Pemkab Bantul Berikan Insentif dan Kemudahan bagi Investor


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pemkab Bantul Berikan Insentif dan Kemudahan bagi Investor yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Harianjogja.com, BANTULDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul terus memberikan pelayanan terbaik bagi para investor dalam menanamkan modalnya di wilayah setempat. Selain pengurusan izin investasi yang kini sudah bisa diakses secara daring, DPMPTSP Bantul juga memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta pemberian insentif.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul Anihayah menjelaskan, kemudahan investasi dan pemberian insentif tersbut telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul No. 1/2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul yang kemudian diturunkan Kembali lewat Peraturan Bupati Bantul No. 90/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1/2021.

“Aturan itu merupakan bentuk dukungan Pemkab Bantul dalam kebijakan fiskal dan non fiskal kepada masyarakat dan investor untuk meningkatkan investasi di daerah,” katanya, Rabu (29/3/2023).

Menurut Anihayah, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi usaha yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan di Kabupaten Bantul. Di antaranya sektor pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, ekonomi kreatif, pangan, infrastruktur, energi, dan jasa industri.

Adapun tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tersebut dimulai dengan masyarakat atau penanam modal (oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya) mengajukan permohonan pemberian insentif atau kemudahan penanaman modal secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul. “Formulir pengajuan dan syarat berkas yang diajukan dapat diunduh pada lampiran Perbup Bantul No. 90/2022 di s.id/perbupbantul902022,” katanya.

Selanjutnya, tim verifikasi dan penilaian akan memverifikasi berkas permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal dalam suatu rapat koordinasi. Tim juga dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan pemohon insentif atau kemudahan penanaman modal jika dipandang perlu. Kemudian terdapat penetapan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.

“Dan terakhir ada penyerahan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal,” ujarnya.

Dalam Peraturan Bupati Bantul No. 90/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1/2021 disebutkan bahwa bentuk pemberian insentif dapat berupa pengurangan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah, pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada UMKM, bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan bunga pinjaman rendah untuk UMKM di daerah.

Sementara kemudahan penanaman modal yang dimaksud yakni penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, dan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

BACA JUGA: Sekolah di Kulonprogo Terkena Tol Jogja YIA, Bagaimana Nasib Belajar Siswa?

Kemudian ada pula kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku dan fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. (ADV)

BACA JUGA: 

Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mulai 20 Maret Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan Listrik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mulai 20 Maret Pemerintah Berikan Insentif Kendaraan Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mulai memberikan subsidi atau insentif untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), yakni motor dan mobil listrik pada 20 Maret 2023. Pemberian insentif KBLBB dinilai sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“Memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Kita akan mulai melakukan (pemberian insentif) efektifnya pada 20 Maret 2023,” kata Luhut di Jakarta, Senin (6/3).


Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Menurut Luhut, insentif juga bertujuan untuk mempercepat industri KBLBB di Indonesia. Adapun percepatan ini dalam rangka mendorong efisiensi ketahanan energi, terwujudnya kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.

“Yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca,” ucapnya.


Salah satu pengendara Gojek Ismail berbincang dengan Presiden tentang kemudahan mengendarai motor listrik. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Kebijakan pemberian insentif untuk pembelian KBLBB sejatinya merupakan tindak lanjut dari Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kendati demikian, kata Luhut, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat.

“Sebagaimana tertera dalam perpres tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi,” katanya.

Kemudian, Luhut menjelaskan adopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, adopsi massal belum dapat berjalan cepat lantaran masih terdapat perbedaan harga yang signifikan terhadap kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional.

“Sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk bertransaksi dalam sisi mengadopsi kendaraan listrik,” jelasnya.


Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi pembeli kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia (Biro Setpres)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif untuk pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit.

“Pada tahun 2023 kami mengusulkan pemberian bantuan pemerintah terhadap pembelian sepeda motor EV (electric vehicle) sebanyak 200 ribu unit sampai dengan Desember 2023,” ungkapnya.

Sementara insentif untuk kendaraan roda empat atau mobil yang diberikan pemerintah sampai Desember 2023 sejumlah 35.900 unit. Namun, Agus tak membeberkan berapa besaran insentif untuk kendaraan listrik roda empat.

“Sedangkan (insentif) untuk bus kami mengusulkan sejumlah 138 unit sampai Desember 2023,” ucapnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik itu sangat ironis dan konyol. Pasalnya, pemberian insentif kendaraan listrik lebih baik dialihkan untuk membenahi transportasi umum.

“Itu kebijakan ironis dan konyol. Semestinya uang (insentif) itu digunakan untuk membenahi angkutan umum di daerah,” katanya saat dihubungi VOA.



