Sri Mulyani akan blokir akses obligor BLBI ke lembaga keuangan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sri Mulyani akan blokir akses obligor BLBI ke lembaga keuangan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra atau putrinya mencoba reaching out kepada kita untuk menyelesaikan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tim satuan tugas (satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan memblokir akses para obligor kasus BLBI ke lembaga keuangan, karena telah merugikan negara mencapai sekitar Rp110 triliun.

“Ini bisa kita lakukan karena nama-nama mereka jelas dan perusahaannya juga ada, maka dari itu aset tracing menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Pelantikan Satgas BLBI di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani menyatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena nama dan perusahaan para obligor BLBI sudah jelas.

Sri Mulyani menuturkan langkah pemblokiran ini akan ditempuh jika langkah persuasif pemerintah tidak dihiraukan mereka.

Baca juga: Sri Mulyani: Dana BLBI Rp110 triliun akan ditagih ke 22 obligor

Ia menjelaskan pemerintah tetap akan sangat menyambut baik jika terdapat obligor BLBI maupun keturunannya yang memiliki upaya dan niat untuk menyelesaikan kasus ini.

“Saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra atau putrinya mencoba reaching out kepada kita untuk menyelesaikan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Meski demikian tim satgas BLBI akan terus menghubungi dan melacak para obligor yang dilakukan bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung.

“Kalau itu juga belum maka kami akan bekerja sama dengan BI dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Kejagung Diminta Transparankan Aset Obligor BLBI

Ia menekankan langkah ekstra tersebut ditempuh oleh pemerintah mengingat kasus BLBI telah berlangsung lebih dari 20 tahun sehingga tim satgas akan menggunakan seluruh instrumen dimiliki negara ini.

“Tentu kami tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, dia mau membayar atau tidak,” ujar Sri Mulyani.

Ia pun berharap tim satgas BLBI bersama seluruh otoritas terkait akan mampu secara rapi dan fokus menutup seluruh celah aset, setidaknya yang terdapat di dalam negeri karena jumlahnya cukup banyak dan signifikan.

“Kita akan melakukan lebih fokus dan rapi sehingga harapannya dalam tiga tahun ini sebagian besar atau keseluruhan bisa kita dapatkan kembali hak negara tersebut,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kwik sebut Sjamsul Nursalim obligor tak kooperatif

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Simak Kumpulan Hoaks terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Simak Kumpulan Hoaks terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Hoaks kerap menyerang Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pejabat negara kerap menjadi bahan hoaks tak terkecuali Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Hoaks ini muncul dalam beragam tema dan menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Lalu apa saja hoaks terkait Menkeu, Sri Mulyani? Berikut beberapa di antaranya:

1. Cek Fakta: Hoaks Rafael Alun Trisambodo Ngamuk Tak Terima Asetnya Disita Sri Mulyani

Kabar tentang pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mengamuk usai asetnya disita Menteri Keuangan Sri Mulyani beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 26 Februari 2023.

Akun Facebook tersebut mengunggah video berjudul “500 M BERHASIL DI SITA! RAFAEL TRI SAMBODO TAK BERDAYA DI HADAPAN SRI MULYANI”.

Video berdurasi 8 menit 29 detik itu menampilkan gambar thumbnail Sri Mulyani tengah berbincang dengan Presiden Jokowi. Kemudian ada juga sosok dua polisi yang memegang pundak seseorang yang wajahnya mirip Rafael Tri Sambodo.

Video itu kemudian dikaitkan dengan kabar bahwa Rafael Alun Trisambodo mengamuk tak terima asetnya disita Sri Mulyani.

“Rafael Tri Sambodo Ngamuk !! Tak Terima Asetnya Disita Sri Mulyani,” tulis salah satu akun Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 1.300 kali direspons dan mendapat 312 komentar dari warganet.

Benarkah Rafael Alun Trisambodo ngamuk setelah asetnya disita Sri Mulyani? Simak dalam artikel berikut ini…

2. Cek Fakta: Tidak Benar Poster Sinetron Gali Lobang Tutup Lobang Bergambar Wajah Jokowi dan Sri Mulyani

Sebuah foto yang diklaim poster sinetron berjudul Gali Lobang Tutup Lobang bergambar wajah Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beredar di media sosial.

Foto tersebut diunggah akun Facebook Muhammad Maulana pada 18 April 2021. Dalam poster tersebut, terdapat wajah Jokowi dan Sri Mulyani. Terdapat juga narasi dalam gambar tersebut.

