Arsip Tag: minta

Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Minta Peserta Unduh Aplikasi BPJS Kesehatan untuk Lihat Tagihan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Pesan Berantai Minta Peserta Unduh Aplikasi BPJS Kesehatan untuk Lihat Tagihan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek Fakta aplikasi BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta – Beredar di media sosial dan aplikasi percakapan pesan berantai dari BPJS Kesehatan meminta peserta mengunduh aplikasi untuk melihat tagihan. Pesan berantai ini muncul sejak pekan lalu.

Dalam pesan berantai yang beredar terdapat informasi nama peserta, dan jumlah tagihan. Pesan itu juga meminta peserta untuk segera membayar tagihan yang ada.

Selain itu dalam pesan berantai tersebut, peserta BPJS Kesehatan juga diminta mengunduh aplikasi dalam format file.APK untuk mengetahui lembar tagihannya.

Lalu benarkah pesan berantai dari BPJS Kesehatan meminta peserta mengunduh aplikasi untuk melihat tagihan?

Belakangan marak penipuan dengan modus bagi-bagi hadiah mencatut nama perusahaan besar atau BUMN. Pelaku mengaku mewakili perusahaan yang akan memberikan hadiah pada korban, namun ujungnya korban malah tertipu dengan berbagai cara. Bagaimana menganti…

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan meminta penjelasan dari Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf. Ia menjelaskan pesan berantai yang beredar tidak benar.

“Itu penipuan, BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan pesan tunggakan dengan lampiran file seperti yang disebutkan,” ujar Iqbal saat dihubungi Senin (30/1/2023).

“Jangan dibuka dan jangan diinstal jika mendapatkan pesan berantai tersebut,” katanya menambahkan.

Ia juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang mengklaim dari BPJS Kesehatan.

“Saat ini banyak modus penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Kami meminta masyarakat mewaspadainya,” ujarnya.

“Aplikasi resmi BPJS Kesehatan bernama Mobile JKN. Hubungi call centre 165 jika masyarakat ragu dengan informasi yang diterima.”

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Pesan berantai dari BPJS Kesehatan meminta peserta mengunduh aplikasi untuk melihat tagihan adalah hoaks.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR Minta Sekda Riau Diusut soal Istri dan Anak Flexing

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR Minta Sekda Riau Diusut soal Istri dan Anak Flexing yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda meminta Mendagri hingga MenPAN-RB turun tangan Sekda Riau SF Hariyanto soal pamer harta anak dan istrinya. Dia meminta adanya pengawasan terhadap keluarga pejabat birokrasi yang pamer harta.

“Mendagri kita minta khusus untuk aparat pemda baik kepala daerah maupun birokrasi daerah juga menggunakan instrumen pembinaan dan pengawasan mereka termasuk Sekda Riau,” kata Rifqinizami kepada wartawan, Senin (27/3/2023).

Rifqinizami menilai fenomena pejabat publik hingga ASN yang flexing ini harus menjadi atensi. Dia meminta KemenPAN-RB untuk menginvestigasi kasus flexing tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sekda Riau dan ASN lain yang memiliki gaya hidup tidak wajar untuk jadi atensi KemenPAN-RB sebagai mitra kerja komisi II DPR RI untuk melakukan investigasi kepada mereka,” ujarnya.

Rifqinizami mengatakan jika adanya indikasi pelanggaran, perlu juga keterlibatan KPK untuk menelisik asal-usul kekayaan Sekda Riau.

“Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, saya kira aparat hukum termasuk KPK untuk menelisik darimana asal kekayaan itu,” ujarnya.

“Saya kira di tenaga keprihatinan bangsa ini, Sekda Riau dan ASN lain tidak pantas mengumbar gaya hidup yang bermewah-mewahan. Pihak lain yang tidak punya media sosial saya kira masyarakat juga bisa melihat bagaimana gaya hidup mereka bagaimana rumah dan mobil yang digunakan, ini tentu menciderai semangat kita untuk melakukan reformasi birokrasi,” lanjut Rifqinizami.

