Arsip Tag: komisi

Rocky Gerung Bela Mahfud MD saat Hadapi Serangan Komisi III DPR Partai Besar Dipermalukan Konyol

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rocky Gerung Bela Mahfud MD saat Hadapi Serangan Komisi III DPR Partai Besar Dipermalukan Konyol yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUN-TIMUR.COM – Momen rapat antara Menko Polhukam, Mahfud MD dengan Komisi III DPR RI hingga kini menjadi sorotan netizen.

Dalam rapat yang dipimpin Ahmad Sahroni tersebut, Mahfud MD mengkritik habis-habisan anggota DPR hingga tak berkutik.

Selain netizen, pengamat politik, Rocky Gerung turut mengomentari ‘pengeroyokan’ yang dilakukan Komisi III ke Mahfud MD tersebut.

Rocky menilai, Mahfud MD telah menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan.

Pasalnya, satu per satu kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud MD.

Baca juga: Benarkah Raffi Ahmad Adalah Inisial R Dalam Pencucian Uang? Rafael Alun Ungkap Fakta Baru, Beda KPK

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Kombes Mokhamad Ngajib Kapolrestabes Makassar yang Baru, Koleksi Pajero

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) tersebut mendadak viral disanjung netizen hadiri rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (29/3/2023).

Dalam rapat tersebut, Mahfud MD satu per satu menjawab kritik dan sindiran yang dilontarkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik Rocky Gerung menilai Mahfud MD telah menang dalam rapat dikeroyok lawan Anggota Komisi III DPR RI.

Rocky Gerung menyampaikan, sedari awal sudah terlihat bagaimana Anggota DPR mengeroyok Mahfud MD.

 Rocky Gerung sendiri berpendapat Mahfud MD pada saat itu berada di atas angin karena beberapa faktor.

“Secara moral dia tinggi, karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik. Jadi semua netizen, masyarakat Indonesia bahkan 300 persen mendukung Mahfud,” kata Rocky.

“Jadi konyol juga nih DPR, mereka mewakili rakyat tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum.”

Faktor lain yang menyebabkan Mahfud unggul adalah karena Mahfud MD memiliki data yang kredibel.

Rocky menjelaskan, Mahfud MD pada rapat tersebut berhasil mempermalukan anggota DPR mulai dari Partai PDIP, PPP, hingga Partai Demokrat.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai Mahfud Md. Rapat hari ini mengagendakan pembicaraan soal dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang sempat diungkap Mahfud.

Mahfud Md hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. Adapun anggota komite, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat hari ini.

Absennya Sri Mulyani membuat forum diwarnai hujan interupsi usai Wakil Ketua Komisi Hukum Sahroni mengungkapkan pengantar rapat. “Interupsi pimpinan, Ketua Komite Pak Mahfud hadir, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani tidak hadir. Kami ingin konfirmasi dahulu mengapa tidak hadir,” kata anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, Rabu, 29 Maret 2023.

Selanjutnya, Sahroni menerangkan bahwa Sri Mulyani sedang ada kegiatan lain. Mengingat Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU sudah hadir, maka rapat bisa dilanjutkan.

“Hari ini dalam forum ini, kita semua ingin informasi Rp 349 T ini lebih dalam, kita sikapi agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Sahroni.

Namun Habiburokhman langsung menginterupsi lagi. “Justru itu pimpinan, kita ingin cari kejelasan hari ini. Ini menyangkut keterangan tiga pihak. Kegiatan lain ini kegiatan apa?” ujar Habiburokhman.

Menjawab itu, Sahrono menyebut jika Menkeu Sri Mulyani tengah ada pertemuan di Bali. “Kita paham, kita semua ingin Bu Sri Mulyani hadir,” ujar Sahroni.

Habiburokhman kembali menanggapi. “Ini menyangkut tata tertib, apakah bisa dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Sri Mulyani?” ujar dia.

Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap kemudian menginterupsi dengan memberikan afirmasi terhadap Habiburokhman.

“Kalau beliau (Sri Mulyani) tidak datang, sampaikan alasannya. Kemudian apakah Komisi III bisa menerima itu? Karena saya sepakat dengan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal,” kata Mulfachri.

Perdebatan ihwal absennya Sri Mulyani pada akhirnya usai setelah Wakil Ketua DPR Komisi Hukum Adies Kadir menjelaskan bahwa Sri Mulyani tidak hadir karena sedang memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi se-ASEAN.

