Bukan Jumat atau Sabtu Jemaah Aolia Gunungkidul Lebaran Idul Fitri Hari Ini Kamis 20 April 2023

Ditulis pada April 21, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bukan Jumat atau Sabtu Jemaah Aolia Gunungkidul Lebaran Idul Fitri Hari Ini Kamis 20 April 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Liputan6.com, Gunungkidul – Ratusan jemaah Aolia menggelar sholat Idul Fitri di Kompleks Masjid Aolia di Padukuhan Panggang 3, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta, hari ini Kamis (20/4/2023).

Sholat Id sendiri dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi karena jemaah meluber hingga keluar halaman masjid.

Pengasuh Jamaah Masjid Aolia Kyai Haji Raden Ibnu Hajar Sholeh Pranowo mengatakan, berdasarkan perhitungan kalender mereka, Lebaran Idul Fitri jatuh lebih cepat dibanding dengan kalender pemerintah. Di mana berdasarkan perhitungan mereka maka hari Raya Idul Fitri jatuh pada Kamis (20/4/2023).

Kyai yang banyak disebut Mbah Benu ini menuturkan, setidaknya ada ribuan jemaah Aolia di seluruh Indonesia yang berlebaran hari ini. Untuk di Gunungkidul sendiri terbagi di 18 kapanewon atau di masjid-masjid Aolia.

Dalam ceramahnya, dia mengingatkan jemaah tentang pentingnya ‘amar maruf nahi mungkar’. Di mana saling tolong menolong harus dikedepankan di era sekarang ini. Tidak perlu saling membenci.

“Nek ono uwong Islam ora aruh-aruh jotakan luwih karo wong Islam liyane seko 3 dino kui harap hukume (kalau ada umat Islam tidak tegur sapa lebih dari tiga hari dengan sesama muslim itu haram hukumnya,” tuturnya.

Ibnu menambahkan, tidak ada salahnya melaksanakan Hari Raya lebih awal karena ini adalah keyakinan yang dianut masing masing jemaah. Akan tetapi, yang paling ditekankan dalam perayaan hari raya ini adalah selalu menjaga persatuan dan kesatuan warga Negara Indonesia.

Warga Antusias

Musa Billah, seorang jemaah Aolia mengaku sangat antusias mengikuti perayaan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Ia bersama keluarganya hadir lebih cepat untuk mendapatkan tempat saat melaksanakan sholat ied.

“Saya bersama keluarga datang lebih cepat,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa ia diperintahkan oleh Pengasuh Aolia untuk memulai puasa pada (20/3/2023) lalu. Dan pada Rabu kemarin, seusai buka puasa dan shalat magrib diumumkan bahwa pada hari ini Kamis, sudah masuk 1 syawal atau Hari Raya Idul Fitri.

Musa menyebut bahwa pengumuman yang disampaikan langsung oleh Mbah Banu langsung dilaksanakan seluruh jemaah yang berada di seluruh Nusantara. Terlebih, khususnya untuk jemaah Aolia yang ada di Gunungkidul sendiri.

“Jadi kami mendapatkan informasi kemarin setelah buka puasa dan kami langsung melaksanakan takbir di aula masjid Aolia,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Soal DPR Markus Mahfud Bukan DPR Sekarang tapi yang Lalu

Ditulis pada April 19, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Soal DPR Markus Mahfud Bukan DPR Sekarang tapi yang Lalu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD enggan mencabut pernyataannya soal DPR ‘markus’ atau makelar kasus. Sebab, hal itu tidak terjadi pada anggota DPR periode saat ini. Tapi pernah terjadi di masa lalu.

“Bukan DPR sekarang, tapi DPR lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang misalkan ada, enggak mungkin dong sebut,” ujar Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, jika ada anggota DPR saat ini yang menjadi makelar kasus, biarlah hal itu menjadi urusan aparat penegak hukum.

“Begitu bodohnya saya nyebut orang, jadi perkara juga. Sudahlah, nanti juga ada para penegak hukum,” paparnya.

Baca juga: Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Adapun di awal rapat, Mahfud sempat menyinggung sikap DPR RI yang kerap menunjukan emosinya jika berhadapan dengannya.

Ia lantas menceritakan pada 2005, dalam rapat kerja antara Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Komisi II, dan III DPR RI, pernah terjadi suatu insiden.

Kala itu, seorang anggota dewan menyatakan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh seperti seorang ustaz di kampung maling, yaitu tampak baik di luar tapi institusi di dalamnya remuk.

