Arsip Tag: tunda

Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Siaran Pers
Kementerian Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengusulkan agar jemaah haji lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 15 Februari 2023 disepakati bahwa hanya jemaah lunas tunda 2020 yang tidak menambah Bipih. Sementara untuk jemaah lunas tunda 2022, harus membayar biaya pelunasan rata-rata sebesar Rp9,4 juta.

“Setelah dilakukan proses verifikasi, jemaah lunas tunda 2022 pada dasarnya adalah jemaah lunas tunda 2020. Total ada 8.306 jemaah. Sehingga, mereka juga tidak perlu menambah biaya pelunasan dan anggarannya diambilkan dari nilai manfaat. Ini kami usulkan ke Komisi VIII DPR,” terang Menag usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dijelaskan Menag, data awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Dalam perjalanannya, sampai dengan 7 Maret 2023, ada 218 jemaah yang membatalkan keberangkatannya dan 901 jemaah yang mengambil kembali biaya pelunasannya. Sehingga, jumlahnya menjadi 83.490 jemaah.

“Jika ditambahkan dengan 8.306, maka total jemaah lunas tunda 2020 menjadi 91.796 orang,” urai Menag.

“Kami usulkan adanya tambahan biaya dari nilai manfaat untuk menutup 8.306 jemaah itu senilai Rp232.914.366.344,-. Usulan ini nantinya akan dibahas bersama antara Ditjen Penyelenggaaran Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Komisi VIII DPR,” sambungnya.

Menag menambahkan, dalam kesepakatan sebelumnya, Nilai Manfaat yang disepakati untuk menutup biaya pelunasan jemaah lunas tunda 2020 semula berjumlah Rp845.708.000.00. Dengan tambahan yang disepakati hari ini, total nilai manfaat yang digunakan menjadi jemaah lunas tunda 2020 menjadi Rp1.078.622.366.334,00.

Selain tambahan anggaran bagi jemaah lunas tunda 2020, Raker juga membahas adanya tambahan biaya dari dana nilai manfaat untuk selisih nilai kurs untuk pengadaan USD. Pada raker 15 Februari, disepakati besaran kurs untuk 1 USD = Rp15.150,00. Namun, dalam proses pengadaan mata uang USD, nilai kurs bergerak naik. Prediksi nilai kurs yang digunakan untuk pengadaan dolar, yaitu 1 USD = Rp15.250,00.

“Kami tadi usulkan biaya tambahan yang berasal dari nilai manfaat sebesar Rp23.503.388.600,00 apabila selisih nilai kurs digunakan untuk Jemaah Haji, PHD, dan Pembimbing KBIHU. Ini juga akan didalami bersama BPKH dan Komisi VIII DPR,” sebut Gus Men, panggilan akrabnya.

“Jadi dari komponen lunas tunda jemaah 2020 dan selisih kurs, total tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp256.417.754.934,” tandasnya.

Gus Men menyampaikan terima kasih atas perhatian dan sinergi efektif Komisi VIII DPR, baik dalam pembahasan anggaran maupun pengawasan di lapangan. Gus Men yakin semua ini dilakukan semata untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

Humas

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Siaran Pers
Kementerian Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengusulkan agar jemaah haji lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 15 Februari 2023 disepakati bahwa hanya jemaah lunas tunda 2020 yang tidak menambah Bipih. Sementara untuk jemaah lunas tunda 2022, harus membayar biaya pelunasan rata-rata sebesar Rp9,4 juta.

“Setelah dilakukan proses verifikasi, jemaah lunas tunda 2022 pada dasarnya adalah jemaah lunas tunda 2020. Total ada 8.306 jemaah. Sehingga, mereka juga tidak perlu menambah biaya pelunasan dan anggarannya diambilkan dari nilai manfaat. Ini kami usulkan ke Komisi VIII DPR,” terang Menag usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dijelaskan Menag, data awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Dalam perjalanannya, sampai dengan 7 Maret 2023, ada 218 jemaah yang membatalkan keberangkatannya dan 901 jemaah yang mengambil kembali biaya pelunasannya. Sehingga, jumlahnya menjadi 83.490 jemaah.