No media source currently available

Djoko menilai kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik juga bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya itu, kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik itu juga berpeluang dan memberi celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

“Itu (bisa jadi) model korupsi baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi itu,” pungkasnya.

Untuk itu, mengimbau kebijakan tersebut ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan visi transportasi Indonesia di masa mendatang. [aa/ah]

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Menteri Agama Mengutip dari Injil Buya Yahya Berikan Tanggapan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Menteri Agama Mengutip dari Injil Buya Yahya Berikan Tanggapan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SERAMBINEWS.COM – Menteri Agama mengutip dari Injil, Buya Yahya berikan tanggapan.

Seorang hamba Allah bertanya kepada Buya Yahya mengenai hukum seorang muslim mengutip ayat Bible dalam pidatonya, sedangkan orang tersebut adalah publik figur.

Mendapat pertanyaan demikian, Buya Yahya memberikan tanggapan melalui Instagram @buyayahya_albahjah.

“Tanggapan Buya Yahya Tentang Menteri Agama yang Mengutip Injil – Buya Yahya

“Jika ada seorang menteri dan menteri tersebut beragama islam sedang berpidato di lembaga atau gereja yang isinya semua orang kristen, salahkah jika menteri tersebut mengutip ayat bible?,” tulis pada postingan.

• Vaksin Sinovac Halal dan Aman? Haruskan Umat Islam Divaksin, Begini Penjelasan Buya Yahya

• Orang Tua Suka Melarang dan Tak Izinkan Main HP, Bagaimana Sikap Anak ? Simak Penjelasan Buya Yahya

• Buya Yahya Disuntik Vaksin Sinovac Biotech, Sebut Tidak Bisa Hanya Berdoa tanpa Usaha

Berikut ini penjelasan Buya Yahya.

Publik figur, jadi begini mengambil naskah teks Bible dihadirkan dalam sebuah acara ceramah atau apa jadi kita menilai sesuatu tidak boleh berangkat dari kebencian.

Jadi kebenaran itu harus kita lihat dari kebenaran, kesalahan ya sesuatu yang salah.

Jadi kalau berbeda dalam pendapat, itu hanya masalah pendapat saja, kalau ketemu orangnya dan orangnya lebih tua dari saja, maka saya cium tangannya.

Jadi masalah perbedaan pendapat seperti itu, nah adapun yang tadi ditanyakan mengutip Bible dalam sebuah acara.

Sekarang tinggal dalam acaranya itu apa, ini kita harus jujur, kalau dalam acara itu seseorang ingin memberikan pencerahan misalnya.

Seorang publik figur diundang atau seorang pengusaha punya karyawan yang kebetulan karyawannya kristen kebanyakan.

Untuk menasehati mereka, kalau dengan Alquran mereka tidak percaya, maka dibawakan kitab suci mereka yang berkenaan dengan akhlak.

‘ya sah-sah saja’ jadi kalau seperti itu ya sah-sah saja,

• Pria Ancam Buka Aib Karena Putuskan Hubungan, Bagaimana Wanita Bersikap? Simak Penjelasan Buya Yahya

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

FFWI Tahun 2023 Berikan Insentif Uang Kepada Pemenang


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul FFWI Tahun 2023 Berikan Insentif Uang Kepada Pemenang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, – Panitia Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI), mulai di penyelenggaraan ketiga belas Tahun 2023, selain memberikan Piala Gunungan kepada para pemenang juga akan memulai tradisi baru memberikan insentif dalam bentuk uang.

Hal ini terungkap ketika acara peluncuran FFWI tahun ini, Selasa, 29/3 di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta.

Baca Juga: Komedi dan Tragedi Sepak Bola Indonesia.

Peluncuran FFWI digelar secara sederhana dengan memotong tumpeng dan berbuka puasa bersama. Hadir di acara itu Sonny Pujisasono, Ketua Yayasan PPHUI, Edi Suwardi, Ketua Tim Pokja Alif Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) Kemendikbudristek. Hadir pula sejumlah wartawan yang menjadi Juri Awal FFWI 2023.

“Meski jumlahnya saat ini belum banyak, tahun ini kami berupaya mulai merintis memberikan apresiasi dalam bentuk uang. Ke depan jumlahnya diusahakan semakin besar,” ujar Wina Armada Sukardi, ketua FFWI.

Baca Juga: Penjahat Sebenarnya adalah Polisi? (Narkoba dan Polisi di AS).

Sedangkan Edi Suwardi dalam sambutannya menyambut baik upaya-upaya penyelenggaraan FFWI XIII tahun 2023 , apalagi berkaitan erat dengan peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret 2023.