Mahfud menuturkan, pernyataan itu memicu kemarahan para jaksa yang akhirnya menyerang balik para anggota dewan.

“‘Kurang ajar kamu,’ katanya kepada anggota DPR,’Kami dianggap maling, ini dianggap ustaz, habis marah-marah gini ngurus perkara, nitip pejabat,’ Itu kan tadi saya katakan begitu tapi terus dipotong,” ucapnya.

Baca juga: Cecar Benny K Harman, Mahfud MD: Bertanya Kok Seperti Polisi, Saya Kayak Copet Saja

Terakhir, ia mengeklaim sebenarnya hanya ingin memberikan ilustrasi pada anggota Komisi III DPR RI agar berhati-hati dalam memberikan komentar.

“Oleh sebab itu, saya tidak akan cabut pernyataannya. Enggak akan saya cabut,” imbuh dia.

Diketahui pernyataan Mahfud soal DPR ‘markus’ itu sempat membuat tegang suasana.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta Mahfud mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ia ingin tahu apakah yang dimaksud Mahfud adalah anggota DPR RI saat ini.

Jika ada pihak yang disebut ‘markus’ Habiburokhman berencana untuk melakukan pemeriksaan di MKD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Mahfud Tak Akan Cabut Pernyataan DPR Markus Bukan DPR yang Sekarang

Ditulis pada April 14, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Tak Akan Cabut Pernyataan DPR Markus Bukan DPR yang Sekarang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md meluruskan soal pernyataan soal anggota DPR RI ‘markus’ alias makelar kasus. Mahfud menyebut soal DPR ‘markus’ tersebut berdasarkan peristiwa anggota DPR RI periode beberapa tahun yang lalu.

“Kemudian Saudara, saya bicara markus, ini kan saya dipotong saya bicara markus. DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2005, namanya peristiwa ustaz di kampung maling,” kata Mahfud saat rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Mahfud menjelaskan pada tahun 2005, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh rapat gabungan Komisi II dan III dan dituding seperti ustaz di kampung maling, sebab kejaksaan dinilai ‘kotor semua’.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak kejaksaan kemudian marah karena dianggap maling padahal, kata Mahfud, ada sejumlah pihak yang ‘mengurus kasus’ di kejaksaan.

“Itukan kemudian saya mengatakan itu, tapi terus dipotong. Bukan DPR yang sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang meskipun misalkan ada, nggak mungkin dong nyebut,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra Habibrurokhman meminta menyebutkan anggota DPR ‘markus’ pada periode saat ini. Mahfud tegas menolak menyebutkan karena dapat diperkarakan.

“Nggak, nggak, begitu bodoh saya menyebut, jadi perkara juga. Sudahlah nantikan ada penegakan hukum. Kan tadi saya bilang dulu,” imbuhnya.

“Oleh sabab itu, saya tidak akan cabut pernyataan itu,” tegas Mahfud.

Anggota Komisi III DPR F-PDIP Arteria Dahlan sebelumnya mengancam memperkarakan Mahfud Md secara hukum. Bila tidak ingin diperkarakan, Mahfud dimintanya mencabut pernyataan soal anggota DPR ‘markus’.

“Tadi Prof (Mahfud Md) begitu keras, (Mahfud bilang) DPR itu keras padahal Markus minta proyek,” kata Arteria dalam rapat Komisi III DPR.

Arteria lantas meminta agar pernyataan Mahfud ini ditarik kembali oleh Mahfud sendiri. Soalnya, pernyataan Mahfud membuat publik menilai anggota DPR sebagai ‘markus’ semua.

Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi

Ditulis pada April 14, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md sempat menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal transaksi janggal Rp 349 triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Mahfud tidak perlu emosi merespons tugas dan fungsi DPR RI sebagai pengawas pemerintah.

“Saya rasa kita, DPR dan pemerintah, laksanakan saja fungsi masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kepala dingin. Tidak usah ada bumbu-bumbu emosi, apalagi ini bulan Ramadan,” kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

Sahroni menilai mungkin terjadi kesalahpahaman antara Mahfud dan lembaga DPR. Dia juga mengamini Mahfud bahwa DPR dan pemerintah berada pada tingkat yang setara.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kira mungkin di sini terjadi kesalahpahaman. Memang secara struktur DPR itu setingkat kepala pemerintahan, sama-sama lembaga tinggi negara,” ucapnya.

Meski begitu, dia mengingatkan Mahfud bahwa tugas DPR adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah. Sehingga, kata dia, wajar jika DPR menuntut penjelasan ke pemerintah.

