Sholat Id di Taman Surya Surabaya Tunggu Hasil Sidang Isbat


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Sholat Id di Taman Surya Surabaya Tunggu Hasil Sidang Isbat yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya menyatakan pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriyah di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, masih menunggu keputusan sidang isbat yang akan digelar oleh pemerintah pusat. Sidang isbat oleh Kementerian Agama akan dilaksakan pada hari ini, Kamis (20/4/2023).

“Jika sudah diputuskan hari dan tanggal maka Pemkot siap mengikutinya,” kata Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Arief Boediarto di Surabaya, Kamis (20/4/2023).

Menurut dia, Sholat Id akan dimulai tepat pukul 06.00 WIB. Mulai habis Subuh atau sekitar pukul 05.30 WIB, takbir akan terus berkumandang sembari menunggu jamaah, tepat pukul 06.00 WIB, Sholat Id akan langsung dimulai.

Adapun yang akan bertindak sebagai khotib dalam pelaksanaan Sholat Id di Taman Surya nanti adalah KH M Syukron Djazilan Badri yang merupakan Ketua 1 MUI Kota Surabaya, pengurus LPTQ Kota Surabaya, dan juga Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan yang akan bertindak sebagai imam Shalat Id adalah Ustads Qomaruddin yang merupakan juara MTQ tingkat Nasional sekaligus pengurus LPTQ Kota Surabaya.

“Pak Wali Kota beserta keluarga besarnya Insya Allah akan mengikuti Shalat Id di Taman Surya,” katanya.

Arief memastikan, sejumlah persiapan sudah dilakukan bersama perangkat daerah (PD) lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk sejumlah personel yang akan disiagakan untuk mengatur parkir jamaah, mengatur alur masuk jamaah hingga shafnya, dan juga mengatur alur pulangnya jamaah. “Jadi, teman-teman pemkot sudah menyiapkan semuanya dari sekarang, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang saat ini sedang memasang backdrop acara tersebut, termasuk pula shaf salatnya juga sudah kita tata,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arief mengajak warga Kota Surabaya untuk ikut Sholat Id di Taman Surya bersama Wali Kota Eri Cahyadi. Namun, ia juga mengingatkan semua jamaah yang hendak ikut Sholat Id di Taman Surya untuk membawa sajadah masing-masing, supaya tidak bingung ketika sudah sampai di Taman Surya.

“Soalnya kadang ada yang bawa koran dan setelah sholat langsung ditinggal, dan itu akhirnya menjadi sampah di halaman balai kota. Memang teman-teman DLH sudah standby untuk membersihkan, cuma kan lebih elok kalau kita bersama-sama menjaga kebersihan di Taman Surya,” ujarnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Soal Pengurangan Jumlah Bandara Internasional Kemenhub Tunggu Arahan Pak Luhut


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Soal Pengurangan Jumlah Bandara Internasional Kemenhub Tunggu Arahan Pak Luhut yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan, M Mauluddin mengatakan, pihaknya menunggu arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terkait rencana pengurangan jumlah bandara internasional.

“Sementara ini berkenaan untuk bandara-bandara internasional masih ada di pak Menko Marves (Luhut B Pandjaitan) masih di situ,” kata Mauluddin usai acara Rakor Pengurus INACA di Soho Pancoran, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Mauluddin mengatakan, jika Kemenko Marves telah menggelar rapat dengan kementerian terkait untuk memutuskan pengurangan jumlah bandara internasional tersebut, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan daftar bandara tersebut.

Baca juga: Bandara Internasional Akan Dipangkas Jadi 15, Kemenhub: Masih Dibahas

“Nanti Kemenhub yang akan mengeluarkan lagi bandara mana yang untuk internasional, mana enggak,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mengurangi jumlah bandara internasional menjadi 14-15 bandara saja. Rencana ini telah dibahas dan disepakati Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, wacana ini sebenarnya telah muncul selama dua tahun terakhir.

“Ada kesepakatan, silahkan Pak Menhub kita akan membuka internasional airport itu 14-15 saja,” kata Menteri BUMN Erick Thohir, usai menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF), di Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Bakal Dirampingkan Jadi 15, Berikut Daftar 32 Bandara Internasional di Indonesia Saat Ini

Selanjutnya, bandara-bandara yang semula bestatus internasional dan terkena perampingan nantinya hanya boleh melayani penerbangan Umrah dan Haji.