“Ini tugas negara yang tidak mungkin beliau wakilkan. Kebetulan di Komite TPPU beliau hanya anggota, tapi Ketua dan Sekretaris sudah hadir,” kata Adies.

Selain itu, Adies mengatakan bahwa Sri Mulyani juga sudah mengikuti rapat bersama DPR Komisi XI untuk mengklarifikasi dugaan TPPU ini. Mengingat jajaran Komite TPPU sudah hadir, Adies meminta anggota dewan agar tetap kondusif dan menjalankan rapat dengan baik.

“Manakala dibutuhkan kehadiran Ibu Sri Mulyani, kita bisa laksanakan rapat lengkap kembali. Ini yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau belum. Kalau sudah, kita tidak perlu ulangi lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud MD memaparkan kemungkinan transaksi mencurigakan di Kementrian Keuangan yang jumlahnya mencapai Rp 349 triliun bukan uang negara. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. 

“Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara,” ujar Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. 

Lebih lanjut Mahfud menduga transaksi mencurigakan itu adalah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, Mahfud menduga ada pihak luar yang terlibat dalam TPPU itu.

Dia menjelaskan, TPPU yang terjadi kemungkinan menggunakan modus perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. 

Selain itu, TPPU diduga juga dilakukan dengan membentuk perusahaan cangkang dan mengelola hasil kejahatan sebagai cara agar keuntungan hasil operasional perusahaan itu menjadi sah. Kemudian, perusahaan ini menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan.

“Jadi jangan langsung berasumsi ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, enggak! Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan, mungkin, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud. 

Pilihan Editor: Perang Urat Saraf Mahfud Md Versus Anggota DPR Jelang Rapat Transaksi Rp 300 Triliun

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Raker Bersama Komisi X DPR RI Plt Menpora Bahas Persiapan Piala Dunia U20 Hingga SEA Games 2023 Kamboja

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Raker Bersama Komisi X DPR RI Plt Menpora Bahas Persiapan Piala Dunia U20 Hingga SEA Games 2023 Kamboja yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta: Plt Menpora Muhadjir Effendy mengadakan rapat kerja bersama Komisi X DPR RI membahas agenda penting terkini, di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3) malam. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi X Saiful Huda, didampingi para Wakil Ketua, Agustina Wilujeng Pramesti, Hetifah Sjaifudian, dan Abdul Fikri.

“Yang kami hormati Plt Menpora, berdasarkan laporan sekretariat, telah hadir lengkap 9 fraksi dan 30 anggota Komisi X DPR RI, rapat kerja kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Pimpinan Saiful Huda disertai ketukan palu sidang.

Selanjutnya disampaikan bahwa agenda raker kali ini meliputi tiga hal, yaitu evaluasi program kerja 2023, persiapan pelaksanaan FIFA World Cup U-20, dan persiapan SEA Games Kamboja 2023. Dikarenakan pada siang harinya sudah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kemenpora, maka untuk raker hanya dititikberatkan pada agenda kedua dan ketiga.

“Karena tadi sudah ada RDP maka raker malam ini fokus pada agenda dua dan tiga yaitu persiapan FIFA World Cup U-20 dan SEA Games 2023, selanjutnya dipersilakan kepada Yth Plt Menpora untuk menyampaikan paparannya,” kata Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Tentang persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20, Plt Menpora menegaskan ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui, dan yang penting untuk dipahami adalah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah itu karena proses bidding yang tidak mudah.

“Jadi awal Indonesia menjadi tuan rumah itu melalui bidding, kita melamar, kita meminta. Dan dari hal ini sebenarnya tugas Kemenpora dapat dibilang sudah selesai karena dari persiapan secara teknis kita sudah sangat siap,” tegas Plt Menpora.

“Memang ada sedikit yang perlu diberesi tentang rumput di dua stadion, tapi itu kecil saja,” imbuhnya.

Adapun perihal isu yang muncul belakangan tentang lolosnya Israel menjadi salah satu wakil Eropa di perhelatan Piala Dunia U-20 ini diluar dugaan. Namun apa yang disampaikan oleh Presiden RI merupakan sikap resmi pemerintah yang dapat dipedomani.

