Gerhana Matahari Total Bikin Warga Australia Terpukau


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gerhana Matahari Total Bikin Warga Australia Terpukau yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MELBOURNE, KOMPAS.com – Fenomena gerhana matahari yang terlihat di beberapa belahan bumi tak hanya membuat kagum rakyat Indonesia, tetapi juga membuat sejumlah warga Asutralia Barat terpukau.

Pada Kamis (20/4/2023), di Exmouth yang merupakan daerah terpencil di Australia Barat, orang-orang yang terdiri atas astronom profesional hingga kosmolog amatir berbondong-bondong menyaksikan gerhana matahari total.

Mereka berkendara ke daerah terpencil itu dengan karavan. Di Exmouth, orang-orang itu memasang teleskop dan mengenakan kacamata pelindung demi menyaksikan detik-detik gerhana matahari.

Baca juga: Fenomena Langka Gerhana Bulan Total: Fakta, Keunikan, hingga Durasi

Dari situ, mereka menjadi saksi hidup bagaiman bulan merayap melintasi permukaan matahari hingga mencapai gerhana matahari total berdurasi 58 detik, sebagaimana dilansir AFP.

John Lattanzio dari Astronomical Society of Australia mengatakan, orang-orang yang berbondong-bondong melihat gerhana matahari di daerah terpencil tersebut merupakan bukti betapa kuatnya keinginan mereka menyaksikan fenomena alam yang langka tersebut.

“Mereka menjadi ‘pemburu gerhana’ dan mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk pengalaman berulang,” ungkap Lattanzio.

Baca juga: Blood Moon: Mitos Gerhana Bulan dari Seluruh Dunia

Gerhana matahari total terlihat di Exmouth, Australia, pada pukul 11.29.48 waktu setempat. Selama 58 detik, daerah tersebut diselimuti kegelapan.

Selain membuat penonton takjub dan memberikan pengalaman yang menyenangkan, gerhana matahari juga memberi para ilmuwan kesempatan untuk mengamati korona matahari.

Korona adalah bagian paling luar dari atmosfer matahari. Korona tidak dapat dilihat secara langsung dari bumi, kecuali pada saat terjadinya gerhana matahari total sekaligus dengan bantuan teleskop.

Baca juga: 3 Jenis Gerhana dalam Tata Surya: Matahari, Bulan, Bintang

Selain di Australia, beberapa warga di sejumlah wilayah di Indonesia juga turut menyaksikan gerhana matahari.

Dirangkum dari Kompas.com, sejumlah warga di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua juga turut menyaksikan gerhana matahari total.

Di daerah lain seperti Manokwari, Kupang, Gorontalo, Salatiga, Yogyakarta, hingga Jakarta mengalami gerhana matahari hibrida.

Baca juga: Gerhana Matahari Cincin 21 Juni, Begini Penampakannya di Negara-negara Lain

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal Anggota DPR Usul Bikin Pansus


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal Anggota DPR Usul Bikin Pansus yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari atau Tobas meminta pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triliun.

Alasannya, ada perbedaan data yang disajikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Ini clear ada dua data berbeda, satu data pasti salah, karena kita sama-sama cari kebenaran kita pansus kan,” sebut Tobas.

Baca juga: Mahfud Ungkap Modus Korupsi: Tukar Koper di Pesawat untuk Selundupkan Uang Hasil Pencucian

Selain itu, lanjut dia, ada beberapa kejanggalan yang mesti dibuktikan.

Pertama, problem sulitnya membenahi dugaan pencucian uang di Kemenkeu, apakah karena ada pihak yang menghalangi atau karena sistem yang tidak berjalan optimal.

Kedua, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disebut tak sampai ke tangan Sri Mulyani.

“Ada surat yang disampaikan hand to hand kalau tidak salah tadi, tapi tidak sampai. Kenapa hand to hand? Itu jadi masalah juga,” ujar dia.

“Kenapa kemudian dia tidak ada tindak lanjut, dan hilang datanya?” sambung Tobas.

Baca juga: Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Pak Mahfud Sudah Jadi Oposisi?

Menurut dia, pansus harus segera dibentuk untuk segera menangani persoalan tersebut agar ada data yang bisa diperbandingkan secara lebih komprehensif.

“Sehingga kita bisa adu data. Kita cek. Apa yang bisa kita lakukan tindak lanjutnya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Mahfud menyebut ada kesalahan data yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023).

Ia mengklaim Sri Mulyani mengatakan transaksi mencurigakan di pegawai Kemenkeu hanya Rp 3 triliun.

