Polri Ungkap 3 Fenomena Ini Bikin Hoaks Makin Cepat Menyebar


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Polri Ungkap 3 Fenomena Ini Bikin Hoaks Makin Cepat Menyebar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

banner hoaks (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta – Polri menyebutkan ada 3 fenomena yang membuat hoaks menyebar dengan cepat di masyarakat saat ini. Itu sebabnya, literasi digital dan memperbanyak konten positif di media sosial bisa meminimalisir potensi penyebaran hoaks itu.

Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam acara Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dengan Polri di Medan, Selasa (7/2/2023). Listyo menyebutkan tiga fenomena ini harus diperhatikan lebih serius oleh semua pihak.

Fenomena pertama adalah viralogi, dalam fenomena ini media dijadikan alat untuk memobilisasi massa. Kapolri menyebut hal ini bisa berbahaya jika kontennya mengandung hoaks dan unsur provokatif.

Sementara fenomena kedua adalah jurnalisme warga, di mana setiap orang bisa menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sedangkan yang ketiga adalah konvergensi media, di mana pemilik media massa memiliki lebih dari satu jenis media, sehingga bila terjadi penyebaran berita tanpa fakta dan data bisa lebih mudah memenuhi ruang di media televisi, radio, dan media daring.

“Tentunya, perlu adanya peningkatan literasi kepada masyarakat terkait aturan pemilu sehingga masyarakat memiliki imunitas terhadap berbagai hoaks, kampanye negatif atau hitam, politik identitas, dan sebagainya sehingga tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi,” ujar Listyo dilansir laman Dewanpers.or.id.

“Selain itu konten-konten positif yang disertai fakta dan kebenaran harus lebih banyak memenuhi ruang digital. Hal ini untuk menekan konten negatif agar tidak menjadi trending isu,” katanya menambahkan.

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan.Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Demi mencegah hal tersebut, berikut pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis dan cara mengatasinya

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua Komisi III DPR Senang Kepercayaan ke Polri Naik Siap Tambah Anggaran yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul senang atas naiknya tingkat kepercayaan publik ke Polri. Pacul mengatakan pihaknya siap menaikkan anggaran Polri yang saat ini di angka Rp 111 triliun.

“Ya nomor satu, siapa pun mitra kita yang mendapat kepercayaan publik meningkat itu tentu kita senang sekali. Kita memberikan apresiasi atas kinerjanya,” kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Politikus PDIP ini mengatakan naiknya kepercayaan publik terhadap lembaga negara menandakan kinerja institusi itu telah sesuai dengan tupoksi. Dia mengatakan kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sudah baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kan kalau lembaga-lembaga negara atau institusi negara itu tingkat kepercayaannya tinggi itu berarti dia menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dengan demikian, itu berarti membuat negara aman dan nyaman. Kalau Polri, ya,” ujarnya.

Sebagai mitra Polri di DPR, Pacul mengatakan pihaknya konsisten dalam mengevaluasi kinerja. Dia menyinggung anggaran Polri yang cukup tinggi mencapai Rp 111 triliun dan siap menambahnya.

“Kita ini konsekuen. Pasti harus konsekuen. Anggaran Polri itu tinggi banget, itu Rp 111 triliun nggak main-main,” ujarnya.

“Mungkin nanti ada tambahan sedigit dua digit, ya,” katanya.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error/MoE) sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Indikator memaparkan data tren kepercayaan terhadap lembaga. Dari data yang dipaparkan sejak April 2014 hingga Februari 2023, Polri mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya.

“Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat,” bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.
















(fca/haf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

HOAKS Bharada E Batal Bertugas Kembali di Polri


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul HOAKS Bharada E Batal Bertugas Kembali di Polri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com – Sebuah unggahan mengeklaim, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bhayangkara Dua (Bharada) E batal bertugas kembali di Kepolisian RI (Polri).

Penyebabnya, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo membatalkan keputusan Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri atas Bharada E.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut hoaks.

Diketahui, Bharada E divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Setelah itu, KKEP memutuskan untuk mempertahankan Bharada E di Polri. Kendati demikian, KKEP tetap menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perbuatan Bharada E tercela.

Richard juga dikenai sanksi untuk meminta maaf baik secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.

Selain itu, Richard juga dijatuhi sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun.

Sidang kode etik profesi terhadap Richard digelar pada Rabu (22/2/2023) pagi di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri.

Narasi yang beredar

Klaim bahwa Kapolri membatalkan keputusan KKEP atas Bharada E disebarkan oleh akun Facebook ini dan akun Youtube ini. Arsipnya dapat dilihat di sini.

