INASGOC Dapat Masukan Berharga dari Dewan Olimpiade Asia kata Harry Warganegara


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul INASGOC Dapat Masukan Berharga dari Dewan Olimpiade Asia kata Harry Warganegara yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat delegasi teknis (Technical Delegate Meeting/TDM) pertama yang digelar Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Jakarta-Palembang (INASGOC) di Jakarta, Sabtu (4/3/3017) memberikan kesan positif kepada 180 delegasi yang hadir.

Dalam pertemuan sehari itu, OCA menguraikan tugas dan tanggung jawab dari delegasi teknis dalam menjalankan aturan dan teknis pertandingan cabang-cabang olahraga yang akan dilombakan.

Rapat tersebut diikuti delegasi teknis dari federasi olahraga Asia dan internasional, manajer venue, manajer kompetisi dan anggota INASGOC.

Ketua Kehormatan yang juga menjabat wakil ketua OCA, Wei Jizhong yang mewakili Presiden OCA, HE Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah, saat membuka TDM menyatakan Asian Games memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan Olimpiade dan Kejuaraan Asia.

“Asian Games memiliki kekhususan. Tidak seperti Olimpiade. Kami menggelar cabang olahraga yang akan dimainkan di Olimpiade, termasuk lima olahraga baru yang akan dipertandingkan di Olimpiade Tokyo 2020. Kami juga menggelar cabang non-olimpik,” ujarnya.

Oleh karena itu, terhadap ajang yang akan digelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 itu, Wei meminta agar delegasi teknis memperhatikan kalender olahraga internasional agar para atlet Asia yang berkompetisi di Asian Games 2018 tampil dengan penampilan terbaik.

“OCA dan delegasi teknis cabang olahraga dari federasi internasional serta Asia memberikan masukan berharga bagi INASGOC agar bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertandingan, mulai dari venue, jadwal entry form by sport, number, dan name,” ujar Sekjen INASGOC, Harry Warganegara.

Menurut Direktur Departemen Asian Games OCA, Haider Farman, penyelenggara Asian Games 2018 di dua kota, Jakarta dan Palembang serta pertandingan yang hampir mencapai 500 nomor menjadikan tantangan tersendiri sehingga pengaturan pelayanan akomodasi, board and lodging, serta transportasi untuk ofisial, wasit internasional, pelatih, dan atlet yang mencapai 15 ribu personil harus seksama.

“Namun, kami telah memiliki pengalaman akan hal itu di Asian Winter Games 2011 dan mampu menghasilkan hal yang bagus berkat kerja sama tim,” katanya.

Kesan positif juga diberikan delegasi teknis saat meninjau beberapa venue di Kawasan Gelora BUng Karno.

Dengan mendapat penjelasan dari Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha Satgas Infrastruktur, Gatot Tatoko, para tamu dari federasi internasional dan Asia mengaku puas.

“Kami menerangkan kepada delegasi teknis Asian AGmes bahwa pembangunan terus berlangsung dengan memperhatikan standar Asia dan internasional yang diberlakukan. Rata-rata venue di kawasan Senayan, seperti tennis indoor yang akan dipakai untuk cabang tinju dan bola voli, atau kolam renang sudah mencapai 35 hingga 45 persen,” jelas Gatot Tatoko.

“Jika melihat stadion renang yang akan dibangun, saya yakin Indonesia akan punya fasilitas olahraga akuatik yang bagus. Saya harap Oktober nanti kita punya kolam renang modern dan fantastis untuk Asian Games,” ungkap delegasi teknis akuatik dari China, Yuan Haoran.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari Jawa Bali Kumpul di Semarang Desak Segera Gelar Muktamar


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari Jawa Bali Kumpul di Semarang Desak Segera Gelar Muktamar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

 TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jawa Bali menggelar pertemuan untuk membahas usulan Muktamar bagi Pimpinan Pusat DMI (PP DMI). Usulan Muktamar dipandang penting dalam rangka menyelamatkan organisasi lantaran masa kepengurusan pusat DMI telah berakhir tahun 2022 lalu.

