Arsip Tag: terus

Wali Kota Semarang sebut perbaikan jalur alternatif terus dikebut

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Wali Kota Semarang sebut perbaikan jalur alternatif terus dikebut yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Walaupun libur panjang, kami tetap ada aktivitas. Tim ini bekerja, cek kondisi dulu. Kalau ada lubang, misalnya ya ditambal

Semarang (ANTARA) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan perbaikan jalan berlubang, khususnya di jalur-jalur alternatif terus dikebut untuk menyambut arus mudik Lebaran 2023.

“Saya tadi sampaikan, jalur-jalur alternatif. Jalur di Palir sudah diaspal. Kemudian, Cangkiran ke arah Gunungpati ini kan milik provinsi,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Jawa Tengah, Senin.

Demikian juga, kata dia, Jalan Brigjen Sudiarto yang menjadi akses penghubung Mranggen, Demak, dengan pusat Kota Semarang juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) mengenai kesiapan menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2023.

“Pada saat kemarin, saya sudah minta, ‘nyuwun’ kepada Pak Gub (Gubernur Jateng) agar bisa diperhalus. Karena di sana masih banyak lubang,” katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang siapkan objek wisata sambut mudik Lebaran


Baca juga: Sebanyak 636.418 kendaraan arus mudik akan masuk Gerbang Kalikangkung

Untuk jalur alternatif yang berada di perkotaan, kata dia, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang, dalam kaitan ini Dinas Pekerjaan Umum untuk memuluskan jalur tersebut.

“Insya Allah nanti bisa lebih detil lagi. Minta masukan camat dan lurah juga. Mereka kan yang punya (wilayah) jalan-jalan berlubang. Tidak mungkin DPU sendiri yang melihat dan memantau,” katanya.

Artinya, kata Ita, memerlukan keaktifan dari jajaran lurah dan camat untuk menyampaikan kendala jalan rusak di wilayah yang dipangkunya agar segera diperbaiki dan bisa mulus pada Lebaran 2023 ini.

Sebelumnya, DPU Kota Semarang telah menggerakkan tim untuk terus menyisir dan mengecek kondisi jalur-jalur alternatif di Kota Atlas demi kenyamanan pemudik menjelang arus mudik Lebaran 2023.

Kepala DPU Kota Semarang Sih Riaung menyebutkan jalur-jalur alternatif yang dimaksud, antara lain Jalan Bumirejo, Jalan Beringin, Jalan Wolter Monginsidi dan jalur Sigar Bencah, Tembalang.

“Lebaran nanti kan banyak tamu (dari) yang mudik ya. Walaupun libur panjang, kami tetap ada aktivitas. Tim ini bekerja, cek kondisi dulu. Kalau ada lubang, misalnya ya ditambal,” katanya.

Saat ini, kata dia, setidaknya ada 10 tim yang dikerahkan DPU Kota Semarang, termasuk dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk menyisir jalur-jalur yang menjadi akses para pemudik.

“Kemarin itu ada 10 tim ya, baik dari bidang (DPU) maupun UPTD. Sehari saja hampir 100 ton (aspal) hotmix, ya untuk memperbaiki jalan-jalan ini menjelang arus mudik,” kata Rianung.

Baca juga: DPU Semarang cek jalur-jalur alternatif jelang arus mudik


Baca juga: Daop Semarang: Masih tersedia 259 ribu tiket KA Lebaran

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Paripurna DPRD Pemko Batam Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paripurna DPRD Pemko Batam Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

oleh
mediacenter

·

MC Pemko Batam – Pemerintah Kota Batam memberikan tanggapan dan atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan kedua Atas Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Sekaligus Pembentukan Pansus.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, pada Kamis (9/3/2023).

“Saya mewakili Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi setelah beliau menyampaikan dokumen Ranperda perubahan ke-2 Perda Nomor 10 tahun 2016, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Batam. Maka hari ini mewakili Pak Wali memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum tersebut,” kata Jefridin.

Adapun Jefridin menyampaikan tanggapan atau jawaban dari tiap pandangan umum Fraksi- Fraksi DPRD Kota Batam, terhadap Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.

Diantaranya mengenai Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemko Batam yang dimulai dengan penyesuaian struktur organisasi. Kemudian, penyetaraan jabatan, penyesuaian beban kerja dan sistem kerja.

