Arsip Tag: triliun

HOAKS KPK Temukan Bukti Pencucian Uang Rp 300 Triliun di Kantor DPP PDIP

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul HOAKS KPK Temukan Bukti Pencucian Uang Rp 300 Triliun di Kantor DPP PDIP yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com – Sebuah unggahan mengeklaim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan menemukan bukti pencucian uang sebesar Rp 300 triliun.

Namun setelah ditelusuri, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi soal KPK menemukan bukti pencucian uang Rp 300 triliun di kantor DPP PDI-P muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.

Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 8 menit 35 detik pada 24 Maret 2023 dengan judul:

K-pk S3gel K4ntor P-dip !! Bukt1 P3ncuc1an U4ng 300t Dit3mukan — Berita Terbaru.

Dalam thumbnail video tersebut terdapat gambar pegawai KPK yang tengah berada di sebuah ruangan.

Ada pula gambar politisi PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Gambar tersebut diberi keterangan demikian:

Mega terlibat
KPK GELEDAH KANTOR PDIP SEJUMLAH BUKTI PENCUCIAN UANG DITEMUKAN

Penelusuran Kompas.com

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa KPK menemukan bukti pencucian uang Rp 300 triliun di kantor DPP PDI-P.

Narator dalam video membacakan artikel di laman Warta Ekonomi ini, berjudul “Dugaan Mega Skandal Korupsi Kolektif yang Diungkap Mahfud MD Bikin Kemenkeu Panik: Safari ‘Penyelamatan’ Dirancang…”

Artikel tersebut memuat pernyataan Managing Director Political Economy dan Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan yang menyebut dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun membuat Kementerian Keuangan panik. 

Anthony mengatakan, nilai Rp 300 triliun tidak mengejutkan jika dikaitkan dengan temuan di rekening eks pejabat Eselon III Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

Sementara klip yang menampilkan berita penggeledadan kantor PDI-P identik dengan yang ada di YouTube Metro TV ini.

Video itu menginformasikan tentang penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor PDI-P pada 9 Januari 2020. 

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, sejak awal KPK tidak berniat menggeledah kantor PDI-P melainkan sebatas melakukan penyegelan.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Wahyu disebut meminta uang Rp 900 juta untuk memuluskan politisi PDI-P Harun Masiku masuk ke DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Kesimpulan

Narasi bahwa KPK menemukan bukti pencucian uang Rp 300 triliun di kantor DPP PDI-P adalah hoaks. Tidak ada kesesuaian antara judul dan isi video.

Narator dalam video justru membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun yang disebut membuat Kementerian Keuangan panik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Kabar Sri Mulyani Ditangkap Jadi Dalang Pencucian Uang Rp 300 Triliun

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Kabar Sri Mulyani Ditangkap Jadi Dalang Pencucian Uang Rp 300 Triliun yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Gambar Tangkapan Layar Kabar Hoaks Menkeu Sri Mulyani Ditangkap karena Jadi Dalang Pencucian Uang Rp 300 Triliun (sumber: Facebook).

Liputan6.com, Jakarta – Kabar tentang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada Jumat 24 Maret 2023.

Akun Facebook tersebut mengunggah video berjudul “BREAKING NEWS SRI MULYANI DITANGKAP MAHFUD MD SEBUT DIA DALANG PENCUCIAN UANG 300 T“.

Video berdurasi 9 menit 21 detik itu menampilkan gambar thumbnail sejumlah anggota kepolisian yang tengah menggelar rilis pengungkapakan kasus pidana.

Terlihat seorang polisi tengah menginterogasi wanita yang diduga sebagai tersangka. Selain itu terlihat juga tumpukan uang yang ditampilkan dalam rilis tersebut.

Video itu kemudian dikaitkan dengan kabar Sri Mulyani ditangkap karena menjadi dalang pencucian uang sebensar Rp 300 triliun.

“SRI MULYANI DIT4NGK4P, T£RCYDUK JADI D4LANG P£NCUC!AN UANG 300 TRILIUN,” tulis salah satu akun Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 5.600 kali direspons dan mendapat 2.400 komentar dari warganet.

