Arsip Tag: pajak

Wens Wege Anggota DPRD Sikka 3 Tahun Bayarkan Pajak PBB untuk Warga Dua Desa

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Wens Wege Anggota DPRD Sikka 3 Tahun Bayarkan Pajak PBB untuk Warga Dua Desa yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE – Komitmen atau janji politik Wenseslaus Wege saat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Hanura periode 2019-2024 dibuktikan saat dirinya terpilih dan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka.

Saat itu, Wenseslaus Wege berjanji akan membayarkan pajak PBB bagi warga dua desa yakni Desa Pogon dan Desa Aibura, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

Selama tiga tahun lebih menjabat, sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Fraksi Hanura, Wenseslaus Wege mengaku sudah membayar PPB bagi warga dua desa tersebut yang besarnya sekitar Rp 26 juta pertahun.

“Setiap tahun saya bayarkan pajaknya mereka dan dua desa itu Rp 26juta pertahun dan cara pembayarannya itu saya langsung ke Dispenda, saya minta SPPT seluruhnya dan pajak di Desa Pogon itu sekitar Rp 12 juta lebih dan Desa Aibura itu sekitar Rp 14 juta, dan itu saya bayar bagi seluruh warga masyarakat Desa Pogon dan Desa Aibura,” ungkap Wenseslaus Wege saat dialog dalam program Flores Bicara di Studio Tribun Flores, Jumat, 31 Maret 2023.

Baca juga: Wens Wege Minta Pemkab Sikka Prioritaskan Bangun Jembatan Penghubung Untuk Siswa di SDI Blawuk

Selain untuk warga dua desa tersebut, Wens Wege juga menyebutkan dirinya juga membayarkan pajak PBB untuk warga dari luar dua desa tersebut yang memiliki lahan di wilayah Desa Aibura dan Desa Pogon.

“Terima kasih, saya sudah terima suara dari mereka maka kasih saya adalah dengan komitmen saya membayarkan pajak PPB mereka,” tandas mantan guru ini.

Dia juga menyebutkan, bukan hanya pembayaran pajak, tetapi kebutuhan sosial lainnya juga dipenuhi oleh politisi Hanura ini baik untuk warga Desa Aibura dan Desa Pogon maupun untuk warga Kecamatan Waigete.

Wens juga mengaku saat ini sudah membangun komitmen yang sama dengan beberapa desa lainnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Sikka 3.

Imbas dari pembayaran pajak PBB yang dilakukan oleh Wenseslaus Wege, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Hanura itu, lanjut dia adalah masyarakat Desa Pogon dan Desa Aibura dinilai sebagai masyarakat taat pajak.

“Dan kalau sudah ada penilaian seperti itu maka kepentingan pembangunan di dua desa itu pemerintah akan penuhi, walaupun memang kecil kalau dilihat perorangannya atau per KK,” jelasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Masyarakat Singapura Serbu Pusat Perbelanjaan Sebelum Pajak Penjualan Naik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Masyarakat Singapura Serbu Pusat Perbelanjaan Sebelum Pajak Penjualan Naik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SINGAPURA, investor.id – Masyarakat Singapura serbu pusat perbelanjaan pada Rabu (28/12/2022). Sebelum pemerintah Singapura menaikan pajak penjualan naik pada 1 Januari 2023. Kenaikan pajak ini merupakan yang pertama kalinya dalam 15 tahun.

Mulai tahun depan, pajak penjualan untuk segala hal mulai dari bahan makanan hingga cincin berlian naik dari 7% menjadi 8%. Kemudian akan meningkat menjadi 9% pada 2024 karena negara kota berpenduduk 5,6 juta orang ini meningkatkan pendapatan untuk mendukung populasi yang menua.

Secara keseluruhan, para ekonom mengatakan dampak dari kenaikan pajak satu poin persentase dapat diredam. Dengan lonjakan belanja konsumen sebelum kenaikan kemungkinan akan diimbangi oleh penurunan sesudahnya.  

Pada 8%, pajak penjualan baru Singapura akan sedikit lebih tinggi dari 7% di Thailand tetapi lebih rendah dari 11% di Indonesia, kurang dari setengah tarif sekitar 20% yang diberlakukan di banyak negara di Eropa, dan di bawah 10% Jepang.

Langkah Singapura untuk terus maju dengan kenaikan pajak datang bahkan ketika beberapa negara, seperti Thailand dan Italia, menyetujui keringanan pajak konsumsi untuk membantu warga mengatasi krisis biaya hidup yang meningkat.

