Prancis sahkan perombakan sistem pensiun tanpa voting parlemen


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Prancis sahkan perombakan sistem pensiun tanpa voting parlemen yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Paris (ANTARA) – Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne dalam sidang Majelis Nasional Prancis pada Kamis (16/3) menyatakan rancangan undang-undang (RUU) reformasi sistem pensiun yang mendapat penolakan luas dari masyarakat dan pekerja, akan disahkan dengan prosedur khusus tanpa voting di parlemen.

Penggunaan prosedur yang diizinkan konstitusi tersebut memastikan RUU yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 ke 64 itu disahkan setelah protes besar-besaran dan debat sengit yang berlarut.

Namun, penggunaan prosedur itu menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron gagal menghimpun cukup suara di parlemen dan menjadi pukulan telak untuknya dalam usaha mendapat cukup dukungan untuk reformasi lebih lanjut.

Borne disambut dengan sorakan dan ejekan dari anggota parlemen oposisi begitu tiba di aula sidang untuk mengumumkan bahwa RUU reformasi sistem pensiun akan disahkan dengan prosedur yang dinyatakan pada pasal 49 ayat 3 Konstitusi Prancis.

Pasal 49 ayat 3 Konstitusi Prancis menyatakan pada kondisi tertentu, pemerintah boleh menyatakan RUU telah disahkan parlemen tanpa voting kecuali jika mosi tidak percaya kepada pemerintah diajukan penolak RUU.

Sidang parlemen sempat diskors selama dua menit karena anggota dewan oposisi sayap kiri menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise, sehingga Borne tidak dapat memulai pidatonya.

Begitu sidang dimulai lagi, sang perdana menteri meneruskan pernyataannya walau pihak oposisi terus menyoraki Borne dan membuat riuh ruang sidang.

“Kita tidak boleh mempertaruhkan masa depan (sistem) pensiun kita, reformasi ini amat diperlukan,” kata Borne dalam pernyataannya untuk mengumumkan penggunaan prosedur pasal 49 ayat 3 konstitusi.

Sementara itu, pemimpin oposisi berhaluan kanan-jauh Marine Le Pen menyatakan Borne harus mengundurkan diri dan menyebutkan penggunaan prosedur khusus untuk meluluskan RUU adalah tanda kelemahan besar.

Merespon pertanyaan mengenai apakah dirinya akan mengundurkan diri, Borne menegaskan bahwa ia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Kita masih menghadapi krisis energi, krisis iklim, dan perang di Ukraina juga masih berlanjut,” katanya kepada saluran televisi TF1.

Selain itu, Ketua Partai Sosialis Olivier Faure kepada Reuters menyatakan bahwa penggunaan prosedur khusus tersebut akan memicu kemarahan rakyat yang lebih luas, terutama setelah mogok besar-besaran telah mempengaruhi begitu banyak sektor di negara itu.

Partai-partai oposisi di Majelis Nasional menyatakan mereka akan mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan pemungutan suara mosi tersebut akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Namun, mosi tidak percaya tersebut kemungkinan besar tidak akan diluluskan parlemen karena sebagian besar anggota-anggota dewan berhaluan konservatif diperkirakan tidak akan menyokongnya.

Pemerintah Prancis menyatakan reformasi tersebut diperlukan untuk memastikan sistem pensiun akan balik modal pada 2030 dengan tambahan 17,7 miliar euro (Rp289 triliun) per tahun yang didapat dari perpanjangan usia pensiun dan periode bayar.

Walau begitu, beberapa jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga menolak reformasi sistem pensiun, dan demonstrasi menentang perombakan sistem tersebut terus berlanjut.

Serikat-serikat pekerja yang menolak perubahan sistem pensiun menegaskan pemerintah bisa mengambil cara lain untuk meringankan beban sistem pensiun, seperti dengan menaikkan pajak untuk orang kaya.