Benarkah kabar tentang Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun? Berikut penelusurannya.

Berkaca dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya,menjelang dan selama tahun politik, pasti akan banyak kabar bohong dan hoaks yang beredar. Kamu perlu tonton video ini supaya tidak jadi korban hoaks lagi jelang tahun politik 2024 nanti.

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci “sri mulyani ditangkap pencucian uang rp 300 triliun” di kolom pencarian Google Search.

Hasilnya, tidak ada informasi valid dari media arus utama yang mengabarkan Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun.

Pada video berdurasi 9 menit 21 detik itu tidak ditemukan informasi bahwa Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun.

Video itu justru berisi tentang adanya temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

Narasi yang disampaikan dalam video itu ternyata mirip dengan artikel berjudul “Kasus Rp300 Triliun Kemenkeu Pertaruhkan Marwah Jokowi, Faizal Assegaf: Tangkap Sri Mulyani, Seret ke Penjara” yang dimuat situs kilat.com pada 17 Maret 2023.

Penelusuran juga dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari thumbnail video tersebut ke situs Google Images. Hasilnya terdapat gambar identik pada artikel berjudul “Polresta Mojokerto Tangkap Perempuan Muda Tersangka Dugaan Penipuan Rekrutmen Palsu” yang dimuat situs beritajatim.com pada 16 Februari 2022.

Berikut gambar tangkapan layarnya.

Referensi:

https://beritajatim.com/peristiwa/polresta-mojokerto-tangkap-perempuan-muda-tersangka-dugaan-penipuan-rekrutmen-palsu/

https://www.kilat.com/nasional/8448041084/kasus-rp300-triliun-kemenkeu-pertaruhkan-marwah-jokowi-faizal-assegaf-tangkap-sri-mulyani-seret-ke-penjara

Kesimpulan

Kabar tentang Sri Mulyani ditangkap karena jadi dalang pencucian uang Rp 300 triliun ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut.

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.

  • ditangkap

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Berangkat ke DPR Mahfud Akan Sampaikan 2 Poin soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Berangkat ke DPR Mahfud Akan Sampaikan 2 Poin soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menyampaikam dua poin dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Rabu (29/3/2023).

Rapat tersebut membahas dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya berangkat ke DPR untuk menjelaskan,” ujar Mahfud sebelum masuk ke mobil di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu siang.

Dua poin yang akan disampaikan Mahfud adalah terkait legal standing dan substansi hukum dugaan transaksi janggal tersebut.

“Hanya dua lah, soal legal standing atau keabsahan. Lalu, yang kedua ya substansi,” kata Mahfud.

Baca juga: Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Legal standing yang dimaksud Mahfud adalah keabsahan seorang Menko Polhukam berbicara soal dugaan transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Mahfud MD berangkat dari Kantor Kemenko Polhukam menuju Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 14.23 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hari ini, Rabu.

Baca juga: Mahfud: Enggak Ada Pembocoran Informasi soal Transaksi Janggal

Adapun Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana tergabung di dalam komite tersebut.

Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Akan tetapi, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini.

Komisi III DPR sendiri memastikan rapat terkait transaksi janggal Rp 349 triliun ini bakal berlangsung ‘panas’.

Apalagi, sebelumnya para anggota DPR sudah lebih dulu melayangkan sindiran hingga ancaman kepada Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud Disebut Bermain Politik jika Tak Tuntaskan soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Toyota Karawang investasi Rp42 triliun untuk kendaraan elektrifikasi HEV

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Toyota Karawang investasi Rp42 triliun untuk kendaraan elektrifikasi HEV yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Karawang (ANTARA) – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghadirkan kendaraan elektrifikasi Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan nilai investasi sebesar Rp4,2 triliun di pabrik Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT TMMIN, Warih Andang Tjahjono, di Karawang, Senin, mengatakan produksi Kijang Innova Zenix merupakan upaya kami untuk terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri otomotif Indonesia.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kuat pemerintah dalam pengembangan industri otomotif nasional dan kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kijang sebagai kendaraan pilihan utama keluarga Indonesia selama tujuh generasi,” katanya.

