Ketua DPRD Tegal Kusnendro Membezuk Kepala Dishub Yang Terbaring Di Rumah Sakit Mitra Keluarga

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Tegal Kusnendro Membezuk Kepala Dishub Yang Terbaring Di Rumah Sakit Mitra Keluarga yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Kota Tegal- Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST mengaku turut prihatin dengan musibah kecelakaan yang dialami oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal, Abdul Kadir.

Hal itu disampaikan Kusnendro usai membezuk Abdul Kadir alias Ading yang terbaring di ruang Anyelir Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jalan Sipelem, Kota Tegal, Rabu (22/3/2023) malam.

Menurut Kusnendro, kondisi fisik Ading nampak tidak ada cedera, bahkan untuk berkomunikasi juga masih lancar. Meskipun begitu, di lengannya tetap ada infus.

“Tapi tadi Ading mengatakan, bahwa yang mengalami keluhan adalah rasa sakit di bagian pinggangnya dan katanya belum bisa untuk digerakkan. Semoga derita sakitnya segera bisa disembuhkan,” kata Kusnendro.

Menurut Kusnendro, sesuai penuturan Ading, dia mengalami musibah kecelakaan tunggal saat berlatih off road menggunakan mobil jeep nya bersama sejumlah rekan pehoby off road.

“Saat berlatih off road di lahan yang diproyeksikan untuk Sport Centre di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor pada Selasa sore kemarin, mobil jeep yang dikemudikannya menabrak gundukan dan terbalik sampai mobil itu menindih tubuhnya,” ujar Kusnendro.

Sementara, saat dijumpai langsung di rumah sakit, Ading membenarkan bahwa tubuhnya tertindih mobil yang dikemudikannya sendiri.

Menurut Ading, saat itu dirinya bersama sejumlah rekan pehoby Off Road, salah satunya anggota DPRD Kota Tegal H Ahmad Satori, sedang melakukan cek lapangan yang akan digunakan untuk even kejurnas motocross pada Juni mendatang.

“Mungkin pas lagi sial, mobil yang saya kemudikan tiba-tiba melindas gundukan tanah dan langsung terbalik dan berguling hingga lebih dari dua kali dan langsung menindih tubuh saya,” ujar Ading.

Ading menuturkan, beruntung helm di kepala tidak terlepas, herannya savebelt bisa terlepas sendiri dan tubuhnya langsung terlontar keluar.

Menurut Ading, dari hasil CT Scan katanya normal, tidak ada patah tulang maupun gegar otak.

“Yang paling dirasakan adalah sakit di bagian pinggang dan sampai sekarang belum bisa digerakan,” ujarnya.(Riyanto)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022

Ditulis pada April 12, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ketua DPRD Enrekang Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

ENREKANG, UPEKS.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Idris Sadik membuka Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Enrekang Tahun 2022, Jumat (31/3/2023). Dalam kesempatan ini Idris Sadik didampingi Wakil Ketua DPRD Ikrar Eran Batu dan Muh. Zulkarnain.

Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Enrekang berlangsung diruang rapat DPRD Enrekang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, para Asisten, Para Pimpinan OPD, Camat Se-kabupaten Enrekang, Kades/Lurah Se-kabupaten Enrekang dan undangan lainnya.

Idris Sadik menyampaikan, Rapat Paripurna ini layak digelar karena telah dianggap Korum dilihat dari kehadiran Anggota DPRD lebih dari seperdua dari 30 Anggota DPRD Enrekang. Dia mengatakan Bupati wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahunnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Enrekang Asman mengatakan mekanisme LKPJ Bupati Enrekang tahun 2022 merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisa kondisi kinerja Pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

” Hal ini tentu semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja Pemda yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi dan menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat “. Ujar Asman.

Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari Penyelenggaraan Pemerintah daerah yakni Kepala Daerah wajib menjalankan Pemerintahan secara demokratis dan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.

