Pengembangan Biogas Membutuhkan Insentif


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Pengembangan Biogas Membutuhkan Insentif yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Direktur Tropical Renewable Energy Centre Fakultas Teknik Universitas Indonesia Adi Surjosatyo, saat dihubungi Minggu (26/3/2023), menilai, peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain sebagai inisiasi yang baik. Apabila dioptimalkan, pelaku-pelaku usaha swasta terkait dengan suplai energi bisa tumbuh.

Baca juga: Besar, Potensi Biometana sebagai Energi Bersih

Namun, dalam pengembangan biogas sebagai turunan dari pemanfaatan biomassa, kerap kali menemui kendala, seperti penguasaan teknologi hingga pendekatan model bisnisnya kepada masyarakat. Hal-hal itu memang tak mudah, tetapi harus ditekuni secara konsisten sehingga aspek keekonomian terkait bioenergi dapat tercapai.

Adi mendorong agar insentif untuk pengembangan bioenergi ditingkatkan. “Misalnya, berkaitan dengan start up (usaha rintisan) khusus bioenergi. Sudah ada, tetapi masih sangat sedikit dibandingkan solar cell (panel surya). Program-program start up bioenergi sudah ada, tetapi belum memasyarakat karena dianggap sulit,” katanya.

Ia menambahkan, perlu ada peta lebih jelas mengenai pengembangan bioenergi, termasuk biogas. Tak dipungkiri, selama ini, masyarakat seperti dimanja bahwa pemenuhan energi ialah dengan membeli dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk listrik dan PT Pertamina (Persero) untuk bahan bakar minyak dan elpiji. Padahal, keduanya pun dapat dipenuhi dari biomassa.

Biogas merupakan energi yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob. Sumber biogas antara lain kotoran hewan dan manusia, limbah domestik, serta sampah. Adapula biogas berbasis biomassa. Biogas yang dimurnikan lebih jauh ialah biometana, yang juga kerap disebut biogas “naik kelas”.

Adi yang sejak lama meneliti dan mengembangkan biomassa, termasuk gasifikasi biomassa, berpendapat perlu upaya dan perhatian lebih oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan bionergi, termasuk terkait pemahaman masyarakat. “Kebutuhan bioenergi harus memperhatikan aspek teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal,” ucapnya.

Skala industri

Dihubungi terpisah, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menuturkan, sebelumnya, belum ada lembaga yang mengampu perizinan biogas. Namun, kini Ditjen EBTKE Kementerian ESDM sudah ditunjuk untuk oleh Kementerian Investasi. Maka, diharapkan ada percepatan.

Dengan diluncurkannya KBLI 35203, diharapkan ada dorongan untuk memproduksi atau melakukan pengadaan biogas dengan skala industri. “Saat ini banyak limbah-limbah industri perkebunan. Dengan dijadikan biogas, (produk) bisa dijual atau diinjeksikan ke pipa gas. Off taker-nya bisa PGN (Perusahaan Gas Negara) atau Pertagas (Pertamina Gas),” kata Edi.

Selama ini, pemanfaatan biogas lebih pada skala rumah tangga dan komunal. Dengan dorongan pengembangan untuk skala industri, capaian biogas atau bioenergi diharapkan terus meningkat. Sebab, dalam Rencana Umum Energi Nasonal (RUEN) ada target pemanfaatan langsung biogas sebesar 489,8 juta meter kubik pada 2025.

Baca juga: Potensi Biogas Besar, Pemanfaatan Kecil

Apabila pemanfaatan biogas untuk industri, seperti dengan injeksi pada pipa gas, direalisasikan optimal disertai sejumlah kemudahan, bukan tidak mungkin biogas menjadi substitusi. “Bisa saja nantinya menggantikan gas bumi dan elpiji,” ucap Edi.

Menurut data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, pada 2022, total implementasi biogas yakni sebesar 47,72 juta meter kubik yang berasal dari 52.113 unit fasilitas biogas. Baik untuk rumah tangga, komunal, dan sebagian industri.

Terkait biogas dan biometana, Edi menambahkan pihaknya bekerja sama antara lain dengan Global Green Growth Institute (GGGI) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Juga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam kerangka proyek Strategic Exploration of Economic Mitigation Potential through Renewables (ExploRE).

WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Salimin (46) menunjukkan alur pemanfaatan kotoran sapi di Dusun Silembu, Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2021).

Inovasi

Dalam peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain, 9 Maret 2023, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menuturkan, selama ini, sebenarnya ada pemanfaatan biogas menjadi listrik. Namun, implementasinya kerap terkendala, seperti sulit masuk ke sistem jaringan PLN.

“Bahkan, (yang terjadi) mungkin mundur. Banyak pembangkit biogas yang dulunya tersambung ke PLN, sekarang tidak lagi karena sistem kontraknya yang per dua tahun. Maka, (perizinan biogas sebaga bahan bakar lain) ini menjadi inovasi. Jika sebelumnya hanya untuk listrik, kini ditambah untuk bahan bakar di tingkat konsumen,” katanya.

