Panas Rapat dengan DPR Mahfud Md Belum Ngomong Sudah Diinterupsi Jangan Begitu Dong


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Panas Rapat dengan DPR Mahfud Md Belum Ngomong Sudah Diinterupsi Jangan Begitu Dong yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud MD menyebut DPR RI kerap mengeroyok dirinya saat melakukan rapat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal LHA PPATK atas permasalahan di Kemenkeu.

Mahfud mengaku, apa yang dialaminya ini sudah terjadi dalam rapat terkait pembunuhan berencana Ferdy Sambo Cs terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Saya setiap ke sini dikeroyok,” kata Mahfud di DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3).

Keroyok yang dimaksudnya itu yakni kerap banjir interupsi terhadap dirinya saat sedang menjelaskan apa yang disampaikannya.

“Belum ngomong sudah diinterupsi, waktu kasus Sambo juga. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan, jangan begitu dong,” ungkapnya.

Ia pun ingin jika dirinya sedang berbicara tidak dipotong atau diinterupsi, meski hal itu merupakan urusan orang tersebut.

“Saya enggak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda, masa orang ngomong diinterupsi, nanti lah pak,” ujarnya.

“Saya kan tadi sudah bilang pakai interupsi enggak selesai-selesai kita ini, lalu nanti saya interupsi, saya dituding-tuding. Artinya misalnya saya membantah lalu berteriak keluar, saya keluar,” pungkas Mahfud Md.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti hasil temuan PPATK terkait transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang. Menko Polhukam mendorong siapa pun yang terlibat untuk diproses hukum.

Mahfud Md ke Arteria Dahlan

Menko Polhukam Mahfud Md, menegaskan tak ada larangan dirinya untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian atau lembaga. Hal ini menjawab krtitikan anggota Komisi III DPR RI F-PDIP Arteria Dahlan soal Mahfud Md mengumumkan transaksi janggal Rp 349 triliun.

Mahfud Md justru menantang Arteria apakah berani menantang Kepala BIN seperti saat ia menantang dirinya.

“Coba Saudara bilang pada Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan menurut UU, BIN bisa diancam 10 tahun, menurut Pasal 44. Kan persis yang Saudara baca kepada saya,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3/2023).

“Beranikah saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan,” sambung Mahfud Md.

Dia menegaskan, tiap bekerja berdasarkan informasi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah informasi intelijen.

“Ini penting Saudara, karena apa? Karena saya bekerja berdasarkan info intelijen. Misal kayak gini, nggak saya bocorkan, tapi saya tahu besok akan demo di sana,” kata Mahfud Md.

Dia mengaku heran alasan Komisi III DPR RI melarang mengumumkan transaksi janggal Rp 349 triliun.

“Masa saya tidak boleh mengumumkan itu? Setiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan, di WA, ini info intelijen. ‘Pak besok tampaknya ada demo di sana, Pak’. Iya Pak sudah, itu korlapnya ini,” beber Mahfud Md.

Infografis Kepala Daerah Punya Rekening di Kasino Luar Negeri? (Liputan6.com/Abdillah)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,

    Mahfud MD

  • DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

  • kemenkeu

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Siap Datang Lebih Awal di Rapat Komisi III DPR Bahas Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR membahas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun. Namun, Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur satu jam.

“Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00 WIB,” kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dikutip, Rabu (29/3/2023).

Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya memaklumi, agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya. Tapi jam 15.00 insyaallah saya sudah tiba di gedung DPR,” kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat kerja Komisi III DPR dengan Mahfud Md akan digelar hari ini pukul 15.00 WIB. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal pernyataan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok (red: hari ini) Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

“Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,” katanya.

Pacul menerangkan rapat hari ini hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

“Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru ga clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani,” tutur Pacul.

“Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.

