Arsip Tag: mulyani

Sri Mulyani Kasih 7 Insentif Ini Untuk Mobil dan Bus Listrik

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sri Mulyani Kasih 7 Insentif Ini Untuk Mobil dan Bus Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah insentif yang akan diberikan untuk mobil dan bus listrik. Pemberian insentif ini bertujuan untuk memberikan dukungan guna meningkatkan investasi kendaraan listrik di dalam negeri.

“Meningkatkan investasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip level of playing field untuk semua wajib pajak,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenko Marves, Senin (20/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mobil dan bus listrik, terdapat 7 jenis insentif fiskal yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya. Insentif ini diberikan untuk industri kendaraan mobil dan bus listrik, besi baja dan turunannya, termasuk berlaku untuk smelter nikel dan produksi baterai. Kedua, super tax deduction hingga 300% untuk biaya penelitian dan pengembangan industri listrik baterai.

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas harga tambang, termasuk bijih nikel. Keempat, PPN yang dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik. Kelima, PPnBM untuk mobil listrik dalam negeri, termasuk program Kementerian Perindustrian, dengan tarif 0% dibandingkan kendaraan lainnya 5% – 15%.

Keenam, bea masuk most favoured nation (MFB) import untuk mobil Incompletely Knocked Down (IKD) sebesar 0% dan bea masuk impor Completely Knock Down (CKD) sebesar 0%. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa kerjasama FTE dan CEPA, termasuk dengan Korea Selatan dan China. Dan terakhir, insentif pajak daerah berupa pengurangan biaya balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor sebesar 90%.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan guna mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, percepatan peralihan dari energi fosil ke energi listrik dan untuk meningkatkan minat masyarakat atas kendaraan listrik, maka diberlakukan PPN untuk mobil listrik dan bis listrik sebagai berikut:

1. Mobil atau bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40% dan mengikuti program Kementerian Perindustrian maka diberikan insentif PPN sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%.

2. Mobil atau bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 20-40% diberikan insentif 5% dengan demikian PPN yang harus dibayar 6%.

Adapun ketentuan TKDN yang dimaksud diatur oleh Kementerian Perindustrian.

“Secara akumulatif insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan selama perkiraan masa pemakaiannya akan mencapai 32% dari harga jual mobil listrik dan 18% harga jual motor listrik,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Ada Ancaman Resesi, Orang RI Bakal Kebanjiran ‘Diskon’ Lagi?

(hsy/hsy)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat dengan Mahfud Md Anggota Komisi III DPR Riuh Interupsi Soal Absennya Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai Mahfud Md. Rapat hari ini mengagendakan pembicaraan soal dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun yang sempat diungkap Mahfud.

Mahfud Md hadir dalam rapat ini bersama dengan sekretaris komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda. Adapun anggota komite, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat hari ini.

Absennya Sri Mulyani membuat forum diwarnai hujan interupsi usai Wakil Ketua Komisi Hukum Sahroni mengungkapkan pengantar rapat. “Interupsi pimpinan, Ketua Komite Pak Mahfud hadir, Sekretaris Komite Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani tidak hadir. Kami ingin konfirmasi dahulu mengapa tidak hadir,” kata anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, Rabu, 29 Maret 2023.

Selanjutnya, Sahroni menerangkan bahwa Sri Mulyani sedang ada kegiatan lain. Mengingat Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU sudah hadir, maka rapat bisa dilanjutkan.

“Hari ini dalam forum ini, kita semua ingin informasi Rp 349 T ini lebih dalam, kita sikapi agar publik tidak bertanya-tanya,” kata Sahroni.

Namun Habiburokhman langsung menginterupsi lagi. “Justru itu pimpinan, kita ingin cari kejelasan hari ini. Ini menyangkut keterangan tiga pihak. Kegiatan lain ini kegiatan apa?” ujar Habiburokhman.

Menjawab itu, Sahrono menyebut jika Menkeu Sri Mulyani tengah ada pertemuan di Bali. “Kita paham, kita semua ingin Bu Sri Mulyani hadir,” ujar Sahroni.

Habiburokhman kembali menanggapi. “Ini menyangkut tata tertib, apakah bisa dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Sri Mulyani?” ujar dia.

Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap kemudian menginterupsi dengan memberikan afirmasi terhadap Habiburokhman.

