Warganet Bingung Lebaran Idul Fitri Jumat atau Sabtu Pemerintah Gelar Sidang Isbat 20 April 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Warganet Bingung Lebaran Idul Fitri Jumat atau Sabtu Pemerintah Gelar Sidang Isbat 20 April 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Ilustrasi Idulfitri, Idul Fitri, Lebaran. (

Liputan6.com, Jakarta – Ramadhan atau bulan puasa, sebuah bulan yang suci bagi umat muslim, telah mendekati akhirnya. Jika Ramadhan berakhir, tandanya umat muslim akan merayakan hari kemenangan alias Lebaran Idul Fitri 2023.

Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menginformasikan akan merayakan Lebaran Idul Fitri 2023 pada Jumat 21 April 2023.

Kendati demikian, warganet masih bingung kapan waktu pasti Lebaran Idul Fitri 2023 bakal berlangsung. Kebanyakan mereka bertanya, Lebaran Idul Fitri 2023 bakal berlangsung Jumat atau Sabtu?

Hal ini pun ramai ditanyakan oleh pengguna Twitter di linimasa. Pengguna dengan akun @rea*** bertanya, “Kapan Lebaran 🙁,” tanda titik dua dan buka kurung memperlihatkan kegalauan dirinya tentang kapan sebenarnya hari Lebaran Idul Fitri 2023.

Lalu, pengguna Twitter dengan akun @jij*** juga ikut mempertanyakan hal yang sama, “Woi lebaran kapan sih?

Pengguna lain dengan akun @equ*** mengatakan, “Harus diyakini dulu mau lebaran ikut yang mana dan kapan?

Karena binung dan kesal, pengguna dengan akun @cut*** ikut bertanya perihal waktu pasti Lebaran, “Lebaran jadinya kapan?

Pemilik akun Twitter @haz*** mempertanyakan juga di Twitter, “Jadi yang bener lebaran kapan si, Jumat apa Sabtu?

Warganet lain mempertanyakan hal serupa. Ia bahkan menyebut ibundanya sampai kebingungan mau masak untuk Lebaran. “Ini Lebaran jadi kapan? Nyokap gue kebingungan mau masak buat Lebaran,” kicaunya.

Pemerintah dan Muhammadiyah diperkirakan berbeda dalam menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Idulfitri 2023. Meski dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah dan Muhammadiyah selalu satu suara dalam menetapkan Idulfitri.

Pemerintah Gelar Sidang Isbat, Kemungkinan Lebaran Berbeda dengan Muhammadiyah

Ilustrasi ucapan Lebaran atau Hari Raya Idulfitri. (dok. pexels/RODNAE Productions)

Sederet pertanyaan serupa juga dikicaukan oleh banyak warganet lainnya, yang mempertanyakan kapan waktu pasti momen Lebaran Idul Fitri 2023.

Menjawab hal ini, beberapa warganet mengatakan, keputusan kapan Lebaran tergantung dari pilihan masyarakat.

Ikut pemerintah karena bukan Muhammadiyah, kalau yang dari dulu emang NU ikut pemerintah, kenapa pada bingung kapan Lebaran sih?” kata pengguna dengan akun @sir***.

Terlepas dari hal tersebut, sebagaimana dikutip dari laman Kemenag.go.id, Kamis (20/4/2023), pemerintah akan terlebih dahulu menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Syawal 1444H/ 2023M.

“Sidang isbat akan digelar pada 20 April 2023 di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta,” demikian bunyi keterangan dari Kementerian Agama.

Masih menurut sumber yang sama, sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup. Sidang isbat juga diikuti Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta-duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Menag Minta Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan

Ilustrasi Makan Bersama Credit: freepik.com

Dalam sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal 1444H, pemerintah akan mempertimbangkan hasil perhitungan astronomis (hisab) dan pemantauan hilal atau rukyatul hilal sebelum memutuskan awal Syawal 1444H.

Terlepas dari kemungkinan berbedanya waktu Lebaran Idul Fitri 2023 dari Muhammadiyah dan pemerintah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau umat Islam agar tetap menjaga tali silaturahmi.

“Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H/ 2023 M,” ujar Menag.

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Jelaskan Alasan Perbedaan Penentuan Syawal

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin memberikan penjelasan saat wawancara khusus dengan Liputan6.com di Gedung LAPAN, Jakarta, Rabu (13/1/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Djamaluddin yang juga merupakan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, menyebutkan, penetapan awal Ramadhan sebelumnya telah ditetapkan seragam, yakni mulai 23 Maret 2023.

Namun, menurutnya akhir Ramadhan atau Idul Fitri bisa terjadi perbedaan, meski masih menunggu sidang isbat pada 29 Ramadhan atau 20 April 2023.

Mengutip blog Thomas, ia menyebut perbedaan Idul Fitri bukan karena perbedaan metode hisab dan rukyat, tetapi karena perbedaan kriteria dalam menentukan.

Ia pun menjelaskan, pada Kamis (20/4/2023) terjadi Gerhana Matahari di Indonesia. Menurut Thomas, fenomena Gerhana Matahari dapat dianggap sebagai ijtimak atau konjungsi yang teramati.

“Gerhana Matahari sebagai kondisi Itjimak memang menunjukkan akhir siklus bulan mengitari Bumi. Tetapi itu tidak bisa dijadikan dasar penentuan bulan baru Hijriyah,” kata Thomas dalam blognya.

Ada Beda Kriteria Muhammadiyah dan Pemerintah Dalam Tentukan Syawal

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin usai wawancara khusus dengan Liputan6.com di Gedung LAPAN, Jakarta, Rabu (13/1/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ia pun mengatakan, secara hukum fikih, dasar penetapan bulan baru Hijriyah harus berdasarkan pengamatan atau posisi bulan saat maghrib.

Menurutnya, posisi Bulan pada saat maghrib 20 April 2023 yang masih rendah di ufuk barat menjadi sebab perbedaan karena kriterianya berbeda.

Adapun menurut kriteria wujudul hilal (bulan lebih lambat terbenam dari matahari), pada saat maghrib, bulan telah di atas ufuk. Atas dasar kriteria tersebut, Muhammadiyah mengumumkan Idul Fitri akan berlangsung pada 21 April 2023.

Sementara, kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Artinya, menurut kriteria, imkan rukyat atau visibilitas hilal MABIMS, tidak mungkin terlihat hilal pada waktu tersebut.

Oleh karenanya, awal Syawal atau Idul Fitri pada kalender NU, Persis, dan pemerintah ditetapkan pada Sabtu 22 April 2023.

Thomas pun menyarankan menunggu hasil sidang isbat Kemenag untuk kepastian waktu Lebaran Idul Fitri 2023.

Infografis Gerhana Matahari Total, Tidak Buta karena Gerhana (Liputan6.com/Abdillah)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih terbuka terhadap partai politik lain untuk ikut bergabung.

Adapun KPP kini resmi dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada 2024.

“Meski masih cukup waktu proses menuju penetapan capres dan cawapres, KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat,” kata Syahrial dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

Syahrial lantas membanggakan koalisinya sebagai koalisi pertama yang memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Setelah Anies terpilih sebagai capres, ia mengatakan, KPP segera memasuki tahapan berikutnya, yaitu menyiapkan strategi pemenangan termasuk deklarasi capres dan cawapres.

“Meski belum dapat ucapan selamat atau apresiasi dari partai politik sahabat, KPP tetap membuka ruang hadirnya parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung,” ujar Syahrial.

Tak sampai situ, Syahrial mengklaim bahwa Koalisi Perubahan memberikan pelajaran politik untuk rakyat.

Salah satunya, lahirnya calon pemimpin bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Dalam arti, pembelajaran politik itu bisa dilihat dari pengusungan Anies oleh Koalisi Perubahan.

“Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja,” katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Lebih lanjut, Syahrial bercerita bahwa ia pernah terlibat pemenangan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, kemenangan pasangan ini tidak dilalui dengan mudah.

“Begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar ikut menghadang, toh tetap saja tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan,” ujarnya.