“(Padahal) yang benar Rp 35 triliun,” papar dia.

Mahfud pun menceritakan laporan dugaan pencucian uang dari PPATK yang tak sampai ke Sri Mulyani terjadi di Direktorat Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Pencucian uang itu terkait impor emas batangan, yang diaklaim impor emas murni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Polri Ungkap 3 Fenomena Ini Bikin Hoaks Makin Cepat Menyebar


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Polri Ungkap 3 Fenomena Ini Bikin Hoaks Makin Cepat Menyebar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

banner hoaks (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta – Polri menyebutkan ada 3 fenomena yang membuat hoaks menyebar dengan cepat di masyarakat saat ini. Itu sebabnya, literasi digital dan memperbanyak konten positif di media sosial bisa meminimalisir potensi penyebaran hoaks itu.

Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam acara Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dengan Polri di Medan, Selasa (7/2/2023). Listyo menyebutkan tiga fenomena ini harus diperhatikan lebih serius oleh semua pihak.

Fenomena pertama adalah viralogi, dalam fenomena ini media dijadikan alat untuk memobilisasi massa. Kapolri menyebut hal ini bisa berbahaya jika kontennya mengandung hoaks dan unsur provokatif.

Sementara fenomena kedua adalah jurnalisme warga, di mana setiap orang bisa menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sedangkan yang ketiga adalah konvergensi media, di mana pemilik media massa memiliki lebih dari satu jenis media, sehingga bila terjadi penyebaran berita tanpa fakta dan data bisa lebih mudah memenuhi ruang di media televisi, radio, dan media daring.

“Tentunya, perlu adanya peningkatan literasi kepada masyarakat terkait aturan pemilu sehingga masyarakat memiliki imunitas terhadap berbagai hoaks, kampanye negatif atau hitam, politik identitas, dan sebagainya sehingga tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi,” ujar Listyo dilansir laman Dewanpers.or.id.

“Selain itu konten-konten positif yang disertai fakta dan kebenaran harus lebih banyak memenuhi ruang digital. Hal ini untuk menekan konten negatif agar tidak menjadi trending isu,” katanya menambahkan.

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan.Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Demi mencegah hal tersebut, berikut pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis dan cara mengatasinya

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Paparan Mahfud Bikin DPR Terkejut Beda Dengan Sri Mulyani


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paparan Mahfud Bikin DPR Terkejut Beda Dengan Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan pemaparan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Mahfud MD yang berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K. Harman mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dari paparan Menteri Keuangan di Komisi XI DPR dan hasilnya berbeda dengan paparan versi Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD meyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut merupakan hasil dari pencucian uang, yang dinilai lebih berbahaya dari korupsi. 

“Kita jadi bertanya-tanya seperti apa ini kita ingin tahu betul. Ingin benar-benar rapat ini ingin membuka ada apa sebenarnya?” kata Benny dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Terkait Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Benny menuturkan bahwa nilai Rp 349 triliun sangat besar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

“Masyarakat melihatnya itu Kemenkeu isinya maling semua, persepsinya gitu,” kata Benny. Namun, mendengar paparan Menteri Keuangan, ternyata Rp 349 triliun ternyata tidak semua menyangkut oknum di Kemenkeu. Data itu juga merupakan kompilasi dari 14 tahun terakhir.

“Kita berharap ada keterangan yang jelas,” tegasnya.

Sebagaimana rapat kerja dengan Komisi XI kemarin, Selasa (28/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi Rp 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3.3 triliun.

Itu pun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun (2009 s.d. 2023) yang telah ditindaklanjuti. Kemudian, terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam Rangka Mutasi Promosi (Fit & Proper test).

“Jadi yang benar-benar berhubungan 3,3 triliun periode 2009-2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun,” kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC]

Misteri Transaksi Rp300 T, Mahfud-Sri Mulyani Tagih PPATK

(haa/haa)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ini Pernyataan Ketua Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset yang Bikin Mahfud MD Geleng Kepala


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ini Pernyataan Ketua Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset yang Bikin Mahfud MD Geleng Kepala yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul jadi sorotan.

Pernyataan Bambang Pacul ini pun bikin Mahfud MD geleng kepala.

Bambang pacul terang-terangan menyebut bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus lebih dulu melobi ketua umum partai politik, bukan di legislatif.

