Rafael Alun Belum Ditahan Anggota DPR Harap KPK Tak Tebang Pilih


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rafael Alun Belum Ditahan Anggota DPR Harap KPK Tak Tebang Pilih yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Tri Sambodo, belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, berharap KPK tak tebang pilih.

“Harapan saya, KPK akan memproses sesuai prosedur dan tidak akan tebang pilih,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, publik akan mengawasi setiap proses hukum yang berjalan. Dia berharap KPK bersikap adil dalam proses hukum semua tersangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita hormati proses yang berjalan di KPK. Publik akan mengamati tiap prosesnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rafael Alun hingga saat ini belum ditahan.

“Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 sampai 2023,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Uang gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan temuan safe deposit box (SDB) Rafael berisi uang puluhan miliar jadi pintu masuk KPK usut dugaan gratifikasi.

“Beberapa perkara itu menjadi pintu masuk perkara utamanya. Karena waktu itu PPATK mengecek SDB ditemukan Rp 36-40 miliar. Tapi tentunya uang tersebut harus kita telusuri dari mana,” kata Asep di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Dia menjamin penyidik sudah mengantongi cukup bukti dalam penyidikan terhadap Rafael Alun. Asep mengatakan konstruksi perkara akan dijelaskan secara lengkap dalam konferensi pers.

KPK pun telah menggeledah rumah Rafael Alun. Sejumlah barang mewah ditemukan KPK usai lakukan penggeledahan di rumah Rafael Alun pada Senin (27/3).

Sumber detikcom mengatakan barang mewah itu adalah tas milik istri Rafael. Di antaranya yang disita adalah tas merek Louis Vuitton (LV) dan Chanel. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai.

Lihat Video: Geger Artis Inisial R Kasus Rafael yang Seret Nama Raffi Ahmad

[Gambas:Video 20detik]

(dek/haf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Harap Sekwan yang Baru Bisa Bersinergi dengan Baik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Harap Sekwan yang Baru Bisa Bersinergi dengan Baik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.


Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang.

POJOKSATU.id, Samarinda – Setelah dilantiknya Norhayati sebagai sekretaris dewan yang baru menggantikan Muhammad Ramadhan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Veridiana Huraq Wang berharap agar kerja sama serta koordinasi antara kesekretariatan dan kedewanan bisa terbentuk dengan lebih baik lagi.

“Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris dewan nantinya, semoga bisa bersinergi dengan dewan dan dapat memperlancar kinerja-kinerja dewan lebih baik lagi kedepannya,” kata Veridiana di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Jumat (31/3/2023).

Ia juga sangat yakin, bahwa Norhayati akan mampu menyesuaikan kegiatan kedewanan secepatnya. Karena menurutnya, hal itu tidak terlalu sulit bagi mantan Kepala Dinas Sosial ini untuk beradaptasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.

“Saya rasa tidak sulit karena beliau pernah bertugas di DPRD Kaltim. Sebelumnya sebagai Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan selama satu tahun. Tentu beliau sudah menguasai dikedewanan,” terangnya.



Baca Juga: Resmi Gantikan Muhammad Ramadhan, Kini Norhayati Sah Jabat Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim

Terkait dengan harapan-harapannya, Wanita kelahiran Muara Muntai itu menyebutkan bahwa pekerjaan anggota dewan sangat mobile dan cepat sekali.

Itu artinya, tugas-tugas kedewanan itu banyak sekali. Terutama yang terkait dengan masalah regulasi.

“Kita sering sekali terlambat jika menyangkut kegiatan pembentukan peraturan daerah (perda) dan sebagainya. Jadi kita berharap agar sekretaris dewan bisa memfasilitasi kelancaran pembentukan perda-perda itu, semoga bisa lebih lancar lagi kedepannya,” paparnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Ramadhan yang merupakan Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim sebelumnya. Tentu, pihaknya sangat terbantu selama ini.

“Beliau cukup akrab dengan anggota dewan. Terlepas dari kekurangan, tentu pastinya ada kelebihan dari masing-masing kita sebagai seorang manusia. Kami atas nama kedewanan selain mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan,” pungkasnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun: Sektor Substance Mampu Menopang Peningkatan Ekonomi di Kaltim

Kemudian untuk para pejabat lainnya yang baru saja dilantik. Ia juga memberikan ucapan selamat.

Harapannya, para pejabat yang baru saja dilantik bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik di pemerintahan. Serta, dapat berkoordinasi dengan baik dengan DPRD Kaltim.

“Tentu dengan tugas yang diberikan, semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah lebih baik lagi, kedepan harus bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya,” harapnya. (*/pojoksatu)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPRD Sumut H Jumadi Harap Dugaan Penggelapan Pajak Di UPT Samsat Samosir Diusut Tuntas


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPRD Sumut H Jumadi Harap Dugaan Penggelapan Pajak Di UPT Samsat Samosir Diusut Tuntas yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ANGGOTA DPRD Sumut H Jumadi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Jumadi, (foto) berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus dugaan penggelapan pajak kendaran bermotor senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir, yang telah meresahkan pembayar pajak. 

Dewan juga akan memanggil Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Achmad Fadly untuk mendorong percepatan penuntasan kasus tersebut.

“Kita berharap kasus penggelapan pajak ini segera dituntaskan dengan melibatkan para penegak hukum, seperti Poldasu dan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan dll,”  kata Jumadi kepada Waspada akhir pekan kemarin.