Hasil diskusi tersebut disampaikan dalam forum Koordinasi PW DMI Se-Jawa Bali di Hotel Grasia Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/02)

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain utusan dari PW DMI Provinsi Jawa Timur Muhadi, PW DMI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Rofiq dan Imam Yahya, PW DMI Provinsi Jawa Barat Ahmad Sidik dan Mursyid Toha, PW DMI DKI Jakarta Ahmad Habibi, serta PW DMI Provinsi Banten Boy Tirta Sumriyadi.

“Berdasar usulan dari pimpinan wilayah, kami mengusulkan agar Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia agar segera menyelenggarakan Muktamar DMI pada bulan Juli tahun 2023. Ini dalam rangka menyelamatkan organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujar Sekretaris Umum PW DMI Jawa Tengah, Imam Yahya, membacakan hasil diskusi Pimpinan Wilayah (PW) DMI Se-Jawa Bali.

Diskusi tentang masjid berlangsung dengan munculnya usulan dari para pimpinan wilayah. Satu diantaranya adalah perlunya Muktamar untuk memberikan kepastian soal kelanjutan organisasi. 

Para pihak bersepakat untuk mengusulkan hasil diskusi tersebut secara langsung kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI H. Jusuf Kalla. Usulan ini juga sebagai kepedulian pengurus di tingkat wilayah untuk membesarkan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DMI.

Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta Muhammad bersepakat usulan Muktamar bersumber dari hasil diskusi para ketua PW DMI Jawa Bali. Muktamar DMI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mendorong Munas sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku,” timpal Muhammad, Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta. 

Setidaknya terdapat lima poin diskusi, selain soal muktamar, juga soal masjid sebagai pusat syiar agama yang moderat, menjaga masjid agar jangan dijadikan sebagai tempat kampanye politik, serta mendorong masjid mengoptimalkan potensi DMI untuk kemandirian organisasi. (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan lebih dulu soal kontroversi kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Sebab, saat rapat dimulai, Mahfud langsung mengomentari dinamika rapat kerja antara Komisi III dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang berlangsung pada Senin (27/3/2023) lalu.

Baca juga: Protes Diinterupsi Anggota DPR Saat Bicara, Mahfud: Setiap ke Sini Saya Dikeroyok

Khususnya, terkait pertanyaan tiga anggota Komisi III DPR, yaitu Benny K Harman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan.

“Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud jelaskan semua hal yang Pak mahfud jelaskan di media terkait Rp 300 triliun itu,” ujar Mulfachri.

“Bukan menjawab satu per satu apa yang terjadi antara Komisi III dengan PPATK beberapa hari yang lalu,” katanya lagi.

Mulfachri lantas mengatakan, sebagai pihak yang pernah menjadi anggota DPR RI, Mahfud mestinya memahami dinamika rapat kerja di DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Kaget Kabareskrim Dampingi Mahfud di Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Mendengar pernyataan Mulfachri, Mahfud MD sempat memberikan tanggapan dan hendak menyampaikan pendapatnya.

Namun, Mulfachri meminta Mahfud MD untuk mendegarkan pernyataannya hingga usai.

“Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengar itu Pak Mahfud men-judgement teman-teman (Komisi III DPR), lepas itu benar atau salah itu nanti bisa kita uji,” ujarnya.

Mulfachri kemudian mengingatkan bahwa esensi rapat kerja kali ini adalah mendengarkan klarifikasi soal polemik yang ada di masyarakat terkait pernyataan Mahfud MD soal kejanggalan transaksi keuangan di Kemenkeu.

“Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang telah berkembang di masyrakat soal Rp 300 triliun itu,” kata Mulfachri.

Baca juga: Berangkat ke DPR, Mahfud Akan Sampaikan 2 Poin soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.