Wisata Kuliner Keren di Kabupaten Tegal Joglo Selayu Usung Konsep JawaBali Sajikan Menu Rumahan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Wisata Kuliner Keren di Kabupaten Tegal Joglo Selayu Usung Konsep JawaBali Sajikan Menu Rumahan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Menambah rujukan tempat makan berkonsep etnik di Kabupaten Tegal, Joglo Selayu resmi buka belum lama ini, tepatnya pada 14 Februari 2023.

Lokasinya berada di dekat area Alun-alun Hanggawana Slawi, atau tepatnya di belakang rumah makan Aldan.

Jika berkunjung ke lokasi, kamu akan langsung disuguhkan bangunan joglo dominasi kayu dan nuansa khas Bali, karena terdapat kain motif kotak hitam putih yang ditempel di tiap sudut.

Masuk ke bagian dalam, akan disambut berbagai pilihan menu yang terjejer rapi di atas meja panjang.

Menambah kesan etnik, piring yang digunakan berbahan dari seng motif blurik zaman dulu.

Baca juga: Penurunan Angka Stunting Kabupaten Tegal Tertinggi ke-5 di Jawa Tengah

Pemilik RM Joglo Selayu Tegal, Anindya Ryan Pramudia menuturkan, konsep Jawa-Bali sengaja dipilih karena ingin menghadirkan nuansa yang berbeda dari tempat makan lainnya yang ada di Kabupaten Tegal. 

Terlebih Jawa juga identik dengan semboyan adem, ayem, dan tentrem.

Sedangkan Bali sangat erat dengan filosofi selaras bersama alam.

Sehingga diharapkan, pengunjung yang mampir dan datang ke Joglo Selayu Tegal bisa menikmati makanan dengan nuansa pedesaan, zaman dulu seperti nostalgia balik ke rumah nenek.

Terlebih di sekitaran tempat makan juga dipenuhi pepohonan besar dan rindang.

“Dengan hadirnya Joglo Selayu Tegal, masyarakat yang mungkin selama ini menginginkan masakan rumahan dengan konsep joglo jauh-jauh ke Yogyakarta, atau ingin nuansa seperti di Bali tidak perlu jauh-jauh ke sana.”

“Terlebih untuk harga yang kami tawarkan juga cukup terjangkau,” ungkap Ryan kepada Tribunjateng.com, Minggu (19/2/2023).

Suasana di bagian luar rumah makan Joglo Selayu Slawi, Kabupaten Tegal, Minggu (19/2/2023). (TRIBUN JATENG/DESTA LEILA KARTIKA)

Baca juga: Video Keren, Tiap Hari Sikap Sempurna saat Indonesia Raya Berkumandang di Kantor DPRD Kota Tegal

Untuk menu makanan berat yang tersedia di Joglo Selayu Tegal ada nasi putih plus sayur, sayur lodeh, sayur asem, telur krispi selayu, telor dadar, telor ceplok.

Lalu ada pepes pindang, pepes ikan kembung, pepes tahu, ikan pindang, botok tempe, botok telur asin, botok ikan patin, hingga urap.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD Kabupaten Indramayu Terhadap LKPJ Tahun 2022


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD Kabupaten Indramayu Terhadap LKPJ Tahun 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

DISKOMINFO INDRAMAYU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Indramayu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (29/3/2023), dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah.

Turut dihadiri oleh Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo, serta dihadiri oleh para anggota dewan DPRD Kabupaten Indramayu dari seluruh fraksi yang ada, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefuddin menyampaikan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para undangan atas kesediaannya menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna tersebut.

Syaefuddin menjelaskan, DPRD Kabupaten Indramayu telah menerima penjelasan Bupati terhadap LKPJ Tahun 2022, dan penjelasan yang telah disampaikan bupati indramayu tersebut telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada tanggal 27 Maret hingga 28 Maret 2023.

“Sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dari musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu, fraksi-fraksi telah siap dengan pemandangan umum fraksinya,” ujarnya.

