Arsip Tag: papua

PTUN nyatakan PresidenMenkominfo langgar hukum blokir internet Papua

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PTUN nyatakan PresidenMenkominfo langgar hukum blokir internet Papua yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI melanggar hukum karena melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pemerintahan,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Nelvy Christin, di PTUN Jakarta, Rabu.
Baca juga: Ombudsman pelajari kerugian pemblokiran internet di Papua

Gugatan diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pemblokiran tersebut terkait kerusuhan di beberapa wilayah di Papua pada Senin, 19 Agustus 2019, sehingga Menkominfo saat itu, Rudiantara melakukan pelambatan hingga pemblokiran layanan data internet.

“Menghukum para tergugat menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia,” kata hakim.

Perbuatan yang dilakukan Menkominfo pada 2019 yang dimaksud adalah:

Pertama Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

Kedua, pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Ketiga, memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIT/20.00 WIT.

“Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000,” tambah hakim.

Atas putusan PTUN tersebut Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan menghargai keputusan pengadilan.

“Kami menghargai keputusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Johnny.

Johnny mengaku sampai saat ini ia belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut.

“Dan saya juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut,” tambah Johnny.

Johnny menegaskan bahwa Presiden Jokowi selama ini mengambil kebijakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua.

“Syukur jika kebijakan tersebut dapat bermanfaat juga bagi bangsa lain; namun bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang belum tentu sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara kita. Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita,” ungkap Johnny.
Baca juga: Masyarakat Manokwari bersorak gembira blokir internet dibuka

(Redaksi: Judul dan isi berita ini sudah diperbaiki dan diedit ulang)

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Penembakan Pesawat di Papua Marak Terjadi Pengamanan Bandara Butuh Diperkuat

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Penembakan Pesawat di Papua Marak Terjadi Pengamanan Bandara Butuh Diperkuat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Yan menilai terdapat dua faktor penyebab masalah penembakan pesawat di wilayah Papua terus terjadi beberapa tahun terakhir. Kedua faktor ini adalah aparat keamanan TNI Polri masih lengah dan kurang bersinergi dengan baik.

Berdasarkan data dari Ikatan Pilot Indonesia, terjadi empat peristiwa penyerangan pesawat oleh KKB di sejumlah kabupaten di wilayah Papua selama tiga bulan terakhir. Aksi ini terjadi Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Pesawat Trigana Ditembak KKB Saat Lepas Landas, Satu Penumpang Terluka

SATGAS DAMAI CARTENZ

Tim gabungan TNI dan Polri di lokasi pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (15/2/2023).

Peristiwa pertama, KKB menembaki pesawat maskapai Ikaros jenis Cessna caravan dengan nomor registrasi PK-HVV saat hendak mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada 9 Januari 2023. Pesawat ini pun gagal mendarat di Bandara Oksibil.

Peristiwa berikutnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat Susi Air PK-BVY setelah mendarat di lapangan terbang Distrik Paro pada 7 Februari 2023 pukul 06.17 WIT. KKB juga menyandera pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Merthens asal negara Selandia Baru, hingga kini.

Peristiwa ketiga, KKB melepaskan tembakan ke arah pesawat Smart Air dan pesawat Daby Air di area Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada 7 Maret 2023. Aksi teror KKB ini menyebabkan aktivitas penerbangan dihentikan sementara dan kedua pesawat gagal mendarat di Bandara Billorai dan kembali ke Nabire.

Terakhir, KKB menembaki pesawat Trigana Air PK-YSC yang mengangkut 66 penumpang ketika lepas landas dari Bandara Nop Goliat, Deikai, Kabupaten Yahukimo, dengan tujuan Jayapura pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 14.07. Dari hasil pemeriksaan, terdapat lubang di bagian bawah pesawat dan seorang penumpang terluka di wajah karena terkena serpihan kursi.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Anggota Komisi I DPR, Yan Mandenas.

”Komisi I berharap dengan sinergi yang baik antara aparat TNI dan Polri dapat meredam konflik yang intens terjadi. Karena itu, aparat keamanan bersama pemda setempat harus saling mendukung agar arus transportasi udara di Papua dapat berjalan dengan lancar dan aman,” harap Yan.

Ia pun menyatakan, Komisi I akan membahas masalah tersebut dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. ”Dalam rapat kerja, kami akan mengevaluasi pengamanan daerah-daerah rawan konflik di Papua,” tegas Yan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pilot Indonesia Kapten Rama Noya mengungkapkan, gangguan keamanan terhadap penerbangan sipil di Papua semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Tercatat dari Januari hingga Maret 2023, sudah terjadi empat peristiwa penyerangan pesawat.

Ia pun menyatakan, aksi penembakan pesawat merupakan suatu peristiwa yang memprihatinkan dan sangat disesalkan terjadi. Sebab, sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat Papua disuplai melalui pesawat, misalnya bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan bahkan bahan bakar.