“Peluncuran FFWI XIII hari ini adalah salah satu bentuk perayaan atas pencapaian-pencapaian luar biasa insan perfilman Indonesia. Karena itulah kami mendukung sepenuhnya penyelenggaraan FFWI,” kata Edi Suwardi.

Sonny Pujisasono, menyebut kegiatan FFWI merupakan sinergi untuk membentuk ekosistem perfilman. Menurut Sonny kegiatan FFWI sangat baik di tengah tumbuh kembangnya perfilman nasional.

Baca Juga: Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Sambut Baik Hadiah Uang

Para pekerja film menyambut baik adanya insentif uang sebagai hadiah kemenangan dari FFWI 2023, meski jumlahnya masih belum besar.

Rasya Alrizky, pemain utama dalam film Abigia di Genflix, menyebut hadiah dalam bentuk apapun sesungguhnya menyenangkan.

“Tidak penting soal sedikit atau banyaknya jumah hadiah uang, tetapi sebagai sebuah penghargaan itu patut disyukuri. Apalagi pemenang tetap dapat piala,” kata Rasya yang dua kali berturut-turut terpilih menjadi pembaca nominasi dalam ajang FFWI 2021 dan FFWI 2022.

Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Perkuat Daya Saing UMKM Pemerintah Berikan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Perkuat Daya Saing UMKM Pemerintah Berikan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, sehingga peningkatan daya saing UMKM terus menjadi fokus Pemerintah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan pasar dan daya saing UMKM tersebut yakni melalui transisi sistem pemasaran menggunakan teknologi digital.

Untuk mendukung kemampuan digitalisasi UMKM tersebut, Pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, serta 6 (enam) Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM melaksanakan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Educational Center (PLUTEC) dengan tema Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi KUMKM dan Wirausaha pada 13 – 30 Juni 2022 di 6 lokasi PLUT KUMKM.

Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mohammad Rudy Salahuddin dalam sesi akhir kegiatan pelatihan di PLUT-KUMKM Provinsi Bali, Kamis (30/06), Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Kemenko Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menjadi upaya Kemenko Perekonomian dalam mendorong dan mendampingi KUMKM secara berkelanjutan guna meningkatkan akselerasi digitalisasi pemasaran dan serfifikasi halal.

“Sinergi pendampingan di PLUT-KUMKM merupakan upaya penguatan peran dan fungsi PLUT-KUMKM dan menjadi penanda dimulainya perubahan paradigma dan orientasi pengelolaan PLUT yang lebih ramah UMKM dalam mewujudkan wirausaha mapan, usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ungkap Asdep Chairul.

Program pelatihan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan dan program Pemerintah terkait upaya digitalisasi UMKM yang ditargetkan sebanyak 30 juta usaha pada tahun 2024, Sertifikasi Jaminan Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro melalui pola self declare, serta Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui peran pendampingan bagi KUMKM dan Wirausaha di PLUT-KUMKM.

Dalam sesi akhir kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh 30 UMKM terkurasi binaan PLUT KUMKM Provinsi Bali secara luring, dan lebih dari 100 UMKM binaan PLUT lainnya dari seluruh Indonesia secara daring. Peserta memperoleh materi pelatihan terkait digitalisasi pemasaran secara komprehensif yang disampaikan oleh Tim Lazada dilanjutkan dengan pendampingan on-boarding dan tips memulai penjualan secara online. Selain itu disampaikan juga materi terkait pemanfaatan teknologi finansial bagi UMKM oleh tim Public Affairs DANA dan pendampingan Sertifikasi Halal (SH) bagi UMK terkurasi melalui program SEHATI oleh Tim Pendamping PPH BPJPH.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pelatihan di 6 lokasi PLUT-KUMKM telah diikuti oleh 200 UMKM secara luring, serta sekitar 1.000 UMKM lainnya dari 74 PLUT KUMKM di seluruh Indonesia secara daring dan berhasil on boarding ke berbagai platform digital. Selain itu, pendampingan sertifikasi halal gratis bagi KUMKM dengan pendaftaran permohonan melalui aplikasi SiHalal juga telah mendekati angka 75% dari total KUMKM yang dikurasi.

Tak hanya berfokus pada capaian kegiatan, Pemerintah juga akan melakukan tindak lanjut pelatihan dengan memberikan dukungan pendampingan bagi UMKM secara berkelanjutan yang akan dikawal oleh 74 PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia. Selain itu juga akan dilakukan monitoring terkait perkembangan permohonan sertifikasi halal yang sudah diajukan oleh KUMKM dan wirausaha.

Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Vice President Government Affairs, Lazada yang sekaligus merangkap Wakil Ketua Indonesia E-Commerce Association (IdEA), serta perwakilan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (dep4/dft/fsr)

***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.