Asman mengatakan prinsip tersebut sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014, pasal 69 (1) yang mensyaratkan Kepala Daerah dalam mengemban Tugas dan tanggungjawab menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Asman menyampaikan gambaran umum, capaian urusan Pemerintahan terkhusus pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat yakni.

Realisasi bidang Pendidikan Dan Kebudayaan dengan persentasi realisasi fisik 97,5 persen dan realisasi keuangan 90,7 persen. Dinas Kesehatan realisasi fisik 99,17 persen dan realisasi keuangan 89,4 persen. RSUD Maspul realisasi fisik 97,89 persen dan realisasi keuangan 93,28 persen. Dinsos realisasi fisik 99,99 persen dan keuangan 93,19 persen.

Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik 88,7 dan keuangan 76,45 persen. Dinas Perkimtan dengan realisasi fisik 94,76 persen dan keuangan 76,88 persen. Satpol PP dan Damkar realisasi fisik 100 persen dan keuangan 97,34 persen.

APBD dengan persentase realisasi fisik 99,90 persen dan realisasi keuangan sebesar 95,46 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati diserahkan Wabup kepada Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik. (Sry)

Jakmania Temui Ketua DPRD DKI Laga Persija Vs Persib Digelar dengan Penonton

Ditulis pada April 11, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Jakmania Temui Ketua DPRD DKI Laga Persija Vs Persib Digelar dengan Penonton yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Laga tunda Persija Jakarta Vs Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, diputuskan digelar dengan penonton pada Jumat (31/3). Hal itu disampaikan setelah beberapa perwakilan The Jakmania menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi.

Prasetyo menuturkan Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno sempat menghubunginya. Kemudian perwakilan The Jakmania datang menemuinya pada Rabu (29/3) dan Kamis 30/3) siang.

“Saya mencoba berdiskusi dengan Pak Wali Kota Bekasi dan Pak Kapolda. Tadi pagi juga Pak Kapolda menghubungi Pak Kapolres Bekasi yang akhirnya alhamdulillah pada Jumat, dibukalah suporter 25 ribu penonton,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/3/2023).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prasetyo mengaku memberikan dukungan penuh kepada tim Persija dan The Jakmania. Sebab, menurutnya, sepakbola merupakan olahraga rakyat yang positif.

“Terus kita diskusi. Saya bicara kalau bola itu olahraga rakyat yang mempersatukan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas untuk nonton,” kata Prasetyo.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno menyampaikan terima kasih kepada Prasetyo. Dia mengatakan Prasetyo telah bertindak sebagai bapak The Jakmania.

“Seharusnya, sinergi yang terjadi antara Persija, Jakmania, dan pemerintah memang ada kerja sama yang baik,” ujarnya.

Adapun laga itu akhirnya dapat digelar dengan dibatasi sebanyak 25 ribu penonton. Penonton disepakati khusus dari penonton Persija Jakarta.

“Yang 25 ribu khusus teman-teman Jakmania saja, penonton Persija Jakarta. Jadi tidak ada penonton dari Persib Bandung,” katanya.

Sebagaimana diketahui semula pertandingan Persija vs Persib yang dijadwalkan Jumat (31/3/2023) pukul 20.30 WIB. Pertandingan digelar tanpa penonton, namun kini aturan itu berubah.

Sebelumnya, Macan Kemayoran juga telah mengajukan laga ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) namun berujung tak mendapat izin. Sebab, stadion kebanggaan masyarakat Indonesia itu sudah lebih dulu di-booking oleh promotor konser girlband Korea, Blackpink.

(yld/dhn)

Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu Mahfud Saya Ketua Komite TPPU

Ditulis pada April 11, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Jawab DPR soal PPATK Laporkan Transaksi Janggal Kemenkeu Mahfud Saya Ketua Komite TPPU yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab kritik DPR soal dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Mahfud, dia punya kewenangan menerima laporan PPATK. Sebab, ia juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Loh, saya ketua. Jadi dia (PPATK) boleh lapor, boleh minta,” kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud bilang, jabatannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tertuang dalam surat keputusan presiden. Dia diangkat langsung oleh kepala negara untuk mengemban jabatan tersebut.