“Kalau beliau (Sri Mulyani) tidak datang, sampaikan alasannya. Kemudian apakah Komisi III bisa menerima itu? Karena saya sepakat dengan pimpinan bahwa seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal,” kata Mulfachri.

Perdebatan ihwal absennya Sri Mulyani pada akhirnya usai setelah Wakil Ketua DPR Komisi Hukum Adies Kadir menjelaskan bahwa Sri Mulyani tidak hadir karena sedang memimpin rapat dengan Menteri Ekonomi se-ASEAN.

“Ini tugas negara yang tidak mungkin beliau wakilkan. Kebetulan di Komite TPPU beliau hanya anggota, tapi Ketua dan Sekretaris sudah hadir,” kata Adies.

Selain itu, Adies mengatakan bahwa Sri Mulyani juga sudah mengikuti rapat bersama DPR Komisi XI untuk mengklarifikasi dugaan TPPU ini. Mengingat jajaran Komite TPPU sudah hadir, Adies meminta anggota dewan agar tetap kondusif dan menjalankan rapat dengan baik.

“Manakala dibutuhkan kehadiran Ibu Sri Mulyani, kita bisa laksanakan rapat lengkap kembali. Ini yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau belum. Kalau sudah, kita tidak perlu ulangi lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfud MD memaparkan kemungkinan transaksi mencurigakan di Kementrian Keuangan yang jumlahnya mencapai Rp 349 triliun bukan uang negara. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. 

“Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara,” ujar Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. 

Lebih lanjut Mahfud menduga transaksi mencurigakan itu adalah hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, Mahfud menduga ada pihak luar yang terlibat dalam TPPU itu.

Dia menjelaskan, TPPU yang terjadi kemungkinan menggunakan modus perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. 

Selain itu, TPPU diduga juga dilakukan dengan membentuk perusahaan cangkang dan mengelola hasil kejahatan sebagai cara agar keuntungan hasil operasional perusahaan itu menjadi sah. Kemudian, perusahaan ini menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan.

“Jadi jangan langsung berasumsi ‘wah, Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 triliun, enggak! Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan, mungkin, orang Kementerian Keuangan,” kata Mahfud. 

Pilihan Editor: Perang Urat Saraf Mahfud Md Versus Anggota DPR Jelang Rapat Transaksi Rp 300 Triliun

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah selesai.

Rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana itu berakhir pukul 23.00 WIB, Rabu (29/3/2023).

Adapun rapat tersebut diadakan untuk mengklarifikasi transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat yang berlangsung hampir 8 jam itu dipenuhi banyak interupsi, dan adu argumentasi antara Mahfud dengan anggota Komisi III DPR RI.

Hingga akhirnya, pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta persetujuan untuk menutup rapat.

“Pak Menko, teman-teman, saya ambil alih, karena waktunya tinggal 5 menit, kita sudah tahu nih ujung dari yang disampaikan Pak Menko,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia lantas menuturkan bahwa rapat selanjutnya bakal diadakan setelah mengatur jadwal dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menkeu, sekaligus Pak Menko, dan PPATK,” sebut dia.

Para anggota Komisi III DPR pun menyetujui tawaran Sahroni.

“Pak Menko setuju ya?” tanya Sahroni.

“Setuju, setuju,” jawab Mahfud.

Diketahui dalam rapat kerja tersebut, Mahfud menyatakan adanya dugaan pencucian uang di Direktorat Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Namun, ia mengklaim Sri Mulyani tidak mendapatkan data tersebut dari jajarannya.

Saat diselidiki oleh PPATK, lanjut Mahfud, pencucian uang itu terkait impor emas batangan yang kemudian diakui oleh oknum bea cukai sebagai impor emas murni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Paparan Mahfud Bikin DPR Terkejut Beda Dengan Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Paparan Mahfud Bikin DPR Terkejut Beda Dengan Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku terkejut dengan pemaparan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Mahfud MD yang berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K. Harman mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dari paparan Menteri Keuangan di Komisi XI DPR dan hasilnya berbeda dengan paparan versi Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD meyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut merupakan hasil dari pencucian uang, yang dinilai lebih berbahaya dari korupsi. 

