Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan Choo Kyung-Ho untuk membahas peluang investasi rantai produksi kendaraan listrik (EV) hingga terkait Visa on Arrival.

Menurut Luhut, sebagai negara yang saling melengkapi satu sama lain, Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra bisnis yang saling menguntungkan.

“Kekayaan alam Indonesia yang melimpah serta pangsa pasar Electric Vehicle yang besar adalah masa depan bagi pengembangan industri EV dan ekosistem pendukungnya serta investasi perusahaan Korsel dalam membangun seluruh rantai produksi EV di Indonesia akan jadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa depan,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan dikutip dari Antara, Jumat (24/3/2023).

Selain terkait investasi produksi EV, dibahas pula terkait kemudahan perjalanan bagi wisatawan lewat kemungkinan mempertimbangkan penerapan kebijakan Visa on Arrival bagi WNI seperti yang telah Indonesia dapatkan dari Jepang.

Luhut sendiri akan berada di Korea Selatan selama beberapa hari ke depan menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi antara Indonesia dan Korea Selatan untuk memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Investasi Korea Selatan

Ia pun mengungkapkan antusiasnya untuk bisa menggaet lebih banyak investasi dari negeri ginseng.

“Antusias karena momen penting ini harus saya manfaatkan sebaik mungkin secara konkret dengan mendapatkan lebih banyak investasi dari Korea Selatan,” imbuhnya.

Luhut pun menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Choo Kyung-Ho dan pemerintah Korea Selatan yang berkomitmen memastikan investasi Korea di Indonesia berjalan sesuai jadwal.

“Semoga dengan berkah bulan Ramadhan, pertemuan tingkat tinggi pertama antara Indonesia dengan Korea Selatan membuahkan hasil yang signifikan bagi kedua negara,” tuturnya.

Pernyataan Menko Luhut soal ‘Big Data’ terkait 110 juta warga yang inginkan Pemilu ditunda, menuai kontroversi. BEM UI mendesak untuk buka data, namun Luhut tetap menolak hingga dialog usai.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang ingin berkunjung ke Bali. Lalu bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai hal tersebut?

Dikutip dari Antara, Selasa (14/3/2023), Ditjen Imigrasi menyebutkan terlebih dahulu harus melakukan penelaahan.

Hal itu karena keputusan yang diambil akan berdampak luas. Terlebih warga Rusia dan Ukraina juga tersebar di wilayah lain di Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) Kemenkumham Silmy Karim menuturkan, penanganan warga negara asing (WNA) sangat diperlukan keberlanjutan dan konsistensi.

Imigrasi menyiapkan database kerja sama dengan negara lain untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang WNA yang akan melintas ke Indonesia.

“Tujuannya untuk melihat apabila seorang WNA dapat/tidak diizinkan masuk atau terdapat catatan khusus. Namun, upaya-upaya yang bersifat kebijakan yang konsisten dan kontinu akan memerlukan waktu,” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Adapun negara-negara yang warganya paling dominan melancong ke Indonesia memakai fasilitas VoA dan e-VoA sepanjang 2022 yakni Australia (640.406), India (252.241), Amerika Serikat (162.914), United Kingdom (157.106), dan Prancis (125.487).

Negara-negara itu diketahui merupakan top spender di sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir berkontribusi positif pada devisa negara, dan memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam aspek kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.

Selanjutnya beberapa negara yang warga negaranya paling banyak memiliki izin tinggal keimigrasian di Indonesia pada Januari-Februari 2023 yaitu China (27.351), Rusia (13.963), Korea Selatan (3.736), Jepang (3.025), dan Australia (2.555).

Selain itu, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menerjunkan tim pengawasan dan penindakan dari pusat untuk membantu menindak warga negara asing (WNA) yang salah aturan di Bali.

“Saya sudah instruksikan tim pengawasan dan penindakan dari pusat untuk membantu di Bali. Saya monitor setiap hari bagaimana perkembangan situasi WNA di sana,” ujar Silmy.

Silmy mengatakan, saat ini sudah jauh lebih baik karena operasi pengawasan cukup efektif memberi pesan dan efek jera kepada WNA di Bali untuk menaati peraturan, budaya dan nilai lokal.

Sementara itu, Silmy menuturkan, berdasarkan data perlintasan Visa on Arrival (VoA) dan Electronic Visa on Arrival (e-VoA) WNA Rusia dan Ukraina di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menunjukkan penurunan cukup signifikan pada Maret 2023.

Memasuki 12 Maret 2023, jumlah pengguna VoA dan e-VoA asal Rusia sebanyak 5.196 orang, sedangkan Ukraina 566 orang.

“Tren kedatangan wisatawan asal Rusia dan Ukraina mengguna VoA dan e-VoA terpantau menurun,” ujar dia.

Ia menuturkan, Februari 2023 sekitar 15.000 orang dari Rusia dan 2.000 orang dari Ukraina. Selanjutnya pada Januari lebih banyak lagi hampir 20.000 orang dan dari Ukraina lebih dari 2.000 orang.

Ketika kondisi sektor pariwisata merosot akibat pandemi COVID-19, Indonesia terutama Bali yang perputaran ekonominya sebagian besar dari industri pariwisata membutuhkan stimulus.

Saat situasi kesehatan global membaik terdapat kebutuhan mendatangkan turis asing untuk meningkatkan pemasukan negara dan memulihkan ekonomi sehingga sikap terhadap turis asing lebih permisif.

“Sekarang jumlah warga negara Rusia dan Ukraina menurun sekitar 30 persen dari triwulan terakhir tahun 2022,” kata dia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.