Oleh karenanya, Mahfud heran dengan sejumlah anggota DPR yang mempersoalkan laporan PPATK mengenai dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun itu.

“Terus untuk apa ada komite kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu?” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, ini bukan kali pertama dirinya membuka temuan PPATK ke publik. Sebelumnya, dia pernah mengungkap dugaan pidana kasus Indosurya hingga transaksi janggal Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca juga: Mahfud Bilang Hati Sri Mulyani Hancur Dituding Korupsi gara-gara Heboh Rp 349 T: Sampai Nangis di TV

Dia pun bertanya-tanya mengapa DPR begitu ribut ketika kini ia membuka dugaan transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu.

“Ini sudah banyak ini, kok Saudara baru ribut sekarang? Ini sudah banyak diumumkan kok Saudara diam saja sejak dulu?” katanya.

Mahfud pun menwanti-wanti jajaran DPR agar tak menghalangi penyidikan penegakan hukum. Sebab, upaya tersebut bisa menjadi tindak pidana.

Dia bahkan menyinggung mantan pengacara bernama Friedrich Yunadi yang dihukum penjara 7,5 tahun karena merintangi penyidikan mantan Ketua DPR RI yang juga terpidana korupsi kasus e-KTP, Setya Novanto.

“Saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga, Saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum,” tegas Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Bela Diri di Depan DPR: Klaim Boleh Ungkap Dugaan Transaksi Janggal asal Tak Sebut Nama

Mahfud menambahkan, dia juga punya wewenang membuka temuan PPATK ke publik. Menurutnya, itu tak menjadi soal selama detail temuan tak diungkap.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku paham bahwa undang-undang melarang pejabat terkait mengungkap identitas orang, nama perusahaan, hingga nomor akun pihak yang diduga terlibat tindak pidana.

Oleh karenanya, sejak awal dia tak pernah menyinggung nama ataupun identitas lainnya, melainkan hanya nominal dugaan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun.

“Saya mengumumkan kasus itu adalah sifatnya agregat, jadi perputaran uang, tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nomor akun,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD membuat pernyataan menghebohkan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.

Pergerakan uang tersebut, kata Mahfud, sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini,” katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Eks Kepala PPATK Kritik Mahfud MD yang Umbar Dugaan Transaksi Janggal di Kemenkeu: Sensitif, Jumlahnya Besar

Menanggapi Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa tidak semua laporan dugaan transaksi janggal itu berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.

Dari laporan PPATK yang berisi kompilasi 300 surat dugaan transaksi janggal, cuma 135 surat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai Kemenkeu. Nilainya “hanya” sekitar Rp 22 triliun.

“Bahkan 22 triliun ini, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

“Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit-kredit dari seluruh pegawai yang diinkuiri tadi, termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga, transaksi jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud dan Kepala PPATK Sempat Salam Komando Sebelum Rapat dengan Komisi III

Kegaduhan itu berbuntut panjang. Oleh sejumlah pihak, Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dinilai membocorkan dokumen rahasia TPPU ke publik.

Dalam rapat kerja bersama PPATK beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur sanksi pidana 4 tahun bagi pihak yang membocorkan dokumen rahasia TPPU.

“Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” kata Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Tak hanya itu, Mahfud bersama Sri Mulyani dan Ivan Yustiavandana dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Ketiganya dilaporkan atas dugaan tindak pidana pembocoran data rahasia TPPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ini Pernyataan Ketua Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset yang Bikin Mahfud MD Geleng Kepala

Ditulis pada April 10, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ini Pernyataan Ketua Komisi III DPR soal RUU Perampasan Aset yang Bikin Mahfud MD Geleng Kepala yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul jadi sorotan.

Pernyataan Bambang Pacul ini pun bikin Mahfud MD geleng kepala.