Erick bilang, langkah ini ditempuh untuk mendongkrak pariwisata dalam negeri.

Selain untuk mendongkrak pariwisata, langkah ini juga untuk perbaikan konektivitas penerbangan domestik.

Erick mengatakan, pemerintah tidak menginginkan pembukaan bandara secara masif justru mendorong masyarakat untuk berwisata ke luar negeri.

Baca juga: Alasan Pemerintah Bakal Pangkas Bandara Internasional Jadi 15

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Soal Insentif Mobil Listrik Hyundai Tunggu Informasi dari Pemerintah


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Soal Insentif Mobil Listrik Hyundai Tunggu Informasi dari Pemerintah yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Makmur menyambut baik program pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Makmur mengatakan, sebagai produsen yang digandeng oleh pemerintah dalam program tersebut, pihaknya masih menunggu informasi terkait skema subsidi dari pemerintah.

“Kita juga masih menunggu bagaimana mekanisme dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Tapi menurut saya ini sangat baik,” kata Makmur di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Tertarik Beralih ke Mobil Listrik? Ikuti 5 Tips Ini Sebelum Membelinya

Makmur mengatakan, untuk mobil listrik, pemerintah akan memberikan subsidi sebanyak 35.900 unit. Namun, Hyundai belum mendapatkan informasi terkait jumlah kuota yang akan ditugaskan pemerintah.

“Kita belum dapat informasi itu (kuota) berapa. Dari konferensi pers kemarin disebutkan baru 35.900 unit kalau mobil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Makmur yakin produksi mobil listrik tahun ini akan meningkat empat kali lipat seiring dengan berjalannya program subsidi KBLBB tersebut.

Ia juga mengatakan, mobil listrik Hyundai yang diproduksi di Indonesia telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.

“Kita sudah antisipasi, kita tambah produksi (mobil listrik) 4 kali lipat dari tahun lalu. Jadi kita bisa memberikan fleksibel bagi konsumen yang mungkin mereka inden kemarin 1 tahun sekarang inden bisa 6 bulan,” ucap dia.

Baca juga: Tagih Keseriusan Investor, Erick Thohir: Kita Buktikan Beli Mobil Listrik di RI Antrenya Tahunan

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Adapun program ini digulirkan mulai 20 Maret 2023.

Pembelian mobil listrik dengan merek Hyundai dan Wuling mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah.

Adapun insentif mobil listrik punya skema berbeda, sehingga pemerintah menyampaikan secara rinci.

“Bantuan untuk mobil sudah ada tabelnya di sini, nanti kita umumkan secara resminya berapa,” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhur B Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (6/3/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

PPKM Dicabut Aturan di Pusat Perbelanjaan dan Sektor Transportasi Tunggu Instruksi Mendagri


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul PPKM Dicabut Aturan di Pusat Perbelanjaan dan Sektor Transportasi Tunggu Instruksi Mendagri yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelola pusat perbelanjaan atau mal, kafe, hingga transportasi diminta menunggu penerbitan Instruksi Mendagri terkait aturan kerumunan dan pergerakan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per hari ini, Jumat (30/12/2022).

Juru bicara Satgas Covid-19 Indonesia, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan, berakhirnya PPKM hari ini juga mengakhiri penerbitan aturan aktivitas masyarakat yaitu Inmendagri PPKM.

“Tadi Presiden sudah sampaikan akan ada Instruksi Mendagri sebagai pengganti Inmendagri PPKM. Ditunggu saja bagi pengelola,” kata dia melalui pesan singkat whatsapp, Jumat (30/12/2022)

Pemerintah sudah resmi memutuskan untuk mencabut PPKM sejak Jumat hari ini. Dengan begitu, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” katanya dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta

PPKM Bisa Diberlakukan Lagi Jika Covid-19 Melonjak 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan  pemerintah tak menutup kemungkinan kembali menerapkan PPKM kembali meski mulai hari ini PPKM telah dicabut.