Diketahui, Sekda Riau SF Hariyanto terus menjadi sorotan karena sikap pamer harta keluarganya di media sosial. Usai sang istri, terbaru anaknya pun masuk dalam sorotan.

Terungkap anak Sekda Riau menggelar pesta ulang tahun di tempat megah. SF Hariyanto tidak membantah jika dikatakan video yang viral itu adalah pesta ulang tahun anaknya. Namun, dia mengklaim pesta itu dilakukan 13 tahun yang lalu saat anaknya baru berusia 17 tahun.

“Itu ulang tahun ke-17. Namanya orang tua kepada anak pertamanya. Umur 17 pengen (dirayakan), perayaan itu di toko kok sama teman-teman sekolah,” ucap SF menjawab video viral itu dilansir detikSumut, Senin (20/3/2023).

SF mengatakan kegiatan ulang tahun itu sudah lama dilakukan. Kini anaknya sudah berusia 30 tahun dan SF mengaku sudah punya cucu.

“Itu lama semua itu. Anak saya umur 17, sekarang umur 30 dan udah punya anak, sudah ada saya cucu. Ya itu sudah lama fotonya,” kata SF.

(eva/imk)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Awas Parsel Kedaluarsa DPRD Pekanbaru Minta Disperindag Turun ke Lapangan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Awas Parsel Kedaluarsa DPRD Pekanbaru Minta Disperindag Turun ke Lapangan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Beberapa pelaku usaha di Kota Pekanbaru, kini sudah menjajakan parsel untuk dijual ke masyarakat.

Tidak hanya di mal, super market dan mini market, namun di toko-toko pinggir jalan juga sudah banyak yang menjual parsel tersebut.

Kondisi ini biasa terjadi, karena hari keagamaan. Termasuk jelang Lebaran Idul Fitri 1444 H sekitar tiga pekan lagi. Karenanya, kalangan DPRD Pekanbaru meminta agar OPD terkait, segera turun ke lapangan mengecek parsel tersebut.

“Terutama Disperindag, agar memperketat pengawasan penjualan parsel lebaran. Langkah ini untuk mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman kemasan yang sudah tidak layak konsumsi,” kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi, Minggu (2/4/2023) kepada Tribunpekanbaru.com.

Pengecekan sangat penting dilakukan sejak sekarang, untuk mengantisipasi oknum pedagang nakal, yang sengaja memasukkan barang kedaluarsa ke dalam parsel. Tentu tujuannya untuk meraup keuntungan.

Sebab, kekhawatiran tersebut bisa saja terjadi, seperti yang dilakukan BBPOM Pekanbaru baru-baru ini, beberapa menu berbuka kedapatan mengandung zat berbahaya.

“Kami yakin, Disperindag juga sudah memikirkan hal ini. Namun tidak ada salahnya turun dari sekarang. Tujuannya lebih menjamin masyarakat yang akan membeli parsel itu,” harapnya.

Menurut Politisi senior PPP ini, memastikan keamanan makanan dan minumam adalah tugas pemerintah, guna menjamin keselamatan masyarakat.

Apalagi belakangan, tingginya peredaran makanan dan minuman yang kedaluarsa, dan mengandung zat-zat berbahaya, karena masih ada pembelinya. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa mengenali makanan yang kedaluarsa tersebut.

Karenanya, pemerintah harus sering melakukan edukasi dan sosialisasi tentang makanan dan minuman layak konsumsi kepada masyarakat, dengan cara-cara yang sederhana, tanpa harus uji laboratorium.

“Jadi begini, masyarakat memang harus diberi edukasi tentang pangan aman dan sehat, serta bisa mengenali makanan atau minuman kedaluarsa. Tentu juga dengan memerhatikan kemasan, label, izin edar dan masa berlakunya,” terang Zulkarnain lagi.

Tentu pada akhirnya, DPRD Pekanbaru berharap, tidak ada kasus keracunan makanan yang terjadi karena penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan ketelitian konsumen terkait makanan sehat dan aman.

“Makanya kita tak bosan-bosan meminta pemerintah, untuk melakukan pengawasan, dan pembinaan kepada para pelaku usaha. Namun jangan hanya lips service, tapi secara kontineu,” pintanya. ( Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bacakan Pleidoi Kuat Maruf Kutip Ayat Al Quran Minta Hakim Vonis dengan Adil

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bacakan Pleidoi Kuat Maruf Kutip Ayat Al Quran Minta Hakim Vonis dengan Adil yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNNEWS.COM – Kuat Ma’ruf, terdakawa pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, membacakan pleidoi atau nota pembelaan, Selasa (24/1/2023) hari ini. 

Sebelum menutup pembacaan nota pembelaan, Kuat Ma’ruf sempat mengutip ayat Al Quran Surah Ar Rahman Ayat 9. 

“Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al Quran sesuai dengan agama saya agama Islam, Surah Ar Rahman ayat 9,” ujar Kuat Ma’ruf di PN Jakarta Selatan, dikutip dari youTube KompasTv. 

“Wa aqimul wazna bil qisthi wala tukhsirul mizan,” ucap Kuat Ma’ruf mengutip ayat Al Quran.

Dilansir quran.kemenag.go.id, arti dari Surat Ar Rahman ayat 9 berisi tentang keadilan.

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.” (QS Ar Rahman ayat 9)  

Baca juga: Kuat Maruf Mengaku Bingung, Tak Paham Dakwaan JPU yang Menuduhnya Ikut Merencanakan Pembunuhan Yosua

Dengan mengutip ayat tersebut Kuat berharap Majelis Hakim bisa memberikan keputusan yang adil sebagai wakil Tuhan di dunia.

“Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku seadil-adilnya.” 

“Karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terimakasih yang mulia,” ucapnya. 

Adapun dalam pembacaan nota pembelaan ini, Kuat Ma’ruf menegaskan dirinya tak ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. 

“Saya tegaskan, saya tidak pernah mengetahui apa yang terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022,” tegas Kuat Ma’ruf .

Ia mengonfrontasi sejumlah dalil tuntutan yang disampikan jaksa penuntut umum (JPU) terhadapnya. 

Termasuk soal dirinya yang disebut sudah menyiapkan pisau dari Magelang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)  untuk membunuh Brigadir J. 

Menurutnya, tudingan tersebut tidak terbukti berdasarkan hasil atau fakta persidangan selama ini

Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kuat Ma’ruf menjalani sidang pleidoi atau pembelaan pada Selasa (24/1/2023), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. (Tangkap layar kanal YouTube Tribunnews)

Baca juga: Baca Nota Pembelaan, Kuat Maruf: Bingung, Tidak Tahu Apa yang akan Terjadi kepada Yosua 8 Juli 2022

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR FNasDem Istri Bupati Kapuas Minta Uang dan Barang Mewah ke SKPD

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR FNasDem Istri Bupati Kapuas Minta Uang dan Barang Mewah ke SKPD yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Pasangan suami-istri, Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni, menjadi tersangka baru KPK. Ben Brahim, yang merupakan Bupati Kapuas, dan istrinya, yang merupakan anggota DPR Fraksi NasDem, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan menerima suap.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers mengatakan bila Ben Brahim dan Ary menerima uang haram itu dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga pihak swasta. Sejauh ini uang yang dihitung KPK berjumlah Rp 8,7 miliar.

“BBSB (Ben Brahim S Bahat) diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta,” ucap Johanis di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Selasa (28/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan Ary disebut aktif ikut campur di proses pemerintahan Kabupaten Kapuas. KPK bahkan menyebutkan Ary sampai memerintahkan Kepala SKPD setempat memenuhi kebutuhan pribadinya.

“AE (Ary Egahni) selaku istri Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Johanis mengatakan sumber uang yang diterima keduanya berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang itu lalu digunakan Ben Brahim untuk urusan pemilihan Bupati Kapuas hingga pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan Ary menggunakannya untuk keperluan pemilihan anggota legislatif pada 2019.

“Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” ucap Johanis.

Simak juga Video: Dugaan Korupsi Puluhan Miliar Bikin Kantor Ditjen Minerba Digeledah KPK

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/dhn)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun Bukan Hakimi Anggota Dewan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan lebih dulu soal kontroversi kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Sebab, saat rapat dimulai, Mahfud langsung mengomentari dinamika rapat kerja antara Komisi III dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang berlangsung pada Senin (27/3/2023) lalu.

Baca juga: Protes Diinterupsi Anggota DPR Saat Bicara, Mahfud: Setiap ke Sini Saya Dikeroyok

Khususnya, terkait pertanyaan tiga anggota Komisi III DPR, yaitu Benny K Harman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan.

“Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud jelaskan semua hal yang Pak mahfud jelaskan di media terkait Rp 300 triliun itu,” ujar Mulfachri.

“Bukan menjawab satu per satu apa yang terjadi antara Komisi III dengan PPATK beberapa hari yang lalu,” katanya lagi.

Mulfachri lantas mengatakan, sebagai pihak yang pernah menjadi anggota DPR RI, Mahfud mestinya memahami dinamika rapat kerja di DPR RI.

Baca juga: Komisi III DPR Kaget Kabareskrim Dampingi Mahfud di Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Mendengar pernyataan Mulfachri, Mahfud MD sempat memberikan tanggapan dan hendak menyampaikan pendapatnya.

Namun, Mulfachri meminta Mahfud MD untuk mendegarkan pernyataannya hingga usai.

“Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengar itu Pak Mahfud men-judgement teman-teman (Komisi III DPR), lepas itu benar atau salah itu nanti bisa kita uji,” ujarnya.

Mulfachri kemudian mengingatkan bahwa esensi rapat kerja kali ini adalah mendengarkan klarifikasi soal polemik yang ada di masyarakat terkait pernyataan Mahfud MD soal kejanggalan transaksi keuangan di Kemenkeu.

“Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang telah berkembang di masyrakat soal Rp 300 triliun itu,” kata Mulfachri.

Baca juga: Berangkat ke DPR, Mahfud Akan Sampaikan 2 Poin soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Beranda

Nasional

Ada Temuan Penyelundupan Emas Batangan Rp189 Triliun di Kemenkeu, Komisi III DPR RI Minta Mahfud Tunjuk Hidung Pelakunya

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut, penyelundupan emas batangan senilai Rp189 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditemukan Mahfud MD masuk dalam tindak pidana pencucian uang.

“Penyelundupan emas batangan senilai Rp189 triliun di Kemenkeu itu sudah termasuk dalam tindak pidana pencucian uang sebesar Rp349 triliun yang diungkapkan Prof Mahfud,” ujar Benny dalam keterangannya (2/4/2023).

Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, pihaknya meminta dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR Mahfud mengungkapkan pelakunya.

“Kita minta pak Mahfud dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR nanti untuk tunjuk hidung, siapa pelakunya, dan uangnya mengalir ke mana saja,” lanjutnya.

Hal itu penting dilakukan menurut Benny agar kasus tersebut menjadi terang benderang di depan mata publik.

“Agar jelas semuanya dan menjadi terang benderang masalahnya,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, membeberkan temuan PPATK terkait pencucian uang senilai Rp189 triliun yang berhubungan dengan impor emas batangan ke dalam negeri.

Menko Polhukam itu pun mengatakan dugaan impor emas tersebut dilakukan oleh 15 entitas yang diselundupkan ke dalam negeri dengan dalih emas mentah.

Temuan itu pun tak pelak dari dugaan Mahfud MD soal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK tinggal diselediki, tetapi dikatakan emas mentah. Mengaku ini emas mentah yang dicetak di Surabaya, dicari ke Surabaya tidak ada pabriknya,” ungkap Mahfud, saat pemaparan di Komisi III DPR RI, dikutip Jumat (31/3/2023).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:



Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ada WNI yang Berangkat Haji dari Negara Lain DPR Minta Kemenag Lakukan Ini

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ada WNI yang Berangkat Haji dari Negara Lain DPR Minta Kemenag Lakukan Ini yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

HARIANHALUAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menanggapi terkait persoalan dalam ibadah haji masyarakat Terutama, terkait adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan pemberangkatan ibadah haji melalui negara lain.

John Kenedy mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengawasan serta penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

John Kenedy menganggap, jika hal tersebut dibiarkan terjadi, maka hanya akan mendatangkan permasalahan lainnya. Adapun masalah-masalah yang dimaksud seperti, adanya rawan terjadinya penipuan hingga permasalahan visa.

Baca Juga: Kronologi Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Terlibat Kecelakaan Maut, Eh Malah Buru-buru Pergi

“Pada waktu saya dan Pimpinan mendarat pada waktu haji Tahun 2022, ternyata ada sejumlah jemaah haji, calon jamaah haji di bandara ini, ceritanya di bandara, yang tidak bisa masuk karena jemaah haji itu berangkatnya dari negara lain,” kata John Kenedy Azis, keterangan tertulis dikutip HarianHaluan.com, Minggu, 2 April 2023.

“Tapi itu pure semuanya dari Bandung warga negara Indonesia. Rupanya dia berangkat melalui suatu travel luar negeri ya dan tidak bisa masuk karena bermasalah dengan visanya,” sambungnya.

Ia menekankan, agar Ditjen PHU Kemenag melakukan pengawasan dan antisipasi terkait dengan persoalan jamaah Indonesia yang berangkat melalui negara lain.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, Bambang Pacul Bilang DPR Cuma Patuh pada Bos Partai

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengakui, jika hal tersebut cukup sulit untuk dapat diselesaikan. Meski demikian, Kemenag sebagai penyelenggara haji dan umrqh yang harus menyelesaikan dikarenakan hal tersebut menyangkut warga negara Indonesia.

“Nah, bagaimana Dirjen PHU menyiasati hal tersebut supaya tidak terjadi? Memang secara logika saya memang sulit untuk untuk mengontrol ya karena berangkatnya bukan dari Indonesia ya berangkatnya dari luar negeri,” terangnya

“Konon yang itu berangkatnya dari Singapura kalau tidak salah dari Singapura atau dari mana saya nggak tahu itu. Tetapi yang jelas itu warga negara Indonesia, bermaksud haji dan mempergunakan visa khusus untuk berhaji,” tutupnya.***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ada Ledakan di Kilang Pertamina Lagi Anggota DPR Ini Minta Petinggi Pertamina Mundur

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ada Ledakan di Kilang Pertamina Lagi Anggota DPR Ini Minta Petinggi Pertamina Mundur yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ILUSTRASI. Refenery Dumai. Ledakan kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau terjadi pada Sabtu (1/4) pukul 22.30 WIB. Adapun sampai dengan saat ini PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai masih melakukan investigasi terkait peristiwa ini.

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina di Dumai, Sabtu malam (1/4). Terkait terjadinya kembali ledakan dan kebakaran di kilang minyak Pertamina, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta pimpinan Pertamina yakni komisaris utama dan direktur utama  Pertamina mengundurkan diri.

Ledakan di kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau terjadi pada Sabtu (1/4/2023) pukul 22.30 WIB. Adapun sampai dengan saat ini PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai masih melakukan investigasi terkait peristiwa ini.

Mulyanto menilai, ledakan yang terjadi di kilang minyak Dumai menandakan Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina sekarang tidak dapat melakukan perbaikan sistem keamanan dan keselamatan kerja di wilayah kerja strategisnya.

“Terlepas dari penyebab kebakaran ini karena sabotase atau kecelakaan murni,  Komut dan Dirut Pertamina harusnya malu bila masih mempertahankan jabatannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/3).

Baca Juga: Langsung Investigasi, PT KPI Minta Maaf Soal Ledakan di Kilang Minyak Pertamina Dumai

Mulyanto menyatakan, seharusnya secara legowo Komut dan Dirut Pertamina mengundurkan diri secara sukarela. Sebagai bentuk pengakuan ketidakmampuan dalam mengelola resiko, sehingga ledakan dan kebakaran kilang ini kembali terjadi.

Menurutnya, Pertamina butuh pimpinan yang dapat menggerakan semua potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengamankan aset yang dikelola. Juga mampu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengamankan wilayah kerja Pertamina.

Hal ini penting karena wilayah kerja dan fasilitas produksi Pertamina adalah objek vital negara, aset strategis nasional

Sedikit kilas balik, dalam waktu kurang dari dua bulan terjadi tiga kali ledakan dan kebakaran beruntun di fasiltas strategis BBM Pertamina. Sebelumnya terjadi ledakan di Terminal BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Disusul terjadinya kebakaran di kapal angkut BBM Pertamina di Mataram. Kemudian sekarang terjadi lagi ledakan di kilang minyak Pertamina Dumai, Riau.

“Menjelang hari raya Idul Fitri dan di tahun politik, ledakan yang terjadi pada obyek vital negara yang strategis dan terjadi secara beruntun adalah hal yang tidak biasa.  Jangan dianggap remeh,” kata Mulyanto.

Baca Juga: Ledakan di Kilang Minyak Pertamina Dumai, 5 Pekerja Terluka

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Reporter: Arfyana Citra Rahayu
Editor: Khomarul Hidayat

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Lebaran 2023 Kurang 4 Bulan Lagi Menhub Minta Persiapan Ditingkatkan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Lebaran 2023 Kurang 4 Bulan Lagi Menhub Minta Persiapan Ditingkatkan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta pengamatan terkait mudik Lebaran tahun 2023 dilakukan dengan lebih teliti.

“Menghadapi angkutan Lebaran yang kurang dari empat bulan lagi, saya juga minta kepada jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan pengamatan lebih teliti dan selalu berkoordinasi intensif dengan stakehoder,” kata Budi Karya Sumadi, seperti dikutip dari laman resmi Kemenhub, Senin (9/1/2023).

Selain itu, terobosan-terobosan juga harus dilakukan dengan baik, termasuk survei akurat terkait jumlah pemudik yang akan terjadi.

“Sehingga lonjakan yang terjadi dapat diantisipasi lebih baik lagi,” imbuh Menhub.

Sementara pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, tercatat sebanyak 10,31 juta orang naik angkutan umum untuk melakukan perjalanan mudik.

Jumlah tersebut meningkat 71,09 persen jika dibandingkan dengan angkutan Natal dan Tahun Baru sebelumnya sebanyak 6,03 juta penumpang.

Selain lonjakan penumpang angkutan umum, jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui 4 gerbang tol (GT) utama juga meningkat 7,54 persen atau sebanyak 2,24 juta kendaraan, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,07 juta kendaraan.

Sementara itu, kendaraan yang masuk Jabodetabek meningkat 7,48 persen atau sebanyak 2,18 juta kendaraan, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,01 juta kendaraan.

Sejumlah catatan yang akan dilakukan evaluasi di antaranya yakni sinkronisasi yang lebih baik antara pengambilan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, pengaturan cuti bersama dan waktu libur sekolah untuk membagi beban lalu lintas jalan dan menyiapkan armada angkutan umum yang memadai.

Baca juga: 1 Juta Orang Mudik Naik Kereta Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Kemudian, mengantisipasi titik-titik krusial yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas atau lonjakan penumpang, pengaturan rest area, dan titik-titik yang berpotensi terdampak kondisi alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain.

Adapun evaluasi tersebut bakal dijadikan pembelajaran untuk menyiapkan mudik Lebaran tahun 2023.

“Apa yang sudah kita siapkan relatif berjalan baik dan tetap ada beberapa evaluasi yang harus ditingkatkan ke depannya, sebagai persiapan untuk menghadapi angkutan lebaran tahun ini,” pungkas Menhub.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.