Bambang pacul terang-terangan menyebut bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus lebih dulu melobi ketua umum partai politik, bukan di legislatif.

Pernyataannya ini menanggapi permiintaan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD yang meminta DPR RI segera mengesakan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2023).

Baca juga: Mahfud MD Sampai Geleng-geleng Lihat Tingkah Anggota DPR saat Minta Tolong 2 RUU Ini Segera Disahkan

Mahfud MD di awal rapat menjelaskan Pemerintah sudah proaktif soal pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar leluasa menyelidiki transaksi mencurigakan di kemudian hari.

“Tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III DPR), tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak. Tolong juga (UU) pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak,” kata Mahfud.

Pemerintah sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak 2020, tapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas.

Sudah sejak lama pemerintah menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bahkan, Presiden Jokowi pada 7 Februari 2023 di Istana Merdeka, pernah meminta dua RUU itu segera disahkan dan diproses di DPR.

Menanggapi Mahfud MD, Bambang Pacul terang-terangan dari dua tersebut, RUU Perampasan Aset paling mungkin bisa disahkan. Itupun Pemerintah melobinya bukan dengan anggota DPR RI, tapi langsung ke ketum parpol.

“Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak,” kata Bambang Pacul.

Baca juga: Saat Mahfud MD Bicara Selalu Dikeroyok Setiap Datang ke Komisi III DPR

Ia melanjutkan, “Di sini boleh ngomong galak, Pak. Tapi, Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!'”

“Jadi, permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak,” imbuh Bambang Pacul diikuti tawa anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat.

Soal RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu itu mengatakan sulit, karena ada kekhawatiran tak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya.

“Kalau RUU Pembatasan Uang Kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, e-wallet-nya cuma Rp 20 juta lagi. Enggak bisa, Pak, nanti mereka enggak jadi (anggota DPR) lagi,” katanya.

Soal ini, Mahfud MD hanya geleng-geleng kepala sambil senyum kecut.

Ucapan Bambang Pacul itu ditingkahi tawa para anggota DPR RI yang mengaku setuju dengannya.

Mereka mau tak mau harus menurut kata ‘bos’ masing-masing.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Mahfud MD Geleng Kepala, Ketua Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Harus Lobi Ketum Parpol,

Harta Wakil Ketua II DPRD Torut Semuel Thimotius Lande Rp 46 Miliar Ini Sumber Kekayaannya

Ditulis pada April 9, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Harta Wakil Ketua II DPRD Torut Semuel Thimotius Lande Rp 46 Miliar Ini Sumber Kekayaannya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TRIBUNTORAJA.COM – Dua periode menjadi pimpinan di DPRD Toraja Utara, harga kekayaan Semuel Thimotius Lande kini mencapai Rp 4,6 miliar.

Jumlah kekalyaan itu tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK periode 2021 pada 14 Maret 2022.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2017, saat awal pertama kali KPK meminta semua penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya.

Hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.

Pada saat itu, Semuel sudah menjadi Wakil Ketua DPRD Toraja Utara dan tercatat melaporkan kekayaan sebesar Rp 4,45 miliar.

Dua periode sudah di DPRD Torut, kekayaan Semuel turun naik.

Pelaporan periode 2018, kekayaannya Rp 4,34 miliar. Kemudian pelaporan periode 2019 hartanya naik menjadi Rp 5,1 miliar lebih.

Kemudian pelaporan periode 2020, kekayaannya turun ke angka Rp 3,889 miliar.

Dan pelaporan tahun 2021 pada 14 Maret 2022, kekayaannya naik lagi mencapai Rp 4,9 miliar.

Sumber kekayaan Semuel antara lain tanah dan bangunan sebanyak 4 unit senilai Rp 1,4 miliar.

Rinciannya, Semuel memiliki rumah di Toraja Utara hasil sendiri senilai Rp 517 juta, kemudian rumah warisan di Toraja Utara senilai Rp 402 juta, rumah di Toraja Utara hasil sendiri senilai Rp 293 juta lebih, dan rumah di Bekasi hasil sendiri senilai Rp 195 juta.

