Arsip Tag: desak

Pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari Jawa Bali Kumpul di Semarang Desak Segera Gelar Muktamar

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari Jawa Bali Kumpul di Semarang Desak Segera Gelar Muktamar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

 TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jawa Bali menggelar pertemuan untuk membahas usulan Muktamar bagi Pimpinan Pusat DMI (PP DMI). Usulan Muktamar dipandang penting dalam rangka menyelamatkan organisasi lantaran masa kepengurusan pusat DMI telah berakhir tahun 2022 lalu.

Hasil diskusi tersebut disampaikan dalam forum Koordinasi PW DMI Se-Jawa Bali di Hotel Grasia Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/02)

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain utusan dari PW DMI Provinsi Jawa Timur Muhadi, PW DMI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Rofiq dan Imam Yahya, PW DMI Provinsi Jawa Barat Ahmad Sidik dan Mursyid Toha, PW DMI DKI Jakarta Ahmad Habibi, serta PW DMI Provinsi Banten Boy Tirta Sumriyadi.

“Berdasar usulan dari pimpinan wilayah, kami mengusulkan agar Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia agar segera menyelenggarakan Muktamar DMI pada bulan Juli tahun 2023. Ini dalam rangka menyelamatkan organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujar Sekretaris Umum PW DMI Jawa Tengah, Imam Yahya, membacakan hasil diskusi Pimpinan Wilayah (PW) DMI Se-Jawa Bali.

Diskusi tentang masjid berlangsung dengan munculnya usulan dari para pimpinan wilayah. Satu diantaranya adalah perlunya Muktamar untuk memberikan kepastian soal kelanjutan organisasi. 

Para pihak bersepakat untuk mengusulkan hasil diskusi tersebut secara langsung kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI H. Jusuf Kalla. Usulan ini juga sebagai kepedulian pengurus di tingkat wilayah untuk membesarkan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DMI.

Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta Muhammad bersepakat usulan Muktamar bersumber dari hasil diskusi para ketua PW DMI Jawa Bali. Muktamar DMI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mendorong Munas sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku,” timpal Muhammad, Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta. 

Setidaknya terdapat lima poin diskusi, selain soal muktamar, juga soal masjid sebagai pusat syiar agama yang moderat, menjaga masjid agar jangan dijadikan sebagai tempat kampanye politik, serta mendorong masjid mengoptimalkan potensi DMI untuk kemandirian organisasi. (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kilang Dumai Meledak DPR Desak Pertamina Audit Seluruh Depo

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kilang Dumai Meledak DPR Desak Pertamina Audit Seluruh Depo yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, IDN Times – Belum sebulan Depo Pertamina Plumpang terbakar pada 3 Maret lalu, Kilang Pertamina yang berlokasi di Dumai, Riau, meledak pada Sabtu (1/4/2023) malam tadi. Peristiwa ini pun menjadi perhatian DPR.

Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, mendesak Pertamina segera melakukan audit keselamatan di berbagai kilangnya di seluruh Indonesia. Hal ini tak lepas dari dua insiden di depo yang terjadi dalam waktu berdekatan.

“Pertamina harus lakukan audit investigasi dan audit keselamatan secepatnya. Bukan hanya pada Plumpang atau Dumai, tapi seluruh kilang dan Depo Pertamina seluruh Indonesia” kata Eddy di Jakarta, Minggu (2/4/2023).

Baca Juga: Kilang Pertamina Dumai Riau Meledak, 5 Pekerja Luka-luka

1. Diduga ada masalah sistemik di operasional Pertamina

Aktivitas di area kilang PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah (IDN Times/Dhana Kencana)

Eddy tidak habis pikir, belum sebulan depo di Plumpang terbakar, kini giliran kilang di Dumai yang terbakar. Dia memprediksi, ada masalah sistemik dalam operasional Pertamina.

“Belum sebulan Depo Plumpang terbakar, sekarang ledakan terjadi lagi di Kilang Dumai. Ini berarti ada masalah sistemik dalam operasional Pertamina yang harus dibenahi segera,” kata Eddy di Jakarta, Minggu (2/4/2023).

2. Pertamina tak boleh berdalih lagi

Ilustrasi aktivitas di PT Pertamina EP Cepu. (Dok. PT Pertamina EP Cepu)

Lebih lanjut, Eddy yang merupakan Sekjen DPP PAN ini juga meminta Pertamina tidak berdalih soal ledakan dan kebakaran di Dumai yang diklaim cepat teratasi. Alasan terjadinya ledakan tak boleh sampai dilupakan.

“Pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi ledakan? Siapa yang lalai atau sistem apa yang tidak bekerja hingga meledak? Ini harus ditemukan segera penyebabnya agar tidak terjadi pada kilang dan depo Pertamina lain,” ujar Eddy.