Menurut dia, produksi lokal Kijang Innova Zenix mencerminkan posisinya yang tumbuh berkembang bersama industri otomotif dan konsumen Indonesia selama 45 tahun hingga kini masuk ke era elektrifikasi.

Baca juga: Harga minyak naik, Toyota proyeksikan lonjakan ekspor mobil

Kijang Innova Zenix HEV juga menorehkan sejarah sebagai ekspor model elektrifikasi pertama Toyota Indonesia yang akan menjangkau pelanggan di 13 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Langkah tersebut sesuai dengan komitmen untuk terus berkontribusi pada neraca perdagangan Indonesia. Keseluruhan Kijang Innova baru ini direncanakan melanglang ke lebih dari 40 negara, mulai dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah dengan rencana volume sebesar 8.500 unit/tahun pada tahun pertamanya.

Disebutkan, Kijang Innova Zenix, baik tipe konvensional maupun hybrid memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan menjadi bagian komitmen Toyota untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

Kijang Innova Zenix, baik tipe konvensional maupun hybrid, memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan menjadi bagian komitmen Toyota untuk mendukung target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

Baca juga: Relaksasi PPnBM naikkan penjualan ritel Toyota hingga 111 persen

Toyota menyediakan beragam pilihan kendaraan yang hemat bahan bakar, kendaraan dengan bahan bakar terbarukan, dan kendaraan berteknologi elektrifikasi yaitu HEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) hingga hydrogen sehingga semakin banyak masyarakat pengguna kendaraan beroda empat yang dapat turut berkontribusi menurunkan emisi karbon.

Produksi perdana ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar Jepang untuk RI Kanasugi Kenji, dan Toyota Motor Corporation (TMC) CEO of Asia Region and President of Toyota Motor Asia Pacific Hao Quoc Tien, yang didampingi manajemen Toyota Indonesia diantaranya Presiden Direktur PT TMMIN Warih Andang Tjahjono, Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Nandi Julyanto, Vice President Director PT. Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, serta jajaran Direksi PT TMMIN dan PT TAM.

Produksi Kijang Innova Zenix yang menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja baru, dikembangkan tim global bersama para engineer Indonesia yang secara aktif dan integral memberikan kontribusi dalam setiap tahap pengembangan, termasuk di lini produksi.

Baca juga: Toyota tarik 186.790 unit mobil sedan dari pasar China

Dalam produksinya, Kijang Innova Zenix dibidani 120 engineers lokal yang dibekali beragam keahlian yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas global untuk melahirkan produk dan proses manufaktur berstandar global, serta didukung oleh SDM pemasok lokal yang mumpuni.

Direktur Hubungan Eksternal PT TMMIN, Bob Azam, menyampaikan, dalam pengembangan Kijang Innova Zenix, Toyota Indonesia memberikan komitmen dan perhatian penuh bagi partisipasi aktif serta penguatan kedalaman industri otomotif nasional.

Hal tersebut dilakukan dengan menggandeng lebih dari 100 rantai pasok lokal lapis pertama selain pemasok lokal lapis kedua dan ketiga dalam pengembangannya.

Sebanyak delapan pemasok lokal juga terlibat dalam perakitan baterai Kijang Innova HEV di pabrik Karawang TMMIN.

“Kijang Innova Zenix menjadi bukti peningkatan kemampuan dan kualitas rantai pasok lokal memasuki era elektrifikasi, tanpa harus meninggalkan industri otomotif nasional yang selama ini telah mendukung perekonomian dan neraca dagang Indonesia,” ungkapnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Toyota Indonesia Ekspor Mobil Nilainya Capai Rp5060 Triliun Selama 2022

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Toyota Indonesia Ekspor Mobil Nilainya Capai Rp5060 Triliun Selama 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Toyota Indonesia) telah mengekspor mobil ke 80 negara. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Hubungan Eksternal PT TMMIN, Bob Azam. 