Pernyataannya ini menanggapi permiintaan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD yang meminta DPR RI segera mengesakan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sampai Geleng-geleng Lihat Tingkah Anggota DPR saat Minta Tolong 2 RUU Ini Segera Disahkan

Mahfud MD di awal rapat menjelaskan Pemerintah sudah proaktif soal pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar leluasa menyelidiki transaksi mencurigakan di kemudian hari.

“Tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III DPR), tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak. Tolong juga (UU) pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak,” kata Mahfud.

Pemerintah sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak 2020, tapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas.

Sudah sejak lama pemerintah menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bahkan, Presiden Jokowi pada 7 Februari 2023 di Istana Merdeka, pernah meminta dua RUU itu segera disahkan dan diproses di DPR.

Menanggapi Mahfud MD, Bambang Pacul terang-terangan dari dua tersebut, RUU Perampasan Aset paling mungkin bisa disahkan. Itupun Pemerintah melobinya bukan dengan anggota DPR RI, tapi langsung ke ketum parpol.

“Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak,” kata Bambang Pacul.

Baca juga: Saat Mahfud MD Bicara Selalu Dikeroyok Setiap Datang ke Komisi III DPR

Ia melanjutkan, “Di sini boleh ngomong galak, Pak. Tapi, Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!'”

“Jadi, permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” imbuh Bambang Pacul diikuti tawa anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat.

Soal RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu itu mengatakan sulit, karena ada kekhawatiran tak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya.

“Kalau RUU Pembatasan Uang Kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma Rp 20 juta lagi. Enggak bisa, Pak, nanti mereka enggak jadi (anggota DPR) lagi,” katanya.

Soal ini, Mahfud MD hanya geleng-geleng kepala sambil senyum kecut.

Ucapan Bambang Pacul itu ditingkahi tawa para anggota DPR RI yang mengaku setuju dengannya.

Mereka mau tak mau harus menurut kata ‘bos’ masing-masing.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Mahfud MD Geleng Kepala, Ketua Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Harus Lobi Ketum Parpol,

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Diusulkan Mahfud RUU Ini Malah Bikin DPR Nangis Apa Isinya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Diusulkan Mahfud RUU Ini Malah Bikin DPR Nangis Apa Isinya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkap banyak hal, selain persoalan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Salah satunya perkara rancangan undang-undang (RUU) pembatasan uang kartal yang diminta Mahfud agar diproses segera oleh Komisi III DPR. Menurut Mahfud, regulasi tersebut bisa melacak lebih jauh tindak pidana pencucian uang (TPPU).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya ingin usulkan gini, sulit memberantas korupsi itu, tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, undang-undang perampasan aset, tolong didukung biar kami bisa mengambil begini-begininya, Pak, tolong juga pembatasan uang kartal didukung,” ujar Mahfud saat rapat di Komisi III, seperti dikutip Jumat (31/3/2023).

Merespons permohonan itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul mengatakan, permohonan Mahfud itu bisa-bisa saja berjala mulus di DPR asalkan mendapat restu dari para ketua umum partai politik di parlemen. Karenanya, ia meminta Mahfud melobi para Ketum Parpol.

Menurut Bambang, ini karena para anggota DPR, termasuk di Komisi III mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing pimpinan partai politiknya. Tanpa adanya persetujuan dari para petinggi partai, legalitas RUU untuk disahkan katanya sulit tercapai.

Apalagi, Pacul mengungkapkan, presiden juga pernah menanyakan soal dua RUU ini. Dia pun mengungkapkan secara terang-terangan bahwa dua RUU itu ditolak karena masih menyimpan polemik. Misalnya, untuk RUU Pembatasan Uang Kartal bisa merepotkan para anggota dewan saat kampanye.

“Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua, Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet. E-walletnya cuman Rp 20 juta lagi. Enggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Loh saya terang-terangan ini,” ujarnya.

Lalu apa isi RUU Pembatasan Uang Kartal?

Mengacu kepada situs Indonesia Corruption Watch (ICW), RUU tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2017 tapi tidak pernah dibahas meskipun telah masuk ke dalam daftar Prolegnas lima tahunan.

Padahal praktik suap-menyuap seringkali terjadi dalam bentuk serah-terima uang tunai. KPK sendiri mencatat, setidaknya ada 791 perkara suap-menyuap yang ditanganinya, sejak 2004 hingga 2021. Pola transaksi secara tunai juga kerap terjadi dalam tindak pidana pencucian uang. Keduanya sama-sama bertujuan mengaburkan dan menghapus jejak transaksi dan aliran dana kotor tersebut.