“Pertama mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah. pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah ini dirasa sangat penting keberadaannya karena nantinya akan diintegrasikan dengan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan,” ujar Jefridin.

Menurutnya, pada saat ini bidang penelitian dan pengembangan yang ada di Kota Batam masih bergabung atau serumpun dengan bidang perencanaan program, evaluasi dan perencanaan pada Bapelitbangda, fungsi litbang yang ada di bapelitbangda dinilai kurang memadai karena ditempatkan pada unit setingkat eselon IV atau subkordinator.

“Diharapkan dengan dilakukannya pemisahan bidang penelitian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dari Bapelitbangda kedepan, kelembagaan daerah akan fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung program daerah berbasis riset dan teknologi seiring dengan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah,” jelas Jefridin.

Selanjutnya Jefridin menyampaikan perihal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Saat ini tugas dan fungsi penanganan penyelenggaraan kebencanaan yang terjadi di Kota Batam berada di salah bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, penangananan kebencanaan tersebut ditempatkan di unit setingkat eselon III,” ungkapnya.

Sehingga tugas dan fungsi dari pelaksanaan penanganan kebencanaan dirasa kurang memadai mengingat tingginya beban kerja yang harus dilaksanakan, guna optimalisasi penanganan penanggulangan bencana di Kota Batam kedepannya dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi di Kota Batam kiranya perlu dibentuk satu badan mandiri yang memang secara khusus fokus untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kebencanaan yang terjadi di Kota Batam.

Berikutnya kata Jefridin terkait perubahan tipology pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah secara eksplisit tidak tegas mencantumkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.

Kemudian dijelaskan juga oleh jefridin bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Mengarah kepada urusan perumahan dan permukiman sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait pengelolaan dan penyelenggaraan ruang terbuka hijau masuk dalam urusan lingkungan hidup,” katanya.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, mengingat urusan perumahan harus juga menangani hal-hal yang spesifik dalam lingkup kawasan perumahan dan permukiman yang salah satunya terkait prasarana, sarana dan utilitas maka untuk itu dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

“Kiranya perlu ada penambahan satu bidang tersendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan prasarana sarana utilitas, penyediaan perencanaan prasarana sarana utilitas perumahan penunjang fungsi hunian, pendataan kebutuhan, dan penyediaan perencanaan prasarana sarana utilitas berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran (skoring) pemenuhan indikator yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam telah memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi Dinas dengan tipology A.

“Adapun terhadap beberapa catatan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batam kiranya akan dilakukan penyempurnaan pada saat pembahasan antara Pansus DPRD dan Tim Pemerintah Kota Batam, diungkapkan juga oleh Jefridin bahwa Pemerintah Kota Batam berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. Kita juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik,” tegas Jefridin.

Dimana dapat disimpulkan jawaban dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi terhadap pandangan umum dari fraksi- fraksi DPRD Kota Batam atas Ranperda tersebut menyetujui untuk kemudian ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota DPRD melalui fraksi- fraksi DPRD Kota Batam yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap usulan Pemko Batam atas Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Perangkat Daerah,” kata Jefridin.

Adapun Ketua Pansus DPRD Kota Batam atas Ranperda Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 adalah Amintas Tambunan dan Wakil Ketua Pansus Amri.

“Kami berharap kerja sama yang baik dan harmonis yang telah berjalan antara pihak legislatif dan eksekutif selalu tetap terjalin sehingga proses penyusunan Ranperda ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan,” tutup Jefridin.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Ogah Diinterupsi Terus Komisi III DPR Saya Tiap ke Sini Dikeroyok

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Ogah Diinterupsi Terus Komisi III DPR Saya Tiap ke Sini Dikeroyok yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md tidak ingin diinterupsi terus-menerus saat menyampaikan paparannya di rapat Komisi III DPR RI. Mahfud mengaku setiap ke DPR dirinya seperti orang dikeroyok.

Awalnya Mahfud memaparkan adanya kasus dugaan korupsi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan. Kemudian tiba-tiba ada salah satu anggota Komisi III DPR hendak menyampaikan interupsi.

“Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum, seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin sudah ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya…,” ujar Mahfud dan tiba-tiba terdengar suara ‘saya interupsi’ dari anggota di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mahfud kemudian mengatakan tidak mau diinterupsi. Dia tidak mau pernyataannya dipotong karena khawatir menimbulkan tudingan baru.