Selain itu, Politisi PDIP ini juga memiliki kendaraan hasil sendiri senilai Rp 326 juta lebih.

Adapun rinciannya mobil Jeep tahun 2012 senilai Rp 175 juta, mobil Nissan Terrano tahun 2006 senilai Rp 13 juta lebih, dan mobil Honda Jazz tahun 2016 senilai Rp 49,9 juta.

Politisi yang akrab disapa Sam Lande ini juga memiliki mobil Jeep CJ7 tahun 1980 senilai Rp 16,3 juta dan mobil Ford New Everest tahun 2010 senilai Rp 72,25 juta.

Semuel memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 877 juta lebih, tabungan sebanyak 26 juta lebih, dan harta lainnya sebanyak Rp 2,28 miliar.

Semuel tercatat memiiki hutang sebanyak Rp 287 juta.

Demi Kejar Pesawat Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Tinggalkan Orang yang Tewas Ditabrak Mobil Dinasnya

Ditulis pada April 6, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Demi Kejar Pesawat Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Tinggalkan Orang yang Tewas Ditabrak Mobil Dinasnya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAMBI,KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat, Sjafril Simamora, meninggalkan tempat kejadian setelah mobil dinas yang ditumpanginya menabrak Siti (17) hingga meninggal dunia.

Sementara korban lainnya, Dea (18) mengalami cidera serius dan dilarikan ke rumah sakit di Kota Jambi.

Pengemudi mobil dinas, Misrani (47) menabrak dua remaja putri di Jalan Lintas Jambi-Kuala Tungkal, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar pukul 13.00, Kamis (30/3/2023).

“Waka DPRD Tanjab Barat tinggalkan TKP, karena mau kejar pesawat, penerbangan jam 15.00 sore,” kata Agung Prasetyo Soegiono Kasat Lantas Polres Tanjab Timur melalui pesan singkat, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Detik-detik Pengendara Motor Terobos Iring-iringan Jokowi di Makassar, Nyaris Tabrak Mobil Presiden

Menurut pengakuan pengemudi atau sopir Waka DPRD Tanjab Barat saat diperiksa, perjalanan menuju Jambi, memang untuk mengejar penerbangan 15.00 WIB di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Namun belum sampai bandara terjadi kecelakaan saat dalam perjalanan.

Dengan demikian, agar tidak ketinggalan pesawat, Waka DPRD Tanjab Barat, Sjafril Simamora melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil lain.

Agung juga memastikan mobil fortuner yang ditumpangi Sjafril Simamora adalah mobil dinas.

“Iya kendaraan yang digunakan Waka DPRD Tanjab Barat adalah kendaraan dinas dengan TNKB biasa berwarna hitam,” jelasnya.

Ia mengatakan, kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai Siti menuju arah Tungkal.

Baca juga: Bocah 15 Tahun Tabrak Pelajar SMA hingga Tewas, Pengamat Transportasi: Orangtuanya Seharusnya Disanksi

Saat melewati tikungan, pengendara sepeda motor hendak menyalip truk yang berada di depannya.

Dari arah sebaliknya, mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi BH 1081 BS yang dikendarai Misrani melaju dengan cukup kencang, sehingga terjadi peristiwa tabrakan.

