Arsip Tag: pemerintah

Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Sebut Pemerintah Bukan Bawahan DPR Legislator Tak Usah Emosi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md sempat menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal transaksi janggal Rp 349 triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Mahfud tidak perlu emosi merespons tugas dan fungsi DPR RI sebagai pengawas pemerintah.

“Saya rasa kita, DPR dan pemerintah, laksanakan saja fungsi masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kepala dingin. Tidak usah ada bumbu-bumbu emosi, apalagi ini bulan Ramadan,” kata Sahroni saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

Sahroni menilai mungkin terjadi kesalahpahaman antara Mahfud dan lembaga DPR. Dia juga mengamini Mahfud bahwa DPR dan pemerintah berada pada tingkat yang setara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kira mungkin di sini terjadi kesalahpahaman. Memang secara struktur DPR itu setingkat kepala pemerintahan, sama-sama lembaga tinggi negara,” ucapnya.

Meski begitu, dia mengingatkan Mahfud bahwa tugas DPR adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah. Sehingga, kata dia, wajar jika DPR menuntut penjelasan ke pemerintah.

“Namun, harus diingat juga DPR memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga bila DPR menuntut penjelasan atau pertanggungjawaban pemerintah, itu adalah hal yang wajar,” ujar dia.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud Md siap menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Mahfud juga menanggapi santai rencana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri.

“Ya nggak apa-apa (MAKI mau laporkan PPATK ke Bareskrim Polri), nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana (DPR),” kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).

Mahfud berharap pihak yang bersuara lantang terkait heboh transaksi janggal Rp 349 triliun itu juga menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji.

“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.

“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” imbuhnya.

Simak juga Video ‘Mahfud Tantang soal Ikut Rapat Transaksi Rp 349 T Disambut Anggota DPR’:

[Gambas:Video 20detik]

(maa/imk)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kapan Insentif Kendaraan Listrik Bakal Berlaku Ini Jawaban Pemerintah

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kapan Insentif Kendaraan Listrik Bakal Berlaku Ini Jawaban Pemerintah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ILUSTRASI. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah memastikan bahwa insentif kendaraan listrik akan diterbitkan pada pekan pertama Maret 2023 ini.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa insentif kendaraan listrik akan diterbitkan pada pekan pertama Maret 2023 ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Melansir Kompas.com, aturan tersebut kini sudah mendapatkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diterbitkan. Sehingga proses percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri pada tahun ini bisa segera dimulai. 

“Presiden sudah kasih arahan, tinggal sekarang Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) yang merumuskan (regulasi dan skema insentif kendaraan listrik),” kata Luhut pekan lalu. 

“Kita harapkan minggu pertama bulan Maret itu sudah keluar. Kita harapkan seperti itu karena prosesnya sudah panjang,” tambah dia. 

Namun dalam kesempatan itu, Luhut tidak dapat memastikan berapa total anggaran yang akan digelontorkan untuk pemberian insentif kendaraan listrik ke publik. 

Baca Juga: AAUI Masih Menghitung Premi Kendaraan Listrik

Yang pasti, biaya insentif peralihan ke motor listrik akan diberikan sebesar Rp 7 juta per unit. Sedangkan untuk mobil listrik akan diberikan pengurangan pajak atas pembelian dari unitnya, sebesar 11 persen. 

Namun tidak menutup kemungkinan pemerintah mencari insentif lain untuk pembelian mobil listrik selain pengurangan pajak. 

“Pajak kita kurangi juga dari 11%, tapi enggak cukup hanya pajak saja, itu enggak cukup 11% jadi satu persen. Tetap saja masih kalah kita dengan Thailand. Jadi kita kasih insentif lain,” jelas Luhut. 

Untuk mendapatkan insentif tersebut, lanjut Luhut, pemerintah tengah merumuskan formulanya. Yang jelas, pemerintah ingin bersaing dengan Thailand dan Vietnam untuk kendaraan listrik. 

Baca Juga: IMEF: Antam Butuh Dukungan untuk Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik

Bila kendaraan listrik ini berjalan sesuai rencana, tak menutup kemungkinan Indonesia juga akan mengekspor ke China. 

“Ada lagi dibikin formulanya (cara dapatkan insentif). Nanti diumumkan. Kita benchmark saja apa yang ada di Thailand, apa yang ada di Vietnam dan kita kaitkan juga dengan China. Karena bisa juga market kita nanti ekspor ke China,” ucap dia. 

