PPKM Dicabut Aturan di Pusat Perbelanjaan dan Sektor Transportasi Tunggu Instruksi Mendagri


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PPKM Dicabut Aturan di Pusat Perbelanjaan dan Sektor Transportasi Tunggu Instruksi Mendagri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelola pusat perbelanjaan atau mal, kafe, hingga transportasi diminta menunggu penerbitan Instruksi Mendagri terkait aturan kerumunan dan pergerakan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per hari ini, Jumat (30/12/2022).

Juru bicara Satgas Covid-19 Indonesia, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan, berakhirnya PPKM hari ini juga mengakhiri penerbitan aturan aktivitas masyarakat yaitu Inmendagri PPKM.

“Tadi Presiden sudah sampaikan akan ada Instruksi Mendagri sebagai pengganti Inmendagri PPKM. Ditunggu saja bagi pengelola,” kata dia melalui pesan singkat whatsapp, Jumat (30/12/2022)

Pemerintah sudah resmi memutuskan untuk mencabut PPKM sejak Jumat hari ini. Dengan begitu, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” katanya dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta

PPKM Bisa Diberlakukan Lagi Jika Covid-19 Melonjak 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan  pemerintah tak menutup kemungkinan kembali menerapkan PPKM kembali meski mulai hari ini PPKM telah dicabut.

Kebijakan PPKM akan diterapkan kembali jika ada lonjakan kasus positif Covid-19

“Bersama instruksi ini, kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: PPKM Resmi Dicabut, Empat Hal Ini tetap Berlaku, Termasuk Aturan Pakai Masker

Tito mengatakan kebijakan itu sudah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 51 dan 52 Tahun 2022. Pemerintah terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah.

Dia meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan Covid-19 meskipun PPKM telah dicabut.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Segera Terbitkan Instruksi Pencabutan PPKM ke Semua Kepala Daerah

“Sekali lagi, tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita euforia. Jangan sampai pemberhentian PPKM ini diartikan sebagai pandemi selesai,” katanya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPRD Papua Barat Bahas 3 Nama Calon Pj Gubernur Akan Dikirimkan ke Mendagri Pekan Depan yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MANOKWARI, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat sudah mengantongi tiga nama calon penjabat gubernur untuk menggantikan Paulus Waterpauw yang masa tugasnya berakhir Mei 2023.

Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait permintaan usulan tiga nama calon penjabat gubernur.

Baca juga: Lantik Panitia Pemilihan MRP, Pj Gubernur Papua Barat Tekankan Kejujuran

Orgenes mengatakan, Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 itu meminta usulan tiga nama calon pj gubernur Papua Barat untuk menjabat selama satu tahun ke depan.

“Ada tiga nama yang sudah kami kantongi dan akan dibahas dalam internal kami sebagai lembaga representasi rakyat di Papua Barat. Minggu depan, akan kami bawa surat dari DPRD Papua Barat kepada mendagri,” kata Orgenes di Manokwari, Kamis (30/3/2023), seperti dikutip Antara.

Menurut Orgenes, tiga nama tersebut sedang didiskusikan di tingkat pimpinan DPRD. Jika di level pimpinan selesai, ketiga nama itu dibahas dengan pimpinan fraksi sebelum diusulkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam surat mendagri tersebut, DPRD Papua Barat diberikan waktu sampai 6 April 2023 untuk mengusulkan nama calon pj gubernur kepada mendagri dan dipertimbangkan baik kepangkatan maupun jabatannya.

Baca juga: Mobil yang Ditumpangi Sespri Pj Gubernur Papua Barat Daya Kecelakaan di Sorong Selatan

“Kami akan gelar rapat dewan segera, menentukan tiga nama yang akan diusulkan ke mendagri; karena diminta ke daerah, maka tiga nama tersebut merupakan orang dari Papua Barat,” ujar Orgenes.

Masa jabatan Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat akan berakhir pada 12 Mei 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.