Simak Video ‘Heboh Transaksi Janggal Rp 349 T Bikin Sri Mulyani Kaget, Ini Kronologinya’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/gbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud MD Jelaskan Sukses Story Penanganan Kasus dalam Rapat dengan DPR Tidak Ada Kerjanya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud MD Jelaskan Sukses Story Penanganan Kasus dalam Rapat dengan DPR Tidak Ada Kerjanya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Kompas TV video vod

Minggu, 2 April 2023 | 14:34 WIB


JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menghadiri rapat dengan Komisi III DPR untuk membahas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp349 Triliun pada Rabu, (29/3/2023).

Mahfud MD dengan lugasnya menjelaskan sukses story dalam rapat dengan Komisi III DPR.

“Kami berhasil mengumpulkan Rp1.492 Triliun dan ada daftarnya,” ujar Mahfud

“Jangan dibilang tidak ada hasilnya,” tambahnya

“Tapi saya tidak mengemukakan ini tadi kenapa?”

“Karena kita tidak bicara sukses story, bicara temuan, karena ada kasus” tegas Mahfud.

Baca Juga: [FULL] Nasir Djamil Menduga ada Orang Kuat Dibalik Transaksi Janggal Rp349 T, di RDPU dengan Mahfud

Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar
sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 14:17 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 14:16 WIB

Politik

Minggu, 2 April 2023 | 14:14 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 14:13 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 14:11 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:54 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:51 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 13:50 WIB

Berita Daerah

Minggu, 2 April 2023 | 13:48 WIB

VOD

Minggu, 2 April 2023 | 13:48 WIB


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Besok Ngabuburit Cecar Rp 349 T


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Besok Ngabuburit Cecar Rp 349 T yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud Md akan digelar besok. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat besok akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,” katanya.

Pacul menerangkan rapat besok hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

“Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru nggak clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani,” tutur Pacul.

“Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud Md siap menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk membahas soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Mahfud juga menanggapi santai rencana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri.

“Ya nggak apa-apa (MAKI mau laporkan PPATK ke Bareskrim Polri), nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana (DPR),” kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).

Mahfud berharap pihak yang bersuara lantang terkait heboh transaksi janggal Rp 349 triliun itu juga menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji.

“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.

“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” imbuhnya.

(whn/gbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi III DPR Kaget Kabareskrim Dampingi Mahfud di Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Kaget Kabareskrim Dampingi Mahfud di Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kaget ketika melihat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto ikut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di rapat soal transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pantauan Kompas.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023), Sahroni selaku pemimpin rapat langsung menyinggung kedatangan Agus Andrianto di awal rapat.

Agus sendiri tampak duduk di barisan paling depan bersama Mahfud MD. Ia terlihat mengenakan kemeja berwarna putih.

“Tapi agak kaget kita ada Kabareskrim di sini. Woah,” ujar Sahroni.

Baca juga: Mahfud Bungkam Saat Tiba di DPR untuk Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sahroni lantas bertanya apakah Agus termasuk ke dalam anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ternyata, Agus Andrianto memang termasuk ke dalam komite tersebut. Hanya saja, Sahroni kecewa ketika mengetahui Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir.

Menurutnya, rapat akan berlangsung kurang seru tanpa kehadiran Sri Mulyani.

“Anggota komite ya? Ok. Tapi, Bu Sri Mulyani enggak ada ini, kurang menarik kayaknya,” kata Sahroni.

Baca juga: Sri Mulyani Absen di Rapat Komisi III untuk Bahas Transaksi Janggal RP 349 Triliun

Adapun Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tampak didampingi oleh sejumlah anak buahnya.

Salah satu yang mendampingi Agus adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.

Diketahui, Mahfud MD datang menghadiri rapat Komisi III DPR dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Rapat Komisi III DPR dengan Mahfud MD ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Akan tetapi, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini.

Komisi III DPR sendiri memastikan rapat terkait transaksi janggal Rp 349 triliun ini bakal berlangsung ‘panas’.

Apalagi, sebelumnya, para anggota DPR sudah lebih dulu menyindir hingga melayangkan ancaman kepada Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud Lambaikan Tangan hingga Berpose di Depan Anggota DPR Sebelum Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, hari ini, Rabu (29/3/2023). Rapat beragendakan pembahasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Rabu jam 3 (15.00 WIB),” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/3/2023) kemarin.