Dengan diberikannya insentif ini, pemerintah menargetkan 10% masyarakat bisa beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke berbasis listrik pada 2024 mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Luhut Pastikan Insentif Kendaraan Listrik Berlaku Maret 2023 Ini”
Penulis : Ruly Kurniawan
Editor : Aditya Maulana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Insentif Motor Listrik Sudah Diberlakukan AISMOLI Apresiasi Pemerintah

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Insentif Motor Listrik Sudah Diberlakukan AISMOLI Apresiasi Pemerintah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Motor Listrik adalah salah satu bentuk transisi energi bersih dan hijau

TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan pemberian insentif motor listrik yang sudah diberlakukan pada Senin, 20 Maret 2023.

Pemerintah secara resmi memberikan insentif motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Subsidi sepeda motor listrik tersebut hanya bisa didapatkan bagi unit yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal 40 persen.

Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini sudah ada delapan perusahaan dengan 13 model yang mampu mencapai tingkat komponen lokal.

“Tentu kami di AISMOLI akan menindaklanjuti program ini dengan sebaik mungkin dengan mendukung pelaksanaannya di lapangan. Kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini, kita patut memberikan apresiasi,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Langkah dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik ini sendir tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor Lisrik berbasis Baterai Roda Dua Pada Pasal 4 Poin 2 dimana Program bantuan paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600.000 (enam ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menjelaskan bahwa pemberian insentif motor listrik diberlakukan agar masyarakat dapat beralih ke kendaraan listrik. Mengingat, tambah dia, harga motor listrik sampai saat ini masih mahal.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB,” ujar Luhut.

“Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLB,” tutup dia.

Pilihan Editor: MotoGP: Pol Espargaro Bocorkan Alasan Mengapa Performa Honda Menurun

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ini Kata PHRI Soal Pemerintah Beri Insentif untuk Mendorong Investasi di IKN

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ini Kata PHRI Soal Pemerintah Beri Insentif untuk Mendorong Investasi di IKN yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ILUSTRASI. Pekerja dibantu alat berat mengerjakan proyek pembangunan tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong para investor berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun insentifnya meliputi pembebasan bea masuk hingga tax holiday selama 30 tahun.

Terkait hal itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani berpendapat pemberian insentif pemerintah dirasa cukup bagus dan sudah sesuai.

“Yang paling penting itu bisa dilaksanakan saja, meski soal Hak Guna Bangunan (HGB) masih kontroversi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga belum setuju,” ucap dia kepada Kontan.co.id, Rabu (8/3).

Baca Juga: Investor yang Investasi di IKN Bisa Mendapatkan Izin HGB Sampai 80 Tahun

Meskipun demikian, dia menilai secara keseluruhan insentif tersebut sudah bisa menarik minat investor untuk mulai berinvestasi di IKN.

Selain itu, Hariyadi berharap pemerintah juga bisa menambahkan insentif dari sisi perbankan. Sebab, kemungkinan komunikasi dengan perbankan bisa saja terkendala karena adanya risk management yang mana memandang IKN sebagai daerah baru.

Misalnya, kata dia, apabila pengusaha mau membangun hotel di IKN, jangan sampai dipersulit oleh perbankan terkait pembiayaan. “Jadi, tambahannya mungkin bisa support pembiayaan atau enggak,” ujarnya.

Sementara itu, Hariyadi juga berharap agar pemberian insentif yang saat ini tengah digencarkan tidak berubah seiring bergantinya pemerintahan. Dia menyebut perlu adanya konsistensi dari pihak pemerintah selanjutnya.

Baca Juga: PP 12/2023 Terbit, Pelaku Usaha di IKN Mendapat Hak Guna Usaha Selama 95 Tahun

Sebab, dia beranggapan biasanya hal jelek terjadi apabila telah berganti pemerintahan. “Konsistensi, kalau pindah pemerintah, kebijakan harus terus dihormati. Berharap juga ada payung hukum yang jelas,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Reporter: Ferry Saputra
Editor: Yudho Winarto

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR Dorong Pemerintah Tambah Insentif Biodiesel B35 kepada Pertamina

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR Dorong Pemerintah Tambah Insentif Biodiesel B35 kepada Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Komisi VII DPR mendorong pemerintah untuk memberikan insentif tambahan sebesar Rp 110 per liter kepada PT Pertamina sebagai badan usaha pelaksana mandatori biodiesel B35.

