Simak Jadwal Sidang Isbat Penentu Hari Raya Idul Fitri 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Simak Jadwal Sidang Isbat Penentu Hari Raya Idul Fitri 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Jakarta, CNBC Indonesia – Umat Islam tak terasa sudah 28 hari berpuasa di bulan Ramadan 1444 H per hari ini, Rabu (19/04/2023). Artinya, tinggal menghitung hari umat Islam harus berpisah dengan bulan penuh berkah ini dan bersiap dengan “Hari Kemenangan” yakni Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Lantas, kapan Hari Raya Idul Fitri 1444 H?

Negara-negara Islam di dunia akan melakukan pengamatan terhadap penampakan bulan sabit Syawal pada Kamis, 20 April 2023 mendatang. Penampakan bulan ini untuk mengonfirmasi datangnya bulan baru dalam kalender Islam atau Hijriyah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kapan jadwal sidang isbat akan dilakukan pemerintah?

Di Indonesia adapun penentuan awal Ramadan, serta Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan melalui sidang isbat. Tak hanya pihak Kementerian Agama, sejumlah organisasi dan tokoh umat Islam pun turut serta memberikan pandangan dalam sidang isbat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri 2023 pada besok, Kamis (20/4/2023) atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 H.

Keputusan sidang isbat tersebut akan diambil dari informasi awal berdasarkan hasil hisab atau perhitungan secara astronomis. Hasil hisab tersebut kemudian akan dikonfirmasi lagi lewat hasil lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal 2023, pemerintah dan NU menggunakan kriteria yang mengacu pada kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) 2021. Adapun kriteria barunya yaitu tinggi bulan 3 derajat dan elongasi bulan (jarak bulan-matahari) 6,4 derajat.

MABIMS adalah kumpulan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura guna mengusahakan unifikasi kalender Hijriah. Di Indonesia, kriteria tersebut diterapkan pada tahun 2022 lalu.

[Gambas:Video CNBC]

Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan Jatuh Pada 23 Maret 2023

(wia)


Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Catat Jadwal Sidang Isbat Penentu Idul Fitri 1444 H Kapan Lebaran 2023


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Catat Jadwal Sidang Isbat Penentu Idul Fitri 1444 H Kapan Lebaran 2023 yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Surabaya

Masyarakat menanti kepastian Hari Raya Idul Fitri 2023. Sebab sebagian menyatakan Idul Fitri 2023 jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Namun sebagian lagi memilih keputusan Lebaran 2023 pada Jumat 21 April 2023.

Sementara yang bisa memberikan pengumuman ketetapan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 2023 adalah pemerintah. Pemerintah akan mengumumkan usai menggelar sidang isbat 1 Syawal 1444 H.

Ini penjelasan sidang isbat penentuan Idul Fitri 2023 dan perkiraan Lebaran 2023 versi pemerintah, Muhammadiyah dan NU:

Kapan sidang isbat digelar?

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang isbat penentuan 1 Syawal digelar pada 29 Ramadhan atau Kamis 20 April 2023. Sehingga kepastian kapan Lebaran 2023 atau Idul Fitri 2023 baru akan diketahui setelah itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah memang belum menetapkan kapan Hari Raya Idul Fitri 2023 karena masih menunggu hasil keputusan dalam sidang isbat 1 Syawal 1444 H

Idul Fitri 2023 Versi Pemerintah

Dalam SKB 3 Menteri terbaru sudah ditetapkan bahwa Lebaran 2023 jatuh pada Sabtu 22 dan Minggu 23 April. Tapi ketetapan itu dibuat sebelum dilakukan sidang isbat sehingga tanggal itu hanya merupakan persiraan sementara.

Idul Fitri 2023 Versi Muhammadiyah

Meski pemerintah belum memberikan pengumunan, Muhammadiyah sudah mengumumkan kapan tanggal Idul Fitri 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pusat (Muhammadiyah) melalui hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 H pada Februari lalu. Hasilnya, Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat 21 April 2023.

Idul Fitri Versi NU

Sama seperti pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU) juga belum menetapkan kapan Lebaran Idul Fitri 2023. Biasanya, organisasi Islam ini menunggu keputusan sidang isbat Kemenag.

