Target kita sekarang bukan lagi backlog perumahan, tetapi adalah meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak huni. Jadi akses masyarakat untuk rumah layak huni itu yang menjadi target kami sekarang

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

“Target kita sekarang bukan lagi backlog perumahan, tetapi adalah meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak huni. Jadi akses masyarakat untuk rumah layak huni itu yang menjadi target kami sekarang,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Fitrah Nur dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen pada tahun 2019 menjadi 70 persen atau setara 11 juta rumah tangga pada tahun 2024.

Pergeseran target dan indikator dari backlog perumahan menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu akses masyarakat terhadap rumah yang aman, terjangkau dan memadai atau layak huni.

Indikator utama rumah layak huni berdasarkan indikator SDGs yakni rumah tangga dikatakan memiliki akses dan menghuni rumah layak huni didasarkan pada ketahanan konstruksi, akses air bersih, akses sanitasi, dan luas lantai per kapita.

Tujuan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak huni untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

“Saat ini arah kebijakan kita untuk akses masyarakat terhadap rumah layak huni secara bertahap melalui beberapa kegiatan yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Kegiatan pertama adalah pembangunan rumah susun umum, kemudian kegiatan pembangunan rumah khusus, dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” kata Fitrah Nur.

Selain itu, lanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan pengembang dalam rangka membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian PUPR juga memberikan insentif kepada pengembang.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk bidang perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,98 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran tersebut sudah termasuk dukungan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp540 miliar.

Adapun anggaran bidang perumahan sebesar Rp6,98 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Kemudian pembangunan 145 ribu unit rumah swadaya dengan anggaran sebesar Rp3,19 triliun.

Pembangunan 3.362 unit rumah khusus dengan anggaran sebesar Rp890 miliar, termasuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara yang bersifat tahun jamak (multiyears contract atau MYC) 2022 – 2024.

Kemudian Rp380 miliar untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di 34 Provinsi, 3 Lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.

Baca juga: Menyediakan rumah subsidi layak huni dan berkualitas
Baca juga: Menteri PUPR: Masyarakat MBR harus bisa miliki rumah layak huni
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan 11 juta rumah tangga huni rumah layak

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2023