Video tersebut menampilkan cuplikan wawancara Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi dengan Bharada E.

Sementara keterangan yang disertakan dalam unggahan mengatakan putusan itu dibatalkan, sebagai berikut:

Berita Terbaru Pagi Ini, Kapolri Batalakan Pengangkatan Bharada E Sebagai Anggota Polri Lagi

Penelusuran Kompas.com

Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mewawancarai Bharada E di Rutan Bareskrim cabang Salemba dan ditayangkan pada Kamis 9 Maret 2023.

Video lengkap wawancara Rosi dengan Bharada E dapat dilihat di sini. 

Dalam wawancara tersebut, Bharada E menanggapi putusan ringan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan putusan KKEP yang mempertahankannya sebagai anggota Polri.

Dia mengaku sangat bersyukur menerima dua putusan itu karena nantinya bisa tetap bekerja di Polri dan memberi nafkah kepada keluarga di kampung halaman.

Namun tak ada pernyataan bahwa putusan KKEP dibatalkan Kapolri. Ia tetap menjadi anggota Polri dan akan kembali bertugas setelah menjalani hukuman penjara, sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa keputusan Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri atas Bharada E dibatalkan adalah hoaks.

Richard tetap berstatus anggota Polri dan belum ada pernyataan dari Polri yang mengubah status tersebut.

Setelah menjalani hukuman penjara, dia akan ditempatkan di Divisi Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Polri Minta Masyarakat Unduh Aplikasi Surat Tilang


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Polri Minta Masyarakat Unduh Aplikasi Surat Tilang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek Fakta aplikasi surat tilang

Liputan6.com, Jakarta – Beredar melalui aplikasi percakapan pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang. Pesan berantai ini beredar sejak awal pekan ini.

Dalam pesan berantai yang beredar terdapat narasi sebagai berikut:

“Selamat siang pak/ibu

Kami dari kepolisian menginformasikan bahwa bapak/ibu melakukan pelanggaran, silakan buka aplikasi untuk melihat surat tilangnya.

Jika suratnya sudah dibaca silakan segera datang ke kantor polisi yang terdekat.”

Pesan berantai itu disertai link berformat APK yang bisa diunduh.

Lalu benarkah pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang?

Bagi-bagi hadiah, adalah modus penipuan online yang paling marak belakangan ini. Pelaku mengirim pesan yang mengabarkan seolah-olah kita memenangkan hadiah. Simak video berikut ini untuk tahu bagaimana mengantisipasinya.

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram Polri, @divisihumaspolri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat postingan yang membantah pesan berantai yang beredar.

“Waspada Penipuan Berkedok Instal File APK!

Sobat Polri jangan mudah terjebak modus penipuan online dengan format aplikasi (APK) yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, e-mail dan SMS ya. Untuk menghindarinya, ada beberapa hal peting yang harus diperhatikan, yaitu:

– Jangan asal unduh aplikasi yang dikirim melalui SMS, Whatsapp dan e-mail

– Pastikan sudah mengecek keaslian nomor telepon

– Jangan merespon nomor tidak dikenal yang mengirimkan file mencurigakan

– Jangan lupa untuk mengganti password

– Selalu cek riwayat rekening secara berkala

– Hanya unduh aplikasi resmi dari “App Store” dan “Play Store”.”

Sumber:

https://www.instagram.com/p/Cp1blEHJgtk/

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang adalah hoaks.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Polri Minta Masyarakat Unduh Aplikasi Surat Tilang


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Polri Minta Masyarakat Unduh Aplikasi Surat Tilang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek Fakta aplikasi surat tilang

Liputan6.com, Jakarta – Beredar melalui aplikasi percakapan pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang. Pesan berantai ini beredar sejak awal pekan ini.

Dalam pesan berantai yang beredar terdapat narasi sebagai berikut:

“Selamat siang pak/ibu

Kami dari kepolisian menginformasikan bahwa bapak/ibu melakukan pelanggaran, silakan buka aplikasi untuk melihat surat tilangnya.

Jika suratnya sudah dibaca silakan segera datang ke kantor polisi yang terdekat.”

Pesan berantai itu disertai link berformat APK yang bisa diunduh.

Lalu benarkah pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang?

Bagi-bagi hadiah, adalah modus penipuan online yang paling marak belakangan ini. Pelaku mengirim pesan yang mengabarkan seolah-olah kita memenangkan hadiah. Simak video berikut ini untuk tahu bagaimana mengantisipasinya.

