Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pembangunan Bandara Surabaya II di Nagekeo NTT Terkendala Penentuan Lokasi yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Bekas bandara pada zaman penjajahan Jepang bernama Surabaya II di Mbay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam proses pra pembangunan.
Namun, proses pra pembangunan ini terhenti karena tim ahli dari Kementerian Perhubungan belum bisa melakukan proses verifikasi lapangan untuk penentuan lokasi (penlok) akibat proses hukum yang ditangani Polres Nagekeo.
“Kemenhub belum bisa verifikasi lapangan untuk penlok karena terkendala proses hukum yang tidak jelas arahnya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Nagekeo, Kasimirus Doy, Selasa (28/3/2023).
Baca juga: Polemik Penetapan Lokasi Bandara Surabaya II Mbay Nagekeo, Pemda Pastikan Lahan Sudah Bersertifikat
Dukungan dari TNI
Komandan Distrik Militer (Dandim) 1628 Ngada Letkol Czi Deny Wahyu menjelaskan, sudah ada kesapahaman soal penlok, antara Penlok 1 tahun 2011 dengan Penlok 2 tahun 2021.
Menurut dia, hampir 70-80 prersen Penlok 1 berada di tanah TNI, termasuk landasan pacu utama berada di atas tanah TNI. Sedangkan fasilitas pendukungnya seperti taxiway berada di tanah warga.
Baca juga: Soal Kasus Dugaan Korupsi Pasar Danga, Pemkab Nagekeo: Tidak Ada Penghapusan Aset Negara
Sementara itu, Penlok 2 tahun 2021 berada di tanah Pemda Nagekeo. Sementara sarana pendukungnya berada di tanah TNI.
Sehingga, pihak TNI mendukung Pemda Nagekeo untuk membangun bandara sesuai dengan Penlok 2.
“Penlok 1, main run way di atas tanah TNI, fasilitas pendukung seperti taxiway ada di tanah masyararakat. Sedangkan Penlok 2, sebenarnya murni di tanah Pemda, sarana pendukungnya ada di tanah TNI,” ungkapnya.
Deny menegaskan, merujuk pada petunjuk Komando Daerah Militer (Kodam), bila harus dibangun dengan menggunakan Penlok 1, maka butuh kajian dan koordinasi lebih lanjut dari tiga kementerian, yakni Kementrian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kemeterian Perhubungan.
“Penlok 1 kita punya atasan kita punya aturan, kita punya kementerian, biarlah kementerian yang berpikir. Kita tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Semua ada mekanisme, semua ada undang-undang. Tinggal kita ikuti. Apabila itu ada di tanah Pemda, kita mendukung, TNI pasti mendukung, karena itu tidak merugikan dan justru menguntungkan,” tegas Deny.
Deny menambahkan, dengan adanya bandara terbuka, kemungkinan akan ada pembangunan batalion, fasilitas militer lain, radar untuk kepentingan militer, baik pertanahan dan keamanan, serta untuk kebutuhan Pemda dan masyarakat.
Baca juga: Diduga Terlibat Kasus Korupsi Penghapusan Aset Pasar Danga, Bupati Nagekeo: Itu Tidak Benar
Menurutnya, pihak TNI mendukung sepenuhnya pembangunan bandara itu untuk kemajuan masyarakat dan untuk pergerakan ekonomi supaya semakin tinggi.
“Yang jelas saya sampaikan bandara dan fasilitas lainya, tidak bersifat strategis nasional. Tidak akan bisa, tidak dapat di PSN-kan (Pembangunan Strategis Nasional). Karena penggunaan bandara ini tidak bersifat untuk internasional dan tidak bersifat strategis, namun karena sifat strategis hanya tingkat level kabupaten bukan nasional. Berbeda dengan kegiatan pembangunan waduk karena di situ ada pembangunan listrik tenaga air, ada untuk pengairan pertanian, ada untuk kantong-kantong air untuk persiapan dalam pertahanan,” pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.