“Tentang Israel itu diluar dugaan karena memang selama ini belum pernah lolos dalam Pra-kualifikasi. Saya ini pembantu Presiden, jadi apa yang saya sampaikan sudah sesuai arahan beliau, dan tadi yang disampaikan Presiden adalah pernyataan resmi pemerintah, dan itu yang benar,” ucapnya menjelaskan.

“Intinya kita berusaha mencari titik temu, Presiden mengutus Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI untuk bertemu FIFA. Kita berharap tetap masih di Indonesia, dan itu masih ada kemungkinan, namun disisi lain konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, apalagi itu tertera jelas pada alenia pertama Pembukaan UUD kita,” tegasnya.

Atas sikap yang konsisten Plt Menpora untuk meletakkan konstitusi diatas semua kepentingan, baik pimpinan maupun anggota Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasinya. Hal itu tercermin dalam salah satu kesimpulan atau keputusan rapat yang dibacakan Pimpinan Sidang pada sesi akhir raker.

“Kondisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil sikap dan mendapatkan solusi bagi pelaksanaan Indonesia sebagai Tuan Rumah FIFA World Cup U-20, dengan tetap memegang teguh kepada konstitusi negara dan spirit kebangsaan para pendiri bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia,” ucap Saiful Huda. (cah)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Semua yang Ditantang Mahfud Kompak Hadir

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Semua yang Ditantang Mahfud Kompak Hadir yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tiga anggota Komisi III DPR yang ditantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kompak hadir dalam rapat Komisi III membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (29/3/2023).

Tiga nama itu adalah anggota Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arsul Sani dari Fraksi PPP dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-P.

Tak ada perbincangan apapun antara Mahfud dan ketiga anggota DPR itu sebelum memulai rapat.

Baca juga: Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Namun, pantauan Kompas.com, suasana sebelum rapat dimulai diwarnai dengan keriuhan.

Terlebih, ketika Mahfud melambaikan tangan kepada para anggota Komisi III dan juga awak media yang meliput jalannya rapat.

Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa rapat hari ini berlangsung meriah dan ruangan tampak penuh sesak.

“Tapi ini Pak Mahfud karena sedikit ada akan debatable, jadi lumayan Pak ini sampai penuh lho Pak,” kata Sahroni dalam rapat, Rabu.

Baca juga: DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Kepada Mahfud, Sahroni melaporkan bahwa rapat ini turut dihadiri Benny, Arsul dan Arteria.

“Absen pertama, Pak Benny hadir, Pak Mahfud. Pak Arteria, Pak Arsul hadir. Rapat ini terbuka untuk umum,” tutur Sahroni.

Rapat pun dimulai dan hingga kini terus berlangsung.

Sebelumnya, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan.

Tiga nama anggota Komisi III DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benny K. Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.

Baca juga: Kembali Batal, Rapat Komisi III-Mahfud MD Bahas Transaksi Mencurigakan Bakal Digelar 29 Maret

“Jangan cari alasan absen,” ujarnya.

Sebagai informasi, melansir laman DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bakal dilaksanakan pada Rabu (29/3/2023), pada pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (21/3/2023) pekan lalu. Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi III DPR RI.

Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK. Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah selesai.

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana itu berakhir pukul 23.00 WIB, Rabu (29/3/2023).

Adapun rapat tersebut diadakan untuk mengklarifikasi transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat yang berlangsung hampir 8 jam itu dipenuhi banyak interupsi, dan adu argumentasi antara Mahfud dengan anggota Komisi III DPR RI.

Hingga akhirnya, pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta persetujuan untuk menutup rapat.

“Pak Menko, teman-teman, saya ambil alih, karena waktunya tinggal 5 menit, kita sudah tahu nih ujung dari yang disampaikan Pak Menko,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia lantas menuturkan bahwa rapat selanjutnya bakal diadakan setelah mengatur jadwal dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menkeu, sekaligus Pak Menko, dan PPATK,” sebut dia.

Para anggota Komisi III DPR pun menyetujui tawaran Sahroni.

“Pak Menko setuju ya?” tanya Sahroni.

“Setuju, setuju,” jawab Mahfud.

Diketahui dalam rapat kerja tersebut, Mahfud menyatakan adanya dugaan pencucian uang di Direktorat Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Namun, ia mengklaim Sri Mulyani tidak mendapatkan data tersebut dari jajarannya.

