Mengutip Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 Apa PertalitePertamax Beneran Akan Dihapus Cek Ini Aturannya


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mengutip Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 Apa PertalitePertamax Beneran Akan Dihapus Cek Ini Aturannya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JurnalPatroliNews – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut bahwa seharusnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar di masyarakat memiliki standar emisi Euro 4.

Dengan demikian, maka menurutnya BBM yang dijual atau beredar di Indonesia harus memiliki spesifikasi bensin dengan nilai oktan tinggi yakni RON 95-98 atau setara Pertamax Turbo yang dijual PT Pertamina (Persero).

Sugeng mengatakan, hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia menyebut, ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. Di mana di peraturan ini diatur tentang penerapan bahan bakar standar emisi Euro 4.

Setelah bensin RON 88 atau dikenal dengan merek Premium dihapuskan, secara bertahap pemerintah akan melanjutkan penghapusan pada BBM RON 90 alias Pertalite, bahkan hingga RON 92 atau setara Pertamax. Meski begitu, belum dirinci kapan BBM jenis tersebut akan dihapuskan.

“Jadi, kalau hari ini lambat laun RON 88 sudah dihapus itu dan Pertalite RON 90 dan bahkan di Permen LHK, Pertamax itu bahkan dihapus ditingkatkan lagi Euro 4 yakni RON 95 atau 98,” kata Sugeng dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (12/9/2022).

Oleh sebab itu, Sugeng menyarankan bahwa BBM yang disubsidi sebaiknya yang mempunyai jenis oktan dengan kualitas tinggi, bukan seperti yang ada saat ini. Mengingat, semakin tinggi kualitas BBM, maka akan semakin bagus untuk lingkungan sekitar.

“Idealnya adalah RON tertinggi itu lah yang disubsidi sehingga dapat BBM yang ramah lingkungan dan menjaga daya beli masyarakat. BBM kita berpengaruh langsung terhadap berbagai lingkungan kita,” ujar Sugeng.

Lantas, apa benar Pertalite-Pertamax bakal dihapus?

Merujuk pada Permen LHK No.20 tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, pada Pasal 3 (2) disebutkan bahwa pengujian emisi gas buang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar minyak dengan spesifikasi:

a. cetus api (bensin) dengan parameter: RON minimal 91 (sembilan puluh satu), kandungan timbal (Pb) minimum tidak terdeteksi dan kandungan sulfur maksimal 50 (lima puluh) ppm;

b. kompresi (diesel) dengan parameter: Cetane Number minimal 51 (lima puluh satu), kandungan sulfur maksimal 50 (lima puluh) ppm dan kekentalan (viscosity) paling sedikit 2 (dua) mm2/s dan maksimal 4,5 (empat koma lima) mm2/s;

c. cetus api dan kompresi (LPG) dengan parameter: RON minimal 95 (sembilan puluh lima), kandungan sulfur maksimal 50 (lima puluh) ppm; atau

d. cetus api clan kompresi (CNG) dengan parameter: C 1,C2 minimal 62% (enam puluh dua perseratus) vol, relative density pada suhu 28 derajat C minimal 0,56 (nol koma lima puluh enam).

Bila merujuk pada klausul a, bensin yang beredar di masyarakat minimal harus bernilai oktan (RON) 91. Artinya, bensin jenis Pertalite yang memiliki nilai oktan (RON) 90 dan di bawahnya, termasuk bensin Premium (RON 88) maupun bensin Revvo 89 yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo seharusnya tidak boleh lagi dijual ke masyarakat.

Sementara untuk bensin jenis Pertamax yang memiliki RON 92, bila merujuk pada peraturan ini, masih dibolehkan beredar di publik.

Adapun ketentuan spesifikasi terkait emisi gas buang bahan bakar tersebut seharusnya sudah diberlakukan sejak pertengahan 2019. Pasalnya, ketentuan ini berlaku paling lambat satu tahun enam bulan sejak Peraturan Menteri LHK ini berlaku. Permen LHK No.20 tahun 2017 ini berlaku resmi sejak diundangkan pada 7 April 2017.

Pada Pasal 8 peraturan ini disebutkan bahwa:

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi dengan kategori M, kategori N, dan kategori 0, wajib memenuhi

baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat:

a. 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, untuk kendaraan bermotor berbahan bakar bensin, CNG dan LPG; dan

b. 4 (empat) tahun, untuk kendaraan bermotor berbahan diesel.