Tambahan stimulus itu dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja pengolahan B35. Alasannya, fasilitas pengolahan biodiesel milik Pertamina masih tertahan untuk kualitas campuran B30.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pemberian insentif itu bisa dalam bentuk kompensasi yang diberikan pada waktu tertentu, seperti yang pernah diterapkan pada distribusi BBM Pertamax.

Eddy menambahkan, campuran biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit 35% ke dalam komposisi BBM solar merupakan praktik campuran BBM yang kurang populer dan langka. Menurutnya, mayoritas negara di dunia masih menggunakan campuran 30% atau B30.

“Pertamina memang diberikan tugas itu dan kami sudah bisa hitung, beban tambahan biaya untuk Pertamina rasanya itu diperlukan. Tanggapan awal kami, tambahan insentif memang diperlukan,” kata Eddy saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR pada Kamis (16/3).

Program yang sudah berjalan sejak Februari 2023 itu berimplikasi pada peningkatan FAME sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) yang harus diolah oleh Pertamina sebagai bahan campuran B35 hingga akhir tahun.

Peningkatan kapasitas itu berimplikasi pada kebutuhan Pertamina yang memerlukan tambahan infrastruktur berupa perluasan tempat penyimpanan dan pelebaran pipa.

“Kalau tidak dibantu pendanaannya dari pihak lain, maka itu akan menjadi beban Pertamina sepenuhnya. Apalagi Pertamina juga punya target untuk menghasilkan keuntungan bagi negara,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, kata Eddy, Komisi Energi bakal mengadakan pertemuan lanjutan dengan PT Pertamina untuk membahas pengajuan tambahan insentif tersebut. Forum tersebut akan diselenggarakan usai dua lembaga negara itu merampunkan pertemuan soal musibah kebakaran Depo Plumpang.

“Memang belum kami bahas lagi secara lebih mendalam, tapi ini akan kami bahas di kemudian hari,” kata Eddy.

Sebelumnya, Pertamina mengajukan insentif tambahan sebesar Rp 110 per liter untuk pelaksanaan mandatori biodiesel B35. Tambahan insentif ini untuk menekan beban pembangunan infrastruktur tambahan seperti tempat penyimpanan hingga pipa. Insentif juga untuk menutup biaya pencampuran atau blending kilang.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan pihaknya belum mendapatkan insentif dari implementasi biosolar, terutama pada pelaksanaan program B30 dan B35. Insentif pada program biodiesel hanya diterima oleh para pengusaha FAME ketika terdapat selisih harga antara harga FAME dan solar.

Adapun selisih harga tersebut dilunasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Pertamina membeli FAME itu seharga maksimum harga solar. “Kami perlu insentif baru karena yang eksisting kami belum mendapatkan apapun,” kata Nicke.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belum melihat urgensi penambahan insentif untuk implementasi biodiesel B35 sebesar Rp 110 per liter yang diminta Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (migas), Tutuka Ariadji, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan pemeriksaan fasilitas distribusi B35 dengan hasil yang positif. Fasilitas penunjang distribusi seperti pipa penyalur dinilai masih mumpuni untuk mendukung implementasi B35.

“Kami cek ke instalasi pengisian Pertamina itu bisa, sementara ini kami masih belum melihat permasalahan,” kata Tutuka saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Selasa (14/2).

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Tak Hanya Pertemukan Elite Pemerintah Erick Thohir Sebut G20 Turut Beri Panggung Bagi Musisi Dunia

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Tak Hanya Pertemukan Elite Pemerintah Erick Thohir Sebut G20 Turut Beri Panggung Bagi Musisi Dunia yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 15 dan 16 November 2022 akan diawali dengan gerakan antarkomunitas masyarakat dunia (people to people movement).

Salah satunya adalah digelarnya gerakan antara musisi dunia yang tergabung dalam Music 20 (M20).

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, gerakan people to people movement dalam forum G20 memberi kesempatan masyarakat antarnegara untuk terlibat aktif.

Baca juga: Jelang KTT G20, PLN Pamerkan 2 PLTS dan 33 PV Rooftop di Bali

Jika selama ini forum G20 ini lekat dengan pertemuan antar elite pemerintahan sebuah negara, maka di forum G20 Indonesia pertemuan lebih inklusif dengan melibatkan beragam kelompok yang salah satunya adalah musisi.