Bambang Pacul menyebut, kehadiran Mahfud dibutuhkan agar ada penjelasan detail dan jelas terkait dugaan pencucian uang tersebut.

“Maka besok kita lihat clear-nya supaya besok, supaya teman-teman tidak banyak tanda tanya. Kalau ditanya setiap orang tahu, oh Rp349 triliun itu ternyata ini, oh ini,” ujarnya.

Menurut Pacul, rapat akan mengalir sehingga ia tidak dapat memastikan apakah Komisi III DPR akan menggunakan hak-hak pengawasan di rapat selanjutnya atau tidak.

“Misalnya, interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, ok, bisa kita tingkatkan itu,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum mengetahui soal transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di lingkungan kementeriannya. Sri Mulyani menegaskan akan segera berkomunikasi dengan Menkopolhukam dan Kepala PPATK terkait temuan itu.

Sri Mulyani Tak Hadir

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, terkait rencana kehadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di rapat hari ini, Pacul menyebut Sri Mulyani tidak bisa hadir.

“Sri Mulyani tidak datang besok, sudah diundang tapi tidak hadir dulu, setelah nanti ada indikasi-indikasi,” kata Pacul.

Saat ini, lanjutnya, Komisi III baru membutuhkan keterangan Mahfud sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Sri Mulyani adalah anggota komite TPPU itu jumlah anggotanya ada 13, Kapolri juga, BIN juga, BNN juga. Nah ini kan kita harus menempatkan posisi equal treatment. Apa itu equal treatment? Yang memberlakukan sama ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi, komite TPPU dan kepala PPATK,” pungkas Bambang.

Infografis Ragam Tanggapan Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu (Liputan6.com/Triyasni)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kelakar Rapat Komisi III DPR Benny Harman Simpan Tenaga untuk Mahfud


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kelakar Rapat Komisi III DPR Benny Harman Simpan Tenaga untuk Mahfud yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Anggota Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani menginterupsi rapat komisinya bersama Menkumham Yasonna Laoly yang menimbulkan tawa seisi ruangan rapat. Pasalnya, Arsul melempar canda kepada anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K Harman, yang disebutnya sedang menyimpan energi menjelang rapat bareng Menko Polhukam Mahfud Md.

Komisi III DPR diketahui menggelar rapat bersama Yasonna sejak pukul 11.00 WIB. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memimpin rapat tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Untuk pendalaman, yang pertama hadir di ruang ini pada jam 09.47 WIB, senior kita doktor Benny Kabur Harman untuk memulai. Siap-siap, Dinda Taufik Basari,” ujar Pacul mempersilakan Benny memberi tanggapan atas pemaparan Yasonna.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiba-tiba Arsul menginterupsi, padahal waktunya Benny Harman bicara. Pacul pun bertanya-tanya mengapa Arsul menginterupsi rapat.

“Interupsi, Pak Ketua. Interupsi,” kata Arsul.

“Sebentar,” jawab Pacul.

“Izin interupsi,” kata Arsul lagi.

“Kenapa?” tanya Pacul.

Rapat Komisi III DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly sehingga menimbulkan tawa seisi ruangan rapat. (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

Arsul pun melempar candaan. Waketum PPP itu berguyon Benny sedang menyimpan energi untuk rapat bersama Mahfud Md, yang dijadwalkan pada Rabu (29/3) pukul 15.00 WIB, membahas dugaan TPPU Rp 349 triliun.

“Pak Benny kayaknya sedang menyimpan energinya untuk yang nanti siang,” katanya.

Seisi ruangan rapat pun tertawa mendengarnya.

“Lewat Pak? Nggak bertanya? Nggak mendalami? Kalau nggak, juga nggak papa. Tapi ini saya sebut sesuai catatan sekretariat,” kata Pacul merespons.