“Kita jadi bertanya-tanya seperti apa ini kita ingin tahu betul. Ingin benar-benar rapat ini ingin membuka ada apa sebenarnya?” kata Benny dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Terkait Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Benny menuturkan bahwa nilai Rp 349 triliun sangat besar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

“Masyarakat melihatnya itu Kemenkeu isinya maling semua, persepsinya gitu,” kata Benny. Namun, mendengar paparan Menteri Keuangan, ternyata Rp 349 triliun ternyata tidak semua menyangkut oknum di Kemenkeu. Data itu juga merupakan kompilasi dari 14 tahun terakhir.

“Kita berharap ada keterangan yang jelas,” tegasnya.

Sebagaimana rapat kerja dengan Komisi XI kemarin, Selasa (28/3/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi Rp 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3.3 triliun.

Itu pun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun (2009 s.d. 2023) yang telah ditindaklanjuti. Kemudian, terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam Rangka Mutasi Promosi (Fit & Proper test).

“Jadi yang benar-benar berhubungan 3,3 triliun periode 2009-2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun,” kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC]

Misteri Transaksi Rp300 T, Mahfud-Sri Mulyani Tagih PPATK

(haa/haa)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengaku penjelasan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md  membuat kasus dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan menjadi terang benderang. Kendati demikian, data yang dipaparkan Mahfud berbeda dengan data Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, Mulfachri menganggap saat ini anggota Dewan maupun publik dihadapkan pada dua fakta yang berbeda. Perbedaan ini, kata dia, juga sangat besar sehingga perlu penjelasan lebih mendalam.

“Kalau saya didaulat untuk memilih mana yang lebih valid di antara keduanya, saya kira saya berpegang pada Pak Mahfud,” kata Mulfachri dalam forum rapat bersama Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu, 29 Maret 2023.

Mulfachri berujar Mahfud merupakan Ketua Komite TPPU. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda merupakan Sekretaris Komite TPPU. Sehingga, kata Mulfachri, Mahfud dan Ivan merupakan pejabat paling kompeten yang memaparkan masalah ini. “PPATK punya kewenangan untuk menyelisik indikasi TPPU,” kata dia.

Selain itu, sebagai Ketua Komite TPPU, Mulfachri menyebut bahwa Mahfud pasti mendapatkan laporan langsung dari PPATK.  Mahfud, kata dia, juga merupakan profesor hukum. Kendati demikian, demi membuat kasus ini terang, Mulfachri mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut perkara ini.

“Saya dorong ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apa pun yang bisa membuat DPR melihat lebih dalam masalah ini,” kata Mulfachri.

Sorotan terhadap perbedaan data antara Mahfud dengan Sri Mulyani juga dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. Adapun data ini berhubungan dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Ini sangat mengejutkan karena saya kemarin ikuti betul paparan Bu Sri Mulyani. Ternyata totally different. Beda betul,” kata Taufik dalam forum rapat, Rabu, 29 Maret 2023.

Oleh sebab itu, Taufik menyatakan ada salah satu data yang salah. Demi menerangkan perkara ini, Taufik mengusulkan agar panitia khusus (pansus) dibentuk.”Ini clear ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita pansuskan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah?,” kata dia.

Dalam forum rapat, Mahfud Md menjelaskan kembali soal transaksi keuangan mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia memaparkan dan membagi transaksi itu dibagi ke dalam tiga kelompok. 

“Pertama transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) di Komisi XI menyebut hanya Rp 3,3 triliun, yang benar Rp 35 triliun, nanti datanya ada bisa diambil,” kata Mahfud.

Kedua, transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu, itu besarnya Rp 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang belum diperoleh sebesar Rp 260 triliun. “Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun. Nanti kita tunjukan suratnya,” kata Mahfud.

Saat semua informasi tersebut ditanyakan, kata Mahfud, Sri Mulyani kaget karena suratnya tidak masuk. Menurut Sri, penerima surat by hand itu tidak langsung bendahara negara. “Lho kata PPATK ini suratnya, baru dijelaskan (bawahan Sri Mulyani). Tapi beda. Ini laporannya TPPU di bea cukai,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. “Dan itu sudah seperti yang saya sampaikan, sudah ditindaklanjuti ya,” ujar dia setelah rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Maret 2023. 

Menurut Sri, Kemenkeu telah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 dari pegawainya. “Kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud yang kemudian ada indikasi pidana kita kemudian menyampaikan ke aparat lenegak hukum itu ya,” ucap Sri Mulyani. 

