Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sumur Bor Desa Mategal dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Siap Dikerjakan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Titik lokasi pengeboran sumur bor air Munum Pokmas Jati Wekas Mategal, Kecamatan Parang

MAGETAN, PETISI.CO – Proyek pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air minum warga, yang digelontorkan dari dana APBD 2022 melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, yang dialokasikan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jati Wekas Desa Mategal, Kecamatan Parang Magetan dalam waktu dekat akan segera mulai dikerjakan.

“Memang ada keterlambatan pengerjaanya, karena adanya permasalahan beralihnya pada titik lokasi pengeboran,” terang Jamaludin Malik, Anggota DPRD Magetan dari Fraksi PKB, Sabtu (1/04/2023).

Jamaludin Malik, mengatakan dalam waktu dekat ini satu hingga dua minggu pengerjaan sumur bor yang berlokasi di Dk. Gangsiran, Desa Mategal sudah siap dan akan mulai dikerjakan.

Memang dalam pengerjaan ini ada keterlambatan, karena adanya permasalahan teknis beralihnya titik lokasi pengeboran, yang awalnya berlokasi di mantren di lahan perhutani, tapi ternyata disana medanya terlalu berat.

“Karena medannya terlalu berat, atas usulan dari warga selanjutnya dipindahkan ke tanah milik warga yang berlokasi di Dukuh Gangsiran, Desa Mategal, karena di area tersebut minimal akan bisa mengcover kebutuhan air minum warga untuk 2 RT, yang memang kesulitan air minum saat musim kemarau tiba,” jelas Jamaludin.

Selain itu, keterlambatan pengerjaan ini karena masih menunggu operator pengebor sumurnya yang masih ada kesibukan pengerjaan di tempat yang lain.

“Namun sudah kita konfirmasi, sehingga untuk waktu dekat ini sudah mulai bisa mengerjakan di titik lokasi sumur bor baru yang telah diusulkan oleh warga di pokmas Desa Mategal ini,” imbuhnya.

Lanjut Jamaludin, keterlambatan ini karena perkara teknis saja tidak ada unsur kesengajaan atau yang lainya. Dan boleh dicek di sumur-sumur tempat lainya yang sudah dibantunya, kesemuanya realisasi dan tidak ada yang fiktif.

Pertimbangan untuk peralihan titik lokasi tersebut selain lahanya milik perhutani yang juga harus ada perijinan lahanya juga berat, karena berada di bawah dan jika masyarakat berada di atas jadi perlu tenaga lagi untuk pipa menyedot air ke atas.

“Sedang lokasi yang baru lahanya milik warga sendiri dan tidak perlu ada ijin selain itu lokasinya berada di atas, sehingga akan mudah disalurkan ke rumah warga,” tutupnya. (pgh)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Paripurna DPRD Bone Hanya Dihadiri 7 Anggota Buntut Anggaran Pokir Dipangkas


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paripurna DPRD Bone Hanya Dihadiri 7 Anggota Buntut Anggaran Pokir Dipangkas yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bone

Rapat Paripurna DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone hanya dihadiri 7 anggota DPRD dari total 45. Sejumlah legislator sengaja mangkir lantaran anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat dipangkas sepihak oleh Pemkab Bone.

Rapat berlangsung di Kantor DPRD Bone pada Rabu (29/3) kemarin. Anggota DPRD yang hadir hanya Ketua DPRD Irwandi Burhan, Wakil Ketua DPRD Andi Wahyudi Taqwa dan Indra Jaya, serta anggota DPRD Bahtiar Malla, Andi Muhammad Salam, Andi Muhammad Bahtiar, dan Andi Heryanto Bausad.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Bone Andi Muh Salam mengatakan, kurangnya anggota DPRD yang hadir disebabkan ulah eksekutif sendiri. Hal tersebut buntut anggaran DPRD dipangkas sepihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Anggota DPRD Bone banyak yang tidak hadir, disebabkan tsunami APBD. Baru-baru ini kita gelar musrenbang dan disitu dibacakan realisasi program yang akan dilaksanakan di APBD 2023, tiba-tiba apa yang sudah disampaikan ke masyarakat tidak ada yang terealisasi. Ini sama halnya kita membohongi masyarakat,” katanya Kamis (30/3/2023).

Lilo sapaan Andi Muhammad Salam menerangkan, jangan karena alasan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023 yang sifatnya bukan perintah lantas seluruh program yang merupakan hasil reses anggota DPRD dihilangkan. Menurutnya, hal tersebut sama halnya merusak tatanan pemerintahan.