“Namun, harus diingat juga DPR memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga bila DPR menuntut penjelasan atau pertanggungjawaban pemerintah, itu adalah hal yang wajar,” ujar dia.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud Md siap menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Mahfud juga menanggapi santai rencana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri.

“Ya nggak apa-apa (MAKI mau laporkan PPATK ke Bareskrim Polri), nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana (DPR),” kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).

Mahfud berharap pihak yang bersuara lantang terkait heboh transaksi janggal Rp 349 triliun itu juga menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji.

“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.

“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” imbuhnya.

Simak juga Video ‘Mahfud Tantang soal Ikut Rapat Transaksi Rp 349 T Disambut Anggota DPR’:

[Gambas:Video 20detik]

(maa/imk)

KNPSI Sebut Pemakzulan Susanti Oleh DPRD Bukan Aspirasi Masyarakat

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul KNPSI Sebut Pemakzulan Susanti Oleh DPRD Bukan Aspirasi Masyarakat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SIANTAR – Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) menilai upaya Pemakzulan Wali Kota oleh 27 Anggota DPRD Siantar bukan murni aspirasi masyarakat Pematang Siantar.

Justru sebaliknya, Parpol Anggota DPRD yang sebelumnya mengusung pencalonan Susanti pada Pilkada Siantar 2020 itu hanya menghabiskan uang APBD untuk melengserkan Susanti dari jabatannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat KNPSI Jan Wiserdo Saragih meminta DPRD Pematang Siantar tidak seenaknya mengatasnamakan masyarakat apalagi dalam hal pemakzulan Wali Kota Susanti Dewayani.

“Jika ditolak MA usul pemberhentian Walikota Pematang Siantar, DPP KNPSI akan minta pertanggung jawaban DPRD karena sudah menghabiskan uang rakyat untuk kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat”, kata Jan dalam keterangannya, Sabtu 1 April 2023.

Wiserdo menuturkan, akan lebih berguna jika anggaran yang dipakai DPRD untuk Pemakzulan itu diperuntukan untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat, misalnya membayar iuran BPJS maupun perbaikan infrastruktur jalan pemukiman penduduk.

Foto: Pimpinan DPRD bersama anggota dan Tim Ahli Hukum berswafoto Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta.| Dokumentasi DPRD.

“DPRD Pematang Siantar jangan gampang kali mengatasnamakan masyarakat. Hak angket untuk memakzulkan Wali Kota, justru masyarakat sakit hati, karena anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yang bukan berguna bagi kepentingan masyarakat itu mencapai Rp500 juta,” kata Janwiserdo.

“Jadi jika disebutkan hak angket merupakan aspirasi masyarakat, perlu dipertanyakan masyarakat mana yang dimaksud DPRD Pematang Siantar itu,” ujaranya menambahkan.

Sebelumnya, DPRD Pematang Siantar resmi menyerahkan dokumen permohonan uji pendapat tentang pelanggaran sumpah janji jabatan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani ke Mahkamah Agung (MA), Jumat 31 Maret 2023 di Jakarta.

Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan uji pendapat yang dimohonkan DPRD ke MA itu sebagai bentuk keseriusan dan komitmen DPRD Pematang Siantar mewakili aspirasi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat Kota Pematang Siantar turut mendukung perjuangan DPRD dan berharap MA mengabulkan uji permohonan tersebut.

“Ini bentuk perjuangan rakyat melawan kezaliman pemimpin yang tidak mematuhi aturan,” katanya.

Baca Juga: DPRD Siantar Serahkan SK Pelanggaran Sumpah Jabatan Wali Kota Susanti ke MA

Keceplosan Bambang Pacul Sebut DPR Wakili Ketum Parpol Bukan Rakyat

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Keceplosan Bambang Pacul Sebut DPR Wakili Ketum Parpol Bukan Rakyat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suara.com – Celetukan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat bahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset mengundang segudang atensi.

Sebab kala rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023), Bambang Pacul keceplosan mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah mensinyalir bahwa DPR adalah wakil ketua parpol, bukan wakil rakyat.

Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset bisa disahkan tapi lobi ketua parpol dulu

Bambang Pacul merespon permintaan Menko Polhukam Mahfud MD untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:
Perjuangkan Keadilan Rakyat, Eks Aktivis Mahasiswa Dirikan “PADI” Organisasi Advokat

Bambang tak menutup pintu agar anggota dewan melakukan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun menariknya, Bambang tak berani ketok palu sebelum diperintahkan oleh ‘Ibu’.

