Arsip Tag: politik

Kaleidoskop 2022 Hoaks Bertema Politik Makin Menjamur

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kaleidoskop 2022 Hoaks Bertema Politik Makin Menjamur yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi Hoax. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Liputan6.com, Jakarta – Sepanjang tahun 2022 hoaks bertema politik semakin menjamur. Hoaks ini menyerang berbagai aktor politik mulai dari pejabat, menteri, hingga Presiden.

Tentu saja hoaks terkait politik ini bisa menganggu kehidupan bermasyarakat. Hoaks bisa menimbulkan perselisihan, bahkan konflik jika terus dibiarkan.

Terlebih tahun ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Beberapa juga sudah mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden 2024.

Hoaks biasanya tersebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Sehingga klarifikasi dibutuhkan agar hoaks tidak menyebar.

Lalu apa saja hoaks bertema politik yang menjadi sorotan tahun 2022? Berikut beberapa di antaranya:

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan.Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Demi mencegah hal tersebut, berikut pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis dan cara mengatasinya

Hoaks Politik Viral pada Tahun 2022

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

1. Beredar kembali di media sosial postingan yang mengklaim Ratu Elizabeth II ingin menjadikan Presiden Jokowi sebagai pewaris takhta. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 10 September 2022.

Dalam postingannya terdapat gambar Presiden Jokowi menggunakan mahkota kerajaan bersanding dengan Ratu Elizabeth II.

Postingan itu disertai narasi:

“Ratu Elizabeth II Tertarik Menjadikan Jokowi Pewaris Takhta, Ratu: Dia Orang Jujur Dan Sederhana”

Lalu benarkah postingan yang mengklaim Ratu Elizabeth II ingin menjadikan Presiden Jokowi sebagai pewaris takhta? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Tidak Benar Foto Jokowi Tanpa Prokes Ini Membuktikan Covid-19 Hilang saat Imlek

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) protokol kesehatan (prokes) mencontohkan Covid-19 hilang saat Imlek. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 2 Februari 2021.

Klaim foto Jokowi tanpa prokes membuktikan Covid-19 hilang saat Imlek, menampilkan Jokowi sedang berkumpul dengan sejumlah orang di dalam ruangan dengan ornamen Tionghoa.

Foto tersebut diberi keterangan sebagai berikut:

“VIRUS CORONA TIBA2 HILANG & LENYAP di HARI RAYA IMLEK.

HADIR & BERKERUMUN TANPA PROKES sdh diCONTOHkan oleh Jokowi

VIRUS CORONA NTAR AKAN DIMUNCULKAN LAGI pada BULAN PUASA RAMADHAN MENDEKATI HARI RAYA IDUL FITRI”

Benarkah Klaim foto Jokowi mencontohkan Covid-19 hilang saat Imlek? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Tidak Benar Presiden Jokowi Tolak Malaysia Jadi Anggota Penuh G20

Beredar di media sosial postingan video yang mengklaim Presiden Jokowi menolak Malaysia sebagai anggota penuh G20. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 10 November 2022.

Dalam postingannya terdapat video berjudul “Jokowi Dodo Tolak Malaysia menjadi anggota penuh G20”

Video itu juga disertai narasi “Jokowi tolak Malaysia menjadi anggota penuh G20, jangan remehkan Indonesia”

Lalu benarkah postingan video yang mengklaim Jokowi menolak Malaysia menjadi anggota G20? Simak dalam artikel berikut ini…

Hoaks Selanjutnya

4. Cek Fakta: Tidak Benar Anies Baswedan Dapat Gelar “Amirul Amanah” dari Arab Saudi

Beredar di media sosial postingan foto yang menyebut Anies Baswedan mendapat gelar ‘Amirul Amanah’ atau ‘Pemimpin Amanah’ dari Arab Saudi. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 11 Mei 2022.

Dalam postingannya terdapat foto Anies Baswedan dengan narasi:

“Alhamdulillah ya Rabb, Gubernur Indonesia, Anies Baswedan mendapat gelar “Amirul Amanah” (Pemimpin yg Amanah)” dari Saudi Arabia.”