Baca juga: Ikatan Pilot Indonesia: 12 Titik Rawan Gangguan Keamanan Penerbangan Sipil di Papua

DOKUMENTASI IKATAN PILOT INDONESIA

Ikatan Pilot Indonesia saat menyampaikan keterangan pers di Jayapura, Sabtu (18/3/2023).

”Penerbangan sipil merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Papua. Dengan aksi teror yang mengganggu keamanan penerbangan sipil di Papua, hal itu akan berdampak besar bagi masyarakat setempat,” tutur Rama.

Ia pun berharap, Pemerintah Indonesia dapat menjalankan amanat keamanan penerbangan nasional, khususnya di Papua. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

”Ikatan Pilot Indonesia meminta Pemerintah Indonesia memperkuat pengamanan di area bandara dan lapangan terbang. Kami juga mengimbau semua pihak melindungi aktivitas penerbangan sipil demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Rama.

Ganggu distribusi

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya akan memperkuat pengamanan aktivitas penerbangan sipil di lima kabupaten yang tersebar di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Lima daerah yang rawan aksi KKB adalah Yahukimo, Puncak, Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang.

Mathius mengungkapkan, motif KKB menyerang areal bandara tidak hanya untuk mengganggu aktivitas penerbangan. Aksi ini juga untuk menunjukkan eksistensi mereka yang menghambat distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya melalui jalur transportasi udara.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Jawa Bali Nusa dan Maluku Papua Satu Suara Dukung Ganjar Erick Thohir

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Jawa Bali Nusa dan Maluku Papua Satu Suara Dukung Ganjar Erick Thohir yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNMURIA.COM – Pilpres 2024 masih dua tahun lagi, namun duet Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN RI Erick Thohir terus dinyatakan yang paling berpeluang untuk menang. Berdasarkan temuan survei dari lembaga Indekstat, pasangan kepala daerah dan menteri tersebut unggul dari para pesaingnya.

Dari keunggulan ini Indekstat mengemukakan Ganjar – Erick Thohir mendapatkan dukungan dari masyarakat pulau Jawa, Bali Nusa dan Maluku Papua.

Di Jawa dan Bali Nusa, Ganjar-Erick Thohir tidak terkejar dengan elektabilitas sebesar 39.1 persen dan 46.7 persen. Kemudian pasangan lainnya dalam simulai Indekstat yakni Menteri Pertahanan Prabowo – Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompetitif di pulau Jawa dengan masing-masing elektabilitas 25.9 persen dan 22.5 persen.

Bergeser ke Bali Nusa, elektabilitas Prabowo – Cak Imin hanya di angka 10 persen dan Anies – AHY di angka 21.7 persen. Sedangkan di wilayah Maluku Papua, Ganjar – Erick Thohir semakin jauh meninggalkan pesaingnya dengan elektabilitas sebesar 36.7 persen dan Prabowo – Cak Imin serta Anies – AHY memiliki elektabilitas sebesar 30 persen dan 23.3 persen.

“Ketika Ganjar dan Erick Thohir berpasangan, cenderung unggul di Jawa, Bali Nusa dan Maluku Papua,” dilansir dari keterangan rilis survei opini publik Indekstat Indonesia dengan tema “Kondisi Sosial Politik dan Kepemimpinan Nasional: 1 Tahun menjelang Kampanye Resmi Pemilu 2024”.

Dalam hasil rilis simulasi ini, secara keseluruhan pasangan Ganjar – Erick Thohir dinyatakan unggul oleh Indekstat. Pasangan kepala daerah dan menteri tersebut memperoleh elektabilitas sebesar 32.0 persen.

Sedangkan, pesaingnya yakni Prabowo – Gus Muhaimin memperoleh elektabilitas sebesar 26.7 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di tempat ketiga dengan angka 22.9 persen.

“Dalam simulasi 3 pasang, elektabilitas Ganjar dan Erick thohir paling tinggi dibandingkang Prabowo – Gus Muhaimin dan Anies – AHY,” tulis Indekstat.

Deputi Direktur Eksekutif Indekstat, Rikola Fedri menyatakan dalam keterangannya simulasi berpasangan juga dilakukan ketika melakukan survei. Hasil survei ini kemudian mengungkapkan Ganjar cenderung unggul ketika berpasangan dengan Erick Thohir dalam simulasi Pilpres 2024.

“Indekstat juga melakukan survei tentang simulasi pasangan tokoh potensial Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Hasilnya, dalam beberapa skenario simulasi pasangan, Ganjar cenderung unggul terhadap pasangan lainnya ketika berpasangan dengan Erick Thohir,” terang Fedri.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MANOKWARI, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat sudah mengantongi tiga nama calon penjabat gubernur untuk menggantikan Paulus Waterpauw yang masa tugasnya berakhir Mei 2023.

Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait permintaan usulan tiga nama calon penjabat gubernur.

Baca juga: Lantik Panitia Pemilihan MRP, Pj Gubernur Papua Barat Tekankan Kejujuran

Orgenes mengatakan, Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 itu meminta usulan tiga nama calon pj gubernur Papua Barat untuk menjabat selama satu tahun ke depan.

“Ada tiga nama yang sudah kami kantongi dan akan dibahas dalam internal kami sebagai lembaga representasi rakyat di Papua Barat. Minggu depan, akan kami bawa surat dari DPRD Papua Barat kepada mendagri,” kata Orgenes di Manokwari, Kamis (30/3/2023), seperti dikutip Antara.

Menurut Orgenes, tiga nama tersebut sedang didiskusikan di tingkat pimpinan DPRD. Jika di level pimpinan selesai, ketiga nama itu dibahas dengan pimpinan fraksi sebelum diusulkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam surat mendagri tersebut, DPRD Papua Barat diberikan waktu sampai 6 April 2023 untuk mengusulkan nama calon pj gubernur kepada mendagri dan dipertimbangkan baik kepangkatan maupun jabatannya.

Baca juga: Mobil yang Ditumpangi Sespri Pj Gubernur Papua Barat Daya Kecelakaan di Sorong Selatan

“Kami akan gelar rapat dewan segera, menentukan tiga nama yang akan diusulkan ke mendagri; karena diminta ke daerah, maka tiga nama tersebut merupakan orang dari Papua Barat,” ujar Orgenes.

Masa jabatan Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat akan berakhir pada 12 Mei 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Dewat Adat Daerah dan DPR Papua Bahas Persiapan Pemekaran Grime Nawa

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Dewat Adat Daerah dan DPR Papua Bahas Persiapan Pemekaran Grime Nawa yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Dewan Adat Daerah (DAD) Grime Nawa bersama DPR Papua sosialisasi hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI kepada masyarakat dalam rangka persiapan pemekaran daerah Kabupaten Grime Nawa.

Bertempat di aula Kantor Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Jumat (31/3/2023).

Anggota DPR Papua Komisi I, Yonas Nusi mengatakan perjuangan 20 tahun tentang pemekaran daerah Grime Nawa telah dibahas di Komisi II DPR RI bersama DPR Papua.

Hasilnya pemekaran Grime Nawa menempati urutan satu, sesuai mekanisme dan tahapan, DPR Papua telah menampung, membahas serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Grime Nawa sampai di DPR RI.

Baca juga: Jokowi Berkunjung ke Jayapura, Masyarakat Adat di Lembah Grime Nawa Siap Sampaikan Aspirasi

Lanjutnya, kerja DPR Papua telah usai, dokumen sudah ada di pemerintah, bagaimana sekarang pemerintah dapat menyikapi hal-hal teknis agar lebih cepat mendorong segera untuk di undang-undangkan.

Yonas juga meminta agar jangan ada kelompok-kelompok tandingan yang dapat mengganggu sehingga menghambat. Ia berharap semua masyarakat bersatu dan mengawal bersama.

Ketua DAD Grime Nawa, Mathius Sawa ketika dihubungi, Minggu (2/3/2023) mengatakan saat ini masyarakat di Lembah Grime Nawa sedang menantikan daerah pemekaran di wilayah mereka.

“Masyarakat sangat menantikan, kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya, Pj Bupati Triwarno Purnomo yang menerima aspirasi kami kemudian beliau berangkat ke Jakarta bersama tim,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Jayapura Dorong Persiapan Pemekaran Daerah Grime Nawa: Masyarakat Harus Dukung!

Pemekaran Grime Nawa sendiri katanya bukan hal baru. Menurutnya kendala selama ini ada di pemerintah daerah yang tidak membuka diri untuk menerima aspirasi masyarakat.

“Padahal pada waktu kami hadirkan ketua DPR RI di Genyem untuk tetapkan RUU moratorium kemudian tidak pernah di bicarakan di DPR RI untuk jadi undang-undang,” jelasnya.

Mathias menjelaskan rancangan undang-undang pemekaran pada Kabupaten Grime Nawa telah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI pada 21 Januari 2009 lalu. Namun hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang karena terhadang kebijakan moratorium pemekaran.

Ketua DPR RI Agung Laksono pada 31 Agustus 2008 merayakan natal Agung menyanggupi permintaan itu, dan ia datang merayakan Natal 31 Desember 2008 bersama masyarakat Grime Nawa di Nimboran.

Usai Natal bersama itu, Agung pulang ke Jakarta dan digelarlah rapat pada 2 Januari 2009  memasukan aspirasi usulan pemekaran Grime Nawa dalam agenda sidang DPR RI. Sidang pembahasan RUU tentang Pemekaran Kabupaten Grime Nawa, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan oleh Komisi II DPR RI dilakukan pada 21 Januari 2009.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.