Kebijakan PPKM akan diterapkan kembali jika ada lonjakan kasus positif Covid-19

“Bersama instruksi ini, kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: PPKM Resmi Dicabut, Empat Hal Ini tetap Berlaku, Termasuk Aturan Pakai Masker

Tito mengatakan kebijakan itu sudah diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 51 dan 52 Tahun 2022. Pemerintah terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah.

Dia meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan Covid-19 meskipun PPKM telah dicabut.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Segera Terbitkan Instruksi Pencabutan PPKM ke Semua Kepala Daerah

“Sekali lagi, tidak berarti pandemi selesai. Jadi jangan sampai kita euforia. Jangan sampai pemberhentian PPKM ini diartikan sebagai pandemi selesai,” katanya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

UMKM Tunggu Realisasi Insentif Motor Listrik


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul UMKM Tunggu Realisasi Insentif Motor Listrik yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

”Tentu, banyak (pelaku UMKM) anggota kami yang mau. Hanya saja, sampai saat ini kami belum tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan insentif itu. Kami masih menunggu realisasinya,” kata Sri Kusminingsih saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/3/2023).

Pemerintah mulai memberlakukan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB secara bertahap untuk mendorong penggunaan massal kendaraan tersebut. Pemberian insentif sepeda motor listrik dimulai per 20 Maret 2023. Adapun insentif untuk mobil listrik diharapkan mulai 1 April 2023 (Kompas, 21/3/2023).

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung memperhatikan produk-produk kerajinan dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021).

Dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB di Jakarta, Senin (20/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian 1 juta sepeda motor listrik baru dan konversi, yakni Rp 7 juta per unit. Insentif itu hanya berlaku dua tahun, yaitu pada 2023 dan 2024.

Pada 2023, program bantuan diberikan untuk 200.000 motor listrik baru dan 50.000 motor konversi dengan anggaran Rp 1,75 triliun. Kemudian pada 2024, bantuan diberikan untuk 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor konversi dengan anggaran Rp 5,25 triliun. ”Insentif motor listrik baru akan diberikan kepada pelaku UMKM,” ujarnya.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Perlu Tepat Sasaran

Sri Mulyani menyebutkan, persyaratan untuk mendapatkan insentif sepeda motor listrik baru, yaitu pelaku UMKM harus terdaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Insentif juga diberikan kepada penerima subsidi upah dan subsidi listrik dengan daya 450-900 volt ampere (VA).

Menurut Sri Kusminingsih, pelaku UMKM yang tergabung dalam DPW Gekrindo Kalsel saat ini lebih dari 200 orang. Mereka menjalankan berbagai usaha, terutama makanan dan minuman. Semuanya membutuhkan sepeda motor untuk menunjang kegiatan usaha. Dengan sepeda motor listrik, biaya operasional UMKM juga bisa lebih ditekan.

”Karena banyak yang mau, kami berharap tahun ini bisa kebagian 100 unit motor listrik dari alokasi 200.000 unit se-Indonesia. Kami pastikan anggota kami sanggup membelinya karena cukup banyak yang omzetnya mencapai Rp 100 juta per bulan,” tuturnya.

Ketua Koperasi Pemasaran Dangsanak Kriya Katupat Kalsel Elisa R Suryana juga menyambut baik program insentif pembelian sepeda motor listrik baru yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Ia pun berharap anggotanya bisa mendapatkan insentif yang baru saja digulirkan pemerintah. ”Namun sampai saat ini, belum ada informasi program bantuan itu ke koperasi kami,” ujarnya.

Baca juga: Perbankan Beri Kemudahan

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, sebelumnya berpendapat, insentif untuk KBLBB diharapkan tepat sasaran dan efektif untuk membantu UMKM. ”Saat ini, hampir setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor. UMKM tetap akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sepeda motor listrik,” katanya.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu juga menyarankan agar distribusi sepeda motor listrik dengan program insentif diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T, yang kebanyakan berada di luar Jawa dan belum padat. ”Distribusi sepeda motor listrik sebaiknya jangan banyak di perkotaan yang sudah padat dan macet. Itu akan menimbulkan kesemrawutan dan menyumbang tingginya kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.