Dia merincikan, ternyata dari nilai Rp 349 triliun itu, 100 surat pertama adalah surat PPATK ke aparat penegak hukum lain bukan ke Kemenkeu. Menurut dia, 100 surat PPATK ke aparat penegak hukum lain itu transaksinya Rp 74 triliun periode 2009-2023. 

Selain itu, senilai Rp 253 triliun tertulis dalam 65 surat yang merupakan data perusahaan dari transaksi debit kredit operasional-perusahaan dan korporasi yang tidak ada kaitannya dengan pegawai Kemenkeu. “Ini ada yang dilaporkan dengan fungsi pajak dan bea cukai, terutama yang paling besar di Rp 253 triliun ini yang paling besar itu Rp 189 triliun di satu surat itu sangat besar maka kami melihat apa itu,” tutur Sri Mulyani. 

Menurut Sri Mulyani, yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun. Bahkan, Sri Mulyani berujar, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu.  

“Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp 3,3 triliun, ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit pegawai yang di-inquiry, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah,” ucap dia. 

IMA DINI SHAFIRA | KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Ada Bawahan Sri Mulyani Menutup Akses Informasi

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Klarifikasi Sri Mulyani saat Disorot Mobilnya Terobos Apron Bandara

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Klarifikasi Sri Mulyani saat Disorot Mobilnya Terobos Apron Bandara yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta –

Belum lama ini heboh mobil dinas Toyota Alphard Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk ke apron Bandara Soekarno-Hatta. Sri Mulyani buka suara, jika itu merupakan protokol yang dilakukan saat ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Soetta.

“Pertama, itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan saat itu bertepatan dirinya menyambangi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengaku ia memang biasa mengecek apakah DJBC baru menangkap barang tegahan atau lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau saya di Cengkareng itu biasanya memang sengaja ke kantor bea cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana. Mereka juga bisa menyampaikan apakah mereka baru menangkap barang tegahan dan lain-lain,” ungkapnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menjelaskan ia cukup sering untuk menyambangi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Bandara Soekarno-Hatta.

“Sebagai pimpinan, saya biasanya dan ada kantor saya di sana untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan mereka sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bandara,” tuturnya.

“Kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri, kalau saya karena bea cukai di bawah Kemenkeu jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan buat saya untuk berdiskusi, ngecek, ngobrol ke kepala kantor wilayahnya apa-apa yang dilakukan,” tambahnya.

Hal itu juga singgung oleh anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar. Menurut Mekeng, Sri Mulyani menjadi sorotan setelah adanya kasus Rafael Alun Trisambodo. Akibat kasus tersebut pegawai pajak lainnya hingga Sri Mulyani ikut tercoreng.

“Pegawai pajak yang baik-baik juga banyak tetapi mereka akibatnya muka mereka tercoreng termasuk muka ibu tercoreng. Sampai ibu naik alphard aja disorot, yang naik alphard aja bukan hanya ibu. Seluruh menteri seluruh pengusaha, pengusaha banyak saya lihat Bu,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa sebenarnya Sri Mulyani sedang ‘sial’ saja karena tengah menjadi sorotan publik.

“Saya lihat di foto media sosial potongannya sama. Gituloh. Jadi kena apes aja Bu menteri, Bu menteri nggak salah, saya masih meyakini ibu punya integritas,” lanjutnya.

Seperti diketahui sebelumnya, viral di media sosial foto Sri Mulyani turun dari Alphard di apron Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II angkat bicara soal viral foto yang memperlihatkan mobil Toyota Alphard dan mobil Bea Cukai berada di apron bandara.

PT Angkasa Pura II menyebut kondisi itu terjadi karena ada kegiatan keprotokolan penanganan VIP yang dijalankan oleh instansi bandara.

“PT Angkasa Pura II menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu serta sesuai prosedur (SOP) yang berlaku antar-instansi, terdapat kegiatan keprotokolan dalam penanganan VIP yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait di bandara yang dikelola perseroan,” kata SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muard dalam keterangan pers tertulisnya.

(kil/eds)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Jokowi Insentif Kendaraan Listrik Masih Dihitung Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Jokowi Insentif Kendaraan Listrik Masih Dihitung Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan insentif kendaraan listrik masih terus dibahas dan sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.