Semoga mendapat pencerahan

Simak Video “Kemenag Tasikmalaya Akan Pantau Hilal dari Pantai Sindangkerta”
[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.

Komisi VI DPR Pertanyakan Indonesia Tidak Menjadi Negara Penentu Harga Komoditi Meski Pengekspor Utama


Berikut adalah artikel atau berita tentang otomotif dengan judul Komisi VI DPR Pertanyakan Indonesia Tidak Menjadi Negara Penentu Harga Komoditi Meski Pengekspor Utama yang telah tayang di apurboitservices.me terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

HARIANHALUAN.COM – Anggota Panitia Kerja (Panja) Komoditas Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah mempersoalkan terkait alasan di balik tidak bisanya Indonesia menjadi penentu harga atau price maker di beberapa komoditas.

Luluk menyebutkan, saat ini Indonesia bahkan menjadi pengekspor utama dalam beberapa komoditas besar seperti nikel, batu bara, bauksit, karet, kakao, hingga kelapa sawit. Namun, Indonesia tetap saja tidak bisa menjadi penentu harga di pasar internasional.

Luluk mempertanyakan perihal Malaysia yang hanya memproduksi lebih sedikit dari Indonesia tetapi mampu menjadi yang menentukan harga kepada pakar ekonomi, Faisal Basri saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komoditas Komisi VI.

Baca Juga: Derita Panda YaYa, Alami Perlakuan Buruk di Memphis Amerika Akhirnya Pulang Kampung ke China

“Contohnya kemarin ketika gonjang ganjing skandal minyak goreng. Diketahui bagaimana produksi kita (Indonesia) ini 51 juta ton sementara Malaysia 19 juta ton. Tapi tetap saja mereka (Malaysia) yang menentukan harganya. Mengapa Malaysia itu bisa menjadi acuan,?” kata Luluk, keterangan tertulis dikutip HarianHaluan.com, Sabtu 1 April 2023.

Legislator Fraksi PKB tersebut mempertanyakan, jika bukan karena seberapa banyak suatu negara dapat memproduksi untuk menjadi price maker, lalu apakah peran politik luar negeri yang lebih baik yang menjadikan suatu negara berhak dalam menentukan harga.

“Apakah karena Malaysia itu pernah di satu waktu dia memang sebagai pemain yang pertama kemudian dia yang menjadi acuan ataukah karena ada hal lain (seperti) politik (atau) yang lain yang itu jauh lebih bekerja,” ucapnya.

Baca Juga: Ngeri! Sang Ketua dengan 5 Celurit Terhunus, Kelompok Gangster Daboribo Digulung Polisi

Luluk juga menyinggung soal kemungkinan data yang tidak sinkron milik Pemerintah sehingga mengakibatkan gagalnya Indonesia menjadi penentu harga di pasar dunia.

“Apakah benar menurut Mas Faisal, karena juga pernah di pemerintahan ya, jadi problem yang terkait dengan data transaksi yang tidak sinkron. Mungkin itu yang menghambat kita untuk bisa jadi referensi dunia yang terkait dengan bursa komoditas itu,?” imbuhnya.

Adapun pakar ekonomi, Faisal Basri menjelaskan, bahwa terdapat variabel yang menjadikan suatu negara dapat menjadi penentu harga suatu komoditas. Faisal menyebutkan, salah satunya adalah logistic cost. Dirinya menyampaikan bahwa logistic cost di Indonesia cukup tinggi, yaitu di angka 20 persen.

“Struktur yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi tidak mengurangi secara signifikan biaya logistik yang kira-kira 20 persen dari ongkos, (sementara) negara-negara lain (hanya) satu digit (seperti) 8 persen (atau) 6 persen. Jadi kita tidak punya daya saing,” pungkasnya.***

Artikel atau berita di atas tidak berkaitan dengan situasi apapun, diharapkan bijak dalam mempercayai atau memilih bacaan yang tepat. Terimakasih. Untuk berlangganan artikel seperti ini harap hubungi kami agar anda dapat artikel atau berita terupdate dari kami.