Akun itu juga menambahkan narasi “AMIRUL AMANAH….ALHAMDULILAH…”

Lalu benarkah postingan foto yang menyebut Anies Baswedan mendapat gelar ‘Amirul Amanah’ atau ‘Pemimpin Amanah’ dari Arab Saudi? Simak dalam artikel berikut ini…

5. Cek Fakta: Tidak Benar Muhammadiyah Usung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Muhammadiyah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Postingan ini beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 29 September 2022.

Dalam postingannya terdapat potongan video berjudul “Sah!! Muhammadiyah resmi usung Anies di Pilpres 2024”

Akun itu menambahkan narasi “SERBA SERBI PEMIMPIN TERBAIK SAAT INI , MESKI TERUS DIJEGAL NEO PKI BAHKAN BAWASLU IKUTAN JUGA !! BACALON AJA BELUM APALAGI CAPRES KOK SDH DITINDAK LANJUTI BAWASLU , KETOROMEN NEK BAWASLU ANTEK REZIM ANTEK CUKONG”

Lalu benarkah postingan yang mengklaim Muhammadiyah mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024? Simak dalam artikel berikut ini…

6. Cek Fakta: Tidak Benar Pernyataan Wapres Ma’ruf Amin Tak Sengaja Pakai Dana Haji Pemerintah Tak Berdosa

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pemerintah tak sengaja pakai dana haji jadi tidak dosa. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 10 Juni 2022.

Klaim pernyataan Wapres Ma’ruf Amin pemerintah tak sengaja pakai dana haji jadi tidak berdosa tersebut berupa tangkapan layar artikel Vivanews berjudul

“Wapres: Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Tak Berdosa”

Dimuat pada Minggu, 21 Juni 2020. Ditulis oleh Lilis Khalisotussurur.

Dalam artikel tersebut terdapat foto berupa tangkapan layar artikel berjudul.

“Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa”.

Unggahan tersebut diberi keterangan sebagai berikut.

“Owhh…. begitu ya?

Pantesan minta nambah lagi”.

Benarkah klaim pernyataan Wapres Ma’ruf Amin pemerintah tak sengaja pakai dana haji jadi tidak berdosa? Simak dalam artikel berikut ini…

7. Cek Fakta: Tidak Benar Menko Luhut Larang Lansia Keluar Rumah Selama 4 Pekan pada Juni 2022 Akibat Covid-19 Menggila

Beredar di media sosial postingan artikel yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta lansia tidak keluar rumah selama empat pekan ke depan karena covid-19 menggila. Postingan itu beredar sejak akhir pekan ini.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Instagram. Postingan itu diunggah pada 12 Juni 2022.

Dalam postingannya terdapat artikel Liputan6.com berjudul “Covid-19 Menggila Lagi, Menko Luhut Minta Lansia Tak Keluar Rumah Sebulan”

Akun itu menambahkan narasi:

“Oh kl lansia ga boleh keluar Rumah enter jg dunk, wapres , empud jg dll adil yeee jgn sepihak”

Lalu benarkah postingan artikel yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta lansia tidak keluar rumah selama empat pekan ke depan karena covid-19 menggila? Simak dalam artikel berikut ini…

Hoaks Lainnya

8. Cek Fakta: Tidak Benar Video Ganjar Pranowo Resmi Keluar dari PDIP

Kabar tentang Ganjar Pranowo telah keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 3 Oktober 2022.

Akun Facebook tersebut mengunggah video dari situs berbagi video YouTube berjudul “AMARAH MEGA MEMUNCAK !! GANJAR SUDAH RESMI KELUAR DARI PDIP…”

Thumbnail pada video tersebut memperlihatkan foto Ganjar Pranowo didampingi sejummlah kader dari PDIP sedang menandatangni sebuah kerjas di atas meja.

Kemudian ada juga foto Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang terlihat menunjuk ke arah ganjar. Dalam video itu juga terdapat narasi bahwa Ganjar sudah tidak lagi menjadi kader dari PDIP.

“GANJAR RESMI DI KELUARKAN MEGAWATI USIR GANJAR DARI KADER PDIP,” demikian narasi dalam video tersebut.

“Kemarahan Megawati memuncak,” tulis salah satu akun Facebook.