RUU Pembatasan Transaksi Tunai dapat memperkuat regulasi yang sudah ada dengan membatasi transaksi uang kartal secara lebih menyeluruh, agar modus kejahatan finansial yang umumnya dilakukan dengan transaksi tunai untuk mengaburkan dan menghilangkan jejak, dapat diminimalisasi.

Menurut ICW, resistensi elit DPR RI kehadiran RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal justru menunjukkan urgensi penerapannya mengingat praktik kotor yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah dianggap wajar.

[Gambas:Video CNBC]

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 57,9 T Selama 2022

(mij/mij)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DIKEROYOK Mahfud MD Justru Bikin DPR RI Tak Berkutik Rocky Gerung Jadi Konyol Juga Nih DPR


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DIKEROYOK Mahfud MD Justru Bikin DPR RI Tak Berkutik Rocky Gerung Jadi Konyol Juga Nih DPR yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNPALU.COM – Menko Polhukam, Mahfud MD jadi sorotan publik usai mengadakan rapat dengan Komisi III DPR RI.

Mahfud MD mengkritik habis-habisan anggota DPR hingga tak berkutik.

Pengamat politik, Rocky Gerung turut mengomentari momen ini.

Rocky menilai, Mahfud MD telah menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan.

Pasalnya, satu per satu kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud MD.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD geram melihat aksi anggota dewan yang kerap kali interupsi. (Capture YT DPR RI)

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mendadak viral disanjung netizen saat yang bersangkutan menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Dalam rapat tersebut, Mahfud MD satu per satu menjawab kritik dan sindiran yang dilontarkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik Rocky Gerung menilai Mahfud MD telah menang dalam rapat dikeroyok lawan Anggota Komisi III DPR RI.

Rocky Gerung menyampaikan, sedari awal sudah terlihat bagaimana Anggota DPR mengeroyok Mahfud MD.

Rocky Gerung sendiri berpendapat Mahfud MD pada saat itu berada di atas angin karena beberapa faktor.

“Secara moral dia tinggi, karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik. Jadi semua netizen, masyarakat Indonesia bahkan 300 persen mendukung Mahfud,” kata Rocky.

“Jadi konyol juga nih DPR, mereka mewakili rakyat tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum.”

Mahfud MD dan Rocky Gerung (Kolase)

Faktor lain yang menyebabkan Mahfud unggul adalah karena Mahfud MD memiliki data yang kredibel.

Rocky menjelaskan, Mahfud MD pada rapat tersebut berhasil mempermalukan anggota DPR mulai dari Partai PDIP, PPP, hingga Partai Demokrat.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati KapuasAnggota DPR Bikin Daftar Pasutri Tersangka KPK Tambah Panjang


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati KapuasAnggota DPR Bikin Daftar Pasutri Tersangka KPK Tambah Panjang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta

Pasangan suami istri, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Ben Brahim dan Ary Egahni menambah daftar panjang pasutri yang menjadi tersangka KPK.

Terkait kasus keduanya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkaranya. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

“Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

Terlepas dari itu, penetapan tersangka terhadap Ben Brahim dan Ary Egahni ini menambah daftar panjang suami-istri yang dijerat KPK. Total setidaknya kini ada 15 pasangan suami-istri yang menjadi ‘pasien’ KPK.

1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

Simak juga Video ‘Dugaan Korupsi Puluhan Miliar Bikin Kantor Ditjen Minerba Digeledah KPK’:

[Gambas:Video 20detik]

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

POPULER OTOMOTIF Penjualan MPV Murah Anjlok AvanzaVeloz Teratas Mau Bikin SIM Jangan Pakai Baju Warna Ini


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul POPULER OTOMOTIF Penjualan MPV Murah Anjlok AvanzaVeloz Teratas Mau Bikin SIM Jangan Pakai Baju Warna Ini yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

 JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja penjualan kendaraan keluarga 7-penumpang murah atau yang dikenal sebagai low multi purpose vehicle (LMPV) di pasar dalam negeri kembali melambat selama November 2022.

Diolah dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penurunan tersebut mencapai 18,5 persen bila dibandingkan sebulan sebelumnya, yaitu dari 16.076 unit menjadi tersisa 13.091 unit saja.

Penurunan ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi sejak memasuki akhir kuartal III/2022. Kala itu, segmen LMPV mampu mencapai penjualan 22.517 unit dan 20.533 unit per-bulan.

Selain itu, ketika membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), pemohon harus mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku di lokasi Satpas SIM.