“Ini justru eksekutif sendiri yang tidak mau merealisasikan visi-misi bupati. Hasil musrenbang yang sudah diumumkan harus terealisasi di 2023. Kapan tidak terealisasi, maka jangan ada kegiatan di DPRD,” tegasnya mengancam.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bone Indra Jaya. Ia menegaskan, Fraksi Demokrat akan ikut memboikot setiap rapat-rapat di DPRD jika hasil musrenbang 2023 tidak terealisasi.

“Karena masyarakat menganggap kami di DPRD Bone pembohong. Sudah dibacakan realisasinya di musrenbang bahkan sudah diukur, tiba-tiba programnya direfocusing,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bustanil Arifin Amri melakukan protes keras saat rapat bersama TAPD hingga viral di media sosial. Bustanil protes anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat DPRD Bone dipangkas sepihak oleh Pemkab.

“Tidak bisa ditahan lagi. Ini bentuk kekecewaan kami atas ketidakadilan dan penghianatan kepada rakyat,” kata Bustanil, Rabu (29/3).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone itu mengatakan anggaran Sekretariat DPRD telah dipangkas TAPD untuk memenuhi porsi anggaran dana alokasi umum (DAU) earmarking pascaterbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023. Padahal menurutnya, Pemkab semestinya menyampaikan sejak awal jika ada anggaran yang tidak sesuai ke DPRD.

“PMK 212 itu lahir Desember 2022, ketika memang ada yang tidak berkesesuaian dengan perencanaan ataupun pemenuhan earmarking kenapa tidak dari awal disesuaikan, kenapa di tengah jalan baru ada realokasi melalui parsial setelah semua kegiatan tersebut dibacakan di musrenbang sebagai hasil realisasi 2023,” cetusnya.

Simak Video “Anggota DPRD Tebo Lempar Mik Gegara Pj Bupati Tak Hadir Rapat Paripurna”
[Gambas:Video 20detik]

(ata/sar)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Barsel Kaji Banding Soal Pokir ke DPRD Palangka Raya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Barsel Kaji Banding Soal Pokir ke DPRD Palangka Raya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

22 Maret 2023

MEDIA CENTER, Palangka Raya – DPRD Palangka Raya kembali mendapat kunjungan kerja (kunker) dari koleganya. Kali ini sejumlah anggota legislatif dari DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) yang datang bertandang ke kota setempat, Selasa (21/3/2023), di gedung DPRD Kota Palangka Raya.

Kedatangan para wakil rakyat dari kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah itu, bertujuan untuk melakukan kaji banding terkait tahapan – tahapan serta penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Adapun kedatangan mereka diterima oleh jajaran Sekretariat DPRD Palangka Raya, mewakili unsur pimpinan DPRD Palangka Raya yang pada saat bersamaan tengah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP).

“Kunker ke DPRD Palangka Raya ini guna melakukan kaji banding terkait tahapan maupun penyusunan pokir. Bicara soal pokir, maka saat ini merupakan salah satu fokus setiap anggota DPRD dalam menjalaninya,”ungkap ketua rombongan kunker DPRD Barsel, Ensilawatika, usai pertemuan kunker.

Lebih lanjut Ketua Komisi II DPRD Barsel ini menyampaikan, melalui kunker tersebut setidaknya menjadi bahan masukan mengenai bagaimana tahapan maupun penyusunan pokir.

“Dari informasi yang kami gali di DPRD Palangka Raya, maka pada umumnya ada kesamaan soal pokir ini. Namun begitu, tetap ada informasi yang bisa kami adopsi, serta menjadi wawasan dan inspirasi untuk kami lakukan,”ujarnya.

Sementara itu Yustinus Gunihardi mewakili Sekretariat DPRD Palangka Raya menambahkan, pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tertuang program pembangunan daerah diperoleh pula dari DPRD.

“Pokir ini berdasarkan risalah rapat dengar pendapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses di masing-masing daerah pemilihan atau dapil anggota DPRD,” jelasnya.

Bagi anggota DPRD tambah dia, maka pokir ini menjadi bentuk tanggung jawab moral atas usulan dan aspiradi konstituennya. “Tadi dalam pertemuan kami saling sharing serta memberikan saran masukan yang bisa bermanfaat bagi kedua lembaga DPRD,” pungkas Yustinus. (MC. Kota Palangka Raya.1/nd)

Ferry 2023-03-22

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.