Namun sampai saat ini peraturan tersebut bisa dikatakan belum dilaksanakan sepenuhnya, karena hingga saat ini bensin dengan nilai oktan di bawah 91 masih beredar di publik, bahkan disubsidi.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kementerian ESDM Jamin Listrik JawaBali Aman Jelang Tahun Baru


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kementerian ESDM Jamin Listrik JawaBali Aman Jelang Tahun Baru yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau langsung infrastruktur distribusi dan jaringan PT PLN (Persero) jelang Tahun Baru (dok: PLN)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM meninjau langsung infrastruktur distribusi dan jaringan PT PLN (Persero) jelang Tahun Baru.

PLN telah mensiagakan seluruh pasokan listrik, sistem jaringan dan juga personil untuk penyaluran listrik andal bagi seluruh masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah ingin memastikan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini masyarakat mendapatkan akses dan penyediaan listrik yang andal.

“Listrik itu dari hulu ke hilir, dari sisi penyediaan energi primer kita aman. Kedua, kita pastikan dari sisi pembangkit, transmisi, kemudian distribusi semuanya berjalan dengan baik,” ungkapnya saat melakukan peninjauan di Gardu Induk Banyuwangi Senin, (26/12/2022).

Dari tinjauan ini ia juga melihat PLN telah siap dengan menyiagakan 3.293 personel yang tersebar di 152 posko siaga Jatim-Bali. Secara khusus ia meninjau Banyuwangi untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dari Jawa Timur ke Bali.

“PLN menyiapkan dengan sangat baik dari sisi personel, khususnya untuk periode Nataru. Khusus untuk Banyuwangi ini penting karena juga mensupport Bali,” tambah Dadan.

Transisi energi terbarukan merupakan salah satu bahasan utama dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Untuk mewujudkan pembahasan tersebut, PLN mendukung langkah nyata Indonesia, dengan penggunaan kendaraan listrik, serta pengadaan pasokan tenaga listrik be…

Apresiasi Kesiapan PLN

Pada siaga Nataru kali ini, PLN menyiagakan 48.179 petugas di seluruh Nusantara. (Dok PLN)

Lebih lanjut, Dadan mengapresiasi kesiapan PLN untuk mengantisipasi Nataru di Bali dengan menyuplai tambahan daya dari Jatim sebesar 273 mega watt (MW) untuk mengantisipasi lonjakan daya sekaligus untuk cadangan. Hal ini masih diperkuat dengan keberadaan posko siaga PLN yang akan tersedia hingga tanggal 4 Januari 2023.

“Alhamdulillah, kita sudah melewati satu tahap untuk Natal. Terima kasih sudah lancar. Sekarang kita bergerak ke tahap yang kedua untuk menghadapi tahun baru. Kita akan meningkatkan kesiagaan,” kata Dadan.

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto menjelaskan, dari segi energi primer PLN tidak hanya siap dari segi pasokan batubara, tetapi juga pasokan gas, hidrologi PLTA, serta BBM untuk emergency.

“Kesiapan kita sudah 100 persen, mulai dari kemarin sampai nanti tahun baru 2023. Kita menyiapkan backup berlapis untuk venue-venue yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah,” ucapnya.

189 SPKLU

PLN menyiapkan 70 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging/Istimewa.

Adi juga menekankan untuk masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin mudik atau pun liburan di sekitaran Jawa-Bali. Karena saat ini telah ada 189 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Pulau Jawa dan 313 unit SPKLU di Bali.

“Mudah-mudahan dengan kesiapan kita mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha ini membuat pasokan listrik untuk Jatim-Bali tidak ada kendala,” tutup Adi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.

  • Listrik adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, atau untuk menjalankan suatu mesin.

  • PLN merupakan perusahaan listrik milik negara.

    PLN

  • Nataru

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kemenkumham Bantah Informasi Hoaks Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kemenkumham Bantah Informasi Hoaks Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi hoaks. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantah informasi hoaks yang menyebut pembukaan penerimaan CPNS di Kementerian tersebut pada tahun 2023.

Belakangan marak beredar di dunia maya maupun media sosial kabar terkait pembukaan CPNS di Kemenkumham. Dalam informasi itu disebutkan ada 10 lowongan yang dibuka Kemenkumham.

Lowongan tersebut antara lain penjaga tahanan, pengawal wali, pemeriksa keiimigrasian, hingga pengemudi pengawal tahanan. Namun melalui akun Instagram resminya @kemenkumhamri yang sudah terverifikasi membuat postingan bantahan.