Salah satu yang penting adalah soal pakaian yang digunakan saat membuat SIM. Jangan sampai pakaian yang tidak sesuai aturan malah membuat SIM jadi tidak sempurna, seperti seperti unggahan dalam akun Tiktok @sarahprissynisa.

Dalam video di akun tersebut, tampak hasil foto SIM yang menunjukkan seseorang menggunakan hijab.

Baca juga: Penjualan MPV Murah Anjlok, Avanza-Veloz Teratas

Berikut 5 artikel terpopuler di kanal otomotif pada Minggu, 18 Desember 2022 :

1. Penjualan MPV Murah Anjlok, Avanza-Veloz Teratas

Meski begitu, LMPV masih menjadi salah satu pasar otomotif yang penting di Indonesia karena mampu berkontribusi 14,4 persen dari total pasar di November 2022 yang capai 91.086 unit.

Lebih jauh, tercatat Toyota Avanza lagi-lagi berhasil menguasai pasar dengan penjualan 3.859. Capaian ini jauh meninggalkan pesaing LMPV lain seperti Daihatsu Xenia dengan 2.501 unit maupun Mitsubishi Xpander yang menorehkan penjualan 1.366 unit.

Hanya saja memang bila dibandingkan satu bulan sebelumnya angka tersebut melambat 22,1 persen atau dari 4.958 unit. 

Baca juga: Penjualan MPV Murah Anjlok, Avanza-Veloz Teratas

2. Mau Bikin SIM, Jangan Pakai Baju Warna Ini

Namun hijab yang dipakai justru hilang alias tidak terlihat. Hasilnya, yang terlihat tinggal bagian wajah si pemilik SIM saja.

Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol Tri Julianto Djatiutomo, menyarankan agar pemohon SIM tidak menggunakan pakaian warna putih atau warna cerah.Termasuk juga warna biru yang kerap menjadi warna latar belakang foto di Satpas SIM.

“Karena yang bersangkutan menggunakan hijab berwarna putih,” ujar Djati, kepada Kompas.com (17/12/2022).

Baca juga: Mau Bikin SIM, Jangan Pakai Baju Warna Ini

3. Besok, Jasa Marga Operasikan Gerbang Tol Cimanggis Baru

Sebagai pengelola ruas Tol Jagorawi, Jasamarga Metropolitan Tollroad, akan mengoperasikan GT Cimanggis 6 mulai Senin, 19 Desember 2022 pukul 00.00 WIB.

Untuk diketahui, GT Cimanggis 6 merupakan titik relokasi transaksi GT Cimanggis 1 untuk pengguna jalan yang menuju Jakarta.

Pada kondisi saat ini, GT Cimanggis 1 mengoperasikan total 5 gardu tol yang melayani transaksi pengguna jalan menuju Jakarta, maupun yang keluar menuju Cimanggis.

Baca juga: Besok, Jasa Marga Operasikan Gerbang Tol Cimanggis Baru

4. Belajar dari Kasus Kecelakaan ASN Sulut dengan Warga Sipil, Jangan Arogan di Jalan

Pelanggaran lalu lintas hingga saat ini masih menjadi hal yang sering dilakukan oleh banyak pengendara.

Bahkan baru-baru ini viral pengendara motor berjenis Honda beat street menjadi korban rombongan Pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan arogansi dalam berkendara.

Korban yang bernama Rivay Tumboimbela melalui akun Facebook pribadinya membagikan beberapa bukti berupa foto dan juga video saat kejadian. Dari unggahan tersebut diketahui jika kejadian ini terjadi pada 13 Desember 2022, di Jalan Raya Desa Pangu, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Baca juga: Belajar dari Kasus Kecelakaan ASN Sulut dengan Warga Sipil, Jangan Arogan di Jalan

5. Kasus Kecelakaan ASN Sulut dengan Warga Sipil, Pelaku Harus Bertanggung Jawab

Baru-baru ini viral video pengendara motor berjenis Honda beat street menjadi korban rombongan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan arogansi dalam berkendara.

Rombongan ASN dengan beberapa mobil pelat nomor merah keluar jalur, dan hampir menyerempet pengendara sepeda motor.

Pengendara sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan ringan karena harus menghindari dari terjadi tabrakan.

Baca juga: Kasus Kecelakaan ASN Sulut dengan Warga Sipil, Pelaku Harus Bertanggung Jawab

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

5 Celetukan Ngeringeri Sedap Mahfud MD yang Bikin DPR Panas Dingin


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul 5 Celetukan Ngeringeri Sedap Mahfud MD yang Bikin DPR Panas Dingin yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suara.com – Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD kembali dipertemukan dengan para anggota Komisi III DPR RI.