“Jika ditambahkan dengan 8.306, maka total jemaah lunas tunda 2020 menjadi 91.796 orang,” urai Menag.

“Kami usulkan adanya tambahan biaya dari nilai manfaat untuk menutup 8.306 jemaah itu senilai Rp232.914.366.344,-. Usulan ini nantinya akan dibahas bersama antara Ditjen Penyelenggaaran Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Komisi VIII DPR,” sambungnya.

Menag menambahkan, dalam kesepakatan sebelumnya, Nilai Manfaat yang disepakati untuk menutup biaya pelunasan jemaah lunas tunda 2020 semula berjumlah Rp845.708.000.00. Dengan tambahan yang disepakati hari ini, total nilai manfaat yang digunakan menjadi jemaah lunas tunda 2020 menjadi Rp1.078.622.366.334,00.

Selain tambahan anggaran bagi jemaah lunas tunda 2020, Raker juga membahas adanya tambahan biaya dari dana nilai manfaat untuk selisih nilai kurs untuk pengadaan USD. Pada raker 15 Februari, disepakati besaran kurs untuk 1 USD = Rp15.150,00. Namun, dalam proses pengadaan mata uang USD, nilai kurs bergerak naik. Prediksi nilai kurs yang digunakan untuk pengadaan dolar, yaitu 1 USD = Rp15.250,00.

“Kami tadi usulkan biaya tambahan yang berasal dari nilai manfaat sebesar Rp23.503.388.600,00 apabila selisih nilai kurs digunakan untuk Jemaah Haji, PHD, dan Pembimbing KBIHU. Ini juga akan didalami bersama BPKH dan Komisi VIII DPR,” sebut Gus Men, panggilan akrabnya.

“Jadi dari komponen lunas tunda jemaah 2020 dan selisih kurs, total tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp256.417.754.934,” tandasnya.

Gus Men menyampaikan terima kasih atas perhatian dan sinergi efektif Komisi VIII DPR, baik dalam pembahasan anggaran maupun pengawasan di lapangan. Gus Men yakin semua ini dilakukan semata untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

Humas

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Raker DPR Menag Usul Jemaah Lunas Tunda 2022 Tidak Nambah Biaya Haji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Siaran Pers
Kementerian Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengusulkan agar jemaah haji lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat kerja yang berlangsung pada 15 Februari 2023 disepakati bahwa hanya jemaah lunas tunda 2020 yang tidak menambah Bipih. Sementara untuk jemaah lunas tunda 2022, harus membayar biaya pelunasan rata-rata sebesar Rp9,4 juta.

“Setelah dilakukan proses verifikasi, jemaah lunas tunda 2022 pada dasarnya adalah jemaah lunas tunda 2020. Total ada 8.306 jemaah. Sehingga, mereka juga tidak perlu menambah biaya pelunasan dan anggarannya diambilkan dari nilai manfaat. Ini kami usulkan ke Komisi VIII DPR,” terang Menag usai Raker dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dijelaskan Menag, data awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Dalam perjalanannya, sampai dengan 7 Maret 2023, ada 218 jemaah yang membatalkan keberangkatannya dan 901 jemaah yang mengambil kembali biaya pelunasannya. Sehingga, jumlahnya menjadi 83.490 jemaah.

“Jika ditambahkan dengan 8.306, maka total jemaah lunas tunda 2020 menjadi 91.796 orang,” urai Menag.

“Kami usulkan adanya tambahan biaya dari nilai manfaat untuk menutup 8.306 jemaah itu senilai Rp232.914.366.344,-. Usulan ini nantinya akan dibahas bersama antara Ditjen Penyelenggaaran Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Komisi VIII DPR,” sambungnya.