“Kemenkumham RI hingga saat ini belum mengeluarkan informasi Pembukaan Penerimaan #CPNSKemenkumham tahun 2023. Apabila ada informasi Penerimaan CPNS yang mengatasnamakan Kemenkumham RI dipastikan tidak benar (hoaks).

Seluruh informasi mengenai penerimaan CPNS Kemenkumham dapat dilihat di media sosial resmi Kemenkumham @kemenkumhamri serta website cpns.kemenkumham.go.id.”

Simak obrolan bersama Andi Chaniago, Pegiat Cek Fakta dalam mencegah penyebaran hoax di Sumatera.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.


ENREKANG, UPEKS.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Idris Sadik membuka Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Enrekang Tahun 2022, Jumat (31/3/2023). Dalam kesempatan ini Idris Sadik didampingi Wakil Ketua DPRD Ikrar Eran Batu dan Muh. Zulkarnain.

Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Enrekang berlangsung diruang rapat DPRD Enrekang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Para Pimpinan OPD, Camat Se-kabupaten Enrekang, Kades/Lurah Se-kabupaten Enrekang dan undangan lainnya.

Idris Sadik menyampaikan, Rapat Paripurna ini layak digelar karena telah dianggap Korum dilihat dari kehadiran Anggota DPRD lebih dari seperdua dari 30 Anggota DPRD Enrekang. Dia mengatakan Bupati wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahunnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Enrekang Asman mengatakan mekanisme LKPJ Bupati Enrekang tahun 2022 merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisa kondisi kinerja Pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

” Hal ini tentu semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja Pemda yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi dan menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat “. Ujar Asman.

Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari Penyelenggaraan Pemerintah daerah  yakni Kepala Daerah wajib menjalankan Pemerintahan secara demokratis dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.

Asman mengatakan prinsip tersebut sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014, pasal 69 (1) yang mensyaratkan Kepala Daerah dalam mengemban Tugas dan tanggungjawab menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Asman menyampaikan gambaran umum, capaian urusan Pemerintahan terkhusus pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat yakni.

Realisasi bidang Pendidikan Dan Kebudayaan dengan persentasi realisasi fisik 97,5 persen dan realisasi keuangan 90,7 persen. Dinas Kesehatan realisasi fisik 99,17 persen dan realisasi keuangan 89,4 persen. RSUD Maspul realisasi fisik 97,89 persen dan realisasi keuangan 93,28 persen. Dinsos realisasi fisik 99,99 persen dan keuangan 93,19 persen.

Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik 88,7 dan keuangan 76,45 persen. Dinas Perkimtan dengan realisasi fisik 94,76 persen dan keuangan 76,88 persen. Satpol PP dan Damkar realisasi fisik 100 persen dan keuangan 97,34 persen.

APBD dengan persentase realisasi fisik 99,90 persen dan realisasi keuangan sebesar 95,46 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati diserahkan Wabup kepada Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik. (Sry)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Press Release Diskominfo Kabupaten Bogor

CIBINONG- Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin bersama DPRD Kabupaten Bogor lakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun 2022, dan penyampaian dua Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/23).

Perlu diketahui bahwa LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 adalah laporan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta surat Mendagri Nomor 100.2.7/1548/OTDA berisi penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, bahwa terdapat enam prioritas pembangunan tahun 2022  yakni meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik.

Kemudian meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, reformasi sistem kesiapsiagaan bencana, serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai keagamaan yang berkeadaban.

“Enam prioritas ini dijabarkan dalam 55 kebijakan strategis melalui 7 Peraturan Bupati, 19 Keputusan Bupati, 15 kesepakatan dan 69 perjanjian kerjasama,” ujar Burhanudin

Burhan juga menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya rapat paripurna itu. 

“Semoga LKPJ yang kami sampaikan dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat dibahas dengan lancar sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Burhanudin

Selain penyampaian LKPJ Bupati Bogor tahun 2022 juga dilakukan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebagaimana diketahui bahwa materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak antara lain hak dan kewajiban anak, perencanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sedangkan materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang PAUD antara lain, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pembinaan dan pengawasan, laporan dan evaluasi serta peran serta masyarakat.

“Kami harap usulan tersebut dapat dibahas dan ditetapkan bersama. Tentunya rekomendasi dan catatan strategis yang diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPJ tahun 2022, tentunya akan memacu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” jelas Burhanudin.

Sekda Kabupaten Bogor juga mengucapkan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD yang senantiasa mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bogor. 