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu  merespon progress kasus penggelapan pajak di UPT Samosir senilai Rp 2,5 miliar dengan jumlah korban ratusan orang yang mengurus BPKB dan STNK.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah personel anggota Satlantas Polres Samosir Bripka AS meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di Samosir, pada 23 Januari 2023 lalu dan diduga berkait dugaan penggelapan pajak tersebut.

Menyikapi hal itu,  Jumadi mengapresiasi berbagai langkah yang ditempuh Poldasu yang proaktif dan secara profesional melakukan pemeriksaan, termasuk membentuk tim untuk mendalami masalah ini, dan memerika Kapolres Samosir, Kepala UPT setempat dan para pendahulunya, serta pihak terkait.

Namun Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini menandaskan,  kasus penggelapan pajak ini harus diusut tuntas untuk memberi kelegaan, terutama para pembayak pajak yang ingin mengurus BPKP dan STNK, bukan hanya di Samosir, tetapi di kabupaten/kota.

“Kita juga harus memahami ada kekhawatiran pembayar pajak yang cemas dana mereka akan raib jika diurus oleh oknum tertentu di UPT akibat kasus tersebut di atas,” sebut Jumadi.

Selain itu, untuk memberi efek jera, Jumadi berharap hukuman terhadap para pelaku kejahatan keuangan ini  lebih berat, karena sudah menimbulkan keresahan dan menyebabkan korban mengalami kerugian finansial.

Prioritas Kinerja

Untuk tidak memberi kesan negatif yang makin meluas dan mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumadi menegaskan, penuntasan kasus penggelapan pajak di UPT Samosir perlu dijadikan prioritas kinerja aparat penegak hukum itu.

“Kita dari Komisi C DPRD Sumut yang tupoksinya membidangi masalah keuangan, ikut mendorong kinerja aparat hukum agar lebih maksimal menyelesaikan kasus tersebut dan berharap tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya,

Pihaknya juga akan memanggil Kepala BPPRD Sumut Achmad Fadly dan jajarannya untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi C, dengan salah tujuan selain penuntasan kasus di atas, juga terus mengimbau wajib pajak untuk tidak mengurus surat–surat kendaraan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu,  BPPRD diminta untuk terus memperkuat kordinasi dan sinergitas serta memaksimalkan kinerja dengan UPT di kabupaten/kota, guna mencegah terulangnya penggelapan pajak. (cpb)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Harap Bersabar Insentif untuk Mobil Listrik Bakal Resmi Keluar 1 April 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Harap Bersabar Insentif untuk Mobil Listrik Bakal Resmi Keluar 1 April 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Harap Bersabar, Insentif untuk Mobil Listrik Bakal Resmi Keluar 1 April 2023 (Otosia.com/Arendra Pranayaditya)

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah memberlakukan insentif untuk pembelian dan konversi sepeda motor listrik. Bantuan pemerintah ini, akan ditujukan bagi merek dengan model ramah lingkungan yang sudah diproduksi di Indonesia, dan memiliki Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen.

Sejatinya, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik ini, juga menyasar mobil dan bus. Namun, untuk mobil listrik dan bus listrik, akan diumumkan pada 1 April 2023.

“Untuk KBLBB roda empat termasuk bus, program insentif fiskal akan diumumkan kebijakannya tepat tanggal 1 Aprill mendatang,” ujar Luhut Konferensi Pers Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah Untuk KBLBB, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Dia menjelaskan, pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat inovasi, dan mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan program ini sehingga adopsi massal pengguna KBLBB dapat segera terwujud.

“Dengan adanya adopsi massal ini bersamaan dengan berbagai kebijakan yang lainnya, diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju ke arah industri yang lebih hijau. Industri yang terbangun nantinya juga akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral, baterai serta kendaraan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.

PLN dan tiga perusahaan motor listrik Indonesia, menyediakan fasilitas pembelian sepeda motor listrik bersubsidi melalui aplikasi.

Beli Motor Listrik Diskon Rp 7 Juta Berlaku 20 Maret 2023

Telkomsel menggandeng Volta menghadirkan program bundling sewa motor listrik, di mana pelanggan akan mendapatkan kuota data mulai dari 800 MB hingga 2 GB sebagai upaya mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia (Telkomsel)

Pemerintah telah resmi memberlakukan insentif untuk pembelian dan konversi sepeda motor listrik. Namun, tidak semua roda dua ramah lingkungan yang berhak menerima bantuan tersebut, dan hanya model yang sudah menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Bawazier menjelaskan, terdapat 8 perusahaan dengan 13 model motor listrik yang telah memenuhi persyaratan minimal TKDN.

“Sepeda motor listrik, ada 8 merek dengan 13 model yang telah memenuhi sertifikat TKDN di atas 40 persen,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier, saat konferensi pers Program Bantuan Pemerintah dan Insentif Fiskal untuk kendaraan Listrik, di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Lanjut Taufiek, pihaknya juga melarang keras perusahaan industri menaikkan harga awal selama masa periode program. “Tidak boleh menaikkan harga,” ujar Taufik kepada wartawan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan untuk produsen motor listrik nantinya akan ada penambahan asal memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Pasti akan bertambah karena ada beberapa produsen yang sudah memberikan komitmen kepada kami akan meningkatkan TKDN, asal dia TKDN 40 persen,” ujar Agus kepada wartawan belum lama ini.

Infografis Cara Pindah Dari TV Biasa Ke TV Digital

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.