Fraksi Golkar yang disampaikan Muhaemin, sebagaimana dipahami LKPJ Tahun Anggaran 2022 bahwa didasarkan atas Permendagri No. 18 Tahun 2020, yakni tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana pedoman operasional dalam melaksanakan penilaian terhadap LKPJ Bupati tentang capaian kinerja program dan kegiatan, serta melaksanakan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan tugas bantuan dan penugasan.

Fraksi PKB yang disampaikan oleh Dalam yaitu, terkait Penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ tahun 2022, Capaian kinerja pembangunan ekonomi makro daerah secara umum, Capaian kinerja dalam APBD dan keuangan daerah, Peningkatan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat indramayu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja paska pandemic Covid-19.

Sehingga hasil dari kinerja dan capaian kerja pembangunan daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 masih harus ditingkatkan dan diperbaiki untuk mengoptimalkan potensi Sumber daya anggaran daerah agar bisa dikelola lebih efisien dan efektif lagi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Anggi Nofiah yakni, Fraksi PDI Perjuangan berpegang pada prinsip objektifitas, realitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan terhadap jalannya pemerintahan pada tahun anggaran 2022.

Akan tetapi, PDIP akan selalu menekan pada teoritik dalam membaca LKPJ Bupati Tahun 2022, perlu adanya evaluasi yang signifikan, pencapaian kinerja melalui pendapatan evaluasi perencanaan kinerja dan evaluasi pengalokasian belanja. Masukan dari berbagai macam fraksi, dan masyarakat sangat berguna untuk menuju tujuan pada perubahan, dan menguji sejauh mana kegiatan dari tata kelola pemerintahan. Diharapkan tata pemerintahan akan lebih baik lagi.

Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhamad Ali Akbar, secara umum dapat kami sampaikan bahwa LKPJ Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2022 perihal program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui rencana kerja pemerintah daerah 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Meskipun terdapat ada hal-hal yang masih kurang maksimal sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu secara umum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Fraksi Demokrat Perindo yang disampaikan Rudin, kajian terhadap LKPJ Bupati Indramayu menitikberatkan pada 3 bahasan pokok yang meliputi kajian input, kajian output, kajian outcome.

Fraksi demokrat Perindo mengimbau kepada eksekutif agar kedepannya dapat menyusun rencana anggaran pendapatan daerah secara akurat dan dilaksanakan secara optimal terutama terkait anggaran belanja yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fraksi Merah Putih (Gabungan partai PKS, Hanura, dan Nasdem) yang disampaikan oleh Ruswa, atas situasi yang terjadi saat ini, harapan besar dan juga suasana kebatinan yang kita rasakan. Ada satu hal yang harus kita tanamkan semangat bangkitkan Indramayu, karena harapan itu masih ada.

Secara umum, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Indramayu Terhadap LKJP Tahun 2022 disambut dengan baik serta diapresiasi oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu, dan Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan dengan jawaban Bupati Indramayu. *(LKP/MTQ–Tim Publikasi Indramayu)*

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PLN Bantu 5 Desa di Hulu Kabupaten Bulungan Terima Arus Listrik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PLN Bantu 5 Desa di Hulu Kabupaten Bulungan Terima Arus Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

SIMBOLIS: Secara simbolis General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimtara, Joice Lanny Wantania, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Marthin Billa tekan instalasi listrik di Kantor Desa Naha Aya. 

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Mulai hari ini warga Desa seperti Kecamatan Peso Hilir ada Desa Long Bang, Desa Long Bang Hulu, Desa Long Telenjau dan Desa Naha Aya serta Kecamatan Peso ada Desa Lepak Aru akhirnya merdeka listrik, setelah mendapatkan penerangan listrik dari PLN.

Kepala Desa Naha Aya, Libang Asan mengatakan, selama ini masyarakat di lima desa hanya bisa menikmati listrik mulai pukul 18.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita. Itupun warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyalakan lampu.

