DPRD Dorong Penambahan Kuota Guru PPPK


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Dorong Penambahan Kuota Guru PPPK yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

FOTO BERSAMA: DPRD Jateng bersama guru PPPK berfoto bersama usai audensi.(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Belasan guru honorer yang ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengadukan nasibnya ke DPRD Jateng terkait masuk daftar kuota pembatalan skema penempatan. Dalam audensi itu, mereka diterima di Ruang Rapat Komisi A, Rabu (29/3/2023).  

Menyampaikan aspirasi, Wakil Ketua Forum Dewan Pengurus Wilayah Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Paguyuban Guru Prioritas Pertama Bahasa Jawa Belum Penempatan Provinsi Jawa Tengah, Aji Sasmita meminta dukungan legislatif.

“Kami sangat memohon dukungan anggota dewan, agar kami bisa kembali menyalurkan ilmu kami sebagai tenaga pendidik. Dampak akibat pembatalan penempatan tersebut banyak dari kami (P1) menjadi jobless bahkan sebagian terpaksa menganggur karena sudah berhenti dari tempat mengajar semula.” harap dia.

Sebagai informasi, guru yang masuk dalam skema pembatalan penempatan (P1) sebanyak 3.043 peserta di seluruh daerah. Untuk Provinsi Jateng sebanyak 428 peserta. Mereka sebelumnya dinyatakan lulus, secara tiba-tiba ada pembatalan secara sepihak dari Kemendikbudristek. Kepada DPRD Jateng, kata Aji, dapat memperjuangkan

428 guru dari 3043 kategori P1 bisa mendapatkan kembali keadilan lewat jalur prioritas.

Ketua Komisi A Muhammad Saleh bersama anggota Komisi E Muh Zen menyampaikan dukungannya kepada para guru yang tergabung P1 bisa kembali mendapatkan skala prioritas mengingat tenaga pendidik sangat dibutuhkan dalam membangun SDM masyarakat unggul. 

Saleh menyampaikan dukungannya terkait permasalahan ini dengan koordinasi bersama lintas komisi dan instansi terkait. Menurutnya, kebutuhan ASN di sektor pendidikan sangat diperlukan mengingat sektor pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan.

“Sektor pendidikan, sangat diperlukan dan sangat vital, banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas. Akan menjadi tanggung jawab bersama Komisi A dan Komisi E mengawal masalah ini hingga tuntas,” kata dia. 

Menambahkan, Muh Zen Adv memberikan dukungan penuh terkait permasalahan guru kategori P1 terlebih kebutuhan tenaga pendidik menjadi skala prioritas utama. Selain itu, akan diadakan diskusi lebih dalam mengingat kebutuhan tenaga pendidik tahun 2023 sangat diperlukan.

“Kebutuhan tenaga pendidik, pada tahun 2023 akan sangat dibutuhkan dan kami akan berusaha agar aspirasi ini dapat selesai. Sehingga bisa masuk program prioritas pada pengadaan 2023 dapat terakomodir,” jelas politikus PKB.(ryo/priyanto)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Dorong Akselerasi Pembangunan Pj Bupati Bekasi Silaturahmi dengan Anggota DPR RI


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Dorong Akselerasi Pembangunan Pj Bupati Bekasi Silaturahmi dengan Anggota DPR RI yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

PEMERINTAHAN  

Mar 16, 2023  –


Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  –

 Dibaca : 257 Kali



Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar silaturahmi dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat di Holiday Inn Jababeka Cikarang, Rabu (15/03/2023). Foto: Wulan MY/Newsroom Diskominfosantik


CIKARANG SELATAN – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar pertemuan bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat dalam rangka memantapkan percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2024, yang berlangsung di Holiday Inn Jababeka Cikarang, Rabu (15/03/2023). 

Dani Ramdan mengatakan, pertemuan tersebut sebagai komunikasi awal dalam rangka mendorong alokasi dana pembangunan, agar tidak hanya bertumpu pada APBD Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga bisa mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. 

“Ya, langkah pertama, kita silaturahmi dengan anggota-anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi atau Dapil 7 Jawa Barat. Minggu depan kita jadwalkan bertemu dengan DPRD Provinsi. Supaya dari awal kita sudah mengkomunikasikan agar nantinya dalam menyusun APBN, DAK, DAU, kemudian program-program ke daerah, kita bisa mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi,” kata Dani Ramdan. 

Selain itu Dani menuturkan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan kementerian terkait yang mempunyai kebijakan dalam perencanaan anggaran pembangunan di daerah. 

“Saya sudah tugaskan para kepala dinas untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, termasuk dari CSR,” terangnya. 

Dari pertemuan tersebut, Dani Ramdan mengatakan, anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi siap mengawal alokasi dana dari pusat, sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemda proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. 