Menag menambahkan, dalam kesepakatan sebelumnya, Nilai Manfaat yang disepakati untuk menutup biaya pelunasan jemaah lunas tunda 2020 semula berjumlah Rp845.708.000.00. Dengan tambahan yang disepakati hari ini, total nilai manfaat yang digunakan menjadi jemaah lunas tunda 2020 menjadi Rp1.078.622.366.334,00.

Selain tambahan anggaran bagi jemaah lunas tunda 2020, Raker juga membahas adanya tambahan biaya dari dana nilai manfaat untuk selisih nilai kurs untuk pengadaan USD. Pada raker 15 Februari, disepakati besaran kurs untuk 1 USD = Rp15.150,00. Namun, dalam proses pengadaan mata uang USD, nilai kurs bergerak naik. Prediksi nilai kurs yang digunakan untuk pengadaan dolar, yaitu 1 USD = Rp15.250,00.

“Kami tadi usulkan biaya tambahan yang berasal dari nilai manfaat sebesar Rp23.503.388.600,00 apabila selisih nilai kurs digunakan untuk Jemaah Haji, PHD, dan Pembimbing KBIHU. Ini juga akan didalami bersama BPKH dan Komisi VIII DPR,” sebut Gus Men, panggilan akrabnya.

“Jadi dari komponen lunas tunda jemaah 2020 dan selisih kurs, total tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp256.417.754.934,” tandasnya.

Gus Men menyampaikan terima kasih atas perhatian dan sinergi efektif Komisi VIII DPR, baik dalam pembahasan anggaran maupun pengawasan di lapangan. Gus Men yakin semua ini dilakukan semata untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

Humas

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi VIII DPR Sepakat Jemaah Lunas Tunda 2022 Tak Tambah Biaya Haji

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi VIII DPR Sepakat Jemaah Lunas Tunda 2022 Tak Tambah Biaya Haji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Komisi VIII DPR RI menyepakati calon anggota jemaah haji yang lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirjen PHU Hilman Latief dan Kabag Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah yang digelar tertutup.

“Insyaallah (rapatnya) lancar dan kita bersepakat insyaallah semua yang sudah lunas tidak boleh ada penambahan biaya apapun,” kata anggota komisi VIII Yandri Susanto kepada di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023)

Yandri menerangkan, dari data Kementerian Agama (Kemenag), ada 7.901 calon anggota jemaah yang belum terdata. Untuk itu, lanjut Yandri, pihaknya mendalami usulan Kemenag soal penambahan data jemaah haji yang lunas tapi belum terdata saat keputusan rapat kerja yang lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah ternyata ada penambahan data dari Kemenag sekitar 7.901 kalau tidak salah tadi yang disampaikan yang belum ter-cover data,” ujar Yandri.

“Maka tadi atau sekarang sedang berlangsung sedang pendalaman terhadap usulan dari Kemenag, ada penambahan data jamaah haji yang lunas tapi belum ter-cover dari keputusan raker tanggal 15 Februari yang lalu,” imbuhnya.

Yandri lalu mengungkap alasan adanya penambahan jemaah haji oleh Kemenag. Sebab, jemaah kabupaten/kota belum masuk laporan terkini.

“Karena ternyata dari pihak bank atau dari jemaah itu sendiri, dari Kemenag kabupaten/kota belum masuk laporan terkini. Kan berjalan terus nih, maka tadi saya pastikan data itu sebuah kepastian tidak boleh kurang, tidak boleh lebih,” kata Yandri.

“Mungkin hari ini akan ada kepastian berapa sebenarnya jumlah jamaah haji yang sudah lunas yang tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar calon anggota jemaah haji lunas tunda 2022 tidak perlu lagi menambah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1444 H. Usul Menag Yaqut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI.

“Adapun terhadap jamaah lunas tunda 2022 pada dasarnya mereka adalah jamaah lunas tunda 2020 juga karena kami karena itu kami mengajukan agar mereka tidak dibebani dengan penambahan selisih biaya BIPIH,” kata Yaqut dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (27/3).