Bupati Majalengka Wakil Ketua MPR Anggota DPR Siap Kawal Kiai Chalim sebagai Pahlawan Nasional

Ditulis pada April 4, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bupati Majalengka Wakil Ketua MPR Anggota DPR Siap Kawal Kiai Chalim sebagai Pahlawan Nasional yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

MAJALENGKA, BANGSAONLINE.com –Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat penuh gegap gempita. Sejumlah tokoh nasional dan tokoh mansyarakat Jawa Barat berkumpul di Pendopo Bupati Majalengka itu pada Kamis (30/3/2023). Mereka sepakat dan bertekad untuk mengegolkan KH Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

“Banyak aspirasi masyarakat yang sampai pada telinga bupati,” kata Bupati Majalengka, Dr H. Karna Sobahi, M.M.Pd selaku tuan rumah saat pidato sambutan dalam Seminar Nasional yang mengangkat tema perjuangan KH Abdul Chalim Leuwimunding, salah seorang ulama pendiri Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Seminar itu digelar untuk pengusulan Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, ia selaku kepala daerah Majalengka langsung menyampaikan dukungan secara terbuka dalam acara Satu Abad NU di Alun-Alun Talaga Majalengka, Sabtu (11/3/2023) lalu.

Tak hanya itu. Bupati Kresna juga mengaku mengawal langsung untuk mewujudkan aspirasi rakyat itu agar Kiai Abdul Chalim benar-benar jadi pahlawan nasional. Menurut dia, seminar nasional yang kini ia gelar di Pondopo Majalengka juga bagian dari upaya kongkrit untuk memperjuangkan Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, perjuangan Kiai Abdul Chalim adalah gerakan spiritual atau keagamaan dan kebangsaan. Dan ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

“Karena itu wajib bagi masyarakat – terutama Majelangka – untuk mengangkat kebesaran beliau. Untuk itu saya langsung minta Kadinsos mengambil langkah-langkah operasional yang realisasinya adalah seminar hari ini,” kata Bupati Karna Sobahi.

Bupati Karna bahkan bertekad untuk mengawal perjuangan Kiai Abdul Chalim. “Kami akan antar dan kita kawal agar gelar pahlawan Kiai Abdul Chalim terwujud sebagai pahlawan nasional pada 2023 ini,” tegas Bupati Karna Sobahi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Seminar itu menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Antara lain Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, Anggota DPR RI Komisi VIII Imamul Haq, mantan Wakil Kepala BIN dan Wakil Ketua Umum PBNU Dr KH As’ad Said Ali, dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, Arif Nahari.

Pembicara lain adalah Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Prof Dr Agus Mulyana, Wakil Bupati Mojokerto, Dr KH Muhammad Albarra, Dosen UINSA Surabaya, Prof Dr Abdul Chalim, Asisten Pemrintahan dan Kesra Setda Pemprov Jawa Barat, Dedi Supendi.

Juga hadir Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana dan Tri, pejabat dari Kemensos yang menjelaskan tentang prosedur dan syarat-syarat sebagai pahlawan nasional.

(Peserta seminar nasional Perjungan KH Abdul Chalim dalam rangka pengusulan sebagai pahlawan nasional di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kamis (30/3/2023). Foto: bangsaonline.com)

Yandri Santoso mengatakan bahwa syarat Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional sudah sangat lengkap. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpendapat ada tiga hal pada sosok Kiai Abdul Chalim. Yaitu sebagai ulama, pejuang dan politisi.

Menurut Yandri, sebagai ulama, Kiai Chalim telah banyak mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Kiai Chalim juga turut mendirikan NU.

“NU tak serta merta ada.,” kata Yandri di depan ratusan peserta seminar nasional itu.

NU berdiri, kata Yandri, melalui proses perjuangan panjang. Yang dilakukan oleh para ulama besar. Yaitu Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asyari, KH Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Chalim dan ulama lain.

Begitu juga Indonesia. Tak serta merta ada. Tapi banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan RI. Terutama ulama pesantren. Diantaranya Kiai Abdul Chalim.

“Kita ini hanya sebagai penikmat,” kata Yandri Susanto yang mantan Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yandri juga mengingatkan bahwa Kiai Abdul Chalim adalah politisi. Buktinya, tegas Yandri, Kiai Abdul Chalim pernah menjadi anggota MPRS. Maka Yandri minta masyarakat jangan alergi terhadap politik.

“Karena pemerintah dan negara ini diatur lewat politik,” katanya.