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022,” pungkasnya. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gus Ipul Sebut Masukan DPRD Kota Pasuruan Atas LKPJ Tahun Anggaran 2022 Akan Jadi Pertimbangan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SURYA.CO.ID, PASURUAN – Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengapresiasi semua rekomendasi DPRD terhadap paparan LKPJ Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Sabtu (1/4/2023).

Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan komisi di DPRD untuk perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang. Diharapkan rekomendasi DPRD dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan.

Beberapa catatan di antaranya adalah perbaikan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, perbaikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Selain itu, perbaikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah serta  penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah untuk ke depannya.

Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengatakan rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Pasuruan akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan ke depan.

Mulai dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ini menjadi masukan dan rekomendasi yang cukup baik.

“Harapan saya, apa yang disampaikan, bisa diresapi oleh segenap kepala OPD untuk kemudian dirancang sebuah program dan perencanaan yang berpedoman pada masukan yang disampaikan,” katanya.

Gus Ipul mengutarakan, ke depan, pihaknya akan berfokus pada indikator-indikator yang dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Kota Pasuruan mulai ekonomi dan sektor lainnya.

“Kami akan berfokus pada hal-hal yang bisa meningkatkan pergerakan ekonomi kita, berfokus pada indikator yang bisa diukur secara nyata bagaimana perekonomian kita berkembang dengan cepat,” jelasnya.

Ia optimis, dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan yang meningkat hampir 100 persen, ini menjadi momentum mengurai faktor apa yang menjadi pengungkit dan perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan visi indah kotanya, Gus Ipul menyampaikan, Kota Pasuruan terus berbenah untuk menciptakan lingkungan yang indah, nyaman dan bersih sesuai dengan yang digaungkan selama ini.

“Kami akan mulai pada titik-titik di mana titik tersebut kami anggap sebagai penyebar dari keindahan Kota Pasuruan. Mulai dari pelabuhan, alun-alun, taman-taman, termasuk dia ntaranya adalah perkantoran di Kota Pasuruan,” urainya.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan, Gus Ipul mengatakan, Mal Pelayanan Publik yang telah dimiliki oleh Kota Pasuruan akan terus dikembangkan dengan sarana dan prasana yang memadai.

Dalam hal ini, Gus Ipul meminta kepada OPD yang bertanggung jawab atas tiap-tiap indikator untuk bekerja dengan tangkas, cepat dan mengambil perencanaan yang tepat sasaran.

“Maka, untuk itu, OPD yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas indikator itu harus tangkas, cepat dan harus mengambil perencanaan yang tepat sasaran,” tutupnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Segera Dalami Pertanggungjawaban APBD Gubernur DKI Tahun 2022


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Segera Dalami Pertanggungjawaban APBD Gubernur DKI Tahun 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta segera mendalami laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022, setelah secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (31/3).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan LKPJ Gubernur yang telah dipaparkan Deputi Pj Gubernur bidang Pariwisata dan Budaya Marullah Matali akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi di lima Komisi di DPRD DKI Jakarta.

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan di tingkat Komisi akan digelar pada 11 dan 12 April, kemudian dilanjutkan pembahasannya di rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan pada 18 April 2022 mendatang.

“Rekomendasi DPRD atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022 yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD pada Rabu 12 April mendatang,” ujar Pras sapaan karibnya.

Dalam laporannya Marullah memaparkan sejumlah realisasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan satuan dan unit kerja perangkat daerah di sepanjang tahun 2022 lalu.

Antara lain, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 tercapai 86,49 persen atau Rp 67,28 triliun dari target Rp 77,79 triliun.

Besaran tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 45,61 triliun atau 81,94%, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 18,86 triliun atau 109,49% serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,81 triliun atau 57,39%.

“Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi yang baik, namun realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 90 persen seperti PBB-P2 dan BPHTB,” ujar Marullah.

Dia menjelaskan penyebab kurangnya realisasi capaian pajak itu. Antara lain akibat penurunan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya Wajib Pajak dengan nilai ketetapan besar dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan upaya penagihan secara aktif belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar, tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada; merupakan objek sengketa atau belum dilakukan update atas pemilik.

“Hal ini mempersulit penagihan yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian collection rate dan meningkatnya piutang PBB-P2 setiap tahunnya,” katanya.

Selanjutnya, ia menjelaskan untuk pos realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2022 tercatat Rp 64,84 triliun atau hanya mencapai 84,24% dari target yang direncanakan sebesar Rp 76,97 triliun.

