Komisi VIII DPR Sepakat Jemaah Lunas Tunda 2022 Tak Tambah Biaya Haji

Ditulis pada April 13, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi VIII DPR Sepakat Jemaah Lunas Tunda 2022 Tak Tambah Biaya Haji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Komisi VIII DPR RI menyepakati calon anggota jemaah haji yang lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirjen PHU Hilman Latief dan Kabag Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah yang digelar tertutup.

“Insyaallah (rapatnya) lancar dan kita bersepakat insyaallah semua yang sudah lunas tidak boleh ada penambahan biaya apapun,” kata anggota komisi VIII Yandri Susanto kepada di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023)

Yandri menerangkan, dari data Kementerian Agama (Kemenag), ada 7.901 calon anggota jemaah yang belum terdata. Untuk itu, lanjut Yandri, pihaknya mendalami usulan Kemenag soal penambahan data jemaah haji yang lunas tapi belum terdata saat keputusan rapat kerja yang lalu.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah ternyata ada penambahan data dari Kemenag sekitar 7.901 kalau tidak salah tadi yang disampaikan yang belum ter-cover data,” ujar Yandri.

“Maka tadi atau sekarang sedang berlangsung sedang pendalaman terhadap usulan dari Kemenag, ada penambahan data jamaah haji yang lunas tapi belum ter-cover dari keputusan raker tanggal 15 Februari yang lalu,” imbuhnya.

Yandri lalu mengungkap alasan adanya penambahan jemaah haji oleh Kemenag. Sebab, jemaah kabupaten/kota belum masuk laporan terkini.

“Karena ternyata dari pihak bank atau dari jemaah itu sendiri, dari Kemenag kabupaten/kota belum masuk laporan terkini. Kan berjalan terus nih, maka tadi saya pastikan data itu sebuah kepastian tidak boleh kurang, tidak boleh lebih,” kata Yandri.

“Mungkin hari ini akan ada kepastian berapa sebenarnya jumlah jamaah haji yang sudah lunas yang tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar calon anggota jemaah haji lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444 H. Usul Menag Yaqut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI.

“Adapun terhadap jamaah lunas tunda 2022 pada dasarnya mereka adalah jamaah lunas tunda 2020 juga karena kami karena itu kami mengajukan agar mereka tidak dibebani dengan penambahan selisih biaya BIPIH,” kata Yaqut dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (27/3).

Yaqut menyebutkan data awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Namun, sampai 7 Maret 2023, ada 218 anggota jemaah yang membatalkan keberangkatannya dan 901 anggota jemaah yang mengambil kembali biaya pelunasannya sehingga jumlahnya menjadi 83.490 anggota jemaah.

“Jika ditambahkan dengan 8.306, maka total jemaah lunas tunda 2020 menjadi 91.796 orang,” urai Menag.

(whn/knv)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu

Ditulis pada April 13, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, hari ini, Rabu (29/3/2023). Rapat beragendakan pembahasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Rabu jam 3 (15.00 WIB),” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/3/2023) kemarin.

Bambang Pacul menyebut, kehadiran Mahfud dibutuhkan agar ada penjelasan detail dan jelas terkait dugaan pencucian uang tersebut.

“Maka besok kita lihat clear-nya supaya besok, supaya teman-teman tidak banyak tanda tanya. Kalau ditanya setiap orang tahu, oh Rp349 triliun itu ternyata ini, oh ini,” ujarnya.

Menurut Pacul, rapat akan mengalir sehingga ia tidak dapat memastikan apakah Komisi III DPR akan menggunakan hak-hak pengawasan di rapat selanjutnya atau tidak.

“Misalnya, interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, ok, bisa kita tingkatkan itu,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum mengetahui soal transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di lingkungan kementeriannya. Sri Mulyani menegaskan akan segera berkomunikasi dengan Menkopolhukam dan Kepala PPATK terkait temuan itu.

Sri Mulyani Tak Hadir

Sementara itu, terkait rencana kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di rapat hari ini, Pacul menyebut Sri Mulyani tidak bisa hadir.

“Sri Mulyani tidak datang besok, sudah diundang tapi tidak hadir dulu, setelah nanti ada indikasi-indikasi,” kata Pacul.