“Saya ndak mau diinterupsilah, interupsi itu urusan Anda, nantilah, Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi ndak selesai-selesai kita ini, lalu nanti diinterupsi saya dituding-tuding lagi nanti, saya tidak mau, artinya kalau begitu, misalnya saya membantah, lalu di sini ada berteriak ‘keluar’, saya keluar, saya punya forum,” ujar Mahfud.

Mahfud mengaku setiap ke DPR dirinya seperti dikeroyok. Dia tidak mau itu terjadi dalam rapat kali ini.

“Saya setiap ke sini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi, waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan, jangan begitu dong,” ucapnya.

Belakangan, anggota Komisi III DPR itu mengatakan dia interupsi karena mikrofon miliknya mati. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun meminta Mahfud melanjutkan.

“Mik mati, Pimpinan,” ucap anggota DPR itu.

“Pak Mahfud, kita teruskan saja dulu, yang interupsi nanti,” ujar Sahroni.

Simak Video ‘Sri Mulyani Absen di Rapat Bahas Rp 349 T, Komisi III Rame-rame Interupsi’:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/gbr)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Insentif Guru Madin Diupayakan Terus Meningkat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Insentif Guru Madin Diupayakan Terus Meningkat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si menyatakan, pihaknya terus berupaya agar insentif bagi guru Madin dapat ditingkatkan dan disalurkan dengan baik.

“Insya Allah insentif untuk guru Madin, TPQ, tahun ini kelihatannya meningkat. Tahun ini saya minta untuk diberikan sebelum hari raya, tinggal nanti persyaratan administrasinya seperti apa,” paparnya.

Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu mengemukakan hal itu, usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Madrasah TPQ Assalam ‘Soko’ Kalisari, Yayasan Subulul Huda Kalisari, Kecamatan Randublatung, Jumat (3/2/2023).

Diungkapkan, keberadaan Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ di Kabupaten Blora penting untuk pendidikan keagamaan anak-anak sejak dini.

“TPQ, Madrasah Diniyah ini merupakan pendidikan awal untuk anak-anak kita dimana mereka dibekali dengan ilmu-ilmu agama,” terang Bupati

Pemerintah Kabupaten Blora, lanjutnya, telah memiliki Perda tentang Pondok Pesantren, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan di Blora.

Untuk itu Bupati berharap agar siswa-siswi yang beragama Islam di Kabupaten Blora agar bisa baca tulis Al Quran.

“Saya kemarin sudah minta kepada Diknas dan Kemenag untuk membuat edaran bahwa anak-anak kita yang beragama islam baik yang sekolah di SD Negeri dan SMP Negeri ini wajib bisa membaca Al Quran,” tandasnya.

Terkait pembangunan TPQ, Bupati Arief mengapresiasi dibangunnya gedung Madrasah TPQ Assalam dalam rangka menghadirkan pendidikan keagamaan untuk wilayah Kalisari dan sekitarnya.

“Saya merasa bahagia karena bisa hadir, dan ini merupakan salah satu upaya untuk pendidikan keagamaan yang ada di desa Kalisari. Saya sampaikan terima kasih apresiasi untuk seluruh yayasan dan panitia,” ungkap Bupati

Disampaikan, agar nantinya Madin dan TPQ tersebut kedepannya bisa berkembang dan memberikan kemanfaatan.

“Semoga dibangunnya gedung Madin dan TPQ ini akan bisa memberikan kemanfaatan khususnya untuk warga Soko, Kalisari dan sekitarnya,” imbuhnya.

Dalam peletakan batu pertama, KH. Muharror Ali turut hadir untuk mendoakan agar nantinya proses pembangunan gedung Madrasah tersebut dapat berjalan lancar dan nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Arief juga menyerahkan bantuan kepada panitia pembangunan Madin TPQ Assalam. (Dinkominfo Blora/ Prokompim).

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Elektrifikasi Kendaraan Komersial Terus Dikaji

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Elektrifikasi Kendaraan Komersial Terus Dikaji yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

OLEH ERIC ISKANDARSJAH Z

Kebutuhan elektrifikasi kendaraan segmen komersial sebenarnya cukup tinggi. Ini mengingat kendaraan seperti truk dan bus bermesin diesel beroperasi dalam durasi yang tinggi, sehingga kontribusinya dalam menyumbang polusi cukup signifikan.