Saat diselidiki oleh PPATK, lanjut Mahfud, pencucian uang itu terkait impor emas batangan yang kemudian diakui oleh oknum bea cukai sebagai impor emas murni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul RDP dengan Komisi X DPR RI Kemenpora Bahas Perkembangan dan Dampak Pembangunan Pemuda dan Olahraga Terhadap Penguatan Nilai Keb yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro bersama para pejabat Eselon I Kemenpora mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara 1, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memimpin RDP terkait dengan Perkembangan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Dampak Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan ini.

“Program prioritas kami di Kemenpora ada lima. Pertama perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik. Kedua pelayanan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan,” kata Sesmenpora didampingi Deputi, Sesdep, Asdep dan para Kepala Biro di lingkungan Kemenpora, Selasa (28/3).

“Kemudian, penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda. Keempat pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbukkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat. Kelima Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan,” tambah Sesmenpora.

Dalam RDP ini pula Sesmenpora, sampaikan Realisasi Anggaran Kemenpora di Triwulan Pertama Tahun 2023. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.530.093.157.000 baru terserap sekitar 10,20% atau sekitar Rp 257.952.314.595. 

“Penyerapan anggaran di triwulan pertama ini masih sangat kecil yaitu baru sekitar 10,20%. Hal ini karena di Kemenpora saat ini menggunakan SOTK baru sementara DIPA nya SOTK lama,” ujar Sesmenpora.

Usai pemaparannya, dan dilanjutkan pemaparan dari para deputi, kemudian diberikan pengarahan, pertanyaan serta masukan dari para Anggota Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan beberapa hal untuk mendorong Kemenpora dalam meningkatkan kepemudaan dan keolahragaan.

“Komisi X DPR RI mendorong agar Kemenpora meningkatkan koordinasi dengan berbagai K/L dalam upaya meningkatkan seluruh indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda yaitu pendidikan, kesehatan/kesejarahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi,” tutur Hetifah Sjaifudian.

“Komisi X DPR RI juga mendorong agar Kemenpora memasukkan program kegiatan yang berbasis keagamaan dalam pelaksanaan program kegiatan penguatan ideologi kebangsanaan. Memfokuskan program peningkatan partisipasi olahraga dan kebugaran masyarakat dalam mendorong Indonesia Bugar yang tertera dalam DBON,” lanjutnya.

“Kemudian pelaksanaan program prioritas pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet pada sentra latihan harus didukung oleh naggaran yang sesuai dengan target dan tujuan DBON,” pungkas Hetifah. (ben)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Profil Istri Bupati Kapuas KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Profil Istri Bupati Kapuas KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – KPK secara resmi menahan dan menetapkan Bupati Kapuas dan istrinya, Ben Brahim S. Bahat (BSBB) serta Ary Egahni (AE) sebagai tersangka kasus korupsi yang mencapai Rp8,7 miliar. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan bahwa keduanya menyalahgunakan jabatannya untuk meminta sejumlah fasilitas dan uang. Mereka meminta hal-hal tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, sebagaimana dirujuk Tempo.co.

Merujuk antaranews, modus yang digunakan dalam kasus korupsi ini adalah pemotongan anggaran berkedok utang fiktif disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Mereka pun dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini, BSBB dan AE telah ditahan untuk kepentingan penyidikan KPK. 

“Untuk kepentingan penyidikan, kami perlu melakukan penahanan terhitung mulai hari ini hingga 16 April 2023 di Rutan KPK di Gedung Merah Putih,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Jakarta pada 28 Maret 2023.

Pada kasus korupsi ini, sang istri, Ary Egahni diduga aktif turut berperan melanggengkan tindakan korupsi ini. Ia melakukannya dalam proses pemerintahan dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Profil Ary Egahni

Ary Egahni Ben Bahat yang lahir pada 12 Mei 1969 adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia merupakan kader Partai NasDem yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, ia merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangkaraya pada 1993-1996. Lalu, pada 2019, ia memilih untuk terjun dalam dunia politik dengan menjadi bagian DPR RI. ia pun menjadi anggota DPR Komisi III RI pada 2019-2020. 

Merujuk p2k.stekom.ac.id, Ary Egahni menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD Negeri Setia, Banjarmasin pada 1975 dan berhasil lulus pada 1981. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Banjarmasin dari 1981 sampai 1984. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Banjarmasin pada 1984-1987.

Seorang legislator DPR RI ini melanjutkan pendidikan tingginya di Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat pada 1987-1993 untuk meraih gelar S1. Pada 2018, ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang berhasil lulus pada 2021.