Saat ini, lanjutnya, Komisi III baru membutuhkan keterangan Mahfud sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Sri Mulyani adalah anggota komite TPPU itu jumlah anggotanya ada 13, Kapolri juga, BIN juga, BNN juga. Nah ini kan kita harus menempatkan posisi equal treatment. Apa itu equal treatment? Yang memberlakukan sama ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi, komite TPPU dan kepala PPATK,” pungkas Bambang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komisi III DPR Putuskan 3 Hakim Agung Triyono Martanto Tak Lolos

Ditulis pada April 13, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Putuskan 3 Hakim Agung Triyono Martanto Tak Lolos yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Komisi III DPR RI telah mengambil keputusan terkait uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hari ini. Hasilnya, ada 3 nama calon yang lolos sebagai hakim agung.

“Ada 3 yang kita pilih, itu Pak Lucas, Lulik, kemudian hakim agama Imron. Ya udah. Itu aja tiga,” kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Menurut Bambang Pacul, tak ada calon hakim ad hoc yang lolos pada sesi fit and proper. Hal ini berdasarkan musyawarah yang dilakukan anggota Komisi III.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu tadi kan semua pandangan fraksi-fraksi, ketika itu kemudian ada lobi-lobi musyawarah, jadi akhirnya ketemu lah garis itu. Ada yg usulkan lain, ada. Tapi itu kemudian mengerucut ke tiga itu, setelah selesai lobi. Jadi bukan tiba-tiba tiga, ada ini ada itu, mengerucut ke tiga,” ujarnya.

“Enggak. Nggak ada itu (hakim ad hoc),” ujarnya.

Pacul mengatakan tak ada posisi hakim ad hoc yang diloloskan lantaran calon yang diusulkan KY belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Menurutnya, hal itu sudah kesepakatan bersama.

“Gini loh, ini keputusan komisi. Kan komisi itu terdiri dari sekian banyak komisi, ada sekian fraksi, gitu loh. Tapi yang kudengar tadi, yang HAM itu belum punya pengalaman menangani HAM berat, gitu loh, tadi yang kudengar. Kalau aku bener apa bohong ya nggak tahu,” kata dia.

Berikut ini nama-nama yang lolos menjadi hakim agung:

1. Lucas Prakoso
2. Lulik Tri Cahyaningrum
3. Imron Rosyadi

Sementara itu, 6 orang calon hakim agung dinyatakan Komisi III DPR RI tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan. Salah satunya termasuk Triyono Martanto yang jadi sorotan karena lonjakan harta.

Berikut ini 6 calon hakim agung yang tidak lolos:
1. Harnoto
2. Fatan Riyadhi
3. Sukri Sulumin
4. Heppy Wajongkere
5. Annas Mustaqim
6. Triyono Martanto

Lihat juga Video: Komisi III DPR Cecar Calon Hakim Agung Triyono soal Dugaan Plagiarisme

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/maa)

Kilang Minyak Terbakar Lagi Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kilang Minyak Terbakar Lagi Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUN-VIDEO.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir segera mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina.

Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Pasalnya, kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali.

Baca: Detik-detik Kilang Minyak Milik PT Pertamina Meledak, Getarannya Bahkan hingga Pecahkan Kaca Warga

Dilansir dari Tribunnews.com, menurut Amin Ak dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Diketahui, kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai.

Bahkan, kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

“Mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain,” terang Amin.

Hingga kini, pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut.

Baca: Kilang Minyak Pertamina di Dumai Riau Meledak hingga Membuat Kaca Rumah Warga Pecah

Menurut Amin, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri.

Lanjut Amin Ak menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Kegiatan audit harus dilakukan dalam rangka upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi kebakaran yang dikelola oleh Pertamina.

“Harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital,” jelas Amin.

Lalu, kebakaran yang terjadi di kilang Dumai terjadi menjelang lebaran dan liburan panjang.

Tentunya, kebutuhan BBM, Avtur dan LPG sangat tinggi.

Baca: Kilang Minyak Pertamina di Kota Dumai Riau Meledak, 5 Pekerja Terluka dan Dilarikan ke Rumah Sakit

“Konsumsi BBM, Avtur dan LPG saat Lebaran biasanya naik, Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara,” tandasnya. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com).

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kebakaran Objek Vital, Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi & Komisaris Pertamina

# TRIBUNNEWS UPDATE # DPR # Erick Thohir # Pertamina # Kilang Minyak # kebakaran

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Adila Ulfa Muna Risna
Video Production: Nur Rohman Urip
Sumber: Tribunnews.com

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Harap Sekwan yang Baru Bisa Bersinergi dengan Baik

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Harap Sekwan yang Baru Bisa Bersinergi dengan Baik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang.