“Gali Lobang Tutup Lobang Pinjam Uang Bayar Hutang”

“Sinetron keren nih 😂,” tulis akun Facebook Muhammad Maulana.

Konten yang disebarkan akun Facebook Muhammad Maulana telah 9 kali direspons dan mendapat 78 komentar warganet.

Benarkah terdapat foto wajah Jokowi dan Sri Mulyani dalam gambar poster sinetron Gali Lobang Tutup Lobang? Simak dalam artikel berikut ini…

3. Cek Fakta: Hoaks Judul Artikel CNN Indonesia “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”

Beredar di media sosial postingan artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”. Postingan ini diunggah sejak akhir pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 8 September 2022.

Dalam postingannya terdapat artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”.

Akun itu menambahkan narasi:

“Saya heran, mengapa sata selalu ingat IKN jika melihat berita tentang kenaikan harga BBM.”

Lalu benarkah postingan artikel CNN Indonesia.com berjudul “Sri Mulyani: BBM Tidak Dinaikkan Negara Kesulitan Bayar Utang”? Simak dalam artikel berikut ini…

Sering beredar lewat media sosial atau applikasi pengirim pesan, informasi surat lowongan kerja palsu dari BUMN atau perusahaan-perusahaan bonafide lainnya. Bagaimana cara terhindar dari praktik penipuan ini?

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email [email protected].

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.

  • Hoax

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Kaltara bahas penyaluran bantuan keuangan 2023 dengan Tarakan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Kaltara bahas penyaluran bantuan keuangan 2023 dengan Tarakan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Tarakan (ANTARA) – Komisi III DPRD Provinsi Kaimantan Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPKAD Kota Tarakan terkait Bantuan Keuangan Tahun 2023, Kamis (09/03/23).

Anggota DPRD Prov. Kaltara Siti Laela dan Marli Kamis diterima langsung oleh Sekretaris BPKAD Edy Sukwansyah, SE dan juga dihadiri Kepala Bappeda Kota Tarakan Catur Hendratmo.

Dalam pertemuan ini Anggota Komisi III Siti Laela menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi ini untuk membahas proses penyaluran bantuan keuangan di tahun 2023 ini agar dapat berjalan lebih baik. Karena pada tahun 2022 proses penyaluran bantuan keuangan masih ada kekurangan sehingga bermasalah dengan proses administrasi yang tumpang tindih dengan bantuan sosial yang ada.

Kepala Bappeda Catur Hendratmo juga menyampaikan bahwa terkait kendala dalam penyaluran bantuan keuangan ini yaitu bantuan yang bersifat hibah atau berupa bantuan fisik sehingga membutuhkan bantuan koordinasi dengan pihak DPRD Kaltara agar dapat mengkordinasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi mengingat yang digunakan dalam bankeu ini adalah anggaran dana Pemerintah Provinsi.

Ia juga menambahkan terkait bantuan keuangan 2023 ini sistem pendistribusiannya masih sama seperti tahun 2022 kemarin, dimana untuk SK-nya baru diterima di bulan maret ini dan mengharapkan dari Anggota DPRD Kaltara membantu pengawalan terhadap jalannya penyaluran bantuan keuangan ini agar dalam penyaluran bantuan keuangan ini dapat tepat waktu.

Kemudian Marli Kamis Anggota DPRD Prov. Kaltara menambahkan apresiasinya terhadap pelaksanaan bantuan keuangan di Kota Tarakan menurutnya yang terbaik dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara ini karena proses pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Di akhir pertemuan ini Anggota DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi III bersedia membantu menyampaikan aspirasi dari BPKAD Kota Tarakan dan Bappeda Kota Tarakan untuk proses perhitungan APBD sebelum ketok palu dan ditetapkan agar di dalamnya sudah dimasukkan perhitungan rincian bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota di Kaltara sehingga sangat membantu dalam proses penyaluran bantuan keuangan ini.(hms)

Baca juga: DPRD Kaltara – Pemkot Tarakan bahas bis sekolah bagi 271 pelajar Tanjung Pasir
Baca juga: “Hearing” DPRD Kaltara – Nelayan Malinau
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara sambut Presiden Jokowi
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri serah terima jabatan Kejaksaan Tinggi
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara hadiri pelantikan Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara




Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.