Komisi III DPRD SBB Bakal Panggil Paksa PT Spice Island Maluku


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi III DPRD SBB Bakal Panggil Paksa PT Spice Island Maluku yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ambon, Tribun Maluku : Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat (SBB) dengan PT. Spice Island Maluku dan perwakilan masyarakat Pohon Batu kabupaten SBB yang sejatinya digelar Jumat (31/3/2023) urung dilaksanakan. Hal ini lantaran pihak PT. Spice Island Maluku tidak menghadiri undangan RDP yang dilayangkan komisi III DPRD SBB.

Ketidak hadiran pihak PT. Spice Island Maluku tersebut membuat tim kuasa hukum masyarakat Pohon Batu yang terdiri dari Miswar Tomagola, Irsyad Sopalatu dan Suherman Ura gerah, dan meminta komisi III untuk bertindak tegas. Lantaran pihak PT. Spice Island Maluku dianggap melecehkan dan tidak menghormati lembaga tersebut.

Menanggapi desakan tim kuasa hukum masyarakat Pohon Batu, komisi III DPRD SBB meresponsnya adan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak PT. Spice Island Maluku.

Sementara itu pihak kuasa hukum masyarakat Pohon Batu kepada media ini Sabtu (1/4/2023) mengungkapkan. Pihaknya sangat menyesalkan ketidak hadiran pihak PT. Spice Island Maluku dalam RDP tersebut.

“Selain tidak menghargai lembaga DPRD SBB, ketidak hadiran pihak perusahaan ini juga menunjukan tidak adanya etikad baik pihak PT. Spice Island Maluku guna menyelesaikan persoalan yang terjadi, ” Ujar mereka.

Sementara itu masyarakat Pohon Batu dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan di hadapan komisi III DPRD SBB meminta dan mendesak Gubernur Maluku dam DPRD Maluku agar menutup semua aktivitas PT. Spice island Maluku yang beroperasi di atas lahan milik masyarakat Pohon Batu.

Pihaknya juga mendesak Kapolda Maluku dan Kapolred SBB untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Pohon Batu terkait dugaan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Spice Island Maluku.

Mereka juga meminta Bupati SBB untuk tidak menutup mata dan segera mengambil sikap tegas atas dugaan penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh PT. Spice Island Maluku.

Masyarakat Pohon Batu juga mendesak pihak perusahaan PT. Spice Island Maluku untuk segera melakukan kordinasi dengan masyarakat Pohon Batu yang lahannya diserebot guna aktivitas perusahaan tersebut

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Kaget Dengar Penjelasan Mahfud DPR Akan Panggil Sri Mulyani


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Kaget Dengar Penjelasan Mahfud DPR Akan Panggil Sri Mulyani yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Para anggota dewan di Komisi III DPR akan kembali berupaya mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, undangan rapat ini akan segera disampaikan kepada Sri Mulyani setelah terungkap besarnya perbedaan data transaksi janggal itu, antara yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi XI dengan yang disampaikan Mahfud semalam di Komisi III.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan Itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami, kita mengundang sekaligus dengan menteri keuangan,” kata Sahroni seusai rapat Komisi III dengan Mahfud di Gedung Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Kamis (30/3/2023)

Dengan adanya konfrontasi data nantinya, antara yang dipegang Sri Mulyani dengan Mahfud Md selaku Ketua Komite Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Sahroni meyakini, pemahaman masyarakat akan data transaksi janggal di Kemenkeu akan semakin dalam.

“Itu data tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh bu menkeu. Nah dari sini sinkronisasi nya akan kita gabungin untuk sama-sama diketahui oleh publik karena keterbukaan ini sudah dapat arahan dari Bapak Presiden,” ujar Sahroni.

Foto: Infografis/ Transaksi Gelap 300 T Kemenkeu/ Edward Ricardo
Bikin Geger! Ini Kronologi Kasus Transaksi Rp349 T Kemenkeu

Setelah data-data transaksi mencurigakan itu nantinya diperoleh secara utuh dan sama dengan yang diungkap antara Menko Mahfud dengan Menkeu Sri Mulyani, maka kata dia akan terlihat siapa saja yang berperan dalam transaksi janggal yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mahfud Md mengklaim tindakan itu melibatkan 491 pegawai Kemenkeu periode 2009-2023.

“Dari apa yang dikonfrontasi bersama nanti dan ada tindak pidana pencucian uang, maka kita akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum dari tiga institusi, ada kepolisian, kejaksaan, ada KPK. adi sekarang ini belum bisa menentukan itu (pidananya),” ujar Sahroni.

Sebetulnya, saat rapat dengar pendapat umum Komite Nasional TPPU kemarin sore hingga tengah malam, Sri Mulyani selaku anggota Komite TPPU juga diajak untuk hadir. Namun, Sri Mulyani harus menghadiri pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) berlangsung di kawasan Nusa Dua, Bali, pada 28-31 Maret 2023.

Oleh sebab itu, Sahroni menekankan opsi berikutnya untuk mendudukkan data transaksi janggal Rp 349 triliun ini adalah dengan mengundang kembali Mahfud, Sri Mulyani, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku sekertaris Komite TPPU untuk duduk bersama. Tapi dia belum bisa mendetailkan waktu jelas rapat lanjutan itu.

“Jadi ya secepatnya. Nah untuk menemukan tindak pidananya itu langkahnya masih panjang. Yang kita ingin tahu adalah sedetail apa yang ada transaksi yang diduga ada transaksi pencucian uang. Ada 491 orang yang tadi Pak Menko sampaikan,” ucap Sahroni.

[Gambas:Video CNBC]

Sri Mulyani Ungkap Oknum SB & DY, Pelaku Transaksi Triliunan

(mij/mij)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 DPR Bakal Panggil Erick Thohir


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 DPR Bakal Panggil Erick Thohir yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Plt Menpora Muhajir Effendi terkait keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hetifah menegaskan raker tersebut akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mencegah dampak lanjutan atas pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

“Dalam waktu dekat, kami akan kembali menyelenggarakan rapat kerja dengan Menpora dan PSSI untuk menyusun strategi baru ke depan, meminimalisir dampak dan kerugian dari kejadian ini,” ujar Hetifah kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Hetifah mengimbau agar semua pihak sekarang harus menatap ke depan. Terutama, kata dia, mencegah sanksi lanjutan dari FIFA karena sanksi lanjutan tersebut bisa berdampak pada peningkatan prestasi cabang olahraga sepak bola tanah air.

“Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah maupun potensi sanksi lanjutan FIFA lainnya dapat berdampak panjang bagi peningkatan prestasi cabang olahraga sepakbola, gap pembinaan atlet, mati surinya industri olahraga, menghilangnya pendapatan atlet, hingga menggoyahkan pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia,” tegas Hetifah.

Hetifah juga mendesak PSSI terus melakukan lobi maksimal terhadap FIFA agar pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak berbuntut panjang terhadap sepak bola tanah air.

“Saya menekankan agar PSSI maksimal melobi FIFA terkait sanksi. Semoga Timnas maupun klub Indonesia masih bisa mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC,” imbuh dia.

Menurut dia, semua pihak juga harus melanjutkan pembangunan persepakbolaan sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Selain itu, kata dia, tetap mempertahankan motivasi timnas dan antusiasme warga terhadap persepakbolaan nasional, serta menetralisasi adanya potensi distrust dan perpecahan.

“Kepada anak-anakku timnas U-20, jangan padamkan Garuda di dada kalian. Perjuangan masih panjang, tetap semangat berlatih dan mencetak prestasi di kesempatan selanjutnya,” kata Hetifah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.