasumber DPRD Blora Kejari Mulai Lakukan Penyelidikan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

BLORA, KOMPAS.com – Anggaran honorarium narasumber anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora yang sempat menghebohkan publik, kini memasuki proses hukum.

Pasalnya, aduan dugaan korupsi anggaran honorarium narasumber DPRD Blora tahun 2021 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kini sedang diproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora.

Kasi Intel Kejari Blora, Jatmiko mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk melakukan pengumpulan data (puldata), serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait persoalan tersebut.

Baca juga: Diadukan ke KPK soal Honor Narasumber, Ketua DPRD Blora Tak Ambil Pusing

“Tanggal 30 Maret 2023 kami menerima surat dari kejaksaan tinggi, yang intinya meminta kepada kami untuk melakukan puldata dan pulbaket,” ucap Jatmiko kepada wartawan di Kantornya, Jumat (31/3/2023).

Pihaknya mengaku akan segera bergerak cepat memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam persoalan honorarium narasumber para wakil rakyat tersebut.

“Jadi kami langsung melapor ke pimpinan. Dan pimpinan langsung bergerak cepat dan InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan laksanakan pemanggilan pihak-pihak terkait,” kata dia.

Menurutnya, proses puldata dan proses pulbaket akan dilaporkan secara bertahap dan berkelanjutan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Kepala kejaksaan Negeri Blora juga sudah mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan klarifikasi. Karena ini masih sifatnya penyelidikan, jadi kami tidak bisa mengungkapkan seluruhnya,” terang dia.

Sekadar diketahui, dugaan penyelewengan honorarium narasumber DPRD Blora diadukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pada 19 Januari 2023 lalu. Diduga terdapat kebocoran dokumen terkait rekapitulasi honorarium narasumber DPRD pada tahun 2021 yang menghabiskan dana hingga Rp 11 Miliar. 

Baca juga: Buntut Kabar Dibayar Rp 1 Juta Perjam sebagai Narasumber, Semua Anggota DPRD Blora Diadukan ke KPK

Muncul juga daftar lengkap 45 nama masing-masing anggota DPRD penerima honorarium plus berserta besarannya selama setahun.

Sebelumnya juga sempat diberitakan, salah seorang tenaga ahli DPR RI, Seno Margo Utomo mengadukan honorarium narasumber dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Jakarta, pada Selasa (14/2/2023) lalu.

Dalam surat aduan tersebut, Seno menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembayaran honorarium narasumber sosialisasi undang-undang/ peraturan di DPRD Kabupaten Blora Tahun 2021-2023.

Diduga pertanggungjawaban honor dilakukan tidak sesuai ketentuan. Dalam hal ini ketidaksesuaian besaran honor dengan standar honorarium dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, kegiatan fiktif, hingga ketidakwajaran waktu pelaksanaan kegiatan. Pihak yang diadukannya yaitu 45 anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2019 – 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati Lampung Selatan Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati Lampung Selatan Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Nanang Ermanto menyampaikan LKPJ tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (31/3/2023).

Nanang Ermanto turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin beserta pejabat utama dan Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari. Rapat paripurna dihadiri sebanyak 36 anggota dari jumlah keseluruhan 50 anggota DPRD.

Mengawali sambutannya, Nanang Ermanto menyampaikan, bahwa penyampaian LKPJ merupakan agenda tahunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Sebagai pendahuluan, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, atas peran dan kemiteraan serta kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Nanang Ermanto.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2022 disusun berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026, dan juga berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun 2022.

Nanang mengatakan, tema kebijakan pembangunan 2022 yakni  “Terwujudnya Masyarakat Lampung Selatan yang Berintegritas, Maju dan Sejahtera dengan Semangat Gotong Royong”.

“Tema ini dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan kekinian yang ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah,” kata Nanang.

Selanjutnya, Nanang juga menyampaikan kerangka perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan APBD tahun 2022, total Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.2,2 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp.2,1 triliun lebih. Dan Belanja Daerah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun lebih serta terealisasi sebesar Rp 2,2 triliun.

“Yang selanjutnya terkait rincian pendapatan maupun belanja daerah akan kami jelaskan pada rapat di Tingkat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Selatan,” tutur Nanang.