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi, Daeng Muhammad, menyampaikan, dirinya mendukung dan siap mengawal usulan alokasi dana dari pusat, untuk prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. 

“Dengan akselerasi ini artinya tahun 2024 kita bisa berpotensi menambah anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Daeng menjelaskan, perlu adanya keberpihakan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang dijadikan kawasan industri. 

“Karena selain memberikan dampak positif, dari industri juga muncul dampak-dampak lain yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Karena itu perlu ada keberpihakan pemerintah pusat dari sisi anggaran, agar Kabupaten Bekasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas daerah,” katanya.

Acara silaturahmi dengan anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Barat itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh dan para kepala perangkat daerah terkait. 

Reporter : Nurachman Akbar/Arif Tiarno

Editor      : Yus Ismail


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR Dorong Pemerintah Tambah Insentif Biodiesel B35 kepada Pertamina


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR Dorong Pemerintah Tambah Insentif Biodiesel B35 kepada Pertamina yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Komisi VII DPR mendorong pemerintah untuk memberikan insentif tambahan sebesar Rp 110 per liter kepada PT Pertamina sebagai badan usaha pelaksana mandatori biodiesel B35.

Tambahan stimulus itu dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja pengolahan B35. Alasannya, fasilitas pengolahan biodiesel milik Pertamina masih tertahan untuk kualitas campuran B30.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pemberian insentif itu bisa dalam bentuk kompensasi yang diberikan pada waktu tertentu, seperti yang pernah diterapkan pada distribusi BBM Pertamax.

Eddy menambahkan, campuran biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit 35% ke dalam komposisi BBM solar merupakan praktik campuran BBM yang kurang populer dan langka. Menurutnya, mayoritas negara di dunia masih menggunakan campuran 30% atau B30.

“Pertamina memang diberikan tugas itu dan kami sudah bisa hitung, beban tambahan biaya untuk Pertamina rasanya itu diperlukan. Tanggapan awal kami, tambahan insentif memang diperlukan,” kata Eddy saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR pada Kamis (16/3).

Program yang sudah berjalan sejak Februari 2023 itu berimplikasi pada peningkatan FAME sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) yang harus diolah oleh Pertamina sebagai bahan campuran B35 hingga akhir tahun.

Peningkatan kapasitas itu berimplikasi pada kebutuhan Pertamina yang memerlukan tambahan infrastruktur berupa perluasan tempat penyimpanan dan pelebaran pipa.

“Kalau tidak dibantu pendanaannya dari pihak lain, maka itu akan menjadi beban Pertamina sepenuhnya. Apalagi Pertamina juga punya target untuk menghasilkan keuntungan bagi negara,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, kata Eddy, Komisi Energi bakal mengadakan pertemuan lanjutan dengan PT Pertamina untuk membahas pengajuan tambahan insentif tersebut. Forum tersebut akan diselenggarakan usai dua lembaga negara itu merampunkan pertemuan soal musibah kebakaran Depo Plumpang.

“Memang belum kami bahas lagi secara lebih mendalam, tapi ini akan kami bahas di kemudian hari,” kata Eddy.

Sebelumnya, Pertamina mengajukan insentif tambahan sebesar Rp 110 per liter untuk pelaksanaan mandatori biodiesel B35. Tambahan insentif ini untuk menekan beban pembangunan infrastruktur tambahan seperti tempat penyimpanan hingga pipa. Insentif juga untuk menutup biaya pencampuran atau blending kilang.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan pihaknya belum mendapatkan insentif dari implementasi biosolar, terutama pada pelaksanaan program B30 dan B35. Insentif pada program biodiesel hanya diterima oleh para pengusaha FAME ketika terdapat selisih harga antara harga FAME dan solar.

Adapun selisih harga tersebut dilunasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Pertamina membeli FAME itu seharga maksimum harga solar. “Kami perlu insentif baru karena yang eksisting kami belum mendapatkan apapun,” kata Nicke.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belum melihat urgensi penambahan insentif untuk implementasi biodiesel B35 sebesar Rp 110 per liter yang diminta Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (migas), Tutuka Ariadji, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan pemeriksaan fasilitas distribusi B35 dengan hasil yang positif. Fasilitas penunjang distribusi seperti pipa penyalur dinilai masih mumpuni untuk mendukung implementasi B35.

“Kami cek ke instalasi pengisian Pertamina itu bisa, sementara ini kami masih belum melihat permasalahan,” kata Tutuka saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Selasa (14/2).

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DMI Jawa dan Bali Dorong Muktamar Segera Digelar untuk Kepengurusan Baru


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DMI Jawa dan Bali Dorong Muktamar Segera Digelar untuk Kepengurusan Baru yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Sejumlah pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jawa Bali menggelar pertemuan untuk membahas usulan Muktamar bagi Pimpinan Pusat DMI (PP DMI).