“Pembicaraan dengan Bapak Presiden (Jokowi) agar G20 ini jangan hanya kepala negara-kepala negara yang isunya politik dan kadang-kadang masyarakat tertinggal dilibatkan,” ucap Erick dalam keterangannya, (1/11/2022).

“Bapak presiden ingin diadakan people to people movement yakni gerakan dari masyarakat. Salah satunya saat itu kita sengaja berdiskusi sebagai orang yang senang musik kenapa tidak membuat event juga di dalam G20 itu Music 20 (M20),” sambungnya.

Erick menjelaskan bahwa dirinya berdiskusi dengan tokoh musik seperti Tantowi Yahya, Chandra Darusman, dan Triawan Munaf.

Dari tokoh musik itulah diusulkan ide agar mengumpulkan musisi dunia dalam M20. Musisi dunia itu akan membuat gerakan untuk menyuarakan isu terkait perkembangan global terkini.

Dua isu utama yang akan disuarakan adalah terkait perdamaian dan lingkungan hidup. Gerakan M20 mengulang kesuksesan gerakan musisi era 1980-an yang sempat meluncurkan project bertajuk “We are the World.”

“Kita tahu musik itu sebuah pergerakan yang luar biasa. Kalau dulu inspirasinya We are the World, di mana mengenai kelaparan. Sekarang dengan situasi global seperti ini, ada kesepakatan musisi dunia membuat sebuah gelombang persatuan, lingkungan hidup, dan lain-lain,” ujar Erick.

Baca juga: Dino Patti Djalal Minta Pemerintah RI Turunkan Ekspektasi Kemungkinan Akan Ada Komunike di KTT G20

Menurut Erick Thohir, M-20 adalah implementasi dari pesan Jokowi yang ingin ajang G-20 benar-benar memberi pesan efektif bagi masyarakat dunia.

Selain event para musisi, gerakan people to people movement juga menyasar pada gerakan tokoh agama dunia yang tergabung dalam Religion 20 atau (R-20).

“Besok juga ada R20 di Bali. Ini juga sama bagaimana tokoh agama di seluruh dunia berbicara mengenai perdamaian. Inilah people to people movement yang membedakan G20 di Indonesia dengan yang lain,” pungkas Erick.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemerintah Indonesia tawarkan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Indonesia tawarkan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

PAKAR: KEBERHASILAN SUBSIDI TERGANTUNG BEBERAPA FAKTOR

Pakar kepada CNA mengatakan subsidi tersebut “jumlahnya sangat besar”, namun ada beberapa masalah yang harus diatasi terlebih dulu sebelum konsumen beralih ke motor listrik.

Manggi Taruna Habir, dosen tamu di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan subsidi Rp7 juta adalah diskon yang menarik bagi konsumen, mengingat harga motor listrik berkisar antara Rp17 juta sampai Rp25 juta.

Selain itu, dia menambahkan, penggunaan motor listrik yang hemat energi jadi keuntungan tersendiri bagi penggunanya.

“Salah satu nilai positif dari motor listrik adalah pada harga bahan bakarnya. Motor listrik lebih hemat energi dibanding bahan bakar fosil. Jadi biayanya akan lebih efisien,” kata Manggi, yang saat ini sedang melakukan riset mengenai industri kendaraan listrik di Indonesia.

Namun dia mencatat terdapat beberapa masalah – di antaranya anjloknya harga jual kembali, keterbatasan layanan purnajual dan stasiun pengisi daya, serta isu pada standar keamanan baterai – yang harus diselesaikan terlebih dulu agar masyarakat mau beralih ke motor listrik.

“Mengingat belum terbentuknya pasar sekunder motor listrik bekas, maka (harga jual kembalinya) jauh lebih rendah dibanding motor konvensional,” kata Manggi kepada CNA.

“(Isu) lainnya adalah masih terbatasnya layanan purnajual bagi motor listrik ketika masyarakat memerlukan servis atau reparasi atau mengganti suku cadang.”

Manggi menekankan bahwa diperlukan pengembangan infrastruktur untuk menarik hati masyarakat agar mau beralih dari motor konvensional ke motor listrik.

“Diperlukan lebih banyak lagi pengembangan infrastruktur layanan purnajual dan jaringan stasiun pengisian daya listrik di seluruh negeri, sekaligus juga pasar motor listrik bekas yang dinamis untuk memastikan nilai jualnya bisa bertahan setinggi mungkin,” kata dia.