3. Pertamina harus bertanggung jawab

Kilang Green Refinery yang salah satunya memproduksi Green Diesel (D100) di area PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah (IDN Times/Dhana Kencana)

Eddy meminta, Pertamina bertanggung jawab atas korban luka yang dibawa ke rumah sakit dan juga terhadap warga sekitar Kilang Dumai yang terdampak ledakan ini. Dia ingin Pertamina memastikan kejadian serupa tak terulang lagi.

“Tanggung jawab penuh Pertamina terhadap korban luka dan rumah warga yang rusak serta plafon masjid yang runtuh, akibat ledakan Kilang Dumai ini. Sekali lagi, Pertamina harus memastikan tidak ada kejadian serupa terulang,” ujar Eddy.

Baca Juga: Korban Luka Ledakan Kilang Pertamina Dumai Bertambah Jadi 9 Orang

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kilang Minyak Terbakar Lagi Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kilang Minyak Terbakar Lagi Komisi VI DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUN-VIDEO.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir segera mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina.

Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Pasalnya, kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali.

Baca: Detik-detik Kilang Minyak Milik PT Pertamina Meledak, Getarannya Bahkan hingga Pecahkan Kaca Warga

Dilansir dari Tribunnews.com, menurut Amin Ak dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Diketahui, kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai.

Bahkan, kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

“Mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain,” terang Amin.

Hingga kini, pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut.

Baca: Kilang Minyak Pertamina di Dumai Riau Meledak hingga Membuat Kaca Rumah Warga Pecah

Menurut Amin, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri.

Lanjut Amin Ak menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Kegiatan audit harus dilakukan dalam rangka upaya pencegahan agar tidak lagi terjadi kebakaran yang dikelola oleh Pertamina.

“Harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital,” jelas Amin.

Lalu, kebakaran yang terjadi di kilang Dumai terjadi menjelang lebaran dan liburan panjang.

Tentunya, kebutuhan BBM, Avtur dan LPG sangat tinggi.

Baca: Kilang Minyak Pertamina di Kota Dumai Riau Meledak, 5 Pekerja Terluka dan Dilarikan ke Rumah Sakit

“Konsumsi BBM, Avtur dan LPG saat Lebaran biasanya naik, Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara,” tandasnya. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com).

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kebakaran Objek Vital, Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi & Komisaris Pertamina

# TRIBUNNEWS UPDATE # DPR # Erick Thohir # Pertamina # Kilang Minyak # kebakaran

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Adila Ulfa Muna Risna
Video Production: Nur Rohman Urip
Sumber: Tribunnews.com


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kebakaran Objek Vital Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kebakaran Objek Vital Komisi VI DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi Komisaris Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, berulangnya peristiwa kebakaran berbagai objek vital yang dikelola Pertamina menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Amin pun mendesak Menteri BUMN agar mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Meledak dan terbakarnya berbagai obyek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, kemudian kilang Balikpapan, kilang Balongan, depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai.

Bahkan kebakaran juga terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

Baca juga: Kilang Pertamina Dumai Meledak, Kaca Rumah Warga Pecah hingga Dinding Masjid Retak

“Mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain,” kata Amin, dalam keterangannya, Minggu (2/4/2023).

Beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina.

Amin Ak khawatir persoalan ini bukan sekadar menyangkut sistem keamanan kilang minyak.

Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik, dan ini harus segera dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina.

“Kilang minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak menjadi aneh karena secara bergiliran dan beruntun terus terbakar,” ujarnya.

Yang jelas, bukan hanya kerugian yang diderita Pertamina akibat hal itu.

Namun juga semakin menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri.

Baca juga: Kilang Pertamina Dumai Meledak, Kapolda Riau: Api Padam dan Terdapat 9 Korban Luka

“Kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya?” ujar Amin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sudah semestinya kilang minyak itu memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD DKI Jakarta Desak KPK Periksa Harta Kekayaan Massdes Arouffy

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD DKI Jakarta Desak KPK Periksa Harta Kekayaan Massdes Arouffy yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

harapanrakyat.com – DPRD DKI Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa harta kekayaan Massdes Arouffy. Hal itu menyusul viralnya aksi istri dan anak Massdes yang gemar melakukan pamer kekayaan di media sosial

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

Massdes Arouffy tercatat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi pada Dishub DKI Jakarta. Belakangan ini, nama Massdes Arouffy mencuat atas tindakan istri dan anaknya itu.

Baca Juga : Erick Thohir Ungkap Alasan FIFA Mendepak Indonesia dari Piala Dunia U-20

“Kalau kita mau menerapkan azas hukum namanya keadilan, ya KPK harus memeriksa yang bersangkutan (Massdes Arouffy) juga,” ujar Gilbert di Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

Oleh karena itu, ia mendesak KPK segera mencocokan harta Massdes dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ia juga menduga, LHKPN periode 2021 yang Massdes laporkan, tidak cocok. Mengingat Massdes hanya melaporkan harta kekayaaan senilai Rp 1,8 miliar. Namun, bila dibandingkan dengan tas mewah istri Massdes dalam media sosialnya, tas tersebut seharga Rp 1,5 miliar.