Kendati demikian, kata Jokowi pemberian insentif terlebih dahulu akan disiapkan untuk motor listrik, mengingat untuk kendaraan mobil listrik masih terbatas ketersediaannya.

“Insentif masih dihitung terus oleh Kementerian Keuangan, berapa yang pertama untuk mobilnya dan berapa untuk motornya,” ujar Jokowi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang didahulukan akan motor dulu. Wong mobil-mobil listrik saya tanya mengantrenya ada yang setahun. Ada yang 2-6 bulan inden. Apalagi diberi insentif. Tapi dalam perhitungan dan kalkulasi nanti,” kata Jokowi melanjutkan.

Oleh karena itu, dalam membuka perhelatan Indonesia International Motor Show, Jokowi mengingatkan kalau tren dunia ke depan adalah kendaraan listrik. Kepala negara pun mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini.

“Dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah trend yang hampir semua negara saat ini ke arah itu. Dari combustion geser sedikit-sedikit ke mobil listrik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk memfinalisasi paket insentif pembelian kendaraan listrik.

Adapun untuk motor listrik akan diberikan subsidi sekitar Rp 7 juta per unit. Sementara itu, untuk pembelian mobil listrik sendiri, pemerintah berencana untuk memberikan paket insentif berupa pengurangan pajak.

“Itu diberikan angkanya sudah ada, nanti diumumkan resmi kira-kira tujuh juta rupiah, nanti tepatnya akan diberitahu, mobil akan diberikan nanti insentifnya dari mungkin pajaknya yang mungkin 11% akan dikurangi beberapa persen,” kata Luhut dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 bulan lalu, dikutip Kamis (16/2/2023).

Luhut menargetkan pembahasan mengenai pemberian paket insentif tersebut dapat rampung pada Februari 2023. Dengan begitu, ia berharap insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNBC]

RI Bakal Pamer 838 Unit Mobil Listrik di Depan Biden Cs!

(cap/cap)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kaget Dengar Penjelasan Mahfud DPR Akan Panggil Sri Mulyani

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kaget Dengar Penjelasan Mahfud DPR Akan Panggil Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Para anggota dewan di Komisi III DPR akan kembali berupaya mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, undangan rapat ini akan segera disampaikan kepada Sri Mulyani setelah terungkap besarnya perbedaan data transaksi janggal itu, antara yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi XI dengan yang disampaikan Mahfud semalam di Komisi III.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan Itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami, kita mengundang sekaligus dengan menteri keuangan,” kata Sahroni seusai rapat Komisi III dengan Mahfud di Gedung Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Kamis (30/3/2023)

Dengan adanya konfrontasi data nantinya, antara yang dipegang Sri Mulyani dengan Mahfud Md selaku Ketua Komite Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Sahroni meyakini, pemahaman masyarakat akan data transaksi janggal di Kemenkeu akan semakin dalam.

“Itu data tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh bu menkeu. Nah dari sini sinkronisasi nya akan kita gabungin untuk sama-sama diketahui oleh publik karena keterbukaan ini sudah dapat arahan dari Bapak Presiden,” ujar Sahroni.

Foto: Infografis/ Transaksi Gelap 300 T Kemenkeu/ Edward Ricardo
Bikin Geger! Ini Kronologi Kasus Transaksi Rp349 T Kemenkeu

Setelah data-data transaksi mencurigakan itu nantinya diperoleh secara utuh dan sama dengan yang diungkap antara Menko Mahfud dengan Menkeu Sri Mulyani, maka kata dia akan terlihat siapa saja yang berperan dalam transaksi janggal yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mahfud Md mengklaim tindakan itu melibatkan 491 pegawai Kemenkeu periode 2009-2023.

“Dari apa yang dikonfrontasi bersama nanti dan ada tindak pidana pencucian uang, maka kita akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dari tiga institusi, ada kepolisian, kejaksaan, ada KPK. adi sekarang ini belum bisa menentukan itu (pidananya),” ujar Sahroni.

Sebetulnya, saat rapat dengar pendapat umum Komite Nasional TPPU kemarin sore hingga tengah malam, Sri Mulyani selaku anggota Komite TPPU juga diajak untuk hadir. Namun, Sri Mulyani harus menghadiri pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) berlangsung di kawasan Nusa Dua, Bali, pada 28-31 Maret 2023.