POJOKSATU.id, Samarinda – Setelah dilantiknya Norhayati sebagai sekretaris dewan yang baru menggantikan Muhammad Ramadhan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang berharap agar kerja sama serta koordinasi antara kesekretariatan dan kedewanan bisa terbentuk dengan lebih baik lagi.

“Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris dewan nantinya, semoga bisa bersinergi dengan dewan dan dapat memperlancar kinerja-kinerja dewan lebih baik lagi kedepannya,” kata Veridiana di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Jumat (31/3/2023).

Ia juga sangat yakin, bahwa Norhayati akan mampu menyesuaikan kegiatan kedewanan secepatnya. Karena menurutnya, hal itu tidak terlalu sulit bagi mantan Kepala Dinas Sosial ini untuk beradaptasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.

“Saya rasa tidak sulit karena beliau pernah bertugas di DPRD Kaltim. Sebelumnya sebagai Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan selama satu tahun. Tentu beliau sudah menguasai dikedewanan,” terangnya.

Baca Juga: Resmi Gantikan Muhammad Ramadhan, Kini Norhayati Sah Jabat Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim

Terkait dengan harapan-harapannya, Wanita kelahiran Muara Muntai itu menyebutkan bahwa pekerjaan anggota dewan sangat mobile dan cepat sekali.

Itu artinya, tugas-tugas kedewanan itu banyak sekali. Terutama yang terkait dengan masalah regulasi.

“Kita sering sekali terlambat jika menyangkut kegiatan pembentukan peraturan daerah (perda) dan sebagainya. Jadi kita berharap agar sekretaris dewan bisa memfasilitasi kelancaran pembentukan perda-perda itu, semoga bisa lebih lancar lagi kedepannya,” paparnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Ramadhan yang merupakan Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim sebelumnya. Tentu, pihaknya sangat terbantu selama ini.

“Beliau cukup akrab dengan anggota dewan. Terlepas dari kekurangan, tentu pastinya ada kelebihan dari masing-masing kita sebagai seorang manusia. Kami atas nama kedewanan selain mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan,” pungkasnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun: Sektor Substance Mampu Menopang Peningkatan Ekonomi di Kaltim

Kemudian untuk para pejabat lainnya yang baru saja dilantik. Ia juga memberikan ucapan selamat.

Harapannya, para pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik di pemerintahan. Serta, dapat berkoordinasi dengan baik dengan DPRD Kaltim.

“Tentu dengan tugas yang diberikan, semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah lebih baik lagi, kedepan harus bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya,” harapnya. (*/pojoksatu)

Kelakar Rapat Komisi III DPR Benny Harman Simpan Tenaga untuk Mahfud

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kelakar Rapat Komisi III DPR Benny Harman Simpan Tenaga untuk Mahfud yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Anggota Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani menginterupsi rapat komisinya bersama Menkumham Yasonna Laoly yang menimbulkan tawa seisi ruangan rapat. Pasalnya, Arsul melempar canda kepada anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K Harman, yang disebutnya sedang menyimpan energi menjelang rapat bareng Menko Polhukam Mahfud Md.

Komisi III DPR diketahui menggelar rapat bersama Yasonna sejak pukul 11.00 WIB. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memimpin rapat tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Untuk pendalaman, yang pertama hadir di ruang ini pada jam 09.47 WIB, senior kita doktor Benny Kabur Harman untuk memulai. Siap-siap, Dinda Taufik Basari,” ujar Pacul mempersilakan Benny memberi tanggapan atas pemaparan Yasonna.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiba-tiba Arsul menginterupsi, padahal waktunya Benny Harman bicara. Pacul pun bertanya-tanya mengapa Arsul menginterupsi rapat.

“Interupsi, Pak Ketua. Interupsi,” kata Arsul.

“Sebentar,” jawab Pacul.

“Izin interupsi,” kata Arsul lagi.

“Kenapa?” tanya Pacul.

Rapat Komisi III DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly sehingga menimbulkan tawa seisi ruangan rapat. (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

Arsul pun melempar candaan. Waketum PPP itu berguyon Benny sedang menyimpan energi untuk rapat bersama Mahfud Md, yang dijadwalkan pada Rabu (29/3) pukul 15.00 WIB, membahas dugaan TPPU Rp 349 triliun.