Kemudian untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 10,70 triliun atau 213,38% dari target Rp 5,01 triliun. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp5,94 triliun atau 61,26% dari rencana sebesar Rp9,69 triliun.

Adapun rincian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4, 52 triliun atau 77,52% dari rencana 5,83 triliun yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PD Air Minum Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD PAL Jaya, PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp 3, 49 triliun. Selanjutnya untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,03 triliun.

“Dengan realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp 8, 62 triliun,” jelasnya. (DDJP/bad)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

FFWI Tahun 2023 Berikan Insentif Uang Kepada Pemenang


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul FFWI Tahun 2023 Berikan Insentif Uang Kepada Pemenang yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, – Panitia Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI), mulai di penyelenggaraan ketiga belas Tahun 2023, selain memberikan Piala Gunungan kepada para pemenang juga akan memulai tradisi baru memberikan insentif dalam bentuk uang.

Hal ini terungkap ketika acara peluncuran FFWI tahun ini, Selasa, 29/3 di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta.

Baca Juga: Komedi dan Tragedi Sepak Bola Indonesia.

Peluncuran FFWI digelar secara sederhana dengan memotong tumpeng dan berbuka puasa bersama. Hadir di acara itu Sonny Pujisasono, Ketua Yayasan PPHUI, Edi Suwardi, Ketua Tim Pokja Alif Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) Kemendikbudristek. Hadir pula sejumlah wartawan yang menjadi Juri Awal FFWI 2023.

“Meski jumlahnya saat ini belum banyak, tahun ini kami berupaya mulai merintis memberikan apresiasi dalam bentuk uang. Ke depan jumlahnya diusahakan semakin besar,” ujar Wina Armada Sukardi, ketua FFWI.

Baca Juga: Penjahat Sebenarnya adalah Polisi? (Narkoba dan Polisi di AS).

Sedangkan Edi Suwardi dalam sambutannya menyambut baik upaya-upaya penyelenggaraan FFWI XIII tahun 2023 , apalagi berkaitan erat dengan peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret 2023.

“Peluncuran FFWI XIII hari ini adalah salah satu bentuk perayaan atas pencapaian-pencapaian luar biasa insan perfilman Indonesia. Karena itulah kami mendukung sepenuhnya penyelenggaraan FFWI,” kata Edi Suwardi.

Sonny Pujisasono, menyebut kegiatan FFWI merupakan sinergi untuk membentuk ekosistem perfilman. Menurut Sonny kegiatan FFWI sangat baik di tengah tumbuh kembangnya perfilman nasional.

Baca Juga: Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Sambut Baik Hadiah Uang

Para pekerja film menyambut baik adanya insentif uang sebagai hadiah kemenangan dari FFWI 2023, meski jumlahnya masih belum besar.

Rasya Alrizky, pemain utama dalam film Abigia di Genflix, menyebut hadiah dalam bentuk apapun sesungguhnya menyenangkan.

“Tidak penting soal sedikit atau banyaknya jumah hadiah uang, tetapi sebagai sebuah penghargaan itu patut disyukuri. Apalagi pemenang tetap dapat piala,” kata Rasya yang dua kali berturut-turut terpilih menjadi pembaca nominasi dalam ajang FFWI 2021 dan FFWI 2022.

Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Informasi Rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Informasi Rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Cek Fakta CPNS Kemenhan tahun 2023.

Liputan6.com, Jakarta – Beredar di media sosial postingan informasi rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan 2023. Postingan ini beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 2 Januari 2023.

Dalam postingan tersebut terdapat poster dengan tulisan “Penerimaan CPNS TA 2023

Mewujudkan CPNS Berkarakter dan Siap Melayani

Periode Pendaftaran: Februari – Maret 2023″

Selain itu juga terdapat nomor telepon dan website yang bisa dihubungi untuk mencari informasi.

Akun tersebut menambahkan narasi,

“Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2023 di Kementerian Pertahanan RI. Info lebih lanjut silahkan terus ikuti langsung di website : https://www.kemhan.go.id/ropeg/”

Lalu benarkah postingan informasi rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan 2023?

Sering beredar lewat media sosial atau applikasi pengirim pesan, informasi surat lowongan kerja palsu dari BUMN atau perusahaan-perusahaan bonafide lainnya. Bagaimana cara terhindar dari praktik penipuan ini?

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman Kementerian Pertahanan, kemhan.go.id. Di sana terdapat bantahan yang diunggah pada 15 Februari 2023.

