Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paripurna DPRD Bone Hanya Dihadiri 7 Anggota Buntut Anggaran Pokir Dipangkas yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bone –

Rapat Paripurna DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone hanya dihadiri 7 anggota DPRD dari total 45. Sejumlah legislator sengaja mangkir lantaran anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat dipangkas sepihak oleh Pemkab Bone.

Rapat berlangsung di Kantor DPRD Bone pada Rabu (29/3) kemarin. Anggota DPRD yang hadir hanya Ketua DPRD Irwandi Burhan, Wakil Ketua DPRD Andi Wahyudi Taqwa dan Indra Jaya, serta anggota DPRD Bahtiar Malla, Andi Muhammad Salam, Andi Muhammad Bahtiar, dan Andi Heryanto Bausad.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Bone Andi Muh Salam mengatakan, kurangnya anggota DPRD yang hadir disebabkan ulah eksekutif sendiri. Hal tersebut buntut anggaran DPRD dipangkas sepihak.

“Anggota DPRD Bone banyak yang tidak hadir, disebabkan tsunami APBD. Baru-baru ini kita gelar musrenbang dan disitu dibacakan realisasi program yang akan dilaksanakan di APBD 2023, tiba-tiba apa yang sudah disampaikan ke masyarakat tidak ada yang terealisasi. Ini sama halnya kita membohongi masyarakat,” katanya Kamis (30/3/2023).

Lilo sapaan Andi Muhammad Salam menerangkan, jangan karena alasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023 yang sifatnya bukan perintah lantas seluruh program yang merupakan hasil reses anggota DPRD dihilangkan. Menurutnya, hal tersebut sama halnya merusak tatanan pemerintahan.

“Ini justru eksekutif sendiri yang tidak mau merealisasikan visi-misi bupati. Hasil musrenbang yang sudah diumumkan harus terealisasi di 2023. Kapan tidak terealisasi, maka jangan ada kegiatan di DPRD,” tegasnya mengancam.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bone Indra Jaya. Ia menegaskan, Fraksi Demokrat akan ikut memboikot setiap rapat-rapat di DPRD jika hasil musrenbang 2023 tidak terealisasi.

“Karena masyarakat menganggap kami di DPRD Bone pembohong. Sudah dibacakan realisasinya di musrenbang bahkan sudah diukur, tiba-tiba programnya direfocusing,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bustanil Arifin Amri melakukan protes keras saat rapat bersama TAPD hingga viral di media sosial. Bustanil protes anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat DPRD Bone dipangkas sepihak oleh Pemkab.

“Tidak bisa ditahan lagi. Ini bentuk kekecewaan kami atas ketidakadilan dan penghianatan kepada rakyat,” kata Bustanil, Rabu (29/3).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone itu mengatakan anggaran Sekretariat DPRD telah dipangkas TAPD untuk memenuhi porsi anggaran dana alokasi umum (DAU) earmarking pascaterbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023. Padahal menurutnya, Pemkab semestinya menyampaikan sejak awal jika ada anggaran yang tidak sesuai ke DPRD.

“PMK 212 itu lahir Desember 2022, ketika memang ada yang tidak berkesesuaian dengan perencanaan ataupun pemenuhan earmarking kenapa tidak dari awal disesuaikan, kenapa di tengah jalan baru ada realokasi melalui parsial setelah semua kegiatan tersebut dibacakan di musrenbang sebagai hasil realisasi 2023,” cetusnya.

Simak Video “Anggota DPRD Tebo Lempar Mik Gegara Pj Bupati Tak Hadir Rapat Paripurna”
[Gambas:Video 20detik]

(ata/sar)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.