Ekonom OCBC Selena Ling mengatakan, ‘benjolan positif’ saat ini dalam pembelian konsumen besar-besaran baik untuk sektor ritel, tetapi dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan kemungkinan akan diredam. Penjualan atau sewa properti residensial dibebaskan dari pajak, sementara dampaknya terhadap penjualan mobil masih belum pasti, dengan harga mencapai rekor tertinggi tahun ini.

Ling mengharapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun depan menjadi lambat dengan ‘selera konsumen yang berkurang untuk pengeluaran berlebihan dalam waktu dekat sampai ketidakpastian mereda’.

Statistik pemerintah menunjukkan ritel berjalan dengan baik. Penjualan naik 11,2% di bulan September dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, dan kemudian tumbuh 10,4% tahun ke tahun di bulan Oktober. Saldo kartu kredit terutang di Singapura naik 16% tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga 2021, menurut bank sentral.

Pengeluaran yang optimis datang dengan latar belakang kekhawatiran, dan beberapa tentangan, di antara penduduk tentang kenaikan pajak. Namun para pendukung langkah itu mengatakan Singapura tidak punya pilihan selain meningkatkan pendapatan negara untuk mengatasi lonjakan populasi yang menua. Pemerintah memperkirakan seperempat populasi akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2030.

Untuk melunakkan dampaknya, pemerintah telah berjanji untuk memberikan hampir 3 juta warga Singapura setidaknya 700 dolar Singapura dalam pembayaran tunai selama lima tahun sebagai bagian dari ‘paket jaminan’ 8 miliar dolar Singapura. Ia juga mengatakan akan meninjau langkah kedua dari kenaikan pajak jika ada penurunan global yang besar tahun depan.

Editor: Indah Handayani
([email protected])

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Catut Nama Direktorat Jenderal Pajak Minta Masyarakat Unduh Aplikasi

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Catut Nama Direktorat Jenderal Pajak Minta Masyarakat Unduh Aplikasi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek fakta pesan berantai catut nama DJP

Liputan6.com, Jakarta – Beredar di aplikasi percakapan pesan berantai mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta masyarakat mengunduh aplikasi tertentu. Pesan berantai itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Dalam pesan berantai yang beredar disebutkan bahwa penerima pesan mendapatkan dokumen pajak berupa dokumen softcopy dan hardcopy.

Dokumen hardcopy akan dikirimkan ke alamat penerima dan untuk dokumen softcopy, penerima diminta menginstall sebuah aplikasi untuk dapat mengakses dokumen tersebut.

Lalu benarkah pesan berantai mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta masyarakat mengunduh aplikasi tertentu?

Beredar surat yang diklaim sebagai surat rekrutmen pegawai PT PLN Persero. Di tengah gelombang PHK karena pandemi, informasi lowongan kerja di BUMN sekelas PLN memberi angin segar. Tapi PLN membantah, dan menyebut surat tersebut cuma penipuan yang me…

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman pajak.go.id. Di sana terdapat bantahan yang dilakukan Direktorat jenderal Pajak.

Berikut isi penjelasannya:

“Sehubungan dengan pertanyaan dari masyarakat terkait penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

Saat ini semakin marak penyebaran program berbahaya dengan mengirimkan program APK (Application Package File) melalui aplikasi layanan pengirim pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah menyampaikan informasi atau bukti apapun dalam bentuk file APK.

Segala bentuk penyampaian informasi hanya menggunakan email dengan akun terdaftar domain @pajak.go.id atau domain yang dinyatakan valid oleh sistem DJP. Segala bentuk informasi yang mengarahkan wajib pajak untuk mengunduh program APK adalah penipuan.

Layanan resmi call center DJP hanya melalui Kring Pajak 1500200. Jika wajib pajak mendapatkan telepon dari pihak yang mengatasnamakan DJP selain dari nomor tersebut, wajib pajak dapat langsung melakukan konfirmasi melalui Kring Pajak atau kantor pajak terdaftar.

Masyarakat diminta untuk berhati-hati atas berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.”