Ia menyebut ekspor mobil Toyota Indonesia sudah menembus pasar Amerika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Afrika.

Nilai ekspor tahun 2022 lalu diperkirakan mencapai Rp50-60 triliun. 

Baca juga: 1.000 Penari Dolalak Purworejo Bakal Sambut Delegasi ASEAN Tourism Forum 2023 di Candi Prambanan

“Indonesia sudah jadi pengekspor mobil. Sudah ekspor ke 80 negara. Bahkan Timur Tengah nggak nyangka kalau kita ekspor otomotif,” katanya saat kick off SMK Pusat Keunggulan Elektrifikasi Industri Otomotif di Wilayah Jawa di SMK SMTI Yogyakarta, Selasa (31/01/2023). 

Menurut dia, keberhasilan ekspor menjadi tantangan Toyota Indonesia untuk mempertahankan kualitas. Apalagi negara tujuan ekspor adalah negara-negara yang standar kualitasnya tidak main-main. 

“Nggak bisa cacat sedikit pun. Beda kalau Jepang, ekspor cacat dikit nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa cacat sedikit pun. Kita sekarang dapat kepercayaan ekspor. Mulai tahun kemarin kita ekspor ke Australia, yang standar otomotifnya jauh lebih tinggi dari yang selama ini kita ekspor. Kita harus sesuaikan dengan standar,”sambungnya. 

Pihaknya pun telah mengekspor kendaraan hybrid ke beberapa negara. Pasalnya beberapa negara sudah mulai melirik kendaraan dengan emisi rendah. 

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan 1, 2, 7 Time Stops NCT 127 One Two and Maybe Seven O’Clock

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan kualitas SDM khususnya di era elektrifikasi. Dengan SDM unggul, Indonesia dapat menjadi pusat pengembangan pusat produksi bahkan pusat ekspor industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. 

“Di dunia otomotif sekarang sudah berubah ke era elektrifikasi. Jangan sampai produknya duluan, tapi SDMnya. Sesuai filosofi Toyota, make people before make product, kami ingin mengembangkan SDMnya dulu,” ujarnya. (maw) 
 

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan lebih dulu soal kontroversi kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Sebab, saat rapat dimulai, Mahfud langsung mengomentari dinamika rapat kerja antara Komisi III dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang berlangsung pada Senin (27/3/2023) lalu.

Baca juga: Protes Diinterupsi Anggota DPR Saat Bicara, Mahfud: Setiap ke Sini Saya Dikeroyok

Khususnya, terkait pertanyaan tiga anggota Komisi III DPR, yaitu Benny K Harman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan.

“Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud jelaskan semua hal yang Pak mahfud jelaskan di media terkait Rp 300 triliun itu,” ujar Mulfachri.

“Bukan menjawab satu per satu apa yang terjadi antara Komisi III dengan PPATK beberapa hari yang lalu,” katanya lagi.

Mulfachri lantas mengatakan, sebagai pihak yang pernah menjadi anggota DPR RI, Mahfud mestinya memahami dinamika rapat kerja di DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Kaget Kabareskrim Dampingi Mahfud di Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Mendengar pernyataan Mulfachri, Mahfud MD sempat memberikan tanggapan dan hendak menyampaikan pendapatnya.

Namun, Mulfachri meminta Mahfud MD untuk mendegarkan pernyataannya hingga usai.

“Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengar itu Pak Mahfud men-judgement teman-teman (Komisi III DPR), lepas itu benar atau salah itu nanti bisa kita uji,” ujarnya.

Mulfachri kemudian mengingatkan bahwa esensi rapat kerja kali ini adalah mendengarkan klarifikasi soal polemik yang ada di masyarakat terkait pernyataan Mahfud MD soal kejanggalan transaksi keuangan di Kemenkeu.

“Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang telah berkembang di masyrakat soal Rp 300 triliun itu,” kata Mulfachri.