Usulan Muktamar dipandang penting dalam rangka menyelamatkan organisasi lantaran masa kepengurusan pusat DMI telah berakhir tahun 2022 lalu.

Hasil diskusi tersebut disampaikan dalam forum Koordinasi PW DMI Se-Jawa Bali di Hotel Grasia Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/2/2023)

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain utusan dari PW DMI Provinsi Jawa Timur Muhadi, PW DMI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Rofiq dan Imam Yahya, PW DMI Provinsi Jawa Barat Ahmad Sidik dan Mursyid Toha, PW DMI DKI Jakarta Ahmad Habibi, serta PW DMI Provinsi Banten Boy Tirta Sumriyadi.

“Berdasar usulan dari pengurus wilayah, kami mengusulkan agar Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia agar segera menyelenggarakan Muktamar DMI pada bulan Juli tahun 2023. Ini dalam rangka menyelamatkan organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujar Sekretaris Umum PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Imam Yahya, membacakan hasil diskusi Pengurus Wilayah (PW) DMI Se-Jawa Bali.

Baca juga: Dewan Masjid Indonesia Se-Sumatera Nyatakan Komitmen Cegah Masjid Jadi Sarana Politik Praktis

Diskusi tentang masjid berlangsung dengan munculnya usulan dari para pengurus wilayah. Satu diantaranya adalah perlunya Mukmatar untuk memberikan kepastian soal kelanjutan organisasi.

Para pihak bersepakat untuk mengusulkan hasil diskusi tersebut secara langsung kepada Ketua Umum Pengurus Pusat DMI H. Jusuf Kalla. Usulan ini juga sebagai kepedulian pengurus di tingkat wilayah untuk membesarkan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DMI.

Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta Muhammad bersepakat usulan Muktamar bersumber dari hasil diskusi para ketua PW DMI Jawa Bali. Muktamar DMI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: VIDEO Gelar Atraksi Uji Ketahanan dan Kemampuan, Motor Listrik Bisa Dinaiki 5 Orang Sekaligus

“Kami mendorong Munas sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku,” timpal Muhammad, Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta.

Setidaknya terdapat lima poin diskusi, selain soal muktamar, juga soal masjid sebagai pusat syiar agama yang moderat, menjaga masjid agar jangan dijadikan sebagai tempat kampanye politik, serta mendorong masjid mengoptimalkan potensi DMI untuk kemandirian organisasi.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari Jawa Bali Kumpul di Semarang, Desak Segera Gelar Muktamar

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Insentif Fiskal Dorong Pertumbuhan Industri


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Insentif Fiskal Dorong Pertumbuhan Industri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Forum Diskusi The Opportunity Behind Indonesia 4.0.

Pemerintah terus berupaya memformulasikan skema insentif fiskal yang lebih menarik sesuai kebutuhan pelaku usaha saat ini. Fasilitas perpajakan dinilai mampu meningkatkan investasi sekaligus memacu pertumbuhan di sektor industri manufakur.

“Insentif fiskal diperlukan dalam upaya mendorong investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, (30/9/2018). Apalagi, menurutnya, gairah pelaku industri nasional untuk ekspansif sedang bagus lantaran didukung kebijakan pemerintah yang pro-bisnis.

Menperin menyampaikan, beberapa insentif yang tengah ditunggu para pengusaha, antara lain adalah super deductible tax dan aturan terkait pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). “Insentif super deductible tax akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi,” jelasnya.

Kementerian Perindustrian telah mengusulkan skema super deductible tax kepada Kementerian Keuangan. Bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi akan diberikan pengurangan pajak sebesar 200 persen, sedangkan industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi mendapat pemotongan pajak sebesar 300 persen. “Penerapan super deductible tax sejalan dengan inisiatif di dalam roadmap Making Indonesia 4.0. Artinya, pemberian fasilitas ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0,” paparnya.

Kemenperin juga telah mengusulkan harmonisasi skema PPnBM untuk mobil sedan dan kendaraan listrik, dengan menurunkan sampai menghapuskan tarifnya. Upaya ini guna mendongkrak produktivitas industri otomotif nasional supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. “Kami sedang menggenjot produksi sedan untuk memperluas pasar ekspor. Apalagi industri otomotif memang berorientasi ekspor dan prioritas dalam penerapan revolusi industri 4.0. Kami juga sedang fokus pada pengembangan produksi kendaraan listrik,” ungkapnya.

Dalam skema baru ini, perhitungan PPnBM tidak lagi berbasis tipe kendaraan, ukuran mesin, dan peranti penggerak. Pajak akan diperhitungkan berdasarkan hasil pengujian emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Batas emisi terendah, yakni 150 gram per kilometer dan tertinggi 250 gram per kilometer. Adapun PPnBM yang berlaku 0-50 persen.