Berikut pernyataan Kementerian Pertahanan:

“Telah tersebar berita di tengah masyarakat mengenai Pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan T.A 2023 berupa poster dibawah ini.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan hingga saat ini belum membuka untuk Pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan T.A 2023.

Perlu diketahui bahwa Pengadaan CPNS seluruh instansi hanya melalui satu pintu yang mengacu pada Keputusan Kemenpan RB.

Maka dari itu, masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan agar selalu memantau website resmi ropeg kemhan dan Instagram ropeg kemhan untuk informasi yang bisa dipercaya.”

Sumber:

HOAX Penerimaan CPNS Kementerian Pertahanan

Kesimpulan

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Postingan informasi rekrutmen CPNS Kementerian Pertahanan 2023 adalah hoaks.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Cek Fakta Hoaks Penawaran Hadiah Mobil Alphard di Facebook dalam Rangka Tahun Baru 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Cek Fakta Hoaks Penawaran Hadiah Mobil Alphard di Facebook dalam Rangka Tahun Baru 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Gambar Tangkapan Layar Informasi Hoaks Penawaran Hadiah Mobil Toyota Alphard dalam Rangka Menyambut Tahun Baru 2023 (sumber: Facebook).

Liputan6.com, Jakarta – Kabar tentang penawaran hadiah mobil mewah Toyota Alphard dalam rangka menyambut tahun baru 2023 beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan akun Facebook Toyota Alphard Fans Club pada 30 Desember 2022.

Akun Facebook tersebut mengunggah narasi bahwa ada pembagian hadiah mobil Alphard kepada warganet.

Untuk mendapatkan mobil mewah tersebut, warganet diminta untuk menuliskan warna mobil favorit di kolom komentar postingan tersebut.

Halo semuanya…kami telah memutuskan dalam rangka menyambut tahun baru 2023, Kami akan memberikan 23 Mobil Toyota Alphard gratis kepada seseorang secara acak yang berhasil mengetik warna favorite contoh “Putih” sebelum tanggal 05 Januari 2023 semoga beruntung,” tulis akun Facebook Toyota Alphard Fans Club.

Setelah menulis warna favorit di kolom komentar, warganet diminta untuk mengklik tombol biru bertuliskan “Hubungi Kami” di bagian atas halaman Facebook.

Silahkan periksa informasi validasi anda, Caranya klik tombol berwarna biru “Hubungi kami” di bagian atas halaman kami. semoga beruntung😊,” tulis akun Facebook tersebut.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 2 ribu kali dibagikan dan mendapat 288 ribu komentar dari warganet.

Benarkah ada penawaran hadiah mobil Alphard dalam rangka menyambut tahun baru 2023? Berikut penelusurannya.

Maraknya peredaran hoaks membuat kita harus lebih teliti lagi dalam meneliti informasi yang diterima. Oleh karena itu, chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta hadir untuk melawan misinformasi dan disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat, baik …

Penelusuran Fakta

CEK FAKTA Liputan6 (Liputan6.com/Abdillah)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang penawaran hadiah mobil mewah Toyota Alphard dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di Facebook.

Penelusuran dilakukan dengan mengeklik tombol biru bertuliskan “Hubungi Kami” di bagian atas halaman Facebook tersebut. Namun, situs yang dimaksud malah tidak dapat diakses atau tidak ditemukan.

Penelusuran juga dilakukan dengan mengunjungi situs resmi Toyota Indonesia, toyota.astra.co.id. Namun, tidak ada informasi penawaran hadiah mobil Alphard di situs tersebut.

Liputan6.com juga mengecek akun Instagram yang dikelola Toyota Indonesia, @toyotaid. Lagi-lagi, tidak ada informasi penawaran hadiah mobil Alphard gratis di akun Instagram tersebut.

Referensi:

https://www.instagram.com/toyotaid/?hl=id

https://www.toyota.astra.co.id/home

Kesimpulan

Kabar tentang penawaran hadiah mobil mewah Toyota Alphard dalam rangka menyambut tahun baru 2023 di Facebook ternyata tidak benar alias hoaks.

Akun Facebook yang membagikan penawaran hadiah tersebut bukan akun resmi. Situs dan akun media sosial resmi Toyota tidak ditemukan program pembagian hadiah Alphard.

banner Hoax (Liputan6.com/Abdillah)

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Tahun baru adalah suatu perayaan di mana suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya tahun yang baru.

  • Tahun baru adalah suatu perayaan di mana suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya tahun yang baru.

  • mobil

  • alphard

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.