“BBM di tempat kami ini luar biasa mahal. Bayangkan saja. Rp 120 ribu, listrik hanya bisa dinikamti 5 jam,” ungkapnya Sabtu (4/3/2023).

Lebih lanjut, Libang menjelaskan bila menggunakan layanan PLN cukup bayar Rp 120 ribu masyarakat bisa menikmati listrik beberapa pekan.

“Kami di masyarakat di Hulu Sungai Kayan ini sangat merindukan listrik ini. Dan akhirnya kami bisa merasakannya,” ungkapnya.

Adapun selain di lima desa sudah dapat listrik, Libang berharap ke depan beberapa desa di Hulu Sungai Kayan yang belum mendapatkan layanan PLN bisa segera terlayani.

“Seperti, Desa Long Peleban, Long Pelaah dan Long Lian. Bersar harapan saya beberapa desa di Hulu Sungai Kayan yang belum teraliri listrik bisa segera dialiri,” tuturnya.

Terpisah, General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltimtara, Joice Lanny Wantania menambahkan, sepanjang 2023, untuk di wilayah Kaltara masih ada 80 desa yang harus dialiri listrik.

“Untuk tahun ini, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 340 miliar untuk mengaliri desa di Kaltara yang belum mendapatkan layanan PLN. Untuk 2024, masih ada 108 desa yang harus dialiri listrik,” ujarnya.

Joice berharap, pada tahun depan seluruh desa di Kaltara teraliri listrik. Namun untuk merealisasikan semua itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun.

“108 desa supaya dapat aliran listrik, dibutuhkan anggaran Rp 1,7 Triliun se Kaltara dari target harus dicapai seribu tiga puluhan desa yang ada tersebar merata di Kaltara. Selain di wilayah pedesaan, kita juga akan mengaliri listrik hingga ke wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Joice juga menjelaskan PLN melaksanakan bantuan aliran listrik di Hulu Kecamatan Peso ini menggunakan program pemerintah pusat yaitu pembangunan listrik pedesaan (lisdes).

“Ini program pemerintah lewat lisdes menggunakan anggaran penanaman modal negara,” tuturnya.

Sebenarnya, kata dia untuk di wilayah Kaltimtara rasio desa berlistrik sudah 100 persen. Tetapi, yang sudah dilayani PLN baru sekitar 80 persen. Artinya, masih ada sekitar 20 persen yang belum mendapatkan layanan.

“Jadi, kita masih punya PR untuk mencapai 100 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus menjelaskan pertama kali masuk ke Kaltara rasio desa berlistrik itu hanya 29,9 persen.

“Empat tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, rasio meningkat menjadi 71,2 persen. Kemungkinan, tahun ini akan  mencapai 84 persen. Tahun depan, diperkirakan sudah mencapai 92 persen hingga 94 persen,” bebernya.

Kemudian katanya, untuk bisa mencapai rasio desa berlistrik 100 persen, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar.

Dalam  hal ini, DPR RI akan terus memperjuangkan anggaran tersebut.

“Kita harus berjuang dengan daerah lain. Jadi, kita di DPR RI akan terus memperjuangkan anggaran untuk Kaltara,” pungkasnya.(*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Ramli

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Gelar Rapat Paripurna Sekda Kabupaten Bogor Bersama DPRD Sampaikan LKPJ Tahun 2022 dan Bahas Raperda KLA dan PAUD yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Press Release Diskominfo Kabupaten Bogor

CIBINONG- Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin bersama DPRD Kabupaten Bogor lakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun 2022, dan penyampaian dua Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/23).

Perlu diketahui bahwa LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 adalah laporan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta surat Mendagri Nomor 100.2.7/1548/OTDA berisi penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2022.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, bahwa terdapat enam prioritas pembangunan tahun 2022  yakni meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik.

Kemudian meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, reformasi sistem kesiapsiagaan bencana, serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai keagamaan yang berkeadaban.