Benarkah kabar Ganjar Pranowo telah keluar dari PDIP? Simak dalam artikel berikut ini…

9. Cek Fakta: Tidak Benar Mahfud MD Minta 50 Persen Infak Masjid Disetor ke Negara

Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Menkopolhukam, Mahfud MD meminta infak masjid dipangkas 50 persen untuk negara. Postingan ini beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 5 Desember 2022.

Dalam postingannya terdapat gambar Mahfud MD dengan judul artikel “Mahfud MD segera pangkas infak masjid 50 persen setor ke negara”

Akun itu menambahkan narasi

“LUAR BIASA, LUAR DLM PENGUASA SDH RUSAK BINASA, KOK GAK PUNY A RASA MALU YA, BEGÍT U TEGANYA, BEGITU NE KATNYA MERAMPOK DG BAHASA” SEGERA PANG KAS INFAK MASJID 50 PERSEN DISETOR KEKAS NEGARA (MAHFUD MD)”KENAPA GAK DIRAMPOK DUIT KONSERSIUM 303 SENILAI RP.155 T (MILIK FERDY SAMBO,TITO KAR NAVIAN). LEBIS PAS CAR ANYA, DUIT HASIL RAMP OK ITU DIRAMPOK,DISIT A OLEH NEGARA UTK KE PENTINGAN NEGARA, KOK INFAK MESJID YG DI PANGKAS 50 PERSEN .AMBYAR”

Lalu benarkah postingan yang mengklaim Menkopolhukam, Mahfud MD meminta infak masjid dipangkas 50 persen untuk negara? Simak dalam artikel berikut ini…

10. Cek Fakta: Tidak Benar Menag Yaqut Sebut Haji Dibatalkan dan Dananya Dipakai Bangun IKN

Kabar tentang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membatalkan haji dan dananya dipakai untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun akun Facebook pada 30 Maret 2022.

Akun Facebook tersebut mengunggah gambar tangkapan layar artikel yang diklaim dari merdeka.com berjudul “Menag Yaqut: Haji dibatalkan dulu tahun ini uangnya dipakai untuk bangun IKN Nusantara”.

“Menteri akhir zaman.!!” tulis akun salah satu Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook telah 36 kali dibagikan dan mendapat 113 komentar warganet.

Benarkah Menag Yaqut membatalkan haji dan dananya dipakai untuk membangun IKN Nusantara? Simak dalam artikel berikut ini…

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Karier Politik Mahfud MD Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Karier Politik Mahfud MD Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Pada 29 Maret 2023, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia atau Menkopohukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPR Komisi III.

Rapat ini dilangsungkan untuk adanya dugaan kasus pencucian uang dan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun yang sebelumnya dilontarkan oleh Mahfud dan menggegerkan publik.

Ketika memberikan pemaparan, Mahfud merespons anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan yang menyatakan bahwa peluang adanya ancaman pidana lantaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.

Menanggapi pernyataan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua TPPU sehingga berhak melakukan hal itu. Bahkan, Mahfud MD menantang balik Arteria Dahlan untuk menyatakan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Rapat yang berlangsung kala itu pun menjadi panas atas silang pendapat para anggota dengan Mahfud MD.

Karier Politik Mahfud MD

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur merupakan seorang dosen dan politikus. Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum Atur Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia juga melanjutkan pendidikan di Magister Pengetahuan Politik, UGM dan Doktor Pengetahuan Hukum Atur Negara di universitas yang sama. Setelah itu, ia meraih gelar Profesor Hukum Atur Negara di UII.

Melansir law.uii.ac.id, Mahfud MD bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII sejak 1984 sampai sekarang. Ia juga pernah bekerja sebagai Pembantu Rektor I UII dari 1994- sampai 2000. Saat memegang jabatan tersebut, ia juga menjadi anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari 1997 sampai 1999. Setelah itu, barulah ia terjun dalam dunia politik secara perlahan. 

Pada 1999, Mahfud MD dipilih sebagai Plt. Staf Pakar dan Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) selama satu tahun. Lalu, ia langsung menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada 2000-2001 yang selanjutnya memegang jabatan Menteri Kehakiman pada 2001. Setelah itu, pada 2002, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sampai 2005. Saat menduduki kursi politik, ia juga masih berkarier dalam dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri dari 2003 sampai 2006, sebagaimana tertulis dalam mkri.id.