Sumber:

https://pajak.go.id/id/pengumuman/penipuan-yang- mengatasnamakan-direktorat-jenderal-pajak-1

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Pesan berantai mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang meminta masyarakat mengunduh aplikasi tertentu adalah hoaks.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cara Lapor SPT Pajak Online

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cara Lapor SPT Pajak Online yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Penulis: Uci Alrasyid, Ilustrasi: Jurnalis

Kamis 16 Maret 2023 08:53 WIB

Batas lapor SPT Tahunan terakhir pada 31 Maret 2023 untuk PPh orang pribadi dan 30 April untuk PPh badan. Adapun cara melapor SPT Pajak secara online cukup mudah.

Baca juga: Aturan Baru Tarif Pajak Karyawan, Berapa Besarannya?

Cara lapor SPT Tahunan secara online sendiri dapat menggunakan e-Filing maupun e-Form di laman djponline.pajak.go.id. Dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak, berikut caranya, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: 5 Negara Tanpa Pajak Penghasilan

1. Wajib pajak masuk ke laman resmi DJP Online, www.pajak.go.id melalui handphone ataupun laptop.

2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanaan.

3. Jika sudah login, maka klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT.

4. Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang diberikan kepada anda baik 1770 dan 1770 S. Pilih yang sesuai dengan penghasilan anda per tahun.

5. Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik langkah selanjutnya.

6. Di sini anda akan diarahkan untuk mengisi data langkah demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data terkait penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir tahun pajak, hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut.

7. Jika Anda tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka akan muncul status SPT anda, yakni nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan status.

8. Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar.

9. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol kirim SPT.

10. Lalu, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email.

Selengakpnya simak dalam Infografis.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

AS Perketat Insentif Pajak Mobil Listrik untuk Kurangi Ketergantungan dari China

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul AS Perketat Insentif Pajak Mobil Listrik untuk Kurangi Ketergantungan dari China yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON–Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Jumat (31/3/2023) meluncurkan aturan pajak kendaraan listrik yang lebih ketat. Ketentuan baru itu akan mengurangi atau memotong kredit pajak pada beberapa model tanpa emisi.  Di samping itu pula memberi pembeli waktu dua minggu sebelum persyaratan baru berlaku.

Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan Amerika Serikat pada China untuk rantai pasokan baterai mobil listrik (EV). Selain itu bagian dari upaya Presiden Joe Biden untuk mewujudkan 50 persen penjualan kendaraan baru di AS pada tahun 2030 adalah EV atau hibrida plug-in.

Ketentuan baru terkait sumber baterai EV yang dikeluarkan pada hari Jumat tersebut memicu persyaratan baru untuk mineral penting dan komponen baterai dan berlaku untuk pembelian kendaraan mulai 18 April.

Pejabat AS mengakui dengan kebijakan baru itu akan membuat beberapa kendaraan kredit dipotong atau dihilangkan. Tesla  mengatakan Rabu bahwa kredit penggerak roda belakang Model 3 akan dikurangi sebagai hasil dari panduan tersebut. Pemerintah akan menerbitkan pada 18 April daftar revisi model kualifikasi dan jumlah kredit pajak.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) senilai 430 miliar dolar AS yang ditandatangani oleh Biden pada bulan Agustus menghilangkan batas penjualan EV pabrikan, tetapi memberlakukan persyaratan baru pada kredit EV. Hal itu termasuk persyaratan perakitan Amerika Utara mulai Agustus, batas kelayakan harga dan pendapatan pembeli mulai 1 Januari, dan sekarang aturan sumber baterai dan mineral kritis, efektif 18 April.

CEO Alliance for Automotive Innovation John Bozzella memperkirakan “beberapa” EV di pasar akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit penuh 7.500 dolar AS setelah 17 April. Dia mencatat persyaratan EV dirakit di Amerika Utara agar memenuhi syarat untuk kredit akan membuat 70 persen model mobil listrik yang dijual di negara tersebut tidak dapat memenuhinya.

“Beberapa mobil listrik pasti memenuhi syarat untuk kredit parsial. Mengingat kendala undang-undang, Departemen Keuangan telah melakukan yang terbaik untuk menghasilkan aturan yang memenuhi undang-undang dan mencerminkan pasar saat ini,” kata Bozzella.

IRA mensyaratkan 50 persen dari nilai komponen baterai untuk diproduksi atau dirakit di Amerika Utara agar memenuhi syarat untuk kredit 3.750 dolar AS dan 40 persen dari nilai mineral kritis yang bersumber dari Amerika Serikat atau mitra perdagangan bebas juga untuk kredit 3.750 dolar AS.

Treasury mengusulkan proses tiga langkah untuk menentukan persentase nilai mineral kritis dan proses empat langkah untuk menentukan nilai komponen baterai.