“Enam prioritas ini dijabarkan dalam 55 kebijakan strategis melalui 7 Peraturan Bupati, 19 Keputusan Bupati, 15 kesepakatan dan 69 perjanjian kerjasama,” ujar Burhanudin

Burhan juga menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya rapat paripurna itu. 

“Semoga LKPJ yang kami sampaikan dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat dibahas dengan lancar sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Burhanudin

Selain penyampaian LKPJ Bupati Bogor tahun 2022 juga dilakukan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sebagaimana diketahui bahwa materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak antara lain hak dan kewajiban anak, perencanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sedangkan materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang PAUD antara lain, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pembinaan dan pengawasan, laporan dan evaluasi serta peran serta masyarakat.

“Kami harap usulan tersebut dapat dibahas dan ditetapkan bersama. Tentunya rekomendasi dan catatan strategis yang diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPJ tahun 2022, tentunya akan memacu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” jelas Burhanudin.

Sekda Kabupaten Bogor juga mengucapkan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD yang senantiasa mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bogor. 

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bogor pada tahun 2022,” pungkasnya. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bupati Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Sebagai Acuan Peningkatan Kinerja Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Sebagai Acuan Peningkatan Kinerja Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati selama tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap menindaklanjutinya dengan meneruskannya kepada seluruh Perangkat Daerah terkait. Pastinya, kata Bupati Irsyad Yusuf, untuk selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pasuruan, Gus Irsyad sapaannya menggarisbawahi bahwa Pemerintah Daerah akan menjadikan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pasuruan yang diberikan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pembangunan. Mulai dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran hingga  penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

“Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, kami minta supaya meningkatkan kinerja dan terus berinovasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkab Pasuruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. 

Masih dalam sambutannya, Bupati berharap sinergitas Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat berjalan dengan baik. Bersama-sama bersinergi dalam membangun Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing.

“Atas nama Pemkab Pasuruan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 hasil pembahasan DPRD dalam rangka memberikan saran dan masukan kepada Pemda untuk perbaikan penyelenggaraan pembangunan di tahun mendatang,” tuturnya.

Diketahui, dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Pasuruan dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pasuruan pada hari Senin (20/3/2023) siang, keempat Komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan laporan rekomendasinya. Masing-masing dijabarkan oleh juru bicara dari Komisi I, II, III dan IV kepada Bupati Irsyad, anggota Dewan dan undangan lainnya.

Seperti rekomendasi yang disampaikan oleh Juru Bicara Komisi III, Mahdi Haris kepada beberapa Perangkat Daerah terkait normalisasi sungai di Kabupaten Pasuruan. Terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi banjir akibat tingginya curah hujan.

Ada juga rekomendasi tentang percepatan program  Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sehingga  meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan jumlah bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Baik kuantitas serta nilai bantuan RTLH. (Eka Maria)

  • 228 x Dilihat
  • 9 Disukai
  • 14 Tidak Suka

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Belajar Penyebarluasan Informasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan Sambangi Diskominfo Depok


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Belajar Penyebarluasan Informasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan Sambangi Diskominfo Depok yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

DPRD Kabupaten Bangka Selatan menyambangi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok untuk melakukan studi banding, Rabu (29/03/23).

berita.depok.go.id – Upaya memperbaiki sistem penyebaran informasi, DPRD Kabupaten Bangka Selatan, hari ini menyambangi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok untuk melakukan studi banding.

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu konsultasi dan koordinasi berkenaan dengan keberhasilan pembangunan daerah melalui informasi publik yang disampaikan ke masyarakat.

“Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah pemekaran, dimana antara satu desa ke desa lain sangat jauh jaraknya. Kami rasa masyarakat berhak mendapatkan pemberitaan yang informatif dari kami. Untuk itu, kami menyambangi Diskominfo Kota Depok sebagai upaya mengupgrade pengetahuan tentang sistem informasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Muzani Abdullah,usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Diskominfo Kota Depok, Rabu (29/03/23).