Sumber: Reuters
Baca juga: Pekerja Prancis mogok besar-besaran memprotes perubahan sistem pensiun
Baca juga: Pekerja Prancis pilih hentikan produksi di kilang Lavera
Baca juga: Pekerja Prancis perpanjang mogok menentang reformasi pensiun


Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Bakal Gabung Koalisi Besar Hary Tanoe Disindir Nasdem Upayakan Perindo Lolos ke Parlemen


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Bakal Gabung Koalisi Besar Hary Tanoe Disindir Nasdem Upayakan Perindo Lolos ke Parlemen yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai NasDem tak khawatir dengan manuver Partai Perindo yang akan bergabung koalisi besar bersama Prabowo Subianto.

Bahkan, partai besutan Surya Paloh itu memberikan sindiran kepada Perindo.

Baca juga: PDIP Nyatakan Siap Jadi Tuan Rumah untuk Pertemukan 5 Parpol Koalisi Besar dengan Megawati

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memikirkan partainya lolos ke parlemen. Hal itu agar Perindo bisa mencalonkan sendiri presiden dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Kita doakan supaya Perindo lolos ke parlemen supaya berikutnya ada calon presiden baru,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (6/4/2023).

Namun begitu, Ali menuturkan bergabungnya Partai Perindo dengan koalisi besar merupakan hak dalam berdemokrasi. Namun, dia tidak khawatir dengan manuver tersebut.

“Ngga lah (khawatir), siapa bergabung dengan siapa itu hak demokrasi dari partai masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali mengaku optimistis bahwa Anies Baswedan tetap akan memenangkan Pilpres 2024. Meskipun, kini Eks Gubernur DKI Jakarta itu bakal melawan koalisi besar.

“Kalau tidak yakin (menang) ngapain bertanding,” tukasnya.

Baca juga: Partai Gelora Harap Koalisi Besar Mampu Hasilkan Kepemimpinan Politik yang Kuat

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai bergeriliya untuk mengagas koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Bahkan, dia mengajak partai Perindo bergabung bersama koalisi besar.

Ajakan itu disampaikan langsung saat Prabowo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Rabu (5/4/2023).

Dalam pertemuan itu, Prabowo tak menampik ada pembicaraan mengenai kerjasama antara kedua partai politik. Adapun keduanya bersepakat untuk penyamaan visi untuk berkoalisi.

“Jadi kita sepakat kita banyak visi yang sama, kita banyak nilai-nilai sama. Jadi kita akan bertemu lagi untuk dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo seusai melakukan pertemuan dengan Hary Tanoe di Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Rabu (5/4/2023).

Baca juga: PKS Tegaskan Wacana Pembentukan Koalisi Besar Bukan Ancaman Bagi KPP

Prabowo menuturkan  pihaknya pun terbuka jika nantinya Perindo mau bergabung dengan koalisi besar KIB-KKIR. Nantinya, Eks Danjen Kopassus itu yang akan meyakinkan rekan koalisi lainnya.

“Kami terbuka untuk Perindo kalau mau dukung atau mau gabung dalam koalisi yang besar kami akan bicarakan. Kami akan yakinkan kawan-kawan yang sudah dalam koalisi kami,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut ajakan partainya untuk bergabung dalam koalisi besar KIB-KKIR. Dia pun nantinya akan membicarakan lebih lanjut terkait rencana berkoalisi.

Baca juga: Syarief Hasan Nilai Koalisi Besar Bakal Alami Kesulitan: Tiap Parpol Ingin Usung Kader jadi Capres

“Bagus tentunya, memang itu substansinya yang penting dibicarakan. Jadi ke depan tentunya nanti dari partai Gerindra dan dari kami Partai Perindo akan melanjutkan diskusi-diskusi ini,” jelasnya.

Di siai lain, lanjut dia, partainya pun berharap kerja sama politik kedua parpol dapat dilanjutkan kembali. Hal ini untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mudah-mudahan ke depan kerja sama politik ini bisa berjalan baik untuk kepentingan NKRI,” pungkasnya.

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.