Mahfud MD pada 2004-2008 menduduki kursi DPR RI sebagai anggota Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif. Ia juga menjadi anggota Tim Konsultan Pakar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Indonesia. Pada 2008-2013, ia memegang jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saat ini, ia menjabat sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Pilihan Editor: Mahfud MD Ungkap Kasus Impor Emas Batangan di Ditjen Bea Cukai, Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Fraksi PDIP DPR Tegaskan Olahraga Berkaitan dengan Politik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Fraksi PDIP DPR Tegaskan Olahraga Berkaitan dengan Politik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR, Andreas Hugo Pareira menanggapi polemik keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia. Dia sebenarnya setuju jika olahraga seharusnya tidak dicampuradukkan dengan politik.

Namun kenyataannya, olahraga dalam hal ini sepak bola sangat berkaitan dengan politik. Pasalnya, dalam suatu sistem olahraga saling berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan sosial masyarakat suatu negara.

“Ini sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak kaitannya dengan politik gitu, menurut saya tidak benar. Saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu,” ujar Andreas dalam rapat kerja anggota Komisi X DPR dengan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023) malam WIB.

“Proses menciptakan event olahraga itu, itu banyak hal berkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita punya keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi,” kata Andreas menambahkan.

Menurut anggota Komisi X DPR itu, seharusnya, keterlibatan tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-20 sudah diantisipasi sejak awal proses bidding atau pengundian tuan rumah oleh Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Tujuannya, agar kontroversi yang mengiringinya dapat segera diselesaikan sejak jauh hari pelaksanaannya.

Andreas menuturkan, kasus timnas Israel harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah ke depan. Khususnya ketika ada keinginan untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade.

“Memang ini bukan hal yang membuat kita bangsa gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun menghargai keinginan masyarakat untuk ya untuk menikmati event olahraga yang mereka gemari. Saya kira ini tugas kita bersama, baik pemerintah, DPR, bersama dan kita yakin kita cari solusi untuk itu,” ujar Andreas.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti meminta supaya pandangan yang disampaikan seluruh Komisi X DPR menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Hal itu dalam pengambilan langkah terkait pelaksanaan Piala Dunia U-20.

“Tentu kita juga berharap pemerintah tak mengambil porsi berlebihan memikirkan pelaksanaan U-20 FIFA ini karena masih banyak agenda yang juga harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah pada saat ini. Kita tunggu langkah-langkah (pemerintah dan PSSI),” ujar anggota Fraksi PDIP DPR itu.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 tak ada kaitannya dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Ia menegaskan, dukungan Indonesia kepada Palestina akan terus kokoh dan kuat.

Jokowi mengatakan, Indonesia selalu konsisten dan teguh dalam memegang prinsip memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mendukung penyelesaian solusi dua negara two-state solution antara Israel dan Palestina.

Prinsip dan dukungan Indonesia ini sesuai dengan konstitusi yang menyebutkan menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Jokowi menyebut, prinsip Indonesia ini selalu disampaikan dalam berbagai forum internasional, bilateral, maupun multilateral.

“Prinsip negara kita Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun,” ujar Jokowi di Jakarta, Selasa malam WIB.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ciptakan Konflik Politik Hoaks Harus Disikapi Serius

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ciptakan Konflik Politik Hoaks Harus Disikapi Serius yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi Hoax. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Liputan6.com, Jakarta- Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepada daerah direncanakan berlangsung pada 2024, peredaran hoaks seputar pesta demokrasi tersebut perlu diantisipasi agar tercipta kondisi politik yang sehat.

Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks harus disikapi dengan serius sebab keberadaan informasi bohong tersebut dapat membawa kita dalam konflik politik yang dapat menimbulkan banyak kerugian.

“Dia (disinformasi) bisa menimbulkan kekacauan, bisa menumpulkan rasa kemanusiaan dan rasionalitas kita rusak,” kata Septiaji, dalam sebuah diskusi online, Jumat (31/3/2023).