Kepada wartawan Yandri Susanto bahkan mengaku akan menemui Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) untuk memperjuangkan Kiai Abdul sebagai pahlawan nasional.

“Ya, saya akan menemui Mensos Bu Risma,” kata Yandri sembari mengatakan bahwa ia kenal baik dengan mantan walikota Surabaya itu.

Kiai As’ad Said Ali juga mendukung penuh Kiai Abdul Chalim sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, peran Kiai Abdul Chalim dalam pendirian NU dan kemerdekaan RI sangat penting.

“Kiai Abdul Chalim adalah jantung NU. Yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh NU,” kata Kiai As’ad Said Ali yang mantan Wakil Ketua Umum PBNU.

Kerabat dekat KH Ahmad Sahal Mahfud – Rais Aam PBNU periode 1999-2014 itu menggambarkan sikap moderasi kiai-kiai pesantren sebelum Indonesia ada atau merdeka. Menurut dia, kiai pesantren punya sikap moderat dan tawasuth jauh sebelum Indonesia ada.

Simak berita selengkapnya …

ambat Ketua DPRD Rudy Susmanto Kritisi Kinerja Pemkab

Ditulis pada April 2, 2023 oleh falma.u99

Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul ambat Ketua DPRD Rudy Susmanto Kritisi Kinerja Pemkab yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Bogordaily.net – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dinilai lamban.

Menurutnya, buruknya penanganan hal-hal teknis bisa berdampak pada tersendatnya sejumlah program yang sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

“Pertama, yang berkaitan dengan administrasi. Kita ini semua sama-sama tahu, Kabupaten Bogor sejak awal 2022 dipimpin oleh plt, maka ada kebijakan strategis yang prosedurnya harus lewat izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan lebih awal karena pasti membutuhkan waktu,” kata Rudy Susmanto.

Kemudian, kata dia, terkait persoalan administrasi yang tidak dilakukan di awal-awal tahun berdampak pada sejumlah program hingga menjadi tertunda.

Ia mencontohkan, pencairan Alokasi Dana Desa yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyalurkannya ke Rekening Kas Desa.

“Alasannya karena belum ada izin dari Kemendagri,” ungkap Rudy.

Lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mungkin mencegat Pemkab Bogor untuk mempercepat realisasi APBD belanja wajib dan mengikat.

Ditambah, realisasi ADD yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo yang disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian itu dibuka secara langsung pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkompimda se-Indonesia di Sentul, pada pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, persoalan utamanya karena Pemkab sendiri yang lambat menempuh proses administrasi sesuai ketentuan yang sudah jelas standar dan prosedurnya.

“Coba aja dicek surat ke Kemendagrinya diajukan tanggal dan bulan berapa,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, belanja wajib lain berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga lambat dicairkan. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, TPP baru sungguh-sungguh diurus ketika sejumlah pegawai mengeluh tiga bulan tidak mendapat TPP. Itupun, TPP yang harusnya untuk tiga bulan baru dicairkan untuk satu bulan.

“Kasihan ASN dan juga aparatur desa yang melayani masyarakat. Mereka bekerja tapi sampai keringatnya kering belum dibayar. Ada 416 Desa, ada ribuan RT dan RW yang insentifnya belum dibayar, padahal mereka menghadapi momen bulan puasa dan sebentar lagi sudah mau lebaran,” paparnya.

Oleh karena lambatnya pengurusan teknis administrasi, realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan pada APBD 2023 juga belum dilakukan.

Dirinya mengaku, saat ini juga banyak aduan masyarakat soal kondisi jalan rusak yang belum direspon apalagi diperbaiki.

“Kami di DPRD sudah sangat sering mengingatkan agar pembangunan dilakukan di awal tahun. baik itu hasil pembangunannya maupun perputaran uang APBD untuk menggerakan sektor ekonomi kita,” paparnya. (Mutia Dheza Cantika)

Copy Editor: Riyaldi

Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV

apurboitservices.me

Pelayanan adalah kuncinya

Arsip Tag: ketua