Ketua DPRD Paser Sebut Persoalan Infrastruktur Paling Banyak Disuarakan Masyarakat


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Paser Sebut Persoalan Infrastruktur Paling Banyak Disuarakan Masyarakat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER– Terdapat beberapa catatan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Dari berbagai usulan, menempati urutan pertama dan yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat terkait persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, hasil penelaahan Pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh legislatif berdasarkan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

“Kajian permasalahan terdiri dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, perekonomian, pengembangan SDM, serta tata kelola pemerintahan,” kata Hendra  Minggu (2/4/2023).

Baca juga: DPRD Paser Soroti Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Terendah Kedua di Kaltim

Baca juga: 30 Hari Kedepan, DPRD Paser Bakal Bahas Hasil Penyampaian LKPJ Bupati Anggaran 2022

Dari bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, hasil penelaahan Pokir anggota DPRD Kabupaten Paser terdapat 1.435 usulan dari total 2.262 usulan atau 63,44 persen dari total usulan.

“Hasil penelaahan itu terkait kerusakan jalan, tidak lancarnya drainase, terbatasnya air bersih, jembatan, gorong-gorong dan kurangnya sarana prasarana persampahan,” sambungnya.

Sementara untuk bidang perekonomian, terdapat 466 usulan dari total 2.262 usulan atau 20,60 persen dari total usulan.

Usulan tersebut seperti halnya, rendahnya fasilitasi kemitraan bagi UKM, Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian.

“Serta perkebunan, peternakan dan perikanan. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha,” jelas Hendra.

Pada bidang pembangunan SDM, terdapat 120 usulan dari 2.262 usulan atau 5,31 persen dari total usulan.

Usulan tersebut, kata Hendra mencakup kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah.

“Selain itu, masih rendahnya kelayakan sarana dan prasarana kesehatan, masih rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat,” paparnya.

Kemudian, pada bidang tata kelola pemerintahan dari hasil penelaahan terdapat 241 usulan dari total 2.262 usulan atau 10,65 persen dari total usulan.

“Seperti masih rendahnya kelayakan beberapa rumah ibadah, belum tersedianya sarana dan prasarana rumah ibadah, dan bagi kelompok pengajian,” terangnya.

Ia berharap, penyusunan RKPD tahun 2024 dapat dilakukan secara sistematis dan efektif agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Baca juga: DPRD Paser Gali Informasi ke DPPKUKM Kaltim, Bahas Penataan dan Pemberdayaan PKL

Guna mewujudkan hal itu, sambung Hendrs diperlukan koordinasi, integrasi hingga kolaborasi antara pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

“Sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang. Hasil penelaahan Pokir DPRD ini dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kegiatan yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan,” tutupnya. (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Limbah Kendaraan Listrik Masih Jadi Persoalan Krusial


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Limbah Kendaraan Listrik Masih Jadi Persoalan Krusial yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kendaraan listrik dipercaya merupakan salah satu langkah gebrakan yang dapat menekan gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kendaraan bermotor (CO2) sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Sebab saat ini, GRK dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi perhatian dunia karena kondisinya yang cukup memperhatinkan. Sehingga era elektrifikasi mulai digerakkan dalam lingkup global menuju Zero Net Emission.

Namun faktanya, kendaraan listrik berbasis baterai ini belum benar-benar ramah lingkungan, sebagaimana dikatakan Kasubdit Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ratna Kartikasari.

Baca juga: Hasil Klasemen Usai MotoGP Inggris 2022, Quartararo Masih Memimpin

Menurut dia, ada komponen yang hingga kini masih menjadi pembahasan karena limbahnya sangat berbahaya seperti sumber listrik dari pembangkit listrik thermal untuk charging baterai dan komponen baterai itu sendiri.

“Apabila pembangkit listrik masih mengandalkan batu bara, itu sama saja, Jadi cuma memindahkan masalah. Di perkotaan masalah beres tapi di daerah pinggiran masih akan tetap menghasilkan emisi,” ujar Ratna dalam sebuah tayangan di kanal YouTube InfoKPBB, Minggu (7/8/2022).

Masalah lingkungan lainnya, lanjut Ratna juga ada pada proses pembuatan baterai kendaraan listrik. Ia menyebut, penambangan logam dan mineral dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Saat baterai nantinya didaur ulang sekalipun, masih berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi. Sebab, baterai lithium terdiri dari casing, anoda, katoda, separator, elektrolit, dan komponen beracun lainnya.

Baca juga: Royal Enfield Bocorkan Motor Baru Hunter 350

“Baterai lithium mengandung logam berat dan senyawa organik yang beracun. Pembuangan limbah baterai lithium yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko lingkungan memiliki efek buruk bagi kesehatan hewan dan manusia,” katanya.

Potensi masalah lingkungan lain pun datang dari panel listrik kendaraan listrik pasca pemakaian. Ini pun berpotensi menjadi E-waste jika tidak dikelola dengan baik.

“Jangan sampai kita hanya fokus menurunkan emisi yang ada di perkotaan, tapi di sektor-sektor lain muncul masalah baru. Jadi ini harus dilihat secara keseluruhan, tidak hanya di bagian hilir, tapi hulunya perlu diperhatikan,” ujar Ratna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.