“Subsidi yang ditawarkan adalah permulaan, tapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun tetap saja, ada kepentingan dan potensi yang besar dari kendaraan listrik, seiring upaya kita mencari energi alternatif yang lebih bersih.”

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini tentang bocah korban gempa Cianjur yang masih trauma hingga saat ini.

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemerintah Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Arus Mudik Lebaran 2023

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Arus Mudik Lebaran 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Antrean kendaraan pemudik di Jalan Tol arah Bekasi, Tambun, Kerawang, Jawa Barat, Jumat (28/4/2022) Malam. Pada H-2 diprediksi sebagai puncak arus mudik Lebaran 2022, arus lalu lintas menuju  ke Jawa terpantau padat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2023 mendatang.

Ditjen Hubdar Kemenhub bersama stakeholder terkait yakni Kementerian PUPR, Korlantas Polri, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dan PT Jasa Raharja (Persero) telah mengecek kesiapan jalan Tol Trans Jawa pada Kamis-Jumat, 23-24 Februari 2023 dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 H. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan, perlu dilakukan sistem manajemen rekayasa lalu lintas yang serius menjelang masa angkutan Lebaran 2023. Hal ini mengingat besarnya minat masyarakat untuk mudik setelah kebijakan PPKM ditiadakan.

“Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya di jalan tol, rest area, itu adalah salah satu sumber kemacetan apabila management traffic-nya tidak dikelola dengan baik,” kata Hendro, dikutip dari Antara, Sabtu (25/2/2023).

Lebih lanjut, ia mengatakan, rekayasa lalu lintas yang diterapkan harus bisa menghindari atau mengurai kepadatan di titik-titik yang rawan kemacetan. Untuk mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan, diharapkan masyarakat bisa memaksimalkan program mudik gratis 2023.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Jasa Marga (Persero) Fitri Wiyanti memprediksi volume lalu lintas saat arus mudik melalui empat gerbang tol utama diperkirakan sebesar 2,21 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dari Lebaran 2022 (2,15 juta) dan naik 8,44 persen dari Lebaran 2019 (2,04 juta).

“Sedangkan untuk arus balik, diprediksi H+1 sampai dengan H+10 melalui empat gerbang tol utama sebesar 2,32 juta kendaraan naik 1,4 persen terhadap Lebaran 2022 (2,29 juta) atau naik 5,4 persen terhadap Lebaran 2019 (2,19 juta),” ujar Fitri.

Adapun, terdapat beberapa titik kepadatan yang mendapat perhatian khusus saat arus mudik di antaranya ruas tol Jakarta-Cikampek (KM 47- KM 66, KM 70-KM 72), ruas tol Cikampek-Palimanan (KM 72-KM 188) dan beberapa lokasi “rest area” dan ruas tol Palimanan-Kanci (KM 189-KM 214).

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran 2023, BPJT dan PT Jasa Marga akan mengoperasikan 58 “rest area” di kedua ruas jalur tol sebagai tempat istirahat dan pelayanan bagi para pemudik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis peta daerah rawan bencana di jalur mudik Lebaran 2022. Hal ini dilakukan, agar para pemudik khususnya yang menggunakan moda transportasi darat tetap bisa aman sampai kampung halaman.

Tol Cisumdawu Akan Dioperasikan

Foto udara pembangunan Gerbang Tol Ujung Jaya Utama bagian dari Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi enam di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (28/12/2022). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP meninjau progress dan optimalisasi untuk akses jalan tol menuju Bandara Kertajati dan solusi antisipasi kemacetan jalan nasional Bandung ke Majalengka serta target fungsional secara keseluruhan di kwartal satu 2023 dalam mendukung arus mudik lebaran. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Sekretaris BPJT Yongki Triono mengatakan saat arus mudik dan balik Lebaran 2023, tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akan dioperasikan secara fungsional sepanjang 60 km sebagai alternatif jalan tol dari Bandung menuju Kertajati ataupun sebaliknya.

“Kemungkinan besar Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi fungsional saat mudik Lebaran nanti sehingga bisa jadi alternatif jalan tol bagi pemudik. Kemudian, untuk pelebaran jalan di ruas tol Cikampek pun ditargetkan akan selesai 2 minggu sebelum lebaran,” ujar Yongki.