Kala itu, mereka tengah membahas tentang transaksi janggal di lingkup Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun dalam Rapat Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2023).

Rapat tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit antara para anggota dewan dengan Mahfud MD. Tak sedikit pula celetukan nylekit dari Mahfud MD membuat para anggota DPR panas dingin.

Mahfud MD: DPR markus

Baca Juga:
DPR Blak-Blakkan Sahkan UU Bila Ada Perintah Ketum Partai, Joko Anwar: Indonesia Republik Horor

Mahfud MD menilai bahwa rapat tersebut tak fokus ke pembahasan, jauh dari kata kondusif, dan menilai para anggota dewan markus.

Adapun markus adalah istilah yang dipakai Mahfud MD untuk menyindir bahwa para anggota DPR kerap marah-marah dan ternyata sekadar titip kasus.

“Karena DPR ini sering aneh, kadang marah-marah gitu, nggak tahunya markus (makelar kasus) dia,” ujar Mahfud di sidang tersebut.

“(Ada anggota dewan pernah) marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung (malah) nitip kasus,” lanjut sindiran Mahfud.

Sebut sidang diwarnai dengan interupsi

Baca Juga:
Tiga Tahun Tak Lapor LHKPN, Ternyata Segini Harta Arteria Dahlan, Ikut Nikmati Uang Rp349 T?

Mahfud MD juga menilai bahwa para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut terlalu banyak menginterupsi dirinya sehingga tak dapat fokus ke pembahasan utama.

“Saya nggak mau interupsi lah, interupsi itu urusan Anda, nanti lah, Pak. Saya kan tadi sudah bilang pakai interupsi-interupsi nggak selesai kita ini. Lalu nanti (giliran) saya yang interupsi dituding-tuding. Saya tidak mau,” tegas Mahfud.

Berani keluar jika diminta, singgung kasus Sambo

Sang Menko Polhukam juga tak segan-segan keluar dari ruang sidang jika para anggota forum mengusirnya.

Adapun Mahfud juga menyinggung soal sikap forum anggota Komisi III DPR yang seolah-olah hobi memojokkan dirinya. Ia berkaca pada rapat soal kasus Sambo di beberapa waktu yang lalu. Kala itu, sikap forum juga tak jarang melontarkan cecaran ke Mahfud.

Bahkan kala itu para anggota dewan kerap memberikan berbagai tudingan ke Mahfud meski dirinya belum sempat bersuara. Ia pun merasa heran setiap datang ke Senayan, selalu ‘dikeroyok’ oleh DPR.

“Kalau misalnya saya membantah, lalu di sini berteriak. ‘Keluar’, ya saya (bakal) keluar, saya punya forum. Saya setiap ke sini dikeroyok,” curhat Mahfud.

“Belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo juga, belum ngomong sudah diinterupsi (oleh DPR). Dituding-tuding suruh bubarkan apa-apa,” tandasnya.

Tantang Arteria Dahlan

Mahfud turut menantang anggota DPR Arteria Dahlan yang sempat menilai dirinya bisa dipidana karena membuka rahasia terkait dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun.

Menurut Mahfud, hal yang dilakukannya ini juga tak jauh beda dengan Kepala BIN Budi Gunawan. Diketahui, Kepala BIN selali melaporkan hasil intelijen ke Presiden Jokowi dan Menko Polhukam.

Karena itu, Mahfud bertanya ke Arteria apakah berani menyebut Kepala BIN terancam pidana karena melaporkan data intelijen ke dirinya dan presiden. Terlebih, dirinya selama ini hanya mengungkap agregat transaksi janggal, bukan nama-nama.

“Beranikah saudara bilang begitu ke Kepala BIN (Budi Gunawan/BG)? Pak BG itu anak buah langsung ke presiden, tapi setiap minggu laporan resmi kepada Menkopolhukam,” ucap Mahfud.

Berani buka-bukaan nama

Mahfud menegaskan dirinya tak takut buka-bukaan terkait nama jika ditantang di rapat DPR kali ini. Bahkan, ia menegaskan jika memang diizinkan membuka nama, mungkin nama yang akan disebutnya itu ikut hadir di rapat tersebut.

“Kalau mau buka-bukaan (nama) ayolah, di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama,” ucapnya.

“Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga, di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama di sini (menunjuk ke kertas), tapi kalau buka-bukaan ayo,” tantang Mahfud.

Kontributor : Armand Ilham

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.