Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih terbuka terhadap partai politik lain untuk ikut bergabung.

Adapun KPP kini resmi dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada 2024.

“Meski masih cukup waktu proses menuju penetapan capres dan cawapres, KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat,” kata Syahrial dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

Syahrial lantas membanggakan koalisinya sebagai koalisi pertama yang memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Setelah Anies terpilih sebagai capres, ia mengatakan, KPP segera memasuki tahapan berikutnya, yaitu menyiapkan strategi pemenangan termasuk deklarasi capres dan cawapres.

“Meski belum dapat ucapan selamat atau apresiasi dari partai politik sahabat, KPP tetap membuka ruang hadirnya parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung,” ujar Syahrial.

Tak sampai situ, Syahrial mengklaim bahwa Koalisi Perubahan memberikan pelajaran politik untuk rakyat.

Salah satunya, lahirnya calon pemimpin bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Dalam arti, pembelajaran politik itu bisa dilihat dari pengusungan Anies oleh Koalisi Perubahan.

“Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja,” katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Lebih lanjut, Syahrial bercerita bahwa ia pernah terlibat pemenangan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, kemenangan pasangan ini tidak dilalui dengan mudah.

“Begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar ikut menghadang, toh tetap saja tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan,” ujarnya.

Syahrial menilai, suasana Pilpres 2004 yang demikian terasa serupa dengan Pilpres 2024 mendatang.

Namun, menurutnya, suasana itu dalam wujud yang berbeda.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Di situlah, Syahrial menyinggung bahwa Koalisi Kerakyatan yang disebut-sebut berhasil dalam memenangkan pasangan SBY-JK.

Pada 2024, Koalisi Perubahan dianalogikan Syahrial serupa dengan Koalisi Kerakyatan yang saat itu diinisiasi Demokrat ketika pemenangan SBY-JK.

“Jika gerakan perubahan 2004 dinamai Koalisi Kebangsaan Vs Koalisi Kerakyatan, menurut saya suasana Pilpres 2024 yang akan dihadapi adalah Koalisi Oligarki Vs Koalisi Kerakyatan,” katanya.

“Dan Demokrat punya pengalaman memenangkan pertarungan ini. Termasuk PKS yang ikut bergabung di putaran kedua. Ketika itu, Partai Nasdem belum ada,” ujar Syahrial lagi.

Sebagai informasi, Koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024 resmi terbentuk. Koalisi tersebut diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Terbentuknya koalisi ini ditandai oleh ditandatanganinya nota kesepakatan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

“Dengan ditandatanganinya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Adapun penunjukan nota kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu diwakili oleh tim kecil perwakilan ketika parpol, dan perwakilan Anies.

Pertemuan dihadiri oleh juru bicara Anies, Sudirman Said; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya; Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Sugeng Suparwoto. Serta, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf.

Willy mengungkapkan, deklarasi besar-besaran bakal dilakukan setelah calon wakil presiden (cawapres) terpilih.

Baca juga: Manuver Tak Pantas Kepala BIN Endorse Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Mengutip Ucapan Bung Hatta Menlu Indonesia Berhak Tentukan Sikapnya Sendiri


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Mengutip Ucapan Bung Hatta Menlu Indonesia Berhak Tentukan Sikapnya Sendiri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menegaskan bahwa sejak lama RI menganut politik luar negeri bebas aktif yang telah dan akan terus dilakukan.

Mengutip ucapan Bung Hatta, salah satu proklamator Indonesia, Retno menegaskan bahwa Indonesia berhak menentukan sikapnya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar.

“Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri,” kata Menlu Retno pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2021 secara virtual, Rabu (6/1/2021).

Menandai berakhirnya keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB akhir 2020 lalu, RI membuktikan telah menjalankan tugasnya dengan optimal untuk perdamaian dan stabilitas dunia.

Baca juga: Menlu Sampaikan Program Prioritas Diplomasi RI di PPTM 2021

Baca juga: 1,8 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba, Menlu: 15 Juta Dosis Diharapkan Tiba dalam Waktu Dekat

Baca juga: Digoda Miliaran Dolar dari Trump agar Jalin Hubungan dengan Israel, Ini Tanggapan Kemenlu RI

Retno berujar ditengah berbagai macam tekanan Indonesia mampu menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini juga dilakukan Indonesia untuk isu Palestina.

Di penghujung 2020, santer terdengar berita seolah Indonesia akan segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Saya ingin sampaikan kembali bahwa Hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Retno.

“Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan berdasar parameter internasional yang telah disepakati,” lanjutnya

Terkait perbatasan wilayah, Retno mengatakan diplomasi Indonesia akan bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

RI akan meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim dengan negara tetangga dengan menjadikan itu sebagai salah satu program prioritas luar negeri di tahun 2021.

Retno menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

“Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum,” ujarnya.

Di tahun 2021, Menlu mengatakan Indonesia juga akan memperkuat upaya menjaga integritas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Indonesia ingin mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional,” ujarnya

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.