Menurutnya, dengan dibukanya opsi pengusahaan tersebut, masyarakat berpotensi mendapatkan pelayanan lain. Misalnya, elpiji nantinya dapat digantikan dengan biogas, secara sah dan legal. “Jadi, mulai sekarang, ini (biogas) menjadi bahan bakar secara sah dan legal untuk ditataniagakan di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujar Dadan.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Percepatan Pengembangan Bandara RHA Karimun Masuk Dalam RPerpres dan PSN


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Percepatan Pengembangan Bandara RHA Karimun Masuk Dalam RPerpres dan PSN yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

*Dapat Dukungan Resmi Dari Kemenko Perekonomian

Klikwarta.com, Kepri – Percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kabupaten Karimun yang digesa Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan dukungan penuhnya terhadap proyek strategis tersebut melalui suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Ansar, Jum’at (24/3).

Surat dengan perihal Tanggapan atas Percepatan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah dalam Mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ini merupakan balasan Surat Resmi Gubernur Ansar ke Kemenko Perekonomian Nomor P1553.1/347/DISHUB-JET/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Percepatan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun.

Sebagai informasi, program percepatan pengembangan Bandara RHA sampai dengan tahun 2024 ditargetkan memiliki panjang runway hingga 2.200 meter dengan lebar 45 meter.

Gubernur Ansar melalui Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi di Tanjungpinang, Selasa (28/3) mengatakan, berdasarkan Surat Menko Perekonomian, dukungan terhadap Pengembangan Bandara RHA diharapkan mampu mendorong multiplier effect pada perekonomian Kabupaten Karimun.

“Sehingga mampu menumbuhkan value added bagi peningkatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun” ujar Junaidi.

Selain itu, Junaidi juga menjelaskan bahwa Pengembangan Bandara RHA Karimun telah terakomodir dalam Proyek Prioritas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. 

“Dari surat Menko juga kita ketahui bahwa Setelah RPerpres  dimaksud ditetapkan, proyek pengembangan Bandara RHA di KPBPB Karimun dapat diberikan fasilitas dan kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan lahan” jelasnya.

Junaidi menambahkan, Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap proses percepatan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial melalui pelepasan kawasan hutan di area pengembangan Bandara RHA agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Intinya, menurut Junaidi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mulai dilirik investor manca negara sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan Gubernur Ansar.

“Ini berkat dukungan Menko Perekonomian untuk pengembangan Bandara RHA yang masuk dalam RPerpres dan PSN sehingga percepatan pengembangan bandara oleh Kementerian Perhubungan dengan dorongan Pemprov Kepri dapat digesa” tutupnya.

Kontributor: Surya

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Subaru Akan Hentikan Pengembangan Mobil Berteknologi PHEV


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Subaru Akan Hentikan Pengembangan Mobil Berteknologi PHEV yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Secara global, dunia otomotif sudah mulai memasuki era elektrifikasi, baik mobil hybrid, mobil listrik, atau plug-in hybrid. Tapi, untuk plug-in hybrid, Subaru dikabarkan tidak akan meneruskan pengembangannya.

Dikutip dari Nikkei Asia, Selasa (20/12/2022), pengembangan mobil berteknologi plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) Subaru akan dihentikan. Sehingga, pabrikan asal Jepang tersebut dikabarkan memilih untuk fokus ke Battery Electric Vehicle (BEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Subaru memutuskan untuk mengakhiri minatnya menjual mobil berteknologi PHEV karena lemahnya penjualan di segmen tersebut.

Baca juga: Subaru Pamerkan Impreza Generasi Terbaru, Ada Varian RS

Namun, sebenarnya tidak hanya Subaru saja. Banyak pabrikan lainnya yang kesulitan untuk memasarkan kendaraan elektrifikasi, baik mobil hybrid, mobil listrik, atau PHEV.

Menurut data dari S&P Global, mobil berteknologi PHEV disebutkan hanya memiliki pangsa pasar sebesar 2 persen secara global pada tahun lalu.

Produsen mobil lainnya dapat mengikuti jejak Subaru dan memusatkan sumber dayanyha pada sejumlah kecil platform untuk menurunkan biaya peralihan ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga: Platform Sama, Ulas Perbedaan Toyota bZ4X dengan Subaru Solterra

Saat ini, Subaru masih menjual mobil berteknologi PHEV, tepatnya pada Crosstrek. Tapi, mulai tahun depan, model tersebut tidak akan lagi tersedia varian PHEV.

Subaru ke depannya akan fokus pada pengembangan kendaraan listrik, di mana perusahaan tersebut juga sudah berinvestasi sebesar 250 miliar yen, untuk lima tahun ke depan. Pada 2027, Subaru akan membangun pabrik khusus mobil listrik di Gunma, wilayah utara Tokyo.

Saat ini, pengembangan mobil listrik Subaru dilakukan bersamaan dengan Toyota. Sudah saatnya Subaru untuk melakukan riset dan pengembangan sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.