“Pak Benny kayaknya sedang menyimpan energinya untuk yang nanti siang,” katanya.

Seisi ruangan rapat pun tertawa mendengarnya.

“Lewat Pak? Nggak bertanya? Nggak mendalami? Kalau nggak, juga nggak papa. Tapi ini saya sebut sesuai catatan sekretariat,” kata Pacul merespons.

Pacul ternyata masih melanjutkan guyonan Arsul setelah Benny menyampaikan tanggapannya. Pacul menyebut Benny bicara dengan pelan karena akan ‘bertempur’ di rapat dengan Mahfud.

“Ya ngomong-nya pelan-pelan karena memang seperti tadi Pak Arsul, mau disimpan tenaganya untuk pertempuran nanti. Menko Polhukam, kalau ini kan Menkumham,” kata Pacul. Anggota Komisi III pun kembali tertawa mendengar candaan Pacul.

Simak Video ‘Mahfud Kasih Jempol ke Anggota Komisi III Jelang Rapat Bahas Rp 349 T’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/rfs)

Ketua Komisi III DPR Tolak Usulan Bentuk Pansus Transaksi Rp 349 Triliun

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPR Tolak Usulan Bentuk Pansus Transaksi Rp 349 Triliun yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suara.com – Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menolak dorongan atau usulan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) di transaksi Rp 349 triliun.

Penolakan ini menjawab usulan yang datang dari sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Komite TPPU Mahfud MD.

“Pak menkopolhukam inilah yang mesti lakukan audit, menkonsolidir. Jadi bambang nggak setuju pansus, today,” kata Pacul dalam RDPU, Rabu (29/3/2023).

Pacul menyarankan agar berbagai pihak terkait di Komite TPPU dapat berkonsolidasi dalam menyikapi transaksi ratusan triliun.

Baca Juga:
Tiga Tahun Tak Lapor LHKPN, Ternyata Segini Harta Arteria Dahlan, Ikut Nikmati Uang Rp349 T?

“Nah, jadi yang dari ini PPATK ditanya dulu, kamu lapornya ke siapa. Ada Kemenkeu, mungkin ada Bareskrim. Mungkin ada ke KPK. Ini dikonsolidasi dulu dong supaya, angkanya cetah. Profilingnya itu supaya cetah. Jangan profilingnya salah,” kata Pacul.

491 Entitas Terlibat

Sebelumnya Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD, menyebut ratusan orang di Kementerian Keuangan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berdasarkan catatan, ada 491 orang di Kemenkeu yang terlibat. Hal ini diungkap Mahfud dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR berkaitan transaksi Rp 349 triliun.

“Berapa yang terlibat? nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang,” kata Mahfud, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga:
Mahfud MD: Rabu Depan Saya Akan Datangi Tempat Diduga Banyak Kejahatan Perdagangan Orang

Mahfud menegaskan data itu bukan bicara perihal kasus eks pegawai Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

“Jangan bicara Rafael misalnya, Rafael sudah ditangkap, selesai, loh di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya, Rafael sudah selesai ditangkap itu pidanyanya, bukan tindak pidana pencucian uangnya,” ujar Mahfud.

Kebakaran Objek Vital Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kebakaran Objek Vital Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, berulangnya peristiwa kebakaran berbagai objek vital yang dikelola Pertamina menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Amin pun mendesak Menteri BUMN agar mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Meledak dan terbakarnya berbagai obyek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, kemudian kilang Balikpapan, kilang Balongan, depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai.

Bahkan kebakaran juga terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

Baca juga: Kilang Pertamina Dumai Meledak, Kaca Rumah Warga Pecah hingga Dinding Masjid Retak

Beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina.

Amin Ak khawatir persoalan ini bukan sekadar menyangkut sistem keamanan kilang minyak.

Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik, dan ini harus segera dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina.

“Kilang minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak menjadi aneh karena secara bergiliran dan beruntun terus terbakar,” ujarnya.

Yang jelas, bukan hanya kerugian yang diderita Pertamina akibat hal itu.

Namun juga semakin menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri.

Baca juga: Kilang Pertamina Dumai Meledak, Kapolda Riau: Api Padam dan Terdapat 9 Korban Luka

“Kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya?” ujar Amin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sudah semestinya kilang minyak itu memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul senang atas naiknya tingkat kepercayaan publik ke Polri. Pacul mengatakan pihaknya siap menaikkan anggaran Polri yang saat ini di angka Rp 111 triliun.

