ILUSTRASI. Pekerja dibantu alat berat mengerjakan proyek pembangunan tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong para investor berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun insentifnya meliputi pembebasan bea masuk hingga tax holiday selama 30 tahun.
Terkait hal itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani berpendapat pemberian insentif pemerintah dirasa cukup bagus dan sudah sesuai.
“Yang paling penting itu bisa dilaksanakan saja, meski soal Hak Guna Bangunan (HGB) masih kontroversi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga belum setuju,” ucap dia kepada Kontan.co.id, Rabu (8/3).
Baca Juga: Investor yang Investasi di IKN Bisa Mendapatkan Izin HGB Sampai 80 Tahun
Meskipun demikian, dia menilai secara keseluruhan insentif tersebut sudah bisa menarik minat investor untuk mulai berinvestasi di IKN.
Selain itu, Hariyadi berharap pemerintah juga bisa menambahkan insentif dari sisi perbankan. Sebab, kemungkinan komunikasi dengan perbankan bisa saja terkendala karena adanya risk management yang mana memandang IKN sebagai daerah baru.
Misalnya, kata dia, apabila pengusaha mau membangun hotel di IKN, jangan sampai dipersulit oleh perbankan terkait pembiayaan. “Jadi, tambahannya mungkin bisa support pembiayaan atau enggak,” ujarnya.
Sementara itu, Hariyadi juga berharap agar pemberian insentif yang saat ini tengah digencarkan tidak berubah seiring bergantinya pemerintahan. Dia menyebut perlu adanya konsistensi dari pihak pemerintah selanjutnya.
Baca Juga: PP 12/2023 Terbit, Pelaku Usaha di IKN Mendapat Hak Guna Usaha Selama 95 Tahun
Sebab, dia beranggapan biasanya hal jelek terjadi apabila telah berganti pemerintahan. “Konsistensi, kalau pindah pemerintah, kebijakan harus terus dihormati. Berharap juga ada payung hukum yang jelas,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
Reporter: Ferry Saputra Editor: Yudho Winarto
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
Proses penyaluran insentif dilakukan berdasarkan kecocokan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor rekening buku tabungan.
Reporter : Ali Imron
blokTuban.com – Guru TPQ di Kabupaten Tuban telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban insentif sebesar Rp24 milyar di APBD 2023. Sama dengan tahun sebelumnya, guru TPQ di Bumi Wali itu akan menerima Rp200.000 tiap bulannya.
Berdasarkan data yang dihimpun di laman resmi Kabupaten Tuban, jumlah guru TPQ penerima insentif menjadi 9.485 orang dari 1.337 lembaga. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 935 orang dari tahun sebelumnya, yaitu 8.550 orang.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tuban, Joko Purnomo mengatakan, Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran hingga Rp24 miliar pada APBD 2023 yang digunakan untuk memberikan insentif guru TPQ di Kabupaten Tuban.
“Ini menjadi wujud komitmen Pemkab Tuban meningkatkan kesejahteraan guru TPQ secara merata,” ujar Joko Purnomo, Sabtu (1/4/2023).
Baca Juga:
Hibah Keagamaan Tuban 2022 Totalnya Rp4,75 Milyar, Insentif Ribuan Guru TPQ Telah Ditransfer
Penambahan penerima berdasarkan proses verifikasi dan validasi data pada tahun 2022. Pada Maret ini, Joko Purnomo, mencairkan insentif guru TPQ per 3 bulan terakhir. Salah satu kendala yang dihadapi berupa proses administrasi lembaga TPQ yang sering mengalami keterlambatan sehingga memerlukan pendampingan ekstra dari pihak Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Tuban serta BKPRMI Tuban.
“Ke depannya, akan diupayakan dapat dicairkan tiap bulannya tepat waktu,” sambungnya.
Proses penyaluran insentif dilakukan berdasarkan kecocokan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor rekening buku tabungan. Penerima insentif merupakan guru TPQ yang telah tersertifikasi dan mengajar di lembaga TPQ. Ratio yang digunakan berdasarkan hasil diskusi dengan Kemenag dan Dispendik Tuban, yaitu 1 ustaz/ustazah berbanding 15 anak. Artinya, seorang pengajar harus memiliki 15 anak untuk dapat menerima instentif.
“Jika di lembaga tersebut terdapat 5 ustaz/ustazah sedangkan santrinya kurang dari 75 anak, maka hanya 4 guru yang menerima,” terangnya.
Baca Juga:
Setelah Diverifikasi, Ribuan Guru TPQ Bakal Terima Insentif
Mantan Camat Kenduruan ini mengatakan Pemkab Tuban akan terus meningkatkan jumlah penerima tiap tahunnya. Komitmen tersebut sebagai bentuk apresiasi, perhatian dan dukungan kepada ustaz/ustazah yang telah berkontribusi terhadap pengembang SDM Kabupaten Tuban.
Sebelumnya, Wakil ketua fraksi PKB DPRD Tuban, Luluk Kamim Muzizat beserta komisi 4 meminta Pemkab menaikkan jumlah penerima insentif sesuai hasil verifikasi 23 Maret 2021 lalu. Di mana semestinya, penerima insentif sebanyak 10.000 guru ngaji se-Tuban.
“Besaran insentifnya juga harus naik, dari semula Rp200.000 menjadi Rp300.000 untuk APBD 2023,” tandasnya. [Ali]
Temukan konten blokTuban.com menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Tag : # Insentif Guru TPQ, # Guru TPQ Tuban, # APBD Tuban 2023, # Kesra Tuban, # DPRD Tuban, # Kabupaten Tuban, # Blok Tuban, # Berita Tuban, # Tuban Hari Ini
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
”Kebijakan ini dapat menarik produsen KBLBB untuk mendirikan pabrik di Indonesia sehingga berdampak lebih banyak pilihan KBLBB bagi masyarakat,” ujar Luhut, dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB, secara hibrida, Senin (20/3/2023).
Baca juga : Insentif Sepeda Motor Listrik Menarik Pembeli
Pemberian insentif KBLBB diharapkan mendorong adopsi massal KBLBB serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh KBLBB dengan harga lebih terjangkau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian 1 juta sepeda motor listrik baru dan konversi, yakni Rp 7 juta per unit. Insentif itu hanya berlaku dua tahun, yaitu pada 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, program bantuan itu diberikan untuk 200.000 motor listrik baru dan 50.000 motor konversi dengan anggaran Rp 1,75 triliun.
Adapun pada 2024 bantuan diberikan untuk 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor konversi dengan kebutuhan anggaran Rp 5,25 triliun. Insentif motor listrik baru akan dikelola Kementerian Perindustrian, sedangkan konversi motor dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Insentif motor listrik baru akan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Persyaratannya, pelaku UMKM tersebut harus terdaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Insentif juga diberikan untuk penerima subsidi upah dan subsidi listrik 450-900 VA. ”Sementara untuk insentif motor listrik konversi tidak ada batasan,” ujar Menkeu.
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Sebuah mobil listrik mengisi daya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Senin (6/3/2023). Pada Maret 2023, pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk produsen penyalur insentif motor listrik adalah diproduksi di Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Produsen juga dilarang menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut.
Dalam rangka penguatan ekosistem KBLBB dan investasi, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk bus listrik. Bus listrik dengan TKDN di atas 20-40 persen diberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5 persen sehingga PPN yang dibayar menjadi 6 persen.
Baca juga: Menimbang Prospek Cerah Pasar Kendaraan Listrik
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif dari sisi perpajakan untuk mobil listrik. Insentif untuk mobil listrik diberikan selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32 persen dari harga jual, sedangkan motor listrik sebesar 18 persen dari harga jual.
Adapun pemberian insentif fiskal untuk penguatan industri KBLBB meliputi tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasi industri kendaraan bermotor dan komponen utamanya, industri logam dasar hulu, termasuk industri pengolahan hasil tambang (smelter) nikel dan produksi baterai.
Selain itu, super-deduksi hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai dan alat listrik. Insentif lainnya, pembebasan PPN atas barang tambang, termasuk biji nikel, yang termasuk bahan baku pembuatan baterai. Pembebasan PPN juga diberikan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor listrik.
Pembebasan PPN juga diberikan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor listrik.
Insentif juga diberikan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik dalam negeri beserta program Kementerian Perindustrian sebesar nol persen, lebih rendah dibandingkan kendaraan nonlistrik yang dikenai PPnBM 15 persen. Bea masuk mobil yang diimpor dalam kondisi tidak utuh (incompletely knock down) juga sebesar nol persen serta bea masuk impor mobil yang diimpor dalam komponen lengkap (completely knock down) sebesar nol persen melalui kerja sama perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).
Baca juga: Kendaraan Listrik untuk Operasional Pemerintah Diperbanyak
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pengunjung melihat mobil Esemka pada hari terakhir pameran Indonesia International Motor Show 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2023). Total transaksi yang dibukukan Dyandra Promosindo selaku penyelengara hingga Jumat (24/2/2023) mencapai Rp 3,2 triliun.
Insentif juga diberikan melalui pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pajak kendaraan motor sebesar 90 persen.
Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, mengatakan, terdata baru ada 21 bengkel konversi motor listrik yang sudah menerima sertifikat dari Kementerian Perhubungan. Sejumlah 21 bengkel tersebut memiliki kapasitas konversi 1.900 unit per bulan atau 22.800 unit per tahun. Untuk mendukung program konversi, dibutuhkan 42 bengkel.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyatakan siap menyalurkan bantuan pemerintah untuk KBLBB, khususnya untuk program konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Dari sisi pengguna, konversi motor konvensional ke motor listrik bisa menghemat pengeluaran kurang lebih Rp 2,77 juta per tahun. Dari pihak pemerintah juga ada penghematan Rp 32,7 miliar per tahun dari kompensasi BBM pertalite (Kompas, 7/3/2023).
Dari sisi pengguna, konversi motor konvensional ke motor listrik bisa menghemat pengeluaran kurang lebih Rp 2,77 juta per tahun. Dari pihak pemerintah juga ada penghematan Rp 32,7 miliar per tahun dari kompensasi BBM pertalite.
Ketepatan sasaran
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno berpendapat, insentif untuk KBLBB diharapkan tepat sasaran dan efektif untuk membantu UMKM. Saat ini, hampir setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor. UMKM tetap akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sepeda motor listrik itu.
Ia menyoroti program insentif kendaraan listrik belum mewajibkan pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. Oleh karena itu, harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api.
Tujuan pemerintah memberikan subsidi bagi pembeli sepeda motor dan mobil listrik dinilai bukan untuk mengurangi penggunaan BBM, melainkan untuk menolong industri motor dan mobil listrik yang telanjur memproduksi, tetapi tidak ada pangsa pasarnya. Ia mengingatkan, insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan.
”Yang dikhawatirkan terjadi adalah makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan, sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik,” lanjut Djoko, juga pengajar Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.
Sebaliknya, pemberian subsidi kepada perusahaan angkutan umum akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik serta memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi kemacetan. Selain itu, juga menurunkan angka kecelakaan dan angka inflasi di daerah.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
Pengunjung mengendarai sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan oleh pemerintah pada Maret mendatang dengan besaran insentif yang diberikan bagi sepeda motor sebesar Rp7 juta per unit. ANTARA/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan insentif sepeda motor listrik. Insentif tersebut merupakan salah satu paket insentif pengadaan kendaraan listrik yang digagas pemerintah tahun ini. Nominal insentif yang diberikan adalah Rp 7 juta untuk satu unit sepeda motor, baik untuk pembelian baru maupun hasil konversi. Bantuan pemerintah ini dialokasikan untuk pembelian 200 ribu unit motor baru dan 50 ribu unit motor konversi hingga Desember 2023. Nilai total anggarannya mencapai Rp 1,75 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pemberian insentif kendaraan listrik untuk sepeda motor listrik itu efektif mulai 20 Maret 2023. “Skema insentif diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik, khususnya di Indonesia,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Senin, 6 Maret 2023.
Sedangkan insentif kendaraan listrik untuk mobil listrik belum ditentukan pemerintah. Rencananya, pemerintah akan memberikan insentif untuk 35.900 mobil listrik dan 138 bus listrik. Bagaimana bentuk insentifnya dan besaran anggaran yang dikucurkan masih dibahas pemerintah.
Luhut mengklaim program insentif kendaraan listrik itu akan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus mengurangi emisi karbon. “Ini sesuai komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah bakal menyiapkan duit setidaknya Rp 1,75 triliun untuk menjalankan program insentif sepeda motor listrik. Pemerintah menilai akselerasi penggunaan sepeda motor listrik merupakan peluang transformasi industri.
Pasalnya, pangsa pasar industri otomotif di Indonesia masih didominasi kendaraan berbahan bakar fosil atau kendaraan ICE (internal combustion engine). Sementara negara-negara lain di Asia, seperti Cina, sudah memproyeksikan penggunaan kendaraan listrik yang lebih banyak ketimbang kendaraan ICE.
“Jadi kebayang misal Indonesia tidak transformasi Industri. Saat banyak masyarakat mau (menggunakan kendaraan listrik) tapi industri tidak dibangun, akhirnya kita impor,” kata Rachmat dalam acara Economic Challenges bertajuk Banjir Diskon Kendaraan Listrik yang disiarkan langsung di YouTube MetroTV pada Selasa malam, 7 Maret 2023.
Rahmat juga mengatakan pemerintah membatasi satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk satu pembelian. Pemerintah bakal mengawal proses transaksi hingga plat nomor dan surat-surat, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), keluar. Bahkan, pemerintah berencana menggandeng aparat penegak hukum maupun auditor untuk mengawal pertanggung jawaban negara. “Prosesnya akan kami pastikan transaksi nyata,” ucap Rachmat.
Selanjutnya: Sasaran yang diprioritaskan menjadi penerima insentif…
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
JAKARTA, pekalongan.suaramerdeka.com-Tahun ini para guru guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) kembali akan mendapat insentif. Besarannya Rp 250 ribu perbulan untup setiag guru selama enam bulan.
Tercatat ada 216.461 guru RA dan madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia yang akan menerima insentif.
Untuk keperluan insentif, Kemenag telah menyiapkan dana sebesar Rp324 miliar.
Baca Juga: Para Guru Honorer SMA SMK di Lampung Tidak Mendapat Insentif Selama 6 Bulan
Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan Proses pengajuannya saat ini sudah bisa dilayani hingga 7 April 2023.
“Pengajuan tunjangan insentif bagi guru RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) bukan PNS sudah dibuka hingga 7 April 2023,” ujar Ali di Jakarta, Sabtu 1 April 2023.
Menurutnya, dasar kebijakan pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018.
“Tunjangan insentif ini diberikan sebagai apresiasi atas peran para guru, sekaligus memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan belajar,” ujar Dhani.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian : Daerah yang Vaksinasinya di Bawah 70 Persen Tidak Mendapat Dana Insentif
Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain menambahkan pengajuan tunjangan insentif ini dilakukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing guru.
Juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id .
“Jika semua persyaratan sudah sesuai dan lengkap sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya pengajuan tunjangan insentif akan disetujui oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Insya Allah bulan Mei sudah cair,” terang Zain, panggilan akrabnya.
Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023.
Baca Juga: Menteri Anas Pangkas 259 Indikator Evaluasi RB Menjadi 26 Indikator
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
ruzka.republika.co.id – Pemerintah Kota Depok memberikan dana insentif bagi para guru ngaji atau pembimbing rohani.
Dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 400 ribu per bulan.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat melaksanakan tarawih keliling.
Imam Budi Hartono mengatakan program dana insentif para guru ngaji atau rohani sudah disalurkan oleh pemerintah kota sejak 2022.
“Tahun 2022 sudah ada 1.000 pembimbing rohani yang mendapatkan insentif, tahun ini targetnya menjadi 2.000 orang,” ungkap Imam Budi Hartono, Selasa (28/03/2023).
Pria yang akrab disapa Bang Imam ini mengimbau kepada warga yang memiliki guru gaji di lingkungan RT dan RW bisa mendaftarkan ke Pemerintah Kota Depok.
“Jadi bagi warga yang punya guru ngaji di lingkungan RT-RW, bisa didaftarkan ke Pemkot Depok agar bisa mendapatkan dana insentif,” ujarnya.
Bang Imam menambahkan, warga Kota Depok wajib lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
Untuk itu, Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan beasiswa kepada warga yang kurang mampu agar dapat terus melanjutkan pendidikannya.
“Beasiswa yang diberikan sebesar Rp 2 juta untuk SD dan SMA. Sedangkan SMP sebesar Rp 3 juta,” ungkapnya.
Imam Budi Hartono mengatakan tahun 2023 Pemerintah Kota Depok memberikan beasiswa sebesar Rp 15juta untuk warga Depok yang kuliah di universitas yang bekerja sama dengan Pemkot Depok.
Kata dia, warga Depok lulusan SMK yang mau ke Jepang kami bisa menyalurkan magang di sana selama 3 tahun melalui Dinas Tenaga Kerja.
Imam Budi Hartono mengajak warga mengikuti program 5.000 Wirausaha Baru (WUB) dan 1.000 Perempuan Pengusaha yang tengah digulirkan oleh Pemkot Depok.
Dalam program tersebut, warga akan mendapatkan banyak fasilitas, seperti pelatihan, pendampingan dari mentor yang sudah ahli dibidangnya.
Serta mendapatkan perizinan bagi usaha yang dimiliki.
“Selain itu juga akan diberikan pemasaran secara online dan terakhir diberikan akses permodalan,” pungkasnya. (Irwan Supriyadi)
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi menjelaskan insentif nakes di daerah terpencil saat melakukan Public Hearing terkait penyusunan RUU Kesehatan di Gedung Kemenkes RI Jakarta pada Jumat, 17 Maret 2023. (Dok Kementerian Kesehatan RI)
Liputan6.com, JakartaInsentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah terpencil, terutama di 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dinilai oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum menjadi perhatian Pemerintah. Problem insentif nakes termasuk kendala yang harus dibenahi, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi menuturkan, insentif nakes di daerah terpencil sebelumnya pernah ada. Namun, lama kelamaan insentif nakes sekarang ini dilaporkan sudah tidak ada lagi.
Salah satu contoh, Adib menyebut, nakes di daerah terpencil di Maluku Utara yang tidak lagi mendapatkan insentif. Selain daerah itu, ia tak merinci lagi daerah mana saja yang nakes tidak mendapatkan insentif.
“Problem-problem terkait dengan tenaga kesehatan di daerah cukup banyak. Problem yang pada waktu kami di Maluku Utara, salah satunya mereka sudah tidak ada lagi insentif,” tuturnya saat sesi ‘Public Hearing RUU Kesehatan Bersama Dinkes Seluruh Indonesia, IDI dan PDGI’ di Gedung Kemenkes RI Jakarta, ditulis Selasa (28/3/2023).
“Kalau dulu mereka ada, sekarang tidak ada lagi insentif. Insentif untuk daerah terpencil ini, saya kira mungkin juga belum jadi perhatian.”
Aturan UU Belum Terimplementasi dengan Baik
Permasalahan insentif nakes di daerah terpencil masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Kaitan utama adalah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014, khususnya kesejahteraan nakes belum terimplementasi dengan baik.
“Apa yang perlu kita highlight di sini karena masih banyak juga pelaksanaan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang belum terimplementasi dengan baik,” lanjut Adib.
Kemudian dalam kaitannya dengan RUU Kesehatan ini bahwa memang kesehatan adalah hak fundamental dan hak konstitusional setiap warga negara. Ini menjadi kewajiban dari negara untuk melindungi dan menyediakan lingkungan sehat serta sarana prasarana kesehatan bermutu.
“Oleh karenanya, penyusunan kebijakan (RUU Kesehatan) di bidang kesehatan harus disusun dengan prosedur yang baik serta melibatkan secara bermakna komponen bangsa yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik dan yang terpenting adalah kebijakan dapat diimplementasikan secara adil dan konsekuen,” jelas Adib.
Lebih dari 100 tenaga kesehatan menggelar unjuk rasa. Tak hanya mendatangi RSUD Hasan Boesoirie, Ternate, mereka juga menyambangi Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, Kamis (15/12) kemarin. Saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi sempat terjadi.
Bantuan Biaya Hidup untuk Internship
Kemenkes menetapkan besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter internsip di Indonesia untuk tahun 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Berkaitan dengan suntikan biaya di daerah terpencil, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan penyesuaian besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter internsip di Indonesia untuk tahun 2023.
Hal ini menyusul setelah mendengar masukan dari berbagai pihak. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan penyesuaian Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait dengan besaran Bantuan Biaya Hidup yang akan diterima oleh peserta internsip yang akan berlaku mulai tahun 2023.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai masukan yang kami terima terkait dengan Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter dan dokter gigi internship,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers secara daring di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
“Sudah menjadi tugas kami di pemerintahan untuk menyerap masukan dan aspirasi dari masyarakat termasuk para dokter dan dokter gigi sebagai pemberi layanan masyarakat.”
Pembenahan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan tidak akan terjadi apabila tidak didukung dengan pemerataan sumber daya manusia (SDM).
“Oleh karena itu, melalui Program Internsip diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan agar masyarakat di daerah yang selama ini sulit memeroleh pelayanan kesehatan dapat mengakses dokter, dokter gigi dan layanan kesehatan,” lanjut Budi Gunadi.
Nominal Bantuan Biaya Hidup
Dalam praktiknya, peserta internsip mendapatkan BBH selama melaksanakan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi. Evaluasi besaran BBH disesuaikan berdasarkan 6 kategori daerah, sebagai berikut:
Kategori pertama adalah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dengan nominal Rp.6.499.575,-
Kategori kedua adalah Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua (di luar DTPK) dengan nominal Rp. 3.999.574,- .
Kategori ketiga adalah Kalimantan dan Sulawesi (di luar DTPK) dengan nominal Rp. 3.727.034,-
Kategori keempat adalah Sumatera dan NTB (di luar ibu kota Provinsi dan DTPK) dengan nominal Rp. 3.498.800,-
Kategori kelima adalah ibu kota provinsi di Sumatera dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nominal Rp. 3.241.200,-
Kategori keenam adalah Jawa dan Bali dengan nominal Rp. 3.241.200,-.Harapan Memilih Penugasan di Daerah Terpencil
Adanya Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter internsip di Indonesia diharapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin, mereka dapat memilih penugasan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Terlebih lagi, biaya yang diberikan di daerah terpencil terbilang lebih tinggi ketimbang penempatan di daerah lain.
“BBH di daerah DTPK diberikan lebih tinggi, dengan harapan dapat mendorong calon peserta internsip untuk mau memilih wahana di daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan,” terangnya.
Upaya untuk memberikan akses layanan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari transformasi kesehatan khususnya di bidang SDM. Pemerintah terus melakukan perbaikan agar Program Internship ini dapat berjalan secara transparan, adil dan lebih mudah.
Kemudahan Peroleh Daerah Penugasan
Adanya Bantuan Biaya Hidup (BBH) dokter internsip di Indonesia diharapkan mempermudah penempatan di daerah penugasan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Untuk penempatan tahun 2023 melalui Sistem Informasi Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (SIMPIDI 2.0) para peserta Internsip akan mendapatkan wahana melalui mekanisme prioritas dan mekanisme reguler, yang mana mekanisme reguler terdapat 3 pilihan penempatan wahana di lokal, regional dan nasional.
Adapun penjelasannya, sebagai berikut:
Untuk internship dengan nilai baik boleh memilih di daerah DTPK tanpa melalui sistem SIMPIDI, atau dengan kata lain penerimaan langsung.
Tahap lokal, ditujukan bagi calon peserta yang ingin mendapatkan wahana dekat dengan domisili sesuai Kartu Keluarga (KK).
Tahap regional, ditujukan bagi calon peserta yang ingin mendapatkan wahana di Provinsi lain di luar domisili berdasarkan KK, berdasarkan regional yang sudah ditetapkan.
Tahap nasional, ditujukan bagi calon peserta yang ingin mendapatkan wahana pada provinsi selain pada tahap lokal dan regional.
Hal di atas merupakan salah satu kemudahan yang disiapkan Kemenkes agar peserta internsip mendapatkan wahana internsip sesuai dengan keinginannya.
Seorang dokter atau dokter gigi putra daerah dapat bertugas di daerahnya terutama yang masih membutuhkan tenaga kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan seorang dokter atau dokter gigi internsip dari Jawa dan Bali dapat memilih Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Diharapkan melalui Internsip dapat terwujud pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Infografis Tradisi Makan Bersama dari Berbagai Daerah di Indonesia. (Liputan6.com/Triyasni)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
BATAMTODAY.COM, Batam – Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad menyerahkan secara simbolis bantuan insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMA/SMK/SLB swasta se-Kota Batam. Penyerahan insentif ini dipusatkan di Gedung Aula SMA Yos Sudarso, Batam Centre, Kamis (30/3/2023).
Gubernur Ansar mengatakan, pemberian insentif kepada GTK se-Kota Batam kali ini, diharapkan akan bisa meningkatkan tugas dan kinerja para guru dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan.
“Apalagi, guru memiliki peran yang sangat penting, dalam memajukan sektor pendidikan, termasuk di Provinsi Kepri. Karena sebagai garda terdepan, guru dengan tugas pokoknya, melakukan pengajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada anak didik,” ujar Gubernur Ansar, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.
Masih kata Gubernur Ansar, pemberian insentif kali ini, masih diberikan dalam jumlah terbatas. Di mana insentif yang diberikan masing-masing sebesar Rp 2 juta per guru, dipotong PPn 5 persen, dengan total anggaran kurang lebih Rp 2,2 miliar.
“Adapun total keseluruhan insentif untuk GTK se-Kepri Tahun Anggaran 2023 yang kita siapkan untuk 1.791 orang guru, mencapai Rp 3,5 miliar,” jelas Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan, tahun ini di Kota Batam, akan kembali membangun 4 unit sekolah baru. Masing-masing 2 SMAN, 1 SMKN dan 1 SLB N. Pembangunan ini, diharapkan bisa mengurai persoalan penerimaan anak didik baru, yang selalu terjadi setiap tahun ajaran baru.
“Masih dalam pembangunan bidang pendidikan, kita juga telah memberikan bantuan bea siswa baik kepada anak didik dan guru untuk penyetaraan jenjang pendidikan, termasuk pemberian bantuan trasportasi kepada anak anak hinterland,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan pemberian insentif kali ini kepada kurang lebih 1.393 orang guru dan tenaga pendidikan se-Kota Batam. “Mereka berasal dari satuan pendidikan, di antaranya dari 52 SMA dengan 501 tenaga pengajar, 65 SMK dengan 779 orang pengajar dan 6 SLB dengan 63 orang tenaga pengajar,” papar Andi Agung.
Adapun para penerima, tambah Kadisdik, adalah guru yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan telah memiliki NUPTK dengan telah memiliki masa pengabdian minimal 2 tahun. Pada kesempatan tersebut, penyerahan insentif juga termasuk pemberian secara simbolis bantuan insentif kepada guru dari 3 SLB penggerak, yakni SLB Anak Brilian Batam, SLBN Batam dan SLB Kartini Kota Batam.
Editor: Gokli
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, – Panitia Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI), mulai di penyelenggaraan ketiga belas Tahun 2023, selain memberikan Piala Gunungan kepada para pemenang juga akan memulai tradisi baru memberikan insentif dalam bentuk uang.
Hal ini terungkap ketika acara peluncuran FFWI tahun ini, Selasa, 29/3 di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta.
Baca Juga: Komedi dan Tragedi Sepak Bola Indonesia.
Peluncuran FFWI digelar secara sederhana dengan memotong tumpeng dan berbuka puasa bersama. Hadir di acara itu Sonny Pujisasono, Ketua Yayasan PPHUI, Edi Suwardi, Ketua Tim Pokja Alif Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) Kemendikbudristek. Hadir pula sejumlah wartawan yang menjadi Juri Awal FFWI 2023.
“Meski jumlahnya saat ini belum banyak, tahun ini kami berupaya mulai merintis memberikan apresiasi dalam bentuk uang. Ke depan jumlahnya diusahakan semakin besar,” ujar Wina Armada Sukardi, ketua FFWI.
Baca Juga: Penjahat Sebenarnya adalah Polisi? (Narkoba dan Polisi di AS).
Sedangkan Edi Suwardi dalam sambutannya menyambut baik upaya-upaya penyelenggaraan FFWI XIII tahun 2023 , apalagi berkaitan erat dengan peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret 2023.
“Peluncuran FFWI XIII hari ini adalah salah satu bentuk perayaan atas pencapaian-pencapaian luar biasa insan perfilman Indonesia. Karena itulah kami mendukung sepenuhnya penyelenggaraan FFWI,” kata Edi Suwardi.
Sonny Pujisasono, menyebut kegiatan FFWI merupakan sinergi untuk membentuk ekosistem perfilman. Menurut Sonny kegiatan FFWI sangat baik di tengah tumbuh kembangnya perfilman nasional.
Baca Juga: Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.
Sambut Baik Hadiah Uang
Para pekerja film menyambut baik adanya insentif uang sebagai hadiah kemenangan dari FFWI 2023, meski jumlahnya masih belum besar.
Rasya Alrizky, pemain utama dalam film Abigia di Genflix, menyebut hadiah dalam bentuk apapun sesungguhnya menyenangkan.
“Tidak penting soal sedikit atau banyaknya jumah hadiah uang, tetapi sebagai sebuah penghargaan itu patut disyukuri. Apalagi pemenang tetap dapat piala,” kata Rasya yang dua kali berturut-turut terpilih menjadi pembaca nominasi dalam ajang FFWI 2021 dan FFWI 2022.
Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) memulai tradisi baru dengan memberikan insentif dalam bentuk uang di penyelenggaraan ke-13 tahun 2023.
Insentif uang itu diberikan ke pemenang FFWI, selain mendapatkan Piala Gunungan.
Hal ini terungkap ketika FFWI resmi diluncurkan di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).
Baca juga: Marshanda Lama Tidak Akting hingga Beri Kejutan Saat Terpilih Sebagai Aktris Utama Terbaik FFWI 2022
Peluncuran FFWI XII tahun 2023 digelar sederhana dengan memotong tumpeng dan berbuka puasa bersama.
Hadir di acara itu Ketua Yayasan PPHUI Sonny Pujisasono, Ketua Tim Pokja Alif Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) Kemendikbudristek Eddy Suwardi hingga wartawan yang menjadi Juri Awal FFWI 2023.
“Meski jumlah insentifnya saat ini belum banyak, kami berupaya mulai merintis memberikan apresiasi dalam bentuk uang dan kedepan, jumlahnya diusahakan semakin besar,” kata Wina Armada Sukardi, Ketua Umum FFWI.
Baca juga: Festival Film Wartawan 2023 Siap Digelar, 4 Genre Film Dinilai Juri Wartawan hingga Hadirkan Inovasi
Eddy Suwardi menyambut baik upaya baik penyelenggaraan FFWI XIII tahun 2023 , apalagi berkaitan erat dengan peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret 2023.
“FFWI adalah salah satu bentuk perayaan atas pencapaian-pencapaian luar biasa insan perfilman Indonesia,” katanya.
“Oleh karenanya kami mendukung sepenuhnya penyelenggaraan FFWI,” lanjut Eddy Suwardi.
Baca juga: Vino Bastian Aktor Utama Terbaik Genre Drama FFWI 2022, Berharap Festival Film Wartawan Terus Ada
Sonny Pujisasono menyebutkan, FFWI merupakan sinergi untuk membentuk ekosistem perfilman.
Menurut Sonny, kegiatan FFWI sangat baik digelar di tengah tumbuh-kembangnya perfilman nasional.
Sambut Baik
Para pekerja film menyambut baik adanya insentif uang sebagai hadiah kemenangan di FFWI 2023 meski jumlahnya masih belum besar.
Rasya Alrizky, pemain utama film Abigia tayangan Genflix, hadiah dalam bentuk apapun sesungguhnya menyenangkan.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/avatars/348305/original/060609900_1547340176-20180512_115423.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/avatars/262/original/004103300_1521089203-WhatsApp_Image_2018-03-15_at_12.45.09.jpeg)