Sosok ‘Ibu’ yang dimaksud oleh Bambang diduga merujuk ke ketua partainya, Megawati Soekarnoputri.

“Di sini boleh ngomong galak, Pak, tetapi Bambang Pacul ditelepon ibu (Megawati), ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!’,” celetuk Bambang Pacul.

Bambang mengaku siap memenuhi permintaan Mahfud MD ketika ia sudah diberi lampu hijau oleh atasannya, yang tak lain adalah ketua partai.

“Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” timpal Bambang Pacul yang kemudian dibalas oleh gelak tawa seisi ruang sidang.

Baca Juga:
Mahfud MD Sebut Ada Markus di DPR, Johan Budi Terusik: Persepsinya Jadi Jelek

Bambang juga blak-blakan menyebut bahwa pengesahan RUU tersebut harus melalui lobi dengan ketua partai masing-masing.

“Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan DPR), tetapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini (dewan) nggak bisa, Pak,” lanjut Bambang Pacul.

Politisi PDIP tersebut juga mengaku seluruh anggota dewan harus bergerak sesuai arahan ‘bos’ mereka.

“Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” lanjut Bambang Pacul sekali lagi.

Keberatan dengan RUU Pembatasan Uang Kartal

Pembahasan rapat tersebut juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Bambang merasa bahwa para anggota dewan keberatan dengan RUU tersebut karena akan memberikan kerugian.

Bambang juga mengaku pernah menyampaikan keberatannya secara langsung ke Presiden RI Joko Widodo.

“Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal disahkan, pasti DPR nangis semua,” celetuk Bambang.

Bambang juga mencontohkan ketika para anggota DPR akhirnya harus mengantongi uang elektronik.

“Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak, nanti mereka nggak jadi (anggota DPR) lagi,” keluh Bambang.

Kontributor : Armand Ilham

Disebut Amien Rais Mengutip Setengahsetengah soal Kasus KM 50 Mahfud MD Itu Bukan Kutipan Sepotong Itu Intinya

Ditulis pada April 7, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Disebut Amien Rais Mengutip Setengahsetengah soal Kasus KM 50 Mahfud MD Itu Bukan Kutipan Sepotong Itu Intinya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SuaraBekaci.id – Menko Polhukam Mahfud MD mendapat koreksi dari Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais. Koreksi Amien terkait pernyataan Mahfud MD soal kasus KM 50.

Lewat akun Twitter @realAmienRais, Amien meminta Mahfud MD untuk tidak mengambil kutipan seseorang setengah-setengah.

“@mohmahfudmd Koreksi untuk anda ya mas. Jangan pernah mengutip pernyataan seseorang, hanya dengan setengah-setengah. #amienrais,”

Dalam pertanyaan tertulis yang dibagikan itu, Amien mengoreksi cuitan Mahfud MD di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd.

Baca Juga:Amien Rais Klarifikasi Pernyataan Mahfud MD Soal Kasus Km 50

Pada 28 Agustus 2022, Mahfud MD di akun Twitternya menjawab pertanyaan salah satu netizen soal kasus KM 50.

“Kata Pak Amien Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM 50 clear tak melibatkan TNI/POLRI. Kasusnya sdh dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bhw itu pidana biasa. Komnas HAM berwenang bilang bgt berdasar UU. Meski bgt, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan,” tulis Mahfud MD.

Cuitan ini yang ditengarai membuat Amien Rais memberikan koreksi kepada Mahfud MD.

“Mas Mahfud, saya lihat dalam twitter Anda, menyatakan “Menurut Pak Amien Rais kasus KM 50 sudah clear alias sudah selesai karena telah dibawa ke pengadilan.” Ingat ya mas Mahfud, justru kami di TP3 (Tim pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal HRS) menerbitkan buku putih 352 halaman berjudul “Pelanggaran HAM Berat: Pembunuhan Enam Pengawal HRS karena dalam keyakinan kami berdasar urut-urutan peristiwa pembunuhan yang dilakukan aparat Negara itu merupakan extra-judicial killing atau unlawful killing,” jelas Amien dalam pernyataan tertulisnya.

Dalam pernyataan lengkapnya itu, Amien juga menyinggung soal kasus Ferdy Sambo serta konsorsium 303 yang belakangan jadi sorotan publik.

Baca Juga:Fadli Zon Menunggu Keadilan Bagi Keluarga KM 50: CCTV Rusak, Terjadi Tembak-Menembak

Terkait pernyataan tertulis dari Amien Rais, Mahfud MD di akun Twitternya lalu membalas bahwa ia tidak mengambil kutipan setengah-setengah.