Pacul ternyata masih melanjutkan guyonan Arsul setelah Benny menyampaikan tanggapannya. Pacul menyebut Benny bicara dengan pelan karena akan ‘bertempur’ di rapat dengan Mahfud.

“Ya ngomong-nya pelan-pelan karena memang seperti tadi Pak Arsul, mau disimpan tenaganya untuk pertempuran nanti. Menko Polhukam, kalau ini kan Menkumham,” kata Pacul. Anggota Komisi III pun kembali tertawa mendengar candaan Pacul.

Simak Video ‘Mahfud Kasih Jempol ke Anggota Komisi III Jelang Rapat Bahas Rp 349 T’:

[Gambas:Video 20detik]

(fca/rfs)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.


ENREKANG, UPEKS.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Idris Sadik membuka Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Enrekang Tahun 2022, Jumat (31/3/2023). Dalam kesempatan ini Idris Sadik didampingi Wakil Ketua DPRD Ikrar Eran Batu dan Muh. Zulkarnain.

Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Enrekang berlangsung diruang rapat DPRD Enrekang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Para Pimpinan OPD, Camat Se-kabupaten Enrekang, Kades/Lurah Se-kabupaten Enrekang dan undangan lainnya.

Idris Sadik menyampaikan, Rapat Paripurna ini layak digelar karena telah dianggap Korum dilihat dari kehadiran Anggota DPRD lebih dari seperdua dari 30 Anggota DPRD Enrekang. Dia mengatakan Bupati wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahunnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Enrekang Asman mengatakan mekanisme LKPJ Bupati Enrekang tahun 2022 merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisa kondisi kinerja Pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

” Hal ini tentu semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja Pemda yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi dan menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat “. Ujar Asman.

Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari Penyelenggaraan Pemerintah daerah  yakni Kepala Daerah wajib menjalankan Pemerintahan secara demokratis dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.

Asman mengatakan prinsip tersebut sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014, pasal 69 (1) yang mensyaratkan Kepala Daerah dalam mengemban Tugas dan tanggungjawab menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Asman menyampaikan gambaran umum, capaian urusan Pemerintahan terkhusus pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat yakni.

Realisasi bidang Pendidikan Dan Kebudayaan dengan persentasi realisasi fisik 97,5 persen dan realisasi keuangan 90,7 persen. Dinas Kesehatan realisasi fisik 99,17 persen dan realisasi keuangan 89,4 persen. RSUD Maspul realisasi fisik 97,89 persen dan realisasi keuangan 93,28 persen. Dinsos realisasi fisik 99,99 persen dan keuangan 93,19 persen.

Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik 88,7 dan keuangan 76,45 persen. Dinas Perkimtan dengan realisasi fisik 94,76 persen dan keuangan 76,88 persen. Satpol PP dan Damkar realisasi fisik 100 persen dan keuangan 97,34 persen.

APBD dengan persentase realisasi fisik 99,90 persen dan realisasi keuangan sebesar 95,46 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati diserahkan Wabup kepada Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik. (Sry)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kala Mahfud Md Meradang di Rapat DPR Saya Ndak Mau Diinterupsi


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kala Mahfud Md Meradang di Rapat DPR Saya Ndak Mau Diinterupsi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat tersebut membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud Md meradang saat memberikan pemaparan di depan anggota Komisi III DPR.

Kehadiran Mahfud bersama jajaran Komite TPPU dimaksudkan untuk menjelaskan dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun.

Mulanya, Mahfud menyatakan di awal pemaparan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah itu sejajar. Oleh sebab itu, kata dia, anggota dewan dan pemerintah hendaknya saling menerangkan, alih-alih saling menuding ibarat polisi memeriksa copet.

“Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain, seperti polisi memeriksa copet,” kata Mahfud dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 29 Maret 2023.

Menkopolhukam kemudian menerangkan kasus di Kementerian Keuangan yang menimpa Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno Aji. Mahfud menyebut keduanya sudah dikenakan kasus hukum, namun kasus pencucian uangnya belum diselidiki.