Konten hoaks pun semakin berkembang dari yang sebelumnya hanyak teks kini berubah menjadi video, konten tersebut tentu semakin sulit untuk dibedakan benar atau salahnya oleh masyarakat awam, sehingga semakin memungkinkan masyarakat bisa mudah mempercayainya.

Menurut Septiaji kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para pemeriksa fakta dalam menghadirkan informasi yang sebenarnya. Untuk memecahkan tantangan tersebut dibutuhkan cara yang khusus, seperti kolaborasi koalisi pemeriksa fakta untuk berbagi tugas, mulai dari monitoring hingga memeriksa fakta.

“Butuh kolaborasi dalam konteks monitoring bersama-sama, dari pantauan monitoring itu kita bisa masuk satu kantung bersama dan kemudian berbagi tugas,” tuturnya.

Septiaji melanjutkan, pola penjernihan informasi pun perlu diubah, yaitu dengan melakukan metode prebunking atau memberikan informasi benar untuk mengantisipasi pengaruh dari peredaran hoaks. Sehingga masyarakat sudah tercerahkan terlebih dahulu sebelum adanya hoaks.

“Factcheker juga berubahan menjadi prebunker, untuk menutup gap informasi agar tidak terjadi penyebaran hoaks,” ucapnya.

Maraknya peredaran hoaks membuat kita harus lebih teliti lagi dalam meneliti informasi yang diterima. Oleh karena itu, chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta hadir untuk melawan misinformasi dan disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat, baik …

Tentang Cek Fakta

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anas Urbaningrum Bebas April 2023 Kans Kembali ke Panggung Politik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anas Urbaningrum Bebas April 2023 Kans Kembali ke Panggung Politik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Banner Infografis Anas Urbaningrum Bebas April 2023, Kans Kembali ke Panggung Politik? (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta – Anas Urbaningrum sebentar lagi segera menghirup udara kebebasan setelah meringkuk sekitar 8 tahun di penjara. Anas Urbaningrum yang merupakan mantan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat periode 2010-2013 itu dikabarkan segera bebas dari penjara pada April 2023.

Mantan Ketum Demokrat itu terpidana 8 tahun dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010-2012.

Anas Urbaningrum menempati sel tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 17 Juni 2015. Sebelumnya, Anas meringkuk di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta.

Kabar Anas Urbaningrum bebas dikemukakan Ketum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Gede Pasek Suardika. Ketum PKN itu memastikan Anas Urbaningrum akan keluar dari penjara pada April 2023.

“Bulan April. Dipastikan April, karena enggak boleh ditambah lagi. Kalau ditambah, hitungannya aja sudah merugikanlah,” ucap Gede Pasek Suardika di Jakarta, Selasa 21 Februari 2023.

Anas bahkan bakal langsung bergabung ke PKN. “Kita berharap Mas Anas (Anas Urbaningrum) dan Pak Laksamana (Laksamana Sukardi) nanti di dalam satu jabatan khusus. Sebuah struktur partai yang nanti kita tentukan di bulan April, di mana struktur ini adalah penentu arah perjuangan PKN ke depan,” Gede Pasek Suardika menjelaskan.

Bagaimana perjalanan vonis Anas Urbaningrum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta hingga putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan Peninjauan Kembali atau PK? Bagaimana ragam tanggapan Anas Urbaningrum bebas pada April 2023 dan kans kembali ke panggung politik? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

Infografis Anas Urbaningrum Bebas April 2023, Kans Kembali ke Panggung Politik? (Liputan6.com/Trieyasni)

Infografis Perjalanan Vonis Anas Urbaningrum dari Pengadilan Tipikor hingga PK MA

Infografis Perjalanan Vonis Anas Urbaningrum dari Pengadilan Tipikor hingga PK MA. (Liputan6.com/Trieyasni)

Infografis Ragam Tanggapan Anas Urbaningrum Bebas April 2023 dan Kans Kembali ke Panggung Politik

Infografis Ragam Tanggapan Anas Urbaningrum Bebas April 2023 dan Kans Kembali ke Panggung Politik. (Liputan6.com/Trieyasni)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.