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram Polri, @divisihumaspolri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat postingan yang membantah pesan berantai yang beredar.

“Waspada Penipuan Berkedok Instal File APK!

Sobat Polri jangan mudah terjebak modus penipuan online dengan format aplikasi (APK) yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, e-mail dan SMS ya. Untuk menghindarinya, ada beberapa hal peting yang harus diperhatikan, yaitu:

– Jangan asal unduh aplikasi yang dikirim melalui SMS, Whatsapp dan e-mail

– Pastikan sudah mengecek keaslian nomor telepon

– Jangan merespon nomor tidak dikenal yang mengirimkan file mencurigakan

– Jangan lupa untuk mengganti password

– Selalu cek riwayat rekening secara berkala

– Hanya unduh aplikasi resmi dari “App Store” dan “Play Store”.”

Sumber:

https://www.instagram.com/p/Cp1blEHJgtk/

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Pesan berantai mengklaim Polri meminta masyarakat mengunduh aplikasi untuk surat tilang adalah hoaks.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Arteria Dahlan Desak Bareskrim Polri Ciduk Akun Medsos yang Kritik DPR RI Netizen Norak Dikritik Kinerjanya malah Main Lapor


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Arteria Dahlan Desak Bareskrim Polri Ciduk Akun Medsos yang Kritik DPR RI Netizen Norak Dikritik Kinerjanya malah Main Lapor yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan menjadi bahan cibiran netizen karena meminta Bareskrim Polri menciduk akun-akun yang dituding melayangkan kritikan ke DPR RI.

Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto melalui Divisi Siber Polri untuk menindak tegas netizen yang menyinggung DPR lantaran tak mau menyelesaikan kasus transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, 29 Maret 2023 kemarin.

“Jadi Pak Kaba (Kabareskrim), sibernya jalan pak, yang main itu siapa, akunnya sudah tahu saya. Apakah mereka terindikasi dengan pihak tertentu, saya mohon nanti dicek, pasti kita support,” kata Arteria Dahlan, dikutip dari Suara.com, Sabtu (1/4/2023).

Cara Arteria dahlan itu menyulut netizen lain. Arteria Dahlan dinilai norak dan terlalu berlebihan mengingat akun-akun tersebut adalah rakyat yang hanya mengkritik kinerjanya, bukan perseorangan.

Baca Juga:Undangannya Mundur, Mahfud MD Siap Buka-bukaan Transaksi Janggal Rp349 Triliun hingga Sindir Legislatif: Saya Memaklumi, Agenda DPR Pasti Padat

Bahkan Arteria Dahlan terkesan menutup-nutupi kasus yang dibongkar oleh Menkopolhukam, Mahfud MD yang berusaha menyuarakan kasus tersebut.

“Norak dikritik kinerjanya malah dilaporkan, ada temuan transaksi janggal Rp349 triliun, yang bongkar temuan itu diancam dan justru akan diperkarakan karena dianggap membocorkan rahasia. Itu namanya ‘enggan’,” kata salah satu netizen.

Arteria dianggap mendahului Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan memerintah Kabareskrim terhadap kritikan-kritikan itu.

“Justru dapat dinilai menghalangi penegakan hukum, yang bisa perintah Kabareskrim itu kan Kapolri. Jangan ambil tugas internal polisi lah, hormati,” tulisnya lagi.

Apa yang dilayangkan netizen itu ada bentuk keresahan rakyat dengan transaksi janggal di Kemenkeu yang bisa jadi merugikan masyarakat. Kritikan sendiri langsung ditujukan ke instansi yakni DPR dan tidak bisa dipidana.

Baca Juga:Anggota DPR RI Sentil Erick Thohir Terkait Keamanan Israel di Piala Dunia U-20: Mereka Penjajah

“Kalau Anda mengaku sebagai korban, kemudian menuduh orang di akun medsosnya mencemarkan nama baik lembaga, dalam SKB 3 Menteri soal ‘pedoman ITE’, tidak ada pidananya urusan itu. Sebab yang dikritik kan institusi, profesi dan jabatan Anda sebagai anggota DPR,” katanya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Polri Mulai Mempersiapkan Jalur Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Polri Mulai Mempersiapkan Jalur Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ILUSTRASI. Arus Mudik Lebaran: Kendaraan pemudik melintas pada ruas tol Jakarta-Cikampek di Bekasi, 

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Korlantas Polri mulai mempersiapkan jalur arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023 yang diproyeksi bakal terjadi pada akhir Maret 2023 mendatang. Persiapan ini dilakukan guna meminimalisir kendala arus lalu lintas yang mungkin terjadi.

Dikatakan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, beberapa jalur menjadi perhatian khusus. Salah satunya, ialah jalur Selatan yang kurang dioptimalkan pada periode Lebaran tahun lalu.

“Waktu dekat direnanakan sudah mulai survei lapangan antara kami, Dirjen PUPR, dan juga Dirjen Perhubungan Darat, akan bergabung untuk melihat lokasi-lokasinya khususnya di jalur Selatan yang di lebaran kemarin belum banyak diminati,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (19/1/2023).

Menurut Firman, adanya survei jalur arus mudik diharapkan dapat memberikan rekomendasi jalan alternatif untuk masyarakat yang akan melakukan arus mudik. Hal tersebut juga untuk mengurai kemacetan di jalan tol.

Baca Juga: Riset: Sebagian Besar Masyarakat Berencana Berbelanja Selama Ramadan 2023

Mengingat, pada awal tahun ini terdapat beberapa ruas yang baru dioperasikan sehingga terjadi sedikit perubahan-perubahan, termasuk layout jalan.

“Semoga di tahun ini kepadatan yang mungkin akan terjadi di jalur tol itu bisa kita pecah artinya banyak jalur alternatif yang bisa dinikmati oleh masyarakat pada saat arus mudik yang penting sesuai, aman dan nyaman,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi Anev Operasi Lilin 2022 dan Kesiapan Operasi Ketupat 2023 ini, turut hadir Asops Kapolri Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho.

Lalu Pejabat Utama (PJU) Korlantas Polri, Perwakilan Ditlantas Polda Jabar, Perwakilan Ditjen Perhubungan Darat, Jasa Marga, BPJT, Bina Marga, Pengurus Rest Area, serta stakeholder lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Polri Mulai Persiapkan Arus Mudik Lebaran 2023, Jalur Selatan Jadi Perhatian”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Sumber : Kompas.com
Editor: Yudho Winarto

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Antisipasi Macet Kemenhub Polri dan BUMN Cek Jalur Mudik Lebaran 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Antisipasi Macet Kemenhub Polri dan BUMN Cek Jalur Mudik Lebaran 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada bulan April tahun ini. Persiapan untuk menyambut hari raya tersebut sudah dimulai, termasuk survei jalur mudik.

Survei jalur mudik untuk Lebaran 2023 dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Jasa Raharja. Tinjauan dilakukan di sejumlah calon titik kemacetan di Pulau Jawa.

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan, persiapan pengamanan menjelang momen mudik Lebaran dilakukan sejak jauh hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tujuannya, tentu saja selain memastikan kesiapan jalur mudik yang akan digunakan, juga untuk melakukan pemetaan guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan mudik Lebaran nanti,” ujar Dewi, di sela survei jalur pantura bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri pada dalam keterangannya, ditulis Jumat (10/02/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Drs. Ery Nursatari dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Dewi menyampaikan dari pelabuhan Merak-Bakauheni Banten sampai Jawa Timur, jalur mudik yang akan dilintasi pada Lebaran mendatang, realatif sudah memadai dan siap digunakan.

“Nantinya, di setiap titik yang dianggap krusial, Kepolisian juga akan menyiapkan upaya-upaya pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran pemudik,” tambah Dewi.

Menurut Dewi, mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan meningkat dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana masih diberlakukan pembatasan akibat pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, segala persiapan perlu dilakukan dengan matang untuk memastikan momen mudik tahun ini lebih aman, nyaman, dan berkeselamatan,” ujarnya.

Guna meminimalisasi korban kecelakaan lalu lintas pada saat momen Lebaran tahun ini, Dewi mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, seperti Mudik Gratis Bersama BUMN.

“Selain menghemat biaya, tentunya Program Mudik Gratis lebih nyaman, aman, dan berkeselamatan, karena baik armada maupun pengemudi sudah kita seleksi dengan baik,” imbuh Dewi.

Dewi berharap, bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi melakukan persiapan dengan matang baik terhadap fisik pengemudi maupun kendaraan dan mencari informasi mengenai rute perjalanan yang akan ditempuh.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan secara matang serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, semoga pelaksanaan mudik Lebaran 2023 berjalan aman
dan kondusif.

“Tentunya, keselamatan adalah prioritas utama,” pungkasnya.

Simak Video “Pernyataan Menhub soal Usul Cuti Bersama Lebaran Maju 19 April”
[Gambas:Video 20detik]

(acd/zlf)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.