Dalam kesempatan itu, Nanang Ermanto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, Jajaran Forkopimda, Pejabat dan seluruh aparatur pemerintah daerah, serta kepada para insan pers serta pihak Swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Tahun 2022.

Nanang juga mengajak semua elemen memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan penyiapan RKPD yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Selanjutnya kami berharap lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan tetap mendukung dan memberikan kritik, serta saran yang konstruktif kepada kami sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang,” kata Nanang mengakhiri sambutannya.

28total visits,2visits today

Last modified: 31/03/2023

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati Nias Barat Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2022 Kepada DPRD Nias Barat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati Nias Barat Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2022 Kepada DPRD Nias Barat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bupati Nias Barat didampingi Sekda Nias Barat menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Nias Barat

Lahomi (21/3/2023), Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua di Ruang Sidang DPRD Nias Barat, Selasa (21/3/2023).

Bupati Khenoki Waruwu mengatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD yang merupakan wujud hubungan kerja yang didasarkan atas kemitraan yang sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Substansi LKPJ Bupati Nias Barat Tahun Anggaran 2022 memuat tentang Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026, Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah, Kebijakan strategis kepala daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Nias Barat Tahun Anggaran 2021 dan Capaian indikator kinerja utama dan indikator makro ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026.

Melalui Nota pengantar LKPJ, Bupati Khenoki Waruwu memaparkan pencapaian dan prestasi yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Nias Barat sepanjang Tahun 2022 dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, inovasi, kesehatan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Sepanjang tahun 2022, pemerintah Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan berbagai program untuk pengembangan infrastruktur dasar, pemenuhan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah, diantaranya Pembangunan jalan sepanjang 17, 29 kilometer, 3 unit jembatan, Pembangunan trotoar/drainase sepanjang 3 kilometer, pemberian  Stimulan Pembangunan Rumah Baru sebanyak 207 unit dan bantuan stimulan peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah sebanyak 458 unit.

Selanjutnya, tahun 2022 pemerintah Kabupaten Nias Barar membangun 1 Unit Rumah Sakit Pratama baru di Desa Lologolu, mengadakan Alkes dan 3 unit ambulans serta pengadaan sarana pendukung faskes lainnya.

Selanjutnya, dalam rangka penanganan dampak inflasi, telah disalurkan belanja wajib perlindungan sosial sebanyak 347 sasaran penerima manfaat.

Selain itu, dalam rangka pengembangan pariwisata, telah dilakukan perencananaan teknis berupa grand design destinasi sunset Humene, study kelayakan Pantai Sirombu, studi kelayakan dan grand design Kamadu.

Disampiing itu juga telah dilaksanakan event promosi pariwisata dan budaya untuk mendongkrak industri pariwisata di kabupaten nias barat antara lain Festival Pesona Aekhula, Pemilihan Putri Pariwisata Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 dan Perlombaan Aekhula Manari;

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial, pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menyalurkan sebanyak 843 santunan bagi keluarga duka dan pemberian bantuan pelayanan untuk Hamba Tuhan sebanyak 573 orang, yang disalurkan melalui 28 organisasi/lembaga keagamaan.

Menurut Bupati Khenoki Waruwu, keberhasilan dan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan hasil komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD serta seluruh unsur elemen masyarakat Nias Barat dalam mewujudkan Nias Barat Yang Bersih Unggul dan Maju.

Walaupun demikian, lanjutnya,  masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perhatian dan kerjasama kita untuk segera dituntaskan dalam keterbatasan anggaran yang ada, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting dan infrastruktur serta meningkatkatkan daya saing daerah.

Sebelum mengakhiri penyampaian Nota Pengantarnya, Bupati mengharapkan DPRD Kabupaten Nias Barat dapat melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Nias Barat sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh regulasi, sehingga dapat menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan peraturan daerah dan kebijakan strategis kepala daerah.

Setelah Bupati membacakan Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2022, dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen LKPJ secara resmi kepada Pimpinan DPRD dan diakhiri dengan pembacaan nama-nama utusan fraksi-fraksi untuk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2022.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.