Yaqut menyebutkan data awal jemaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Namun, sampai 7 Maret 2023, ada 218 anggota jemaah yang membatalkan keberangkatannya dan 901 anggota jemaah yang mengambil kembali biaya pelunasannya sehingga jumlahnya menjadi 83.490 anggota jemaah.

“Jika ditambahkan dengan 8.306, maka total jemaah lunas tunda 2020 menjadi 91.796 orang,” urai Menag.

(whn/knv)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemerintah Tunda Pemberian Insentif Mobil Listrik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Tunda Pemberian Insentif Mobil Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Pengunjung mengamati mobil listrik produksi pabrik mobil China Wuling dalam pameran mobil di Tangerang, 15 November 2021. (ADEK BERRY/AFP)

Anggaran Subsidi Motor Listrik Hingga Rp7 triliun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan anggaran subsidi baik untuk motor listrik baru maupun konversi mencapai Rp7 triliun untuk dua tahun.

Menkeu Sri menjelaskan nantinya masyarakat dapat menikmati potongan harga pembelian motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 juta per unitnya, yang akan diberikan kepada satu juta motor selama tahun 2023 dan 2024.

“Dengan demikian kebutuhan total anggarannya adalah Rp7 triliun yaitu untuk tahun 2023 motor listrik baru adalah 200 ribu dan motor konversi sebanyak 50 ribu. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1,75 triliun. Untuk tahun 2024, motor listrik baru sebanyak 600 ribu dan motor konversi sebanyak 150 ribu. Dengan demikian kebutuhan untuk tahun 2024 Rp5,25 triliun,” jelasnya.

Adapun manfaat subsidi pembelian motor listrik baru tersebut, kata Menkeu, akan diberikan kepada sektor UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah serta penerima subsidi listrik 450-900 VA.

Sementara itu, penerima subsidi untuk motor listrik konversi tidak ada batasan. Namun, ia menekankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor yang akan dikonversi apabila ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah, yakni motornya harus diproduksi di Indonesia dan memiliki TKDN minimal 40 persen, produk motor lsitrik yang mendapat bantuan harus memenuhi persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut.

Menkeu Sri juga menambahkan, untuk mengakselerasi transformasi ekonomi guna meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem KBLBB dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat pada kendaraan listrik, khusus untuk tahun 2023 pemerintah memberikan dukungan insentif PPN untuk mobil dan bus listrik.

“Satu, untuk mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen yang mengikuti program Kemenperin diberikan insentif PPN sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya satu persen. Dua, bus listrik dengan TKDN di atas 20 persen-40 persen diberikan insentif PPN sebesar lima persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah sebesar enam persen. Untuk model dan tipe kendaraan yang telah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Menperin.” katanya.

“Secara akumulatif, insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual untuk mobil listrik, dan 18 persen dari harga jual untuk motor listrik,” kata Menkeu.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemerintah Tunda Pemberian Insentif Mobil Listrik Hingga 1 April 2023

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Tunda Pemberian Insentif Mobil Listrik Hingga 1 April 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

IPOL.ID – Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan potongan harga pembelian mobil listrik harap bersabar. Pasalnya, pemerintah menunda pemberian insentifnya hingga 1 April 2023 mendatang.

Menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah pada Senin (20/3) secara resmi memberlakukan pemberian insentif untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua. Sedangkan untuk roda empat dan bus listrik akan diumumkan pada 1 April mendatang.

“Dapat kami jelaskan program bantuan pemerintah KBLBB baik motor baru maupun motor konversi sudah dapat diluncurkan. Selanjutnya untuk KBLBB roda empat dapat memasuki program yang kami sebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat tanggal 1 April. Saat ini proses penyelesaiannya tengah kami lakukan bersama,” ungkap Luhut dalam koneferensi pers di Jakarta, Senin (20/3) dikutip dari VOA Indonesia.