Terkait dengan pengendalian arus lalu lintas, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan akan memberlakukan pengalihan arus jika terjadi kepadatan saat arus mudik di beberapa ruas tol dan akan menerapkan skema “contra flow” jika terjadi kepadatan pada arus balik.

“Akan dilakukan beberapa skema rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Personel yang bertugas pun akan mengantisipasi lebih awal agar kendaraan tidak berhenti di bahu jalan serta akan dilakukan buka-tutup “rest area” secara situasional jika sudah melebihi kapasitas,” kata Latif.`

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Perkuat Daya Saing UMKM Pemerintah Berikan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Perkuat Daya Saing UMKM Pemerintah Berikan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, sehingga peningkatan daya saing UMKM terus menjadi fokus Pemerintah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pasar dan daya saing UMKM tersebut yakni melalui transisi sistem pemasaran menggunakan teknologi digital.

Untuk mendukung kemampuan digitalisasi UMKM tersebut, Pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, serta 6 (enam) Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM melaksanakan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Educational Center (PLUTEC) dengan tema Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi KUMKM dan Wirausaha pada 13 – 30 Juni 2022 di 6 lokasi PLUT KUMKM.

Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mohammad Rudy Salahuddin dalam sesi akhir kegiatan pelatihan di PLUT-KUMKM Provinsi Bali, Kamis (30/06), Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Kemenko Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menjadi upaya Kemenko Perekonomian dalam mendorong dan mendampingi KUMKM secara berkelanjutan guna meningkatkan akselerasi digitalisasi pemasaran dan serfifikasi halal.

“Sinergi pendampingan di PLUT-KUMKM merupakan upaya penguatan peran dan fungsi PLUT-KUMKM dan menjadi penanda dimulainya perubahan paradigma dan orientasi pengelolaan PLUT yang lebih ramah UMKM dalam mewujudkan wirausaha mapan, usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ungkap Asdep Chairul.

Program pelatihan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan dan program Pemerintah terkait upaya digitalisasi UMKM yang ditargetkan sebanyak 30 juta usaha pada tahun 2024, Sertifikasi Jaminan Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro melalui pola self declare, serta Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui peran pendampingan bagi KUMKM dan Wirausaha di PLUT-KUMKM.

Dalam sesi akhir kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 30 UMKM terkurasi binaan PLUT KUMKM Provinsi Bali secara luring, dan lebih dari 100 UMKM binaan PLUT lainnya dari seluruh Indonesia secara daring. Peserta memperoleh materi pelatihan terkait digitalisasi pemasaran secara komprehensif yang disampaikan oleh Tim Lazada dilanjutkan dengan pendampingan on-boarding dan tips memulai penjualan secara online. Selain itu disampaikan juga materi terkait pemanfaatan teknologi finansial bagi UMKM oleh tim Public Affairs DANA dan pendampingan Sertifikasi Halal (SH) bagi UMK terkurasi melalui program SEHATI oleh Tim Pendamping PPH BPJPH.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pelatihan di 6 lokasi PLUT-KUMKM telah diikuti oleh 200 UMKM secara luring, serta sekitar 1.000 UMKM lainnya dari 74 PLUT KUMKM di seluruh Indonesia secara daring dan berhasil on boarding ke berbagai platform digital. Selain itu, pendampingan sertifikasi halal gratis bagi KUMKM dengan pendaftaran permohonan melalui aplikasi SiHalal juga telah mendekati angka 75% dari total KUMKM yang dikurasi.

Tak hanya berfokus pada capaian kegiatan, Pemerintah juga akan melakukan tindak lanjut pelatihan dengan memberikan dukungan pendampingan bagi UMKM secara berkelanjutan yang akan dikawal oleh 74 PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia. Selain itu juga akan dilakukan monitoring terkait perkembangan permohonan sertifikasi halal yang sudah diajukan oleh KUMKM dan wirausaha.

Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Vice President Government Affairs, Lazada yang sekaligus merangkap Wakil Ketua Indonesia E-Commerce Association (IdEA), serta perwakilan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (dep4/dft/fsr)

***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Pemerintah Mulai Siapkan Mudik Lebaran 2023

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemerintah Mulai Siapkan Mudik Lebaran 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Matangkan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ciwandan-Panjang

KEMENKO PMK – Menjelang Ramadhan dan mudik Lebaran tahun 2023, sejumlah persiapan tengah dilakukan pemerintah. Salah satu fokusnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana di Pelabuhan Merak, titik utama mudik darat Jawa-Sumatra.