Di momen itulah seorang anggota dewan menginterupsi, namun mic anggota dewan itu mati. Mahfud langsung merespons dengan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin diinterupsi.

“Saya ndak mau diinterupsi, lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nanti lah pak,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, interupsi membuat penjelasannya tak kunjung selesai. Sebaliknya, jika Mahfud yang menginterupsi, tudingan malah berbalik ke arahnya.

“Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada yang berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap di sini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus Sambo juga, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding, suruh bubarkan, jangan gitu dong,” ujar Mahfud.

Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni kemudian mempersilakan Mahfud meneruskan penjelasannya. “Pak Mahfud kita teruskan saja dulu, yang interupsi biarkan aja,” ujar Sahroni.

Pilihan Editor: Mahfud Md dalam Rapat dengan Komisi III DPR: Jangan Gertak-Gertak, Saya Juga Bisa


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Infografis Rapat Panas Menko Mahfud Md Vs Komisi III DPR


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Infografis Rapat Panas Menko Mahfud Md Vs Komisi III DPR yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Banner Infografis Rapat Panas Menko Mahfud Md Vs Komisi III DPR. (Liputan6.com/Faizal Fanani/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta – Hujan interupsi dan debat panas sempat terjadi saat rapat dengar pendapat atau RDP Komisi III DPR dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md. Menko Mahfud Md diundang Komisi III DPR selaku Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Rapat Mahmud Md dengan Komisi III DPR berlangsung sekitar 8 jam di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Rapat dibuka pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

Rapat Komisi III DPR kali ini membahas transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang sedang menjadi sorotan. Saling gertak pun terjadi.

Awal rapat diwarnai protes Mahfud Md kepada anggota Komisi III DPR. Tepatnya Arteria Dahlan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lantaran dianggap menggertak Mahfud dalam rapat tersebut.

“Jangan gertak-gertak, saya bisa juga gertak saudara karena menghalangi penyidikan,” kata Ketua Komite TPPU itu.

“Mohon maaf, Pak Ketua (Mahfud Md) alergi dikritik, malah serang balik personal saya kaget. Saya tidak komentari Bapak, saya diserang, saya diancam. Saya dibilang menggertak. Tadi di sini, Pak Mahfud ke Arteria, jangan gertak. Sekarang saya juga bisa gertak,” balas Arteria Dahlan.

Mudah ditebak, jalannya rapat kemudian berlangsung dengan tensi tinggi. Debat panas antara Mahfud Md dan sejumlah anggota Komisi III DPR tak terhindarkan lagi.

Boleh dibilang, debat panas tersebut bahkan sudah diprediksi sejak Mahfud Md menantang 3 anggota Komisi III DPR, beberapa hari sebelumnya. Ketiga anggota Dewan itu, yakni Benny K. Harman, Arsul Sani dan Arteria Dahlan. Seakan menjawab tantangan Mahfud, ketiganya pun hadir dalam RDP tersebut.

Apa saja petikan debat panas Menko Mahfud Md dengan Komisi III DPR? Bagaimana pemaparan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu versi Mahfud Md? Bagaimana pula ragam tanggapan rapat panas Mahfud Md versus Komisi III DPR. Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

Rapat dengar pendapat antara Menkopulhukam, Mahfud MD dengan Komisi III DPR RI berlangsung panas. Belum sempat menjelaskan sudah banyak interupsi dari anggota dewan. Mahfud mengeluh setiap ke komisi III selalu dikeroyok. Ia juga tak segan untuk menga…

Infografis Rapat Panas Menko Mahfud Md Vs Komisi III DPR. (Liputan6.com/Abdillah) (Liputan6.com/Trieyasni)

Infografis Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu Versi Mahfud Md

Infografis Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu Versi Mahfud Md. (Liputan6.com/Trieyasni)

Infografis Ragam Tanggapan Rapat Panas Mahfud Md Vs Komisi III DPR

Infografis Ragam Tanggapan Rapat Panas Mahfud Md Vs Komisi III DPR. (Liputan6.com/Trieyasni)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.