Semakin rendah emisi dan volume mesinnya, pajak yang dibayarkan semakin murah. Pemerintah juga akan memberikan perlakuan khusus berupa pajak yang lebih rendah untuk kendaraan komersial serta kendaraan yang masuk program emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) dan kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2). PPNBM yang berlaku 0-30 persen.

Di samping itu, Airlangga menyampaikan, pemerintah akan mengeluarkan skema mini tax holiday bagi investor dengan nilai investasi di bawah Rp500 miliar. Dalam aturan itu, rencananya investor diberikan diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 60 persen. “Insentif ini diharapkan dapat menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah (IKM),” tuturnya.

Menperin optimistis, apabila insentif-insentif fiskal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di dalam negeri, pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5 persen pada tahun 2019 dapat tercapai. Sektor unggulan yang akan menopang pertumbuhan manufaktur pada tahun depan, antara lain industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta kosmetika.

Pasalnya, pertumbuhan industri tersebut rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Selama ini industri manufaktur berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena memberi efek yang luas bagi peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, penambahan pajak dan cukai, serta penerimaan devisa dari ekspor,” sebutnya.

Kemenperin mencatat, industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja yang positif, di mana pada triwulan II tahun 2018 tumbuh hingga 4,41 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar 3,93 persen. Bahkan, sektor manufaktur konsisten menjadi kontributor terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang tercatat di angka 19,83 persen.

Selanjutnya, industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi pada semester I-2018. Jumlah penanaman modal dari kelompok manufaktur mencapai Rp122 triliun melalui 10.049 proyek atau menyumbang 33,6 persen dari total nilai investasi sebesar Rp361,6 triliun.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Dorong Era Elektrifikasi Hyundai Usul Ada Insentif Bea Masuk Impor Komponen


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Dorong Era Elektrifikasi Hyundai Usul Ada Insentif Bea Masuk Impor Komponen yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengusulkan adanya pemberian insentif terhadap bea masuk impor untuk komponen kendaraan listrik ke dalam negeri untuk bisa mengurangi biaya produksi dan menambah nilai jual di pasar.

Pasalnya, saat ini masih cukup banyak komponen yang harus didatangkan atau diimpor untuk bisa memproduksi suatu kendaraan listrik Hyundai, yaitu Ioniq 5. Salah satunya ialah baterai sebagai komponen penting sekaligus penggerak.

Demikian dikatakan oleh External Affairs Manager HMID Merbayoga Rio Hastra dalam RDP bersama Komisi VII DPR dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Total Investasi Kendaraan Listrik di Indonesia Capai Rp 1,92 Triliun

“Hyundai Indonesia sudah memiliki fasilitas lengkap untuk produksi mobil listrik di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) Cikarang. Kita sudah memproduksi Ioniq 5 mulai Maret 2022 kemarin,” kata Yoga.

“Skema produksi untuk Ioniq 5 sekarang masih CKD (completely knocked down) jadi mayoritas komponennya masih diimpor. Jadi yang bisa kita usulkan ialah bea masuk (diberikan insentif) karena ini berkontribusi ke biaya produksi dan market competitiveness,” lanjut dia.

Seperti diketahui, Hyundai telah memulai produksi Ioniq 5 sejak April 2022 dan ditargetkan mencapai 1.500 unit sampai akhir tahun nanti. Hingga Oktober 2022, produksi kendaraan listrik tersebut telah mencapai 1.458 unit.

Dengan skema CKD, Ioniq 5 diklaim memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40 persen walau tidak dijelaskan secara rinci. Langkah ini sesuai amanat pemerintah yang tercantum dalam Permenperin No.6 tahun 2022.

Yoga pun mengapresiasi insentif-insentif yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini. Menurutnya, insentif seperti tax holiday, relaksasi PPnBM, dan lain-lain turut berdampak pada kinerja penjualan.

“Semua insentif yang diberikan alhamdulillah berpengaruh terhadap penjualan. Untuk (usulan) peluang insentif ke depan yang mungkin bisa disampaikan di kesempatan kali ini mungkin bea masuk impor untuk komponen,” ujarnya.

Baca juga: Kesiapan Wuling Hadapi Era Kendaraan Listrik di Indonesia

Selain itu, ia juga berharap pemerintah bisa memacu pengembangan infrastruktur kendaraan listrik hingga ke luar Pulau Jawa.

Sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penciptaan ekosistem industri kendaraan listrik.

“(Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik) juga bisa dilakukan merata, mungkin terutama di luar Jawa. Hal itu mungkin bisa menambah peluang pak untuk membuka pasar mobil listrik di indonesia,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.