“Nggak cocok. Kalau dia belanja begitu mewah, itu bukan puluhan lagi. Nggak puluhan itu duit,” ucap Gilbert.

Sehingga, ia meminta kepada Massdes agar segera membuktikan harta kekayaannya serta barang-barang mewah yang sering istri dan anaknya pamerkan di media sosial.

Inspektorat Periksa Massdes Terkait Tindakan Istrinya Pamer Harta Kekayaan

Sebagai informasi sebelumnya, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta juga sudah memeriksa Massdes Arouffy beberapa waktu lalu. Pemeriksaan tersebut terkait perilaku istri dan anak Massdes yang gemar pamer harta kekayaan melalui media sosial.

Hal tersebut lantaran istri dan anak Massdes saat ini sedang berada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Aksi pamer harta itu pun viral di media sosial atas unggahan akun Twitter @PasrtaiSocmed. Dalam tweet-nya terlihat berbagai macam jenama tas seperti Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior hingga alat fotografi yang ia pamerkan.

Selain itu terdapat cuitan yang memperlihatkan istri Massdes memegang salah satu tas mewah senilai Rp 1,5 miliar.

Baca Juga : Enam Kecamatan di Pohuwato Gorontalo Terendam Banjir, Bupati Tetapkan Status Darurat Bencana

Sementata itu anak Massdes juga ikut memamerkan salah satu tas jenama Louis Vuitton senilai Rp 43,5 juta. “Berbagai tas mewah dihadiahkan pada putri tercintanya. Lalu putrinya dengan bangganya flexing di sosmed,” tulis @PasrtaiSocmed.

Aksi flexing itu pun mengundang beragam komentar warganet. Bahkan, baru-baru ini DPRD DKI Jakarta mendesak KPK turut memeriksa harta kekayaan Massdes. (Ecep/R13/HR Online)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Arteria Dahlan Desak Bareskrim Polri Ciduk Akun Medsos yang Kritik DPR RI Netizen Norak Dikritik Kinerjanya malah Main Lapor

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Arteria Dahlan Desak Bareskrim Polri Ciduk Akun Medsos yang Kritik DPR RI Netizen Norak Dikritik Kinerjanya malah Main Lapor yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan menjadi bahan cibiran netizen karena meminta Bareskrim Polri menciduk akun-akun yang dituding melayangkan kritikan ke DPR RI.

Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto melalui Divisi Siber Polri untuk menindak tegas netizen yang menyinggung DPR lantaran tak mau menyelesaikan kasus transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, 29 Maret 2023 kemarin.

“Jadi Pak Kaba (Kabareskrim), sibernya jalan pak, yang main itu siapa, akunnya sudah tahu saya. Apakah mereka terindikasi dengan pihak tertentu, saya mohon nanti dicek, pasti kita support,” kata Arteria Dahlan, dikutip dari Suara.com, Sabtu (1/4/2023).

Cara Arteria dahlan itu menyulut netizen lain. Arteria Dahlan dinilai norak dan terlalu berlebihan mengingat akun-akun tersebut adalah rakyat yang hanya mengkritik kinerjanya, bukan perseorangan.

Baca Juga:Undangannya Mundur, Mahfud MD Siap Buka-bukaan Transaksi Janggal Rp349 Triliun hingga Sindir Legislatif: Saya Memaklumi, Agenda DPR Pasti Padat

Bahkan Arteria Dahlan terkesan menutup-nutupi kasus yang dibongkar oleh Menkopolhukam, Mahfud MD yang berusaha menyuarakan kasus tersebut.

“Norak dikritik kinerjanya malah dilaporkan, ada temuan transaksi janggal Rp349 triliun, yang bongkar temuan itu diancam dan justru akan diperkarakan karena dianggap membocorkan rahasia. Itu namanya ‘enggan’,” kata salah satu netizen.

Arteria dianggap mendahului Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintah Kabareskrim terhadap kritikan-kritikan itu.

“Justru dapat dinilai menghalangi penegakan hukum, yang bisa perintah Kabareskrim itu kan Kapolri. Jangan ambil tugas internal polisi lah, hormati,” tulisnya lagi.

Apa yang dilayangkan netizen itu ada bentuk keresahan rakyat dengan transaksi janggal di Kemenkeu yang bisa jadi merugikan masyarakat. Kritikan sendiri langsung ditujukan ke instansi yakni DPR dan tidak bisa dipidana.

Baca Juga:Anggota DPR RI Sentil Erick Thohir Terkait Keamanan Israel di Piala Dunia U-20: Mereka Penjajah

“Kalau Anda mengaku sebagai korban, kemudian menuduh orang di akun medsosnya mencemarkan nama baik lembaga, dalam SKB 3 Menteri soal ‘pedoman ITE’, tidak ada pidananya urusan itu. Sebab yang dikritik kan institusi, profesi dan jabatan Anda sebagai anggota DPR,” katanya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.