Karenanya, beberapa jenama mulai mengembangkan electric vehicle (EV) dalam format truk atau bus listrik. Dengan begitu, mereka bisa berperan dalam mendorong era transportasi tanpa emisi.

Di Indonesia, beberapa merek yang mulai melakukan kajian elektrifikasi adalah Isuzu, Hino, dan Fuso. Marketing & Sales Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia Attias Asril mengatakan, hal itu ditunjukkan lewat hadirnya Isuzu Elf EV di booth Isuzu dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Isuzu juga terlibat dalam project joint EV di Bali.

Truk listrik Hino – (Eric Iskandarsjah Z/Republika)

“Lewat beragam langkah itu, kami ingin menghimpun informasi yang menyeluruh dari para stakeholders EV di Indonesia, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Seluruh informasi itu akan kami sampaikan kepada prinsipal di Jepang sebagai materi untuk memperkuat riset kami terkait EV,” kata Attias Asril, beberapa waktu lalu.

Isuzu tertarik untuk terjun dalam pasar EV karena melihat Pemerintah Indonesia cukup serius dalam hal ini. Meskipun, keseriusan itu memang masih diawali dari segmen kendaraan penumpang. Akan tetapi, diperkirakan, keseriusan itu juga akan menjamah ke pasar kendaraan komersial.

Menurutnya, pasar EV untuk kendaraan komersial di Indonesia cukup potensial. Karena, kehadiran jenis kendaraan ini bisa menunjang kebutuhan green vehicle dalam beragam kebutuhan, mulai dari transportasi umum, pariwisata, dan beragam kebutuhan lainya.

“Pengembangan EV untuk kendaraan komersial memang akan berbeda dengan kendaraan penumpang. Karena, EV untuk kendaraan komersial harus sangat memperhatikan tujuan penggunaan yang spesifik, daya angkut, dan daya jelajah yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa benar-benar jadi alternatif yang optimal,” ujarnya.

Truk listrik Mistubishi – (Eric Iskandarsjah Z/Republika)

Menurutnya, Elf EV merupakan kendaraan prototipe yang sedang dikembangkan di Jepang oleh Isuzu. Karena itu, pengembangannya belum melibatkan sejumlah kondisi yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, mulai pertengahan tahun ini, Isuzu mulai menghimpun sejumlah informasi dari Indonesia. Dengan begitu, Isuzu bisa menghadirkan kendaraan listrik yang paling pas dengan kondisi medan, infrastruktur, dan karakter penggunaan di Tanah Air.

Sementara itu, Product Division Head PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) Seno Wirdiyawantoro mengatakan, perusahaan juga ikut unjuk gigi dalam segmen EV dengan menghadirkan Dutro Z EV. “EV itu adalah keniscayaan sehingga pasti akan jadi bagian dari transportasi. Kami pun menyadari hal itu dan kehadiran Hino Dutro Z EV merupakan sinyal bahwa kami siap untuk menyambut pasar EV,” kata Seno Wirdiyawantoro.

Lewat sinyal itu, Hino sekaligus menekankan bahwa pabrikan Jepang tersebut akan serius dalam menggarap pasar EV. Apalagi, mengingat Hino merupakan salah satu market leader dalam sejumlah segmen kendaraan komersial.

“Kami akan terjun ke pasar EV dengan tetap memperhatikan best fit product. Sehingga, Hino bisa menghadirkan kendaraan komersial yang paling pas dengan kondisi pasar di Indonesia,” ujarnya.

Truk listrik Mistubishi – (Eric Iskandarsjah Z/Republika)

Sembari memperkenalkan Dutro Z EV, Hino juga sambil melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut pasar EV. Persiapan itu akan disesuaikan dengan infrastruktur dan regulasi yang ada sehingga produk yang dihadirkan bisa berkembang bersama ekosistem yang ada.

After Sales Director HMSI Irwan Supriyono mengatakan, perusahaan memang sedang unjuk gigi lewat produk truk listrik. Akan tetapi, kemungkinan besar, produk EV yang pertama kali akan dipasarkan oleh Hino di Indonesia adalah kendaraan listrik dalam format bus.