Istri Ben Brahim S. Bahat ini juga aktif dalam kegiatan organisasi. Adapun, riwayat organisasi Ary Egahni yang kini terjerat kasus korupsi bersama sang suami, yaitu: 

  • Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah (2009-2012)
  • Ketua DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kalimantan Tengah dua periode (2012-2017) dan (2017–2022)
  • Ketua DPP Lembaga Seni Qasidah Kabupaten Kapuas (2014-2018)
  • Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dua periode (2013-2018) (2018-2023)
  • Ketua PMI Kabupaten Kapuas (2016-2022)

Pilihan Editor: Bupati Kapuas dan Istrinya Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Berikut Konstruksi Perkaranya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pimpinan DPR Datangi Rapat Panas Komisi III DPR dan Mahfud

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pimpinan DPR Datangi Rapat Panas Komisi III DPR dan Mahfud yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang membahas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun berlangsung panas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad datang ke rapat tersebut.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memimpin rapat menyapa Dasco yang datang saat rapat berlangsung.

“Selamat datang, Pimpinan DPR, Pak Dasco,” sapa Sahroni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dasco lalu duduk di kursinya. Selain Wakil Ketua DPR, Dasco merupakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra.

Rapat Mahfud vs Komisi III DPR Panas

Rapat Komisi III DPR dan Mahfud yang membahas transaksi janggal Rp 349 triliun berlangsung panas. Hujan interupsi mulanya dipantik lantaran Menkeu Sri Mulyani tak hadir, padahal sudah diundang oleh pihak Komisi III DPR.

“Saya ingin mengklarifikasi dulu karena tidak hadir,” kata anggota Komisi III DPR F-Gerindra Habiburokhman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memimpin rapat menjelaskan bahwa Sri Mulyani tak hadir karena ada undangan acara lain. Jika dimungkinkan, Sri Mulyani akan diundang dalam rapat lanjutan.

Rapat terus berlangsung panas. Keriuhan kembali terjadi saat Mahfud menyinggung soal anggota DPR yang menjadi makelar kasus.

“Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah gitu, nggak tahunya markus dia,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun, menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip suatu kasus ke Kejagung.

“Marah ke Jaksa Agung, uwa uwa uwa gitu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung nitip kasus,” ujar Mahfud.

Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, salah satu legislator yang protes, meminta Mahfud mengatakan nama anggota DPR yang menjadi markus tersebut.

“Kalau benar ada sampaikan sekarang. Sampaikan saja,” ujar Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mahfud kemudian menyebut peristiwa itu terjadi pada 2002. Mahfud enggan menjawab saat ditanya apakah ada anggota DPR saat ini yang juga menjadi markus.

Simak Video ‘Sri Mulyani Absen di Rapat Bahas Rp 349 T, Komisi III Rame-rame Interupsi’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/haf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Momen Anggota Komisi III Mulfachri Harahap Emosi ke Mahfud MD di Rapat DPR RI

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Momen Anggota Komisi III Mulfachri Harahap Emosi ke Mahfud MD di Rapat DPR RI yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Kompas TV regional berita daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Berbicara dengan nada tinggi dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap saat mengkritisi Menko Polhukam Mahfud MD.

Hal ini terjadi saat rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di Gedung DPR Pada Rabu (29/3/2023)

Mulfachri memprotes Machfud MD yang tidak berbicara mengenai pokok permasalahan terkait transaksi janggal Rp349 T.

Video Editor: Febi Ramdani

Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar
sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:34 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 13:34 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:31 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 13:30 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:28 WIB

Selebriti

Minggu, 2 April 2023 | 13:25 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:24 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 13:22 WIB

Humaniora

Minggu, 2 April 2023 | 13:19 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:15 WIB


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur satu jam.

“Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00 WIB,” kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Rabu (29/3/2023).

Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya memaklumi, agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya. Tapi jam 15.00 insyaallah saya sudah tiba di gedung DPR,” kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat kerja Komisi III DPR dengan Mahfud Md akan digelar hari ini pukul 15.00 WIB. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal pernyataan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok (red: hari ini) Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

“Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,” katanya.

Pacul menerangkan rapat hari ini hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

“Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru ga clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani,” tutur Pacul.

“Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.

Simak Video ‘Heboh Transaksi Janggal Rp 349 T Bikin Sri Mulyani Kaget, Ini Kronologinya’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/gbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.