Dikatakannya, penyebaran informasi di Kota Depok sudah sangat baik dan terstruktur, ditambah adanya beragam aplikasi dan media yang mendukung.

Ini salah satu alasan mengapa pihaknya beserta rombongan memilih Kota Depok sebagai tempat study banding. Dirinya berharap, kunjungan ini, bisa menjadi masukan dalam pembenahan struktur dan pelayanan sistem informasi publik.

“Banyak sekali yang akan kami aplikasikan setelah kunjungan ini, utamanya masalah pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat itu sendiri. Seperti, pengoptimalan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi,” ujarnya.

“Di Kota Depok kami perhatikan sudah sangat transparan, apalagi didukung dengan aplikasi, jadi lebih optimal,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kota Depok Manto memaparkan fungsi dan peran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) selaku bidang yang membawahi kerja sama dan kemitraan, dengan pihak media dalam penyebarluasan informasi publik.

Pihaknya juga tidak sungkan untuk menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan rombongan peserta Kunker.

“Pada intinya, pemberitaan diluar tidak bisa dibatasi. Namun bisa dikendalikan dengan adanya pemberitaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tentang kegiatan pimpinan dan perangkat daerah. Kami juga kerap meminta media luar untuk memberi pemberitaan yang berimbang,” paparnya.

“Mudah-mudahan melalui kunker ini, dapat saling menambah wawasan dalam peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi ke masyarakat di daerahnya,” tutupnya. (JD 08/ED 02/EUD 04)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

4 Komisi DPRD Kabupaten Pasuruan Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2022


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul 4 Komisi DPRD Kabupaten Pasuruan Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Usai Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawabannya selama tahun anggaran 2022 pada Kamis (09/03/2023) lalu, kini giliran Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan laporan rekomendasinya.

Rekom tersebut disampaikan oleh keempat juru bicara dari Komisi I, II, III dan IV dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (20/03/2023) siang dan didengarkan langsung oleh Bupati Irsyad Yusuf, para anggota dewan dan undangan lainnya.

Juru Bicara Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Mahdi Haris menyampaikan beberapa rekomendasi. Diantaranya meminta agar Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang agar segera melakukan normalisai, khususnya sungai yang berpotensi banjir ketika hujan lebat.

Kemudian rekom kepada Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi untuk meningkatkan kerja sama atau kolaborasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat  maupun Provinsi dalam rangka mempercepat perbaikan dan peningkatan jalan pada ruas yang butuh perhatian ekstra.

Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani juga disampaikan Haris dalam rekomendasinya. Komisi III mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan jumlah bantuan. Baik kuantitas serta nilai bantuan RTLH.

“Juga perihal tambang yang ada di Kabupaten Pasuruan. Baik yang sudah habis ijinnya, illegal, serta akan mengajukan ijin. Dinas Lingkungan Hidup harus tegas dalam rangka menjaga lingkungan. Begitu pula dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan yang nakal, maka DLH harus tegas ketika ditemukan ada pelanggaran,” kata Haris.

Menanggapi seluruh rekomendasi empat komisi, Bupati Irsyad mengaku berterima kasih, lantaran rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasuruan tahun anggaran 2022 sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan hasil pembahasan DPRD itu sendiri.

Selain itu, rekomendasi DPRD juga memiliki tujuan positif, yakni memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun yang akan datang.

“Karena rekomendasi ini dilakukan secara terbuka dalam rapat paripurna paling lama tiga puluh hari setelah dilaksanakannya rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Pasuruan tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Dijelaskan Bupati, rekomendasi yang diberikan oleh seluruh Komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi seluruh rekomendasi DPRD akan segera kami tindaklanjuti sebagai perbaikan dari setiap program pembangunan di Kabupaten Pasuruan,” tutupnya. (emil)

  • 337 x Dilihat
  • 16 Disukai
  • 10 Tidak Suka

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.