“Kendaraan listrik saat ini harganya masih sangat tinggi sehingga akan menjadi kendala bagi perusahaan logistik yang akan beralih menggunakan kendaraan listrik,” kata Irwan.

Jika kendaraan listrik dalam format bus, lanjut dia, pasar utamanya adalah layanan transportasi publik. Artinya, akan ada peran pemerintah yang akan memberikan sejumlah dorongan agar operator transportasi umum mau beralih menggunakan bus listrik. Hal ini yang membuat Hino lebih berpeluang untuk mengawali elektrifikasinya lewat produk bus listrik.

Dari semua proses pengembangan tersebut, Mitsubishi Fuso rupanya menjadi salah satu pabrikan kendaraan yang paling agresif di Indonesia. Karena, merek yang dipasarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) itu telah mulai melakukan proses uji coba.

General Manager Of Product Strategy KTB Bayu Aprizal mengatakan, uji coba itu dilakukan lewat produk eCanter yang digunakan oleh beberapa perusahaan logistik di Indonesia. “Dengan adanya langkah ini, terlihat bahwa Fuso lebih berpotensi untuk mengawali elektrifikasi di Indonesia lewat truk terlebih dahulu,” kata Bayu kepada Republika.

Truk listrik Mistubishi – (Eric Iskandarsjah Z/Republika)

Setelah mengawali elektrifikasi lewat truk, lanjut dia, baru kemudian Fuso mulai melakukan elektrifikasi di segmen bus. Hal ini dilakukan karena Fuso juga melihat bahwa bus merupakan segmen yang sangat potensial. “Secara produk elektrifikasi, saat ini Fuso memang lebih siap untuk mengawalinya lewat truk listrik,” ujarnya.

Meskipun begitu, hingga saat ini, Fuso belum bisa memastikan kapan eCanter mulai dipasarkan di Indonesia. Karena, produk tersebut masih menjalani proof of concept lewat beragam kajian untuk memastikan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Secara prinsip, tambah dia, eCanter merupakan truk yang juga memungkinkan untuk dikonversi menjadi bus. Hal itu bisa dilakukan dengan melepas bagian kabin dan menggantinya dengan bodi bus serta melakukan sejumlah penyesuaian. Seperti bagian suspensi untuk angkutan penumpang.

Jika eCanter telah dipasarkan sebagai truk listrik di Indonesia, pengembangan bus listrik, terutama bus dengan ukuran kecil, akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga, nantinya Fuso bisa mengakomodasi kebutuhan kendaraan komersial ramah lingkungan baik untuk angkutan barang maupun angkutan penumpang.

 

Dalam kendaraan konvensional, kebakaran yang kerap terjadi terhadap bus dan truk disebabkan oleh instalasi kelistrikan. Biasanya, hal ini dipicu oleh persoalan wiring atau kabel.

Kajian Keselamatan

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengimbangi beragam pengembangan EV dengan mendalami sejumlah potensi risiko yang bisa terjadi terhadap kendaraan listrik. Investigator senior KNKT Ahmad Wildan mengatakan, salah satu potensi risiko yang paling mungkin terjadi adalah kebakaran.

“Dalam kendaraan konvensional, kebakaran yang kerap terjadi terhadap bus dan truk disebabkan oleh instalasi kelistrikan. Biasanya, hal ini dipicu oleh persoalan wiring atau kabel,” kata Wildan.

Dia menekankan, kebakaran karena kelistrikan itu karena teknisi atau operator dalam industri kendaraan komersial belum terbiasa dengan budaya kelistrikan yang aman. Hal itu terlihat dari adanya modifikasi atau perawatan dan perbaikan bagian kelistrikan yang kurang sesuai dengan standar keamanan.

Kondisi itu pun mendorong KNKT untuk memberikan perhatian lebih pada sistem kelistrikan dalam EV. “KNKT mencoba melakukan pemetaan risiko bersama dengan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Pemetaanya terbilang komprehensif karena keseluruhan bagian EV merupakan hal yang berbeda dengan kendaraan komersial, sehingga menimbulkan hazzard tersendiri. Begitu pula dengan pengereman karena bus dan truk konvensional mengandalkan sistem pengeraman tambahan lewat engine brake, exhaust brake, dan retarder. Sedangkan, EV mengandalkan sistem deselerasi yang ditunjang oleh sistem regenerative braking.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.