Dari waktu ke waktu, angka pemudik di masa Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang melalui pelabuhan Merak selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.  Sehingga kemacetan dan penumpukan penumpang perlu diantisipasi sejak dini. Tahun ini tanggal merah Idul Fitri jatuh pada 21-22 April.

Data Kemenhub menunjukan jumlah penumpang dan kendaraan yang melalui pelabuhan Merak mengalami kenaikan sebesar 35% jumlah penumpang pada Nataru 2021/2022 dari 795.198 menjadi 1.076.274 pada Nataru 2022/2023. Sementara jumlah kendaraan mengalami kenaikan 50% dari 17.569 pada Nataru 2021/2022 menjadi 26.403 pada Nataru 2022/2023.

“Perlu segera menyiapkan perluasan akses menuju pelabuhan Merak. Di antaranya optimalisasi rest area sebagai buffer zone, peningkatan kapasitas parkir kendaraan. Dan pemanfaatan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang sebagai salah satu bagian penyeberangan lebaran 2023, selain pelabuhan (utama) Merak dan Bakauheni,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat koordinasi persiapan awal menyambut mudik Idul Fitri secara daring, Senin (20/02/2023) di Kemenko PMK, Jakarta.

Hadir secara daring Pj. Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Direktur Utama ASDP Indonesia Ira Puspadewi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Direktur Niaga PT KAI Hadis Surya, Kepala Departemen Manajemen Operasi PT Marga Mandalasakti Emon Sukarya, dan Direktur Preservasi I Kementerian PUPR Cahyadi.

Ira Puspadewi menjelaskan, bahwa ASDP telah menambahkan kapasitas parkir kendaraan bermotor (mobil) sebanyak 840 unit dari yang sebelumnya berkapasitas 4.941 unit menjadi 5.781 unit di Pelabuhan Merak.

Selain itu, Penyiapan Pelabuhan Ciwandan (Banten) dan Pelabuhan Panjang (Lampung) dengan 14 kapal yang akan beroperasi setiap hari. Sehingga diharapkan dapat membagi beban kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak. Sebanyak 11 kapal dioperasikan untuk rute Pelabuhan Ciwandan menuju Bakauheni dan 3 kapal dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang, sehingga arus mudik tidak terpusat pada Pelabuhan Merak. Kendaran roda 2 dan truk akan dialihkan melalui kedua pelabuhan tersebut mulai H-7 s/d H-1.

Pelabuhan Ciwandan terletak sekitar 20 km di sebelah selatan Merak (Banten).  Dan Pelabuhan Panjang lebih “masuk” ke Lampung, terletak 85 km arah barat laut Pelabuhan Bakauheni. Dua pelabuhan di bawah manajemen Pelindo ini sehari hari melayani transportasi logistik. Menurut catatan, tahun lalu Pelabuhan Panjang dan Ciwandan sudah dimanfaatkan sebagai penyeberangan alternatif mudik. Waktu tempuh sekitar 4 jam, sedangkan Merak Bakauheni sekitar 2 jam. 

Upaya lainnya adalah pelebaran dan penataan bahu Jalan Cikuasa Bawah dan Cikuasa Atas. Yakni, dengan penambahan 1 lajur menjadi 3.5 m ke arah Merak dan 1 lajur 3.5 m ke arah Jakarta. Dengan demikian akan ada 4 lajur dari 2 arah. Upaya ini untuk meningkatkan aksesibilitas 760 unit kendaraan kecil. 

Pemerintah juga akan melakukan relokasi Stasiun Kereta Api Merak yang akan terintegrasi dengan Terminal Terpadu Merak (TTM), terkoneksi dengan penyeberangan. Relokasi ini dapat menambah kapasitas parkir 225 unit kendaraan kecil. Sementara rest area KM43 dan KM68 akan difungsikan sebagai buffer zone bagi pemudik yang akan menuju Pelabuhan Merak. 

“Saya berharap agar semua sarana dan prasarana di sekitar Kawasan Pelabuhan Merak dapat segera diselesaikan sebelum arus mudik Idul Fitri 2023. Sehingga para pelaku perjalanan aman dan nyaman,” tutur Menko Muhadjir.

Turut mendampingi Menko PMK adalah pimpinan di lingkungan Kemnko PMK yaitu Sekretaris Kemenko PMK Andi Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito, Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Aris Darmansyah , dan Asisten Deputi Moderasi Beragama M Syaufi.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.