Proses penyelesaian tersebut, kata Luhut, terkait dengan bus listrik yang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum mencapai minimal 40 persen.

Meski begitu, penggunaan bus listrik ini disebut dapat berkontribusi lebih banyak pada lingkungan. Menurutnya, permasalahan terkait TKDN bus listrik akan diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian secara bertahap.

Pemerintah berharap dengan peluncuran program bantuan pemerintah, penggunaan massal KBLBB dapat segera terwujud.
Selain itu, menurutnya pengembangan industri KBLBB di tanah air berpotensi besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mempercepat inovasi, dan mempercepat dekarbonisasi.

“Dengan adanya adopsi massal ini, bersamaan dengan berbagai kebijakan lainnya, diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau, industri yang terbangun nantinya akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral, baterai serta kendaraan. Percepatan program KBLBB ini nantinya juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor industri KBLBB,” jelas Luhut.

Anggaran Subsidi Motor Listrik Hingga Rp7 triliun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan anggaran subsidi baik untuk motor listrik baru maupun konversi mencapai Rp7 triliun untuk dua tahun.

Menkeu Sri menjelaskan nantinya masyarakat dapat menikmati potongan harga pembelian motor listrik baru dan konversi sebesar Rp7 juta per unitnya, yang akan diberikan kepada satu juta motor selama tahun 2023 dan 2024.

“Dengan demikian kebutuhan total anggarannya adalah Rp7 triliun yaitu untuk tahun 2023 motor listrik baru adalah 200 ribu dan motor konversi sebanyak 50 ribu. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan adalah Rp1,75 triliun. Untuk tahun 2024, motor listrik baru sebanyak 600 ribu dan motor konversi sebanyak 150 ribu. Dengan demikian kebutuhan untuk tahun 2024 Rp5,25 triliun,” jelasnya.

Adapun manfaat subsidi pembelian motor listrik baru tersebut, kata Menkeu, akan diberikan kepada sektor UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah serta penerima subsidi listrik 450-900 VA.

Sementara itu, penerima subsidi untuk motor listrik konversi tidak ada batasan. Namun, ia menekankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor yang akan dikonversi apabila ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah, yakni motornya harus diproduksi di Indonesia dan memiliki TKDN minimal 40 persen, produk motor lsitrik yang mendapat bantuan harus memenuhi persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut.

Menkeu Sri juga menambahkan, untuk mengakselerasi transformasi ekonomi guna meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem KBLBB dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat pada kendaraan listrik, khusus untuk tahun 2023 pemerintah memberikan dukungan insentif PPN untuk mobil dan bus listrik.

“Satu, untuk mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen yang mengikuti program Kemenperin diberikan insentif PPN sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya satu persen. Dua, bus listrik dengan TKDN di atas 20 persen-40 persen diberikan insentif PPN sebesar lima persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah sebesar enam persen. Untuk model dan tipe kendaraan yang telah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Menperin.” katanya.

“Secara akumulatif, insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual untuk mobil listrik, dan 18 persen dari harga jual untuk motor listrik,” kata Menkeu.

Bengkel Konversi Motor Listrik

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahjana menjelaskan dengan target 50 ribu sepeda motor BBM yang ingin dikonversi menjadi motor listrik pada tahun ini.

Pihaknya telah menyiapkan 21 bengkel yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Menurutnya, bengkel tersebut ditargetkan bisa mengkonversi 1.900 unit sepeda motor per bulan atau 22.800 unit per tahun.

Ia menambahkan, 50 ribu konversi motor BBM ke motor listrik dapat menghemat biaya bahan bakar sebesar Rp2,7 juta per tahun, per pengendara.

“Kemudian dapat menghemat kompensasi pertalite sebesar Rp18,6 miliar per tahun, mampu menambah konsumsi listrik sebesar 15,2 gigawatt per hour, serta mengurangi emisi sebesar 0,03 juta ton CO2 ekuivalen,” kata Agus. (VOA Indonesia/Far)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.