Pada hari Selasa, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani kesepakatan perdagangan mineral baterai EV. Departemen Keuangan mengatakan perjanjian mineral penting yang baru dinegosiasikan dapat dianggap sebagai perjanjian perdagangan bebas. Panduan tersebut mencantumkan Jepang yang memiliki kesepakatan perdagangan bebas AS.

Ketua Komite Energi Senat Joe Manchin, seorang Demokrat, mengatakan Departemen Keuangan mengabaikan maksud IRA dalam menulis pedoman tersebut.

“Dolar pajak Amerika tidak boleh digunakan untuk mendukung pekerjaan manufaktur di luar negeri,” kata Manchin. “Ini adalah alasan yang menyedihkan untuk membelanjakan lebih banyak dolar pembayar pajak secepat mungkin dan selanjutnya menyerahkan kendali kepada Partai Komunis China dalam prosesnya.”

Departemen Keuangan tidak segera mengeluarkan panduan tentang apa yang disebut “Kepedulian Entitas Asing “, sebuah ketentuan yang akan dimulai pada tahun 2024 kecuali kredit jika ada komponen atau mineral yang digunakan dalam baterai EV yang dibuat di negara-negara seperti China.

Ford  pada bulan Februari mengatakan akan menginvestasikan 3,5 miliar dolar AS untuk membangun pabrik baterai EV di Michigan, menggunakan teknologi dari perusahaan baterai China CATL.

Senator Republik Marco Rubio memperkenalkan undang-undang bulan ini yang berusaha untuk memblokir kredit pajak kendaraan listrik untuk baterai yang diproduksi menggunakan teknologi China, dengan mengatakan itu akan “secara signifikan membatasi kelayakan kredit pajak IRA dan mencegah perusahaan China mendapat manfaat.”

Publik memiliki waktu hingga pertengahan Juni untuk mengomentari panduan yang diusulkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPRD Sumut H Jumadi Harap Dugaan Penggelapan Pajak Di UPT Samsat Samosir Diusut Tuntas

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPRD Sumut H Jumadi Harap Dugaan Penggelapan Pajak Di UPT Samsat Samosir Diusut Tuntas yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ANGGOTA DPRD Sumut H Jumadi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Jumadi, (foto) berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus dugaan penggelapan pajak kendaran bermotor senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir, yang telah meresahkan pembayar pajak. 

Dewan juga akan memanggil Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Achmad Fadly untuk mendorong percepatan penuntasan kasus tersebut.

“Kita berharap kasus penggelapan pajak ini segera dituntaskan dengan melibatkan para penegak hukum, seperti Poldasu dan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan dll,”  kata Jumadi kepada Waspada akhir pekan kemarin.

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu  merespon progress kasus penggelapan pajak di UPT Samosir senilai Rp 2,5 miliar dengan jumlah korban ratusan orang yang mengurus BPKB dan STNK.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah personel anggota Satlantas Polres Samosir Bripka AS meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di Samosir, pada 23 Januari 2023 lalu dan diduga berkait dugaan penggelapan pajak tersebut.

Menyikapi hal itu,  Jumadi mengapresiasi berbagai langkah yang ditempuh Poldasu yang proaktif dan secara profesional melakukan pemeriksaan, termasuk membentuk tim untuk mendalami masalah ini, dan memerika Kapolres Samosir, Kepala UPT setempat dan para pendahulunya, serta pihak terkait.

Namun Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini menandaskan,  kasus penggelapan pajak ini harus diusut tuntas untuk memberi kelegaan, terutama para pembayak pajak yang ingin mengurus BPKP dan STNK, bukan hanya di Samosir, tetapi di kabupaten/kota.

“Kita juga harus memahami ada kekhawatiran pembayar pajak yang cemas dana mereka akan raib jika diurus oleh oknum tertentu di UPT akibat kasus tersebut di atas,” sebut Jumadi.

Selain itu, untuk memberi efek jera, Jumadi berharap hukuman terhadap para pelaku kejahatan keuangan ini  lebih berat, karena sudah menimbulkan keresahan dan menyebabkan korban mengalami kerugian finansial.

Prioritas Kinerja

Untuk tidak memberi kesan negatif yang makin meluas dan mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumadi menegaskan, penuntasan kasus penggelapan pajak di UPT Samosir perlu dijadikan prioritas kinerja aparat penegak hukum itu.

