Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul ambat Ketua DPRD Rudy Susmanto Kritisi Kinerja Pemkab yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
Bogordaily.net – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dinilai lamban.
Menurutnya, buruknya penanganan hal-hal teknis bisa berdampak pada tersendatnya sejumlah program yang sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Pertama, yang berkaitan dengan administrasi. Kita ini semua sama-sama tahu, Kabupaten Bogor sejak awal 2022 dipimpin oleh plt, maka ada kebijakan strategis yang prosedurnya harus lewat izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan lebih awal karena pasti membutuhkan waktu,” kata Rudy Susmanto.
Kemudian, kata dia, terkait persoalan administrasi yang tidak dilakukan di awal-awal tahun berdampak pada sejumlah program hingga menjadi tertunda.
Ia mencontohkan, pencairan Alokasi Dana Desa yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyalurkannya ke Rekening Kas Desa.
“Alasannya karena belum ada izin dari Kemendagri,” ungkap Rudy.
Lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mungkin mencegat Pemkab Bogor untuk mempercepat realisasi APBD belanja wajib dan mengikat.
Ditambah, realisasi ADD yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo yang disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian itu dibuka secara langsung pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkompimda se-Indonesia di Sentul, pada pertengahan Januari lalu.
Menurut dia, persoalan utamanya karena Pemkab sendiri yang lambat menempuh proses administrasi sesuai ketentuan yang sudah jelas standar dan prosedurnya.
“Coba aja dicek surat ke Kemendagrinya diajukan tanggal dan bulan berapa,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Selain itu, belanja wajib lain berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga lambat dicairkan. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, TPP baru sungguh-sungguh diurus ketika sejumlah pegawai mengeluh tiga bulan tidak mendapat TPP. Itupun, TPP yang harusnya untuk tiga bulan baru dicairkan untuk satu bulan.
“Kasihan ASN dan juga aparatur desa yang melayani masyarakat. Mereka bekerja tapi sampai keringatnya kering belum dibayar. Ada 416 Desa, ada ribuan RT dan RW yang insentifnya belum dibayar, padahal mereka menghadapi momen bulan puasa dan sebentar lagi sudah mau lebaran,” paparnya.
Oleh karena lambatnya pengurusan teknis administrasi, realisasi pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan pada APBD 2023 juga belum dilakukan.
Dirinya mengaku, saat ini juga banyak aduan masyarakat soal kondisi jalan rusak yang belum direspon apalagi diperbaiki.
“Kami di DPRD sudah sangat sering mengingatkan agar pembangunan dilakukan di awal tahun. baik itu hasil pembangunannya maupun perputaran uang APBD untuk menggerakan sektor ekonomi kita,” paparnya. (Mutia Dheza Cantika)
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV
Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.