Syahrial menilai, suasana Pilpres 2004 yang demikian terasa serupa dengan Pilpres 2024 mendatang.

Namun, menurutnya, suasana itu dalam wujud yang berbeda.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Di situlah, Syahrial menyinggung bahwa Koalisi Kerakyatan yang disebut-sebut berhasil dalam memenangkan pasangan SBY-JK.

Pada 2024, Koalisi Perubahan dianalogikan Syahrial serupa dengan Koalisi Kerakyatan yang saat itu diinisiasi Demokrat ketika pemenangan SBY-JK.

“Jika gerakan perubahan 2004 dinamai Koalisi Kebangsaan Vs Koalisi Kerakyatan, menurut saya suasana Pilpres 2024 yang akan dihadapi adalah Koalisi Oligarki Vs Koalisi Kerakyatan,” katanya.

“Dan Demokrat punya pengalaman memenangkan pertarungan ini. Termasuk PKS yang ikut bergabung di putaran kedua. Ketika itu, Partai Nasdem belum ada,” ujar Syahrial lagi.

Sebagai informasi, Koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024 resmi terbentuk. Koalisi tersebut diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Terbentuknya koalisi ini ditandai oleh ditandatanganinya nota kesepakatan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

“Dengan ditandatanganinya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Adapun penunjukan nota kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu diwakili oleh tim kecil perwakilan ketika parpol, dan perwakilan Anies.

Pertemuan dihadiri oleh juru bicara Anies, Sudirman Said; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya; Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Sugeng Suparwoto. Serta, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf.

Willy mengungkapkan, deklarasi besar-besaran bakal dilakukan setelah calon wakil presiden (cawapres) terpilih.

Baca juga: Manuver Tak Pantas Kepala BIN Endorse Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Heboh Transaksi Rp349T Jangankan Publik DPR Juga Bingung


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Heboh Transaksi Rp349T Jangankan Publik DPR Juga Bingung yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku cukup bingung perihal hebohnya transaksi Rp 349 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka tak heran publik yang mendengar juga merasakan demikian.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy usai mendengarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (27/3/2023)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seperti tadi yang dijelaskan dan menurut saya ini forum yang sangat tepat untuk klarifikasi walapun terus terang jangankan masyarakat kita saja yang mengikuti hahaha (bingung). Jadi perlu satu penjelasan yang lebih diringkas untuk isu-isu yang kritikal,” paparnya.

Misbakhun, Anggota Komisi XI Fraksi Golar juga menilai perlu ada kejelasan yang lebih sederhana, sehingga tidak ada simpang siur di masyarakat. Termasuk surat yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Foto: Data Kemenkeu
Data Kemenkeu

Dari fraksi yang sama, Melchias Markus Mekeng meminta agar Sri Mulyani tegas menjawab bahwa transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun tidak berkaitan dengan Kementerian Keuangan.

“Jadi saya yang Rp 349 triliun gak percaya uang segitu besar dimainkan orang Kemenkeu,” tegasnya.

“Biasanya PPATK kalau ada yang mencurigakan beri surat dan orang yang dapat surat harus datang ke PPATK persentasekan underlying-nya. Jadi kalau 2009 ditumpukin gak jelas jenisnya ini hanya mendiskreditkan Kemenkeu,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

Sri Mulyani Bicara Pentingnya Pajak, Bantu Pulihkan Ekonomi

(mij/mij)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bingung Pilih Mobil SUV atau MPV Coba Pertimbangkan 3 Bagian ini


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bingung Pilih Mobil SUV atau MPV Coba Pertimbangkan 3 Bagian ini yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Suzuki XL7 mencoba peruntungan di kelas medium SUV. (Septian/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Sebagai pasar otomotif yang potensial, Indonesia banyak digempur berbagai merek dan jenis mobil. Mulai dari mobil LCGC, Hatchback, Sedan, Crossover, SUV dan MPV serta mobil listrik yang menjadi tren baru. Dari semua jenis, SUV dan MPV masih menjadi mobil yang paling laris manis dipilih masyarakat Indonesia.