“Kita dari Komisi C DPRD Sumut yang tupoksinya membidangi masalah keuangan, ikut mendorong kinerja aparat hukum agar lebih maksimal menyelesaikan kasus tersebut dan berharap tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya,

Pihaknya juga akan memanggil Kepala BPPRD Sumut Achmad Fadly dan jajarannya untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi C, dengan salah tujuan selain penuntasan kasus di atas, juga terus mengimbau wajib pajak untuk tidak mengurus surat–surat kendaraan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu,  BPPRD diminta untuk terus memperkuat kordinasi dan sinergitas serta memaksimalkan kinerja dengan UPT di kabupaten/kota, guna mencegah terulangnya penggelapan pajak. (cpb)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bahlil Ungkap Insentif untuk Investor IKN Keringanan Pajak hingga Lahan dengan Harga Murah

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bahlil Ungkap Insentif untuk Investor IKN Keringanan Pajak hingga Lahan dengan Harga Murah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Selain kemudahan investasi, dia juga membeberkan sejumlah insentif lainnya, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan kepastian hukum keberlanjutan pembangunan IKN ke depan.

“Bahwa investor yang berkomitmen melakukan investasi di sana (IKN) akan memperoleh kemudahan dalam hal perizinan, keringanan pajak, dan bisa mendapatkan lahan dengan harga yang relatif lebih rendah,” kata Bahlil dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia, pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah membangun kolaborasi bagi pemerataan investasi di Indonesia. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan ekonomi berkeadilan.

“Kolaborasi menjadi salah satu kunci bagi pemerataan investasi di Indonesia. Pemindahan Ibu Kota ke IKN (Ibu Kota Nusantara) juga menjadi upaya pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut dengan menggenjot kolaborasi antara investor dengan pemerintah di daerah,” ujarnya.

Bahlil memastikan pemerintah akan mempermudah masalah perizinan di IKN bagi para investor. Terlebih, saat ini Undang-Undang (UU) Cipta Kerja baru saja disahkan oleh DPR sehingga dapat mempermudah perizinan investor menanamkan modalnya ke dalam negeri.

“Kalau ditanya tadi, apa jaminan pemerintah untuk masuknya investasi. Kalau dulu susah izin, saya akan jamin perizinan mudah. Izinnya simpel, mau urus IUP, Amdal, izin lokasi semua terintegrasi sesuai UU Cipta Kerja,” jelas Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan rencana pembangunan pusat latihan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung persepakbolaan Indonesia.

Pemberian Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha di IKN

Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Disisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN.

“Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yaitu segera melayani komitmen investasi pelaku usaha baik dari proses perizinan berusaha. Kemudian pemberian kemudahan berusaha termasuk pemberian hak atas tanah dan fasilitas tax holiday yang dititikberatkan pada investasi pembangunan infrastruktur, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya sesuai prioritas IKN,” tutur dia.

Bahlil menuturkan kementeriannya juga menyiapkan perizinan berusaha dengan memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dia menekankan pemerintah tidak hanya mendorong usaha besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas UMKM untuk dapat berpartisipasi menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi.

“PP No. 12 Tahun 2023 ini juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha, sementara di luar IKN dikenakan 0,5% dari omzet. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia,” ucap Bahlil.

Bahlil Lahadalia: Presiden Berikutnya Terus Jalankan Pembangunan IKN

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (14/12/2022). Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Investasi/BKPM dan target investasi sampai Desember 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bahlil mengatakan pembangunan IKN yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan tetap berlanjut oleh pemimpin selanjutnya, karena sudah ada Undang-Undang IKN yang menjadi dasarnya.

Tak hanya itu, Bahlil menuturkan dengan UU IKN siapa pun nanti presiden berikutnya yang terpilih harus terus menjalankan pembangunan IKN.

“Siapapun presiden yang akan datang IKN sudah diatur dalam UU harus dijalankan. Agustus 2024 nanti, kita sudah mengadakan upacara peringatan kemerdekaan di sana. Istana Juni sudah jadi,” ungkap Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan, wilayah IKN bukan di areal hutan tetapi areal hutan industri. Hanya 30 persen lahan di IKN didirikan bangunan, sementara sisanya akan dijadikan lahan hijau.

“Saya kira tidak ada masalah dan keraguan. Sekarang Indonesia sudah berubah, dulu kalau bisa lama kenapa cepat, sekarang serba cepat dan mudah,” pungkas Bahlil.

Infografis Prosesi dan Perkemahan Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.