Oleh sebab itu, Sahroni menekankan opsi berikutnya untuk mendudukkan data transaksi janggal Rp 349 triliun ini adalah dengan mengundang kembali Mahfud, Sri Mulyani, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku sekertaris Komite TPPU untuk duduk bersama. Tapi dia belum bisa mendetailkan waktu jelas rapat lanjutan itu.

“Jadi ya secepatnya. Nah untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih panjang. Yang kita ingin tahu adalah sedetail apa yang ada transaksi yang diduga ada transaksi pencucian uang. Ada 491 orang yang tadi Pak Menko sampaikan,” ucap Sahroni.

[Gambas:Video CNBC]

Sri Mulyani Ungkap Oknum SB & DY, Pelaku Transaksi Triliunan

(mij/mij)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR Tanya Sri Mulyani Ada Masalah Apa Dengan PPATK

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR Tanya Sri Mulyani Ada Masalah Apa Dengan PPATK yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan perihal masalah komunikasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai tidak sinergis. Pasalnya, laporan PPATK yang dikirimkan tidak mencerminkan laporan rutin per tahun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Fauzi H. Amro, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, kepada Menteri Keuangan yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

“Masa setiap tahun tidak diberikan laporan…tidak masuk akal, kaya kucing-kucingan,” ujar Fauzi, Senin (27/3/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada apa antara Kementerian Keuangan dengan PPATK?” tanya Fauzi. Padahal, menurut sepengetahuannya, Kemenkeu dan PPATK telah melakukan kerja sama sejak tahun 2007.

Pertanyaan Komisi XI sebenarnya terkait dengan sistem surat menyurat atau komunikasi antara PPATK dan Kemenkeu yang dinilai tidak sinkron. Terlebih lagi, ketika pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD mengenai transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terkait dengan Kemenkeu viral, Menteri Keuangan tidak tahu menahu mengenai jumlah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan apapun ketika Menkopolhukam berbicara di media terkait dengan nilai transaksi yang dilaporkan PPATK. Dia memastikan bahwa dalam surat pertama PPATK yang diterima 9 Maret 2023, lembaga tersebut tidak mencantumkan nilai transaksi.

“Surat itu tidak ada angkanya…saya sendiri menerima surat-surat PPATK yang diterima sejak 2009 hingga 2023. Ini baru pertama kali PPATK mengirim sebuah kompilasi surat,” kata Sri Mulyani.

Baru pada 13 Maret 2023, Kepala PPATK menyampaikan surat kedua dengan format yang hampir mirip, yaitu seluruh kompilasi surat yang dikirimkan ke berbagai instansi sebanyak 300 surat.

Dalam surat ini, barulah tampak nilai total transaksi Rp 349 triliun. “Ini pertama kali kami terima…daftar surat ada angkanya,” katanya.

Adapun, 300 surat terdiri dari 139 inquiry Kemenkeu, 61 inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke APH. Perkara inilah yang menjadi sorotan Komisi XI DPR.

[Gambas:Video CNBC]

Intip Isi Deposit Box Rafael Alun, Ada Apa Aja?

(haa/haa)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

DPR akan Gelar Rapat Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani Ini Alasannya

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul DPR akan Gelar Rapat Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani Ini Alasannya yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Perbedaan data terkait nilai transaksi mencurigakan di Kemenkeu menjadi alasan rapat.

“Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan yang dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Ibu Menkeu, karena adaperbedaansangat jauh,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Rabu (29/3/2023) malam.

Menurut dia, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikannya dan Sri Mulyani sangat berbeda. Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.

“Kalau dari Rp 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi, ada Rp 189 triliun yang dua kali terjadi laporan, di antara pelaporan pertama Rp 180 triliun dengan Rp 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga terlibat dalam dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun. “Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang,” kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu malam.

Mahfud mengungkapkan, bahwa 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Menurut dia, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35 triliun dengan melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.

Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua di atas adalah Rp 53 triliun dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.

Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.

Untuk kategori yang terakhir, jumlah transaksinya mencapai Rp 260 triliun dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu. Mahfud menegaskan bahwa jangan melibatkan Rafael Alun dengan kasus dugaan TPPU ini karena Rafael terlibat dalam kasus berbeda.

“Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU” ujar Mahfud.

Kontroversi transaksi janggal Rp 300 triliun – (Republika/berbagai sumber)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.