Penyebabnya adalah orang kita yang cenderung menyukai mobil berkapasitas penumpang lebih banyak dan disokong mesin yang kuat untuk melalui rute-rute jalan dalam maupun luar kota di Indonesia. Meskipun menjadi mobil yang paling dicari, sering kali masyarakat masih bingung antara memilih SUV atau MPV sebagai kendaraan andalan sehari-hari. Khususnya bagi mereka yang belum tahu banyak perbedaannya.

SUV merupakan singkatan dari Sport Utility Vehicle. Sesuai namanya, mobil ini termasuk jenis kendaraan yang memiliki mesin lebih bertenaga. Karena itu, bodi mobil, kekuatan, dan kapasitas mesin disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan yang lebih sporty.

Pada umumnya, desain mobil ini memiliki rancangan yang besar, tangguh, dan cocok digunakan di segala medan. Sementara itu, mobil MPV atau Multi Purpose Vehicle adalah jenis mobil yang dirancang sebagai mobil keluarga. Dengan tenaga mesin yang disesuaikan untuk jalur perkotaan. Berbeda dari mobil SUV, mobil MPV lebih mengutamakan kenyamanan selama berkendara sehingga kebanyakan desainnya pun lebih elegan.

Berikut beberapa perbedaan umum dari mobil SUV dan MPV:

Bodi Mobil

All New Daihatsu Xenia ditampilkan ke publik menjelang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Model yang dipajang adalah Xenia 1.3 dan Xenia 1.5. (Otosia.com/Arendra Pranayaditya)

Perbedaan pertama yang langsung terlihat adalah dari bodi mobil, mobil SUV memiliki bodi yang lebih tangguh. Mobil SUV juga memiliki ground clearance atau tinggi di atas 200 mm karena disematkan dengan ban besar dan pelek minimal 15 inci. Kontur ban juga dibuat dengan alur kotak-kotak, sehingga mobil yang dipakai tidak gampang tergelincir di medan atau jalan licin.

Sedangkan untuk mobil MPV, bodinya cenderung dirancang dengan desain sederhana namun elegan, sehingga pas dikendarai bersama keluarga. Jenis ban maupun pelek yang dipakai juga dalam ukuran standar. Kontur ban juga tidak sekasar ban SUV, karena mobil ini tidak dirancang untuk medan sulit, melainkan untuk jalan halus di kota-kota.

Kapasitas Mesin

Mobil SUV memiliki kapasitas mesin yang cukup besar yakni di atas 1.500 cc. Mobil jenis lebih percaya diri saat melewati jalan bergelombang, berkerikil dan semi offroad. Sementara untuk mobil MPV umumnya memiliki mesin berkapasitas di bawah 1500 cc.

Bahan Bakar

Mobil SUV biasanya lebih boros dalam penggunaan bahan bakar, itu karena mobil ini punya fitur canggih di tiap komponennya. Ditambah ada pengguna penggerak empat roda yang membuatnya lebih menguras daya. Sedangkan pada mobil MPV, dirancang dengan sistem pengelolaan bahan bakar yang lebih irit. Meskipun sekarang bermunculan mobil-mobil SUV dengan teknologi bahan bakar irit, tapi secara umum MPV masih unggul sedikit.

Dari 3 bagian penting dalam membedakan mobil SUV dan MPV tentu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.  Bila dilihat dari segi harga, sejatinya antara mobil SUV dan MPV memiliki harga yang bervariasi tergantung kategori mobil. Hanya saja, mobil SUV memang dikenal lebih premium sehingga secara umum memiliki harga pasaran lebih tinggi dari MPV.

Untuk kamu yang lebih memprioritaskan rasa nyaman untuk keluarga, biasanya mobil MPV jadi pilihan pertama. Selain nyaman bahan bakarnya juga lebih irit. Namun, kalau kamu mau punya mobil yang terlihat lebih gagah, lebih bertenaga dan memang rute harian kamu cukup menantang, mobil SUV jawabannya.

Penulis: Akbar Gilang

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.