“Ya nomor satu, siapa pun mitra kita yang mendapat kepercayaan publik meningkat itu tentu kita senang sekali. Kita memberikan apresiasi atas kinerjanya,” kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Politikus PDIP ini mengatakan naiknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara menandakan kinerja institusi itu telah sesuai dengan tupoksi. Dia mengatakan kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sudah baik.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kan kalau lembaga-lembaga negara atau institusi negara itu tingkat kepercayaannya tinggi itu berarti dia menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian, itu berarti membuat negara aman dan nyaman. Kalau Polri, ya,” ujarnya.

Sebagai mitra Polri di DPR, Pacul mengatakan pihaknya konsisten dalam mengevaluasi kinerja. Dia menyinggung anggaran Polri yang cukup tinggi mencapai Rp 111 triliun dan siap menambahnya.

“Kita ini konsekuen. Pasti harus konsekuen. Anggaran Polri itu tinggi banget, itu Rp 111 triliun nggak main-main,” ujarnya.

“Mungkin nanti ada tambahan sedigit dua digit, ya,” katanya.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Indikator memaparkan data tren kepercayaan terhadap lembaga. Dari data yang dipaparkan sejak April 2014 hingga Februari 2023, Polri mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

“Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat,” bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.

(fca/haf)

Karier Politik Mahfud MD Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Ditulis pada April 11, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Karier Politik Mahfud MD Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Pada 29 Maret 2023, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia atau Menkopohukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPR Komisi III.

Rapat ini dilangsungkan untuk adanya dugaan kasus pencucian uang dan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun yang sebelumnya dilontarkan oleh Mahfud dan menggegerkan publik.

Ketika memberikan pemaparan, Mahfud merespons anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan yang menyatakan bahwa peluang adanya ancaman pidana lantaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.

Menanggapi pernyataan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua TPPU sehingga berhak melakukan hal itu. Bahkan, Mahfud MD menantang balik Arteria Dahlan untuk menyatakan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Rapat yang berlangsung kala itu pun menjadi panas atas silang pendapat para anggota dengan Mahfud MD.

Karier Politik Mahfud MD

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur merupakan seorang dosen dan politikus. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Atur Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga melanjutkan pendidikan di Magister Pengetahuan Politik, UGM dan Doktor Pengetahuan Hukum Atur Negara di universitas yang sama. Setelah itu, ia meraih gelar Profesor Hukum Atur Negara di UII.

Melansir law.uii.ac.id, Mahfud MD bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII sejak 1984 sampai sekarang. Ia juga pernah bekerja sebagai Pembantu Rektor I UII dari 1994- sampai 2000. Saat memegang jabatan tersebut, ia juga menjadi anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari 1997 sampai 1999. Setelah itu, barulah ia terjun dalam dunia politik secara perlahan.

Pada 1999, Mahfud MD dipilih sebagai Plt. Staf Pakar dan Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) selama satu tahun. Lalu, ia langsung menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada 2000-2001 yang selanjutnya memegang jabatan Menteri Kehakiman pada 2001. Setelah itu, pada 2002, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai 2005. Saat menduduki kursi politik, ia juga masih berkarier dalam dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri dari 2003 sampai 2006, sebagaimana tertulis dalam mkri.id.

Mahfud MD pada 2004-2008 menduduki kursi DPR RI sebagai anggota Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif. Ia juga menjadi anggota Tim Konsultan Pakar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Indonesia. Pada 2008-2013, ia memegang jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini, ia menjabat sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pilihan Editor: Mahfud MD Ungkap Kasus Impor Emas Batangan di Ditjen Bea Cukai, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

apurboitservices.me

Pelayanan adalah kuncinya

Arsip Tag: komisi

Komisi VIII DPR Sepakat Jemaah Lunas Tunda 2022 Tak Tambah Biaya Haji

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu

Sri Mulyani Tak Hadir

Komisi III DPR Putuskan 3 Hakim Agung Triyono Martanto Tak Lolos

Kilang Minyak Terbakar Lagi Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Harap Sekwan yang Baru Bisa Bersinergi dengan Baik

Kelakar Rapat Komisi III DPR Benny Harman Simpan Tenaga untuk Mahfud

Ketua Komisi III DPR Tolak Usulan Bentuk Pansus Transaksi Rp 349 Triliun

Kebakaran Objek Vital Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran

Survei Indikator

Karier Politik Mahfud MD Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya