Arsip Tag: terima

Kemenaker Terima 2069 Aduan THR dari Pekerja Mayoritas Tidak Dibayar

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kemenaker Terima 2069 Aduan THR dari Pekerja Mayoritas Tidak Dibayar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan per 19 April 2023.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan, 2.069 aduan yang masuk terdiri dari 1.011 aduan tunjangan hari raya (THR) tidak dibayarkan, 696 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 362 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 2.069 aduan tersebut melibatkan 1.396 perusahaan.

“Hingga saat ini terdapat 263 aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. Satu aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan dua aduan telah masuk rekomendasi,” tutur Anwar dikutip Investor Daily, Kamis (20/4/2023).

Posko Satgas THR Keagamaan 2023 tetap buka sampai dengan 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah. Sedangkan untuk layanan konsultasi telah ditutup pada 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id.

“Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,” kata Anwar Sanusi.

Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat empat aduan, Provinsi Sumatera Utara 35, Sumatera Barat 36, Riau 25, Jambi 15, Sumatera Selatan 34, Bengkulu sembilan, Lampung delapan, Kepulauan Bangka Belitung delapan, Kepulauan Riau 25, DKI Jakarta 661, Jawa Barat 419, Jawa Tengah 217, DIY 51, Jawa Timur 165, dan Banten 191.

Selanjutnya, di Provinsi Bali terdapat 15 aduan, NTB tiga, NTT tiga, Kalimantan Barat 19, Kalimantan Tengah 13, Kalimantan Selatan 20, Kalimantan Timur 28, Kalimantan Utara lima, Sulawesi Utara tiga, Sulawesi Tengah delapan, Sulawesi Selatan 22, Sulawesi Tenggara enam, Gorontalo dua, Maluku satu, Maluku Utara empat, dan Papua empat.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Disnaker Kota Bandung Terima 17 Aduan Pembayaran THR Lebaran Idul Fitri

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Disnaker Kota Bandung Terima 17 Aduan Pembayaran THR Lebaran Idul Fitri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi uang. (via: istimewa)

Liputan6.com, Bandung – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung menerima 17 aduan permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran Idul Fitri per 18 April 2023. Hal itu disampaikan Mediator Hubungan Industrial Sub Koordinator Pengupahan Disnaker Kota Bandung, Ahmad Mustofa.

“Dari data, perusahaan di Kota Bandung ada di antara 3.000-an. Sampai saat ini ada 17 pengaduan mengenai pembayaran THR,” kata Ahmad dalam keterangannya di Bandung, Rabu, 19 April 2023.

Ahmad menyebut aduan didominasi oleh kejelasan besaran THR, waktu pembayaran THR, dibayar pakai uang atau barang dan lainnya.

Dia mengatakan, seluruh aduan soal THR itu sudah diteruskan kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

Menurut dia, aduan itu ditindaklanjuti UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menindaklanjuti, dan melakukan penindakan.

Disnaker Kota Bandung bersifat menampung aduan dari masyarakat dan merekapnya, lalu meneruskannya kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

“Sesuai Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR, kewenangan untuk pelaksanaan pembayaran THR dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Ahmad mengimbau kepada para pekerja yang belum mendapatkan haknya, untuk dapat melaporkan kepada pos pengaduan Disnaker Kota Bandung dan pos aduan lainnya.

Sedangkan untuk para pengusaha, segera membayar THR kepada pekerja karena merupakan hak normatif.

“Disnaker Kota Bandung tidak pernah menutup atau membuka posko konsultasi/pengaduan, karena tugas kami menerima konsultasi dan menerima pengaduan sepanjang tahun,” ujarnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalah terkait THR, dapat pula mengakses posko THR Kemnaker 2023 melalui tautan poskothr.kemnaker.go.id atau ke pos pengaduan Jawa Barat di tautan bit.ly/PengaduanTHR2023Jabar.

PT Taspen (Persero) telah menyiapkan dana sekitar Rp 12 triliun-Rp 14 triliun untuk membayar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya umat Islam.

  • Lebaran Idulfitri dirayakan setiap umat Islam setiap tahunnya.

  • Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat

  • THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.

  • THR Lebaran adalah Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan setiap pengusaha kepada karyawannya setidaknya H-7 Lebaran Idulfitri.

  • Kota Bandung.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PLN Bantu 5 Desa di Hulu Kabupaten Bulungan Terima Arus Listrik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PLN Bantu 5 Desa di Hulu Kabupaten Bulungan Terima Arus Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SIMBOLIS: Secara simbolis General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimtara, Joice Lanny Wantania, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Marthin Billa tekan instalasi listrik di Kantor Desa Naha Aya. 

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Mulai hari ini warga Desa seperti Kecamatan Peso Hilir ada Desa Long Bang, Desa Long Bang Hulu, Desa Long Telenjau dan Desa Naha Aya serta Kecamatan Peso ada Desa Lepak Aru akhirnya merdeka listrik, setelah mendapatkan penerangan listrik dari PLN.

Kepala Desa Naha Aya, Libang Asan mengatakan, selama ini masyarakat di lima desa hanya bisa menikmati listrik mulai pukul 18.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita. Itupun warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyalakan lampu.

“BBM di tempat kami ini luar biasa mahal. Bayangkan saja. Rp 120 ribu, listrik hanya bisa dinikamti 5 jam,” ungkapnya Sabtu (4/3/2023).

Lebih lanjut, Libang menjelaskan bila menggunakan layanan PLN cukup bayar Rp 120 ribu masyarakat bisa menikmati listrik beberapa pekan.

“Kami di masyarakat di Hulu Sungai Kayan ini sangat merindukan listrik ini. Dan akhirnya kami bisa merasakannya,” ungkapnya.

Adapun selain di lima desa sudah dapat listrik, Libang berharap ke depan beberapa desa di Hulu Sungai Kayan yang belum mendapatkan layanan PLN bisa segera terlayani.

“Seperti, Desa Long Peleban, Long Pelaah dan Long Lian. Bersar harapan saya beberapa desa di Hulu Sungai Kayan yang belum teraliri listrik bisa segera dialiri,” tuturnya.

Terpisah, General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimtara, Joice Lanny Wantania menambahkan, sepanjang 2023, untuk di wilayah Kaltara masih ada 80 desa yang harus dialiri listrik.

“Untuk tahun ini, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 340 miliar untuk mengaliri desa di Kaltara yang belum mendapatkan layanan PLN. Untuk 2024, masih ada 108 desa yang harus dialiri listrik,” ujarnya.

Joice berharap, pada tahun depan seluruh desa di Kaltara teraliri listrik. Namun untuk merealisasikan semua itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun.

“108 desa supaya dapat aliran listrik, dibutuhkan anggaran Rp 1,7 Triliun se Kaltara dari target harus dicapai seribu tiga puluhan desa yang ada tersebar merata di Kaltara. Selain di wilayah pedesaan, kita juga akan mengaliri listrik hingga ke wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Joice juga menjelaskan PLN melaksanakan bantuan aliran listrik di Hulu Kecamatan Peso ini menggunakan program pemerintah pusat yaitu pembangunan listrik pedesaan (lisdes).

“Ini program pemerintah lewat lisdes menggunakan anggaran penanaman modal negara,” tuturnya.

Sebenarnya, kata dia untuk di wilayah Kaltimtara rasio desa berlistrik sudah 100 persen. Tetapi, yang sudah dilayani PLN baru sekitar 80 persen. Artinya, masih ada sekitar 20 persen yang belum mendapatkan layanan.

“Jadi, kita masih punya PR untuk mencapai 100 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus menjelaskan pertama kali masuk ke Kaltara rasio desa berlistrik itu hanya 29,9 persen.

“Empat tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, rasio meningkat menjadi 71,2 persen. Kemungkinan, tahun ini akan  mencapai 84 persen. Tahun depan, diperkirakan sudah mencapai 92 persen hingga 94 persen,” bebernya.

Kemudian katanya, untuk bisa mencapai rasio desa berlistrik 100 persen, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar.

Dalam  hal ini, DPR RI akan terus memperjuangkan anggaran tersebut.

“Kita harus berjuang dengan daerah lain. Jadi, kita di DPR RI akan terus memperjuangkan anggaran untuk Kaltara,” pungkasnya.(*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Ramli

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Perawat Dan Bidan RSUD Abepura Juga Belum Terima Insentif Covid19

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Perawat Dan Bidan RSUD Abepura Juga Belum Terima Insentif Covid19 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Home Penkes Perawat dan bidan RSUD Abepura juga belum terima insentif covid-19
Para tenaga kesehatan RSUD Abepura kembali melakukan konferensi pers terkait permasalahan insentif Covid-19 yang belum dibayarkan di Kantor LBH Papua, Jumat (31/3/2023). – Jubi/Theo Kelen

Jayapura, Jubi – Sebanyak 84 tenaga perawat dan bidan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, juga belum menerima pembayaran insentif Covid-19 sejak 2020 hingga 2022. Manajemen RSUD Abepura saat ini sedang melakukan verifikasi ulang guna melakukan  pembayaran insentif Covid-19 itu.

Salah satu tenaga kesehatan RSUD Abepura, Sunarti menyatakan puluhan tenaga perawat dan bidan itu selama masa pandemi covid-19 itu bekerja di ruang perinalogi, instalasi bedah sentral, unit gawat darurat, ruang bersalin dan ruang perawatan Wanita. Total insentif covid-19 bagi perawat dan bidan yang belum dibayarkan mencapai Rp9.666.000.0000.

Sunari menyatakan 18 tenaga kesehatan di ruang perinalogi belum menerima insentif Covid-19 dari Juli hingga Desember 2020 senilai Rp810.000.000. Mereka juga belum menerima insentif periode Oktober hingga Desember 2021 senilai Rp405.000.000, dan periode Januari hingga Desember 2022 senilai Rp1.620.000.000.

Adapun delapan tenaga kesehatan yang bekerja di ruang instalasi belum menerima insentif Covid-19 periode Juli hingga Desember 2020 senilai Rp360.000.000. Mereka juga belum menerima insentif periode Oktober hingga Desember 2021 senilai Rp180.000.000, dan periode Januari hingga Desember 2022 senilai Rp720.000.000.

Ada pula lima tenaga kesehatan yang bekerja di ruang unit gawat darurat dan belum menerima pembayaran insentif Covid-19 periode Juli hingga Desember 2020 senilai Rp225.000.000. Mereka juga belum menerima insentif periode Oktober hingga Desember 2021 senilai Rp112.500.000, dan Januari hingga Desember 2022 senilai Rp450.000.000.

Sejumlah 42 perawat dan bidan di ruang bersalin belum menerima insentif Covid-19 mulai Juli hingga Desember 2020 senilai Rp1.800.000.000. Mereka juga belum menerima insentif periode Oktober hingga Desember 2021 senilai Rp900.000.000, dan periode Januari hingga Desember 2022 senilai Rp3.510.000.000.

Di ruang perawatan wanita, ada 11 tenaga kesehatan orang yang belum menerima pembayaran insentif Covid-19 dari Juli hingga Desember 2020 senilai Rp495.000.000. Mereka juga belum menerima insentif periode Oktober hingga Desember 2021 senilai Rp247.000.000, dan periode Januari hingga Desember 2022 senilai Rp990.000.000. “Itu data yang kami input dari teman-teman [tenaga perawat dan bidan],” kata Sunarti dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Jumat (31/3/2023) sore.

Ia menyatakan tenaga kesehatan dan rumah sakit telah melakukan pertemuan  dengan Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keperawatan RSUD Abepura pada 28 Maret 2022. Akan tetapi, pertemuan itu yang dibicarakan bukan soal pembayaran insentif Covid-19, melainkan soal indisipliner. Pertemuan itu menyepakati tidak ada tenaga kesehatan yang menuntut pembayaran insentif Covid-19 tidak akan dikenai sanksi indisipliner.

“Kami melakukan klarifikasi [soal pertemuan bersama inspektorat] kepada pejabat rumah sakit. Kabid Penunjang nyatakan masalah indisipliner selesai, karena kami [nakes] bertemu dengan inspektorat di luar jam kerja,” ujarnya.

Kuasa hukum tenaga kesehatan dari LBH Papua, Aristotels Howay SH menyatakan protes yang dilakukan tenaga kesehatan RSUD Abepura sudah berlangsung sejak 2021. Howay menyatakan pihak rumah sakit tidak menanggapi atau pun mengajak mereka untuk rapat  dan memberi kejelasan kepada tenaga kesehatan.

Howay menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari instansi yang telah mereka surati terkait persoalan insentif Covid-19 di RSUD Abepura itu. “Hari Rabu depan kami akan ke [Kantor Wilayah] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menanyakan laporan kami. [Kami harap] inspektorat segera melakukan audit di RSUD Abepura,” kata Howay di Kota Jayapura, Jumat (31/3/2023) sore.

Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M Ayorbaba menyatakan pihaknya telah menerima surat dari tenaga kesehatan RSUD Abepura, dan telah mendalami persoalan terkait permasalahan insentif Covid-19 yang belum dibayarkan itu. Ia menyatakan pihaknya juga telah menyurati RSUD Abepura untuk bertemu dan mencari solusi bersama atas permasalah itu. Akan tetapi, hingga saat ini pihak RSUD Abepura belum surat itu.

“Kita sudah menindaklanjuti surat dari tenaga kesehatan RSUD Abepura. [Mengacu]   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, [insentif itu] harus dibayar, tapi itu [harus] dibayarkan [pemerintah] provinsi. Itu yang tidak ketemu, di situ [masalahnya]. Kami sudah meminta Direktur RSUD Abepura memberikan kesempatan kepada tim Yankomas Kemenkumham Papua [melakkukan] mediasi [dan] membahas permasalahan ini [untuk] mencari solusi bersama. Tetapi sampai saat ini surat kami belum dibalas,” kata Ayorbaba kepada Jubi di Kota Jayapura, pada Sabtu (1/4/2023) sore.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Abepura, dr Daisy C Urbinas pada Kamis (30/3/2023) menyatakan rumah sakit belum memiliki anggaran, sehingga belum bisa membayarkan insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatannya. Ia menyatakan pihak rumah sakit akan kembali melakukan verifikasi kinerja dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua, dan mengusulkan kembali ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

“Kami akan verifikasi data-data [nakes yang memang kerja saat covid-19],” kata Urbinas kepada Jubi, pada Kamis (30/3/2023). (*)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Marak Hoaks Pemerintah Malaysia Minta Warganya Jeli Terima Informasi

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Marak Hoaks Pemerintah Malaysia Minta Warganya Jeli Terima Informasi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ilustrasi hoaks (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks menjadi masalah di setiap negara tak terkecuali Malaysia. Itu sebabnya Pemerintah Malaysia meminta warganya untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Nie Ching. Dia mengungkapkan di era digitalisasi, informasi bisa dimanipulasi oleh oknum yang berniat jahat terutama informasi yang disebarluaskan di media sosial.

Ia mengimbau masyarakat untuk jeli dalam menilai informasi karena berpotensi menjadi hoaks atau mengandung unsur penipuan.

“Pertama, tanyakan pada diri kita sendiri apakah informasinya benar. Kalau tidak yakin, cek dan jangan disebarluaskan,” ujar Teo dilansir Bernama.

“Misalnya ada informasi bantuan dari Departemen Kesejahteraan Sosial, buka saja website resminya. Jika tidak ada informasi yang sama maka itu hoaks,” katanya menambahkan.

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan.Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Demi mencegah hal tersebut, berikut pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis dan cara mengatasinya

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Negara serumpun Indonesia yang juga termasuk bagian dari Asia Tenggara

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Guru RA dan Madrasah Non PNS Bakal Terima Insentif Lagi Disiapkan Dana Rp 324 Miliar

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Guru RA dan Madrasah Non PNS Bakal Terima Insentif Lagi Disiapkan Dana Rp 324 Miliar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, pekalongan.suaramerdeka.com-Tahun ini para guru guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) kembali akan mendapat insentif. Besarannya Rp 250 ribu perbulan untup setiag guru selama enam bulan.

Tercatat ada 216.461 guru RA dan madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia yang akan menerima insentif.

Untuk keperluan insentif, Kemenag telah menyiapkan dana sebesar Rp324 miliar.

Baca Juga: Para Guru Honorer SMA SMK di Lampung Tidak Mendapat Insentif Selama 6 Bulan

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan Proses pengajuannya saat ini sudah bisa dilayani hingga 7 April 2023.

“Pengajuan tunjangan insentif bagi guru RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) bukan PNS sudah dibuka hingga 7 April 2023,” ujar Ali di Jakarta, Sabtu 1 April 2023.

Menurutnya, dasar kebijakan pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018.

“Tunjangan insentif ini diberikan sebagai apresiasi atas peran para guru, sekaligus memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan belajar,” ujar Dhani.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian : Daerah yang Vaksinasinya di Bawah 70 Persen Tidak Mendapat Dana Insentif

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain menambahkan pengajuan tunjangan insentif ini dilakukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing guru.

Juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id .

“Jika semua persyaratan sudah sesuai dan lengkap sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya pengajuan tunjangan insentif akan disetujui oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Insya Allah bulan Mei sudah cair,” terang Zain, panggilan akrabnya.

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023. 

Baca Juga: Menteri Anas Pangkas 259 Indikator Evaluasi RB Menjadi 26 Indikator

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Rafael Alun Trisambodo Ngamuk Tak Terima Asetnya Disita Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Rafael Alun Trisambodo Ngamuk Tak Terima Asetnya Disita Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Gambar Tangkapan Layar Kabar Hoaks Rafael Alun Trisambodo Ngamuk Usai Asetnya Disita Menteri Keuangan Sri Mulyani (sumber: Facebook).

Liputan6.com, Jakarta – Kabar tentang pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mengamuk usai asetnya disita Menteri Keuangan Sri Mulyani beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 26 Februari 2023.

Akun Facebook tersebut mengunggah video berjudul “500 M BERHASIL DI SITA! RAFAEL TRI SAMBODO TAK BERDAYA DI HADAPAN SRI MULYANI“.

Video berdurasi 8 menit 29 detik itu menampilkan gambar thumbnail Sri Mulyani tengah berbincang dengan Presiden Jokowi. Kemudian ada juga sosok dua polisi yang memegang pundak seseorang yang wajahnya mirip Rafael Tri Sambodo.

Video itu kemudian dikaitkan dengan kabar bahwa Rafael Alun Trisambodo mengamuk tak terima asetnya disita Sri Mulyani.

“Rafael Tri Sambodo Ngamuk !! Tak Terima Asetnya Disita Sri Mulyani,” tulis salah satu akun Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 1.300 kali direspons dan mendapat 312 komentar dari warganet.

Benarkah Rafael Alun Trisambodo ngamuk setelah asetnya disita Sri Mulyani? Berikut penelusurannya.

Cek Fakta Liputan6 update kali ini membahas soal hoax permainan lato-lato

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mengamuk usai asetnya disita Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci “aset rafael alun trisambodo disita sri mulyani” di kolom pencarian Google Search.

Hasilnya tidak ada artikel dari media arus utama yang mengabarkan informasi tersebut. Liputan6.com justru menemukan artikel berisi instruksi dari Sri Mulyani untuk memeriksa harta dari Rafael Alun Trisambodo.

Artikel tersebut berjudul “Sri Mulyani Periksa Harta Rp56 M Milik Rafael Alun Trisambodo” yang dimuat situs ekonomi.bisnis.com pada 24 Februari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memeriksa harta kekayaan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo atau RAT, yang mempunyai total kekayaan hingga Rp56,1 miliar.

“Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta saudara RAT,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kemarin, Kamis (23/2/2023), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan untuk mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di salah satu Kanwil DJP.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rafael Alun tercatat memiliki total kekayaan hingga Rp56,1 miliar. Nama Rafael Alun Trisambodo pun memperpanjang deretan pegawai pajak yang memiliki total kekayaan dengan nilai fantastis.

Penelusuran juga dilakukan dengan melihat video yang diklaim Rafael Alun Trisambodo ngamuk asetnya disita Sri Mulyani. Namun, pada video berdurasi 8 menit 29 detik itu tidak ditemukan informasi yang menyebut Sri Mulyani telah menyita aset Rafael Alun Trisambodo.

Video tersebut justru berisi rangkuman pemberitaan dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, anak Rafael Alun Trisambodo.

Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan mengunggah gambar thumbnail dari video tersebut ke situs pencari Google dan Yandex. Namun, tidak ditemukan gambar identik.

Referensi:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20230224/259/1631381/sri-mulyani-periksa-harta-rp56-m-milik-rafael-alun-trisambodo

Kesimpulan

Kabar tentang pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mengamuk usai asetnya disita Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, tidak ada informasi valid yang mendukung kabar tersebut. Hingga kini, Sri Mulyani telah meminta Inspektorat Kementerian Keuangan memeriksa harta Rafael Alun Trisambodo.

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.

  • ngamuk

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

6000 Guru TPQ di Kebumen Sebagian Besar Terima Insentif Rp 600000

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul 6000 Guru TPQ di Kebumen Sebagian Besar Terima Insentif Rp 600000 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dan Sekda Ahmad Ujang Sugiono meberi keetranah usai melaksanakan Salat Tarawih di Masjid Bani Ikhsan, Selang, Minggu 26/3.(Foto:SB/Kominfo Kebumen )

KEBUMEN (SUARABARU.ID)– Selama bulan suci Ramadan 1441 H Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih didampingi pimpinan OPD dan jajarannya rutin menggelar tarawih keliling ke berbagai wilayah.

Usai melaksanakan tarawih, Bupati menyempatkan waktu untuk berdialog dengan warga. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah bisa mendengar langsung keluhan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga bisa dicarikan solusi.

“Tadi seperti biasa Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan Salat Tarawih bersama, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi berdialog dengan warga. Warga bebas bertanya ke Bupati tentang persoalan yang dihadapi di masyarakat,”ujar Arif Sugiyanto sehabis Salat Tarawih di Masjid Bani Ikhsan, Selang, Minggu (26/3).

Banyak hal yang ditanyakan ke Bupati, misalnya menyangkut infrastruktur jalan, drainase, persampahan, pembangunan mushala dan masjid, pemberian dana insentif untuk guru ngaji TPQ, sampai pengadaan palang pintu kereta api.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memberi sambutan di Masjid Bani Ikhsan, Kelurahan Selang.(Foto:SB/Kominfp Kebumen)

“Tentu terkait banyaknya masukan dan pertanyaan dari masyarakat kita inventarisir. Kalau itu bisa diselesaikan hari ini juga, ya kita selesaikan. Kalau nggak, ya mohon bersabar, kita tunggu agar bisa diselesaikan segera,”terangnya.

Seperti usulan pembuatan palang pintu kereta api, Bupati menyebut pihaknya harus mendapat izin dulu dari pihak PT KAI. Selain lintasan jalan nasional, pemerintah daerah masih bisa membangun palang pintu kereta api di jalan penghubung desa.

Kemudian untuk pembangunan drainase, Bupati mengupayakan agar bisa dibangun tahun ini. Pihaknya juga tengah fokus menyelesaikan persoalan banjir di wilayah Kota Kebumen.”Insya Allah tahun ini bisa segera kita bangun,”ujarnya.

Adapun untuk pemberian insentif bagi guru taman pendidikan Alquran (TPQ), Bupati menyatakan, bulan ini akan segera dicairkan ke rekening masing-masing penerima. Setiap guru TPQ mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600.000.

“Bulan ini Insya Allah kalau tidak ada kendala bisa dicairkan ke rekening masing-masing. Kalau dulu kan cash, sekarang sudah langsung transfer,”terang Arif Sugiyanto.

Menurut Bupati total guru TPQ di Kebumen bisa mencapai 6000 guru. Sebagian besar mereka mendapat bantuan insentif dari pemerintah daerah, ada juga yang diambil dari dana bantuan pemerintah provinsi. “Mereka ini guru-guru TPQ yang sudah terdaftar di Kemenag,”ucapnya.

Bahkan ada seorang jamaah atau warga yang meminta kepada Bupati agar diberi bantuan kitab untuk pengajian majelis taklim di masjid. Seketika Bupati langsung memberikan bantuan Rp 2 juta sesuai harga kitab yang mau dibeli.

Kegiatan tarawih keliling ditutup dengan pemberian sembako untuk warga miskin. Bupati menyediakan 100 paket sembako setiap harinya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.

Komper Wardopo

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Indomobil KIA Adam Malik Serah Terima Mobil Listrik EV6 GTLine Pertama di Medan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Indomobil KIA Adam Malik Serah Terima Mobil Listrik EV6 GTLine Pertama di Medan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MEDAN, Waspada.co.id – Indomobil KIA Cabang Adam Malik Medan lakukan serah terima unit mobil listrik seri EV6 GT-Line kepada Konsumen di Medan. Romi Effendi selaku Branch Head Indomobil KIA Adam Malik Medan, mengatakan ini merupakan serah terima pertama di Medan khususnya di Sumatera Utara.

“Serah terima dilakukan Senin (20/3), kepada konsumen pertama di Medan. Saat ini sudah memasuki era elektrifikasi sehingga KIA Cabang Adam Malik tidak ketinggalan memasarkan mobil listrik EV6,” kata Romi didampingi Eko Sukoco Workshop Head KIA Cabang Adam Malik Medan, Kamis (23/3).

Sebelumnya di Jakarta, pada ajang bergengsi GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, KIA melakukan serah terima mobil listrik EV6 kepada enam konsumen pertama di Indonesia kemudian disusul Medan di bulan yang sama.
Secara kelengkapan, Mobil listrik EV6 GT-Line menggunakan baterai Lithium-ion berkapasitas 77,4 kWh sehingga dapat menempuh jarak hingga 506 kilometer.

Juga dukungan ultrafast charging di mana waktu pengisian daya sangat cepat menggunakan charger dengan 800V, hanya dalam 18 menit sudah mencapai 80 persen.

“Untuk pengisian daya dengan jarak tempuh hingga 100 km hanya membutuhkan waktu empat sampai lima menit saja,” kata Romi.

KIA EV6 dilengkapi dua motor listrik yang masing-masing mampu menyalurkan tenaga 74 kW atau 99,2 dk, dan 165 kW atau 221,7 dk.

Kombinasi tenaga dan torsi yang dimiliki EV6 mencapai 239 kW atau 320 dk dan torsi 605 Nm. Kecepatan KIA EV6 diklaim dapat mencapai 100 km dalam 5,2 detik.

Selain itu, mobil listrik EV6 dilengkapi dengan performa dual motor AWD (all wheel drive), cocok untuk menjajal medan sulit di Sumatera Utara atau wilayah lain di Indonesia.

“Mobil listrik EV6 memberikan kenyamanan dan kenikmatan berkendara bahkan hingga ke medan-medan sulit, karena mobil ini dilengkapi dengan kelengkapan AWD, menggunakan penggerak empat roda. Desainnya pun ergonomis dan futuristik,” katanya.

Untuk memberi dukungan dalam kenyamanan berkendara, KIA EV6 dilengkapi dengan sunroof, jok elektris dengan memory serta penyetel suhu hangat atau dingin di kursi depan, memberi kenyamanan bagi pengemudi di sepanjang perjalanan.

Tak cukup hanya itu, KIA EV6 masih dilengkapi dengan instrumen digital 12,3 inci, tujuh airbag, spion elektrokromis, Tire Pressure Monitoring System untuk kestabilan ban di empat sisi serta keselamatan berkendara, dan juga kemudahan pengendalian di saat parkir dengan Remote Smart Parking Assist.

Lebih detail, Kia EV6 GT-Line berbekal fitur canggih antara lain Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang terdiri dari Smart Cruise Control, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind-spot Collision-Avoidance Assist, Blind-spot View Monitor, Manual Speed Limit Assist, serta Forward Collision Avoidance Assist with Junction Turn.

“Mobil sudah melalui pemeriksaan dengan sistem komputer dan pemeriksaan manual di areal workshop KIA Adam Malik, sebelum KIA EV6 diserah terimakan ke konsumen,” kata Eko Sukoco menambahkan.

Mobil KIA EV6 dibanderol dengan harga Rp 1,324 miliar on-the-road (OTR) Medan.

Diskon Spesial Ramadhan

Ada kabar gembira bagi konsumen setia di Medan dan sekitarnya. Khusus Ramadan, KIA Cabang Adam Malik Medan memberikan promo diskon spesial dengan mengusung tema Berkah Lebaran periode 15 Maret hingga 15 April 2023.

“Kami memberikan diskon jasa servis 25 persen dan diskon 20 persen untuk suku cadang unit KIA,” kata Eko Sukoco Workshop Head KIA Adam Malik Medan.

Masih ada promo lain yang berlaku di Indomobil KIA yakni diskon spesial Ramadhan untuk unit Nissan, yakni diskon 25 persen untuk jasa servis dan diskon 15 persen untuk pembelian suku cadang.

“Promo Nissan mengusung tema Berkah Ramadhan dengan periode servis di antara 10 Maret hingga 10 April,” kata Eko. (wol/ega/d2)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.