Arsip Tag: kemenag

Pengajuan Insentif Guru Madrasah Non PNS Dibuka hingga 7 April Kemenag Siapkan Anggaran Rp 324 Miliar

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pengajuan Insentif Guru Madrasah Non PNS Dibuka hingga 7 April Kemenag Siapkan Anggaran Rp 324 Miliar yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Guru mengawasi murid kelas V saat menjalani ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) tahun pelajaran 2020/2021 di Madrasah Ibtidayah (MI) Assu’ada di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Ujian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kelas. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama tahun ini kembali menyiapkan anggaran untuk tunjangan insentif guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Total telah dialokasikan anggaran sebesar Rp324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia.

“Pengajuan tunjangan insentif bagi guru RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) bukan PNS sudah dibuka hingga 7 April 2023,” jelas Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani dikutip dari siaran persnya, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia, pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018. Dhani mengatakan tunjangan insentif ini diberikan sebagai apresiasi atas peran para guru.

“Sekaligus memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan belajar,” ujarnya.

Dhani menekankan bahwa pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan para guru, yang merupakan amanat undang-undang. Dia pun meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyosialisasikan pengajuan tunjangan ini kepada para Kepala Seksi Madrasah/Pendidikan Islam di Kabupaten/Kota dan guru bukan PNS di wilayahnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain menambahkan pengajuan tunjangan insentif ini dilakukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing guru. Juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id.

“Jika semua persyaratan sudah sesuai dan lengkap sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya pengajuan tunjangan insentif akan disetujui oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Insya Allah bulan Mei sudah cair,” tutur Zain.

Mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik bagi anak-anak adalah harapan Neneh Hasanah. Selama 67 tahun mengabdikan diri sebagai guru madrasah, Neneh Hasanah atau Mamih Neneh raih Liputan6 Awards 2021.

Batas Waktu Sampai 14 April 2023

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023.

“Mereka nantinya akan menerima tunjangan insentif yang dikirim melalui rekening yang telah dibukakan secara kolektif sebesar Rp250.000 selama 6 bulan,” pungkas Zain.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Anda Guru Madrasah Bukan PNS Begini Cara Ajukan Tunjangan Insentif 2023 dari Kemenag

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Anda Guru Madrasah Bukan PNS Begini Cara Ajukan Tunjangan Insentif 2023 dari Kemenag yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Nasional.id – Kabar baik untuk Anda para Guru Madrasah Bukan PNS.

Kementerian Agama tahun ini menyiapkan anggaran untuk tunjangan insentif guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Total telah dialokasikan anggaran sebesar Rp324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia.

Baca Juga: RS Covid-19 Wisma Arlet Berhenti Beroperasi, Alkes Dihibahkan

“Pengajuan tunjangan insentif bagi guru RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) bukan PNS sudah dibuka hingga 7 April 2023,” terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani di Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

Menurutnya, pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018. “Tunjangan insentif ini diberikan sebagai apresiasi atas peran para guru, sekaligus memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan belajar,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dhani ini.

Dikatakan Dhani, kesejahteraan guru terus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, hal itu merupakan amanat undang-undang. Dhani meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyosialisasikan pengajuan tunjangan ini kepada para Kepala Seksi Madrasah/Pendidikan Islam di Kabupaten/Kota dan guru bukan PNS di wilayahnya.

Baca Juga: Bambang Pacul Viral Gara-gara Harus Izin Ketua Parpol Sahkan RUU Perampasan Aset

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain menambahkan pengajuan tunjangan insentif ini dilakukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing guru. Juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id .

“Jika semua persyaratan sudah sesuai dan lengkap sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya pengajuan tunjangan insentif akan disetujui oleh Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota. Insya Allah bulan Mei sudah cair,” terang Zain, panggilan akrabnya.

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023.

“Mereka nantinya akan menerima tunjangan insentif yang dikirim melalui rekening yang telah dibukakan secara kolektif sebesar Rp250.000 per bulan selama 6 bulan,” tandasnya. ***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Ada WNI yang Berangkat Haji dari Negara Lain DPR Minta Kemenag Lakukan Ini

Ditulis pada oleh


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Ada WNI yang Berangkat Haji dari Negara Lain DPR Minta Kemenag Lakukan Ini yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

HARIANHALUAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menanggapi terkait persoalan dalam ibadah haji masyarakat Terutama, terkait adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan pemberangkatan ibadah haji melalui negara lain.

John Kenedy mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengawasan serta penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

John Kenedy menganggap, jika hal tersebut dibiarkan terjadi, maka hanya akan mendatangkan permasalahan lainnya. Adapun masalah-masalah yang dimaksud seperti, adanya rawan terjadinya penipuan hingga permasalahan visa.

Baca Juga: Kronologi Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Terlibat Kecelakaan Maut, Eh Malah Buru-buru Pergi

“Pada waktu saya dan Pimpinan mendarat pada waktu haji Tahun 2022, ternyata ada sejumlah jemaah haji, calon jamaah haji di bandara ini, ceritanya di bandara, yang tidak bisa masuk karena jemaah haji itu berangkatnya dari negara lain,” kata John Kenedy Azis, keterangan tertulis dikutip HarianHaluan.com, Minggu, 2 April 2023.

“Tapi itu pure semuanya dari Bandung warga negara Indonesia. Rupanya dia berangkat melalui suatu travel luar negeri ya dan tidak bisa masuk karena bermasalah dengan visanya,” sambungnya.

Ia menekankan, agar Ditjen PHU Kemenag melakukan pengawasan dan antisipasi terkait dengan persoalan jamaah Indonesia yang berangkat melalui negara lain.

Baca Juga: Mahfud MD Minta Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, Bambang Pacul Bilang DPR Cuma Patuh pada Bos Partai

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengakui, jika hal tersebut cukup sulit untuk dapat diselesaikan. Meski demikian, Kemenag sebagai penyelenggara haji dan umrqh yang harus menyelesaikan dikarenakan hal tersebut menyangkut warga negara Indonesia.

“Nah, bagaimana Dirjen PHU menyiasati hal tersebut supaya tidak terjadi? Memang secara logika saya memang sulit untuk untuk mengontrol ya karena berangkatnya bukan dari Indonesia ya berangkatnya dari luar negeri,” terangnya

“Konon yang itu berangkatnya dari Singapura kalau tidak salah dari Singapura atau dari mana saya nggak tahu itu. Tetapi yang jelas itu warga negara Indonesia, bermaksud haji dan mempergunakan visa khusus untuk berhaji,” tutupnya.***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.