Baca juga: Berangkat ke DPR, Mahfud Akan Sampaikan 2 Poin soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sri Mulyani Siapkan Rp 7 Triliun untuk Insentif Motor Listrik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sri Mulyani Siapkan Rp 7 Triliun untuk Insentif Motor Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (DOk. Kemenkeu)

Dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Tanah Air, pemerintah meluncurkan program insentif bagi KBLBB untuk kendaraan roda dua baik motor baru maupun motor konversi yang berlaku mulai hari Senin (20/03/2023) kemarin. Sementara untuk insentif KBLBB roda empat termasuk bus akan diumumkan pada April mendatang.

Terkait insentif yang diberikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara akumulatif insentif dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik dengan perkiraan masa pakainya akan mencapai 32% dari harga jual untuk mobil listrik dan 18% untuk motor listrik. Anggaran insentif sebesar Rp7 triliun.

“Nilai bantuan pemerintah adalah Rp 7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi. Bantuan ini hanya berlaku untuk 2 tahun (2023-2024) untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi dengan kebutuhan total anggarannya Rp 7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Acara Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB. 

Adapun penerima manfaat bagi motor listrik baru akan diberikan kepada UMKM penerima KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik. Sedangkan untuk motor konversi tidak ada batasan. Namun untuk pembelian kendaraan, produsen harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% dan tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga.

Dalam hal ini, Menkeu menyebut bahwa insentif perpajakan diberikan pemerintah untuk menjemput investasi dengan tetap memperhatikan prinsip level of playing field untuk setiap wajib pajak, yaitu fiskal memperkuat KBLBB dengan tax holiday hingga 20 tahun, pemberian super deduction hingga 300 persen untuk penelitian dan pengembangan, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor.

Selanjutnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kemenperin sebesar 0% dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15%, biaya masuk Impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) 0%, bea masuk Completely Knock Down (CKD) 0% melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China. Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90%.

“Akselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem KBLBB ini. Juga percepatan peralihan dari penggunaan energi dan untuk meningkatkan minat masyarakat atas kendaraan listrik,” katanya.

Mengenai insentif untuk mobil dan bus listrik, Menkeu mengatakan telah menyampaikan kepada DPR pada tanggal 17 Maret. Finalisasi dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif PPN untuk mobil dan bus listrik tersebut sedang dalam proses harmonisasi.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Beranda

Nasional

Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu, Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut, penyelundupan emas batangan senilai Rp189 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditemukan Mahfud MD masuk dalam tindak pidana pencucian uang.

“Penyelundupan emas batangan senilai Rp189 triliun di Kemenkeu itu sudah termasuk dalam tindak pidana pencucian uang sebesar Rp349 triliun yang diungkapkan Prof Mahfud,” ujar Benny dalam keterangannya (2/4/2023).

Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, pihaknya meminta dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR Mahfud mengungkapkan pelakunya.

“Kita minta pak Mahfud dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR nanti untuk tunjuk hidung, siapa pelakunya, dan uangnya mengalir ke mana saja,” lanjutnya.

Hal itu penting dilakukan menurut Benny agar kasus tersebut menjadi terang benderang di depan mata publik.

“Agar jelas semuanya dan menjadi terang benderang masalahnya,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, membeberkan temuan PPATK terkait pencucian uang senilai Rp189 triliun yang berhubungan dengan impor emas batangan ke dalam negeri.

Menko Polhukam itu pun mengatakan dugaan impor emas tersebut dilakukan oleh 15 entitas yang diselundupkan ke dalam negeri dengan dalih emas mentah.

Temuan itu pun tak pelak dari dugaan Mahfud MD soal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK tinggal diselediki, tetapi dikatakan emas mentah. Mengaku ini emas mentah yang dicetak di Surabaya, dicari ke Surabaya tidak ada pabriknya,” ungkap Mahfud, saat pemaparan